 |
| Maskot PON XIX Tahun 2016 di Jabar adalah Surili - sejenis kera (Presbytis comata) - primata asli Jawa Barat. |
alirantransparan.blogspot.co.id � Di tengah melesatnya tuan rumah Jawa Barat dalam perolehan medali, ajang PON XIX mulai memunculkan peristiwa-peristiwa yang mengesampingkan sportivitas.
��Tuan rumah melakukan segala cara,�� protes Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror, Senin (19/9/2016) tmalam.
Hingga Senin malam, Jabar melesat dengan 64 emas, diikuti DKI dengan 26 emas, dan Jatim membayangi ketat 22 emas.
Protes Jatim itu tak terhindarkan ketika atlet bowling mereka, Tania Roumeper, diteror Jabar. Bahkan, tim Jabar mengancam akan mengerahkan Satpol PP untuk menangkap Tania.
Tania memang sebelumnya adalah atlet Jabar. Namun kepindahannya ke Jatim sudah resmi dan keabsahannya sudah distempel Baori.
��Tadi saya dan tim Jabar bertemu PB PBI (Persatuan Boling Indonesia) dan mereka mengancam akan mengerahkan satpol PP,�� kata Abror.
Sedangkan beberapa cabang lainnya, judo diwarnai aksi mundur kontingen DKI Jakarta, polo air bentrok antara suporter dan atlet, berkuda protes atas kebijakan tuan rumah yang dianggap menyalahi aturan berkuda dunia dengan memberikan wild card pada atletnya.
Dari matras karate, Ketua PB Forki Gatot Nurmantyo memprotes wasit dengan menolak mengalungkan medali pada pemenang.
Bentrok pemain dan suporter juga terjadi di babak semifinal polo air di kolam renang Si Jalak Harupat, Bandung saat tim Sumsel tanding dengan tuan rumah Jabar.
Tuan rumah yang sudah ketinggalan 0-2 atas Sumsel mulai bermain curang. Wasit pun terlihat berat sebelah dengan memihak tuan rumah. Akibatnya bentrok antar pemain Sumsel dan Jabar pun tak terhindarkan.
Suporter Sumsel yang didukung DKI juga terlibat bentrok dengan suporter Jabar, dengan saling lempar dan adu pukul di tribun. Aparat berseragam pun yang seharusnya melerai ikut-ikutan mengajar suporter DKI.
Dari judo DKI Jaya memilih mundur dari arena pertandingan untuk nomor beregu putra dan putri yang merupakan pertandingan hari terakhir cabang judo di ajang PON Jabar.
Pelatih judo DKI Jakarta Djamiat Kamal di lokasi pertandingan di GOR Saparua, mengaku alasan kemunduran tim DKI karena menilai pertandingan tidak berjalan secara sportif.
Seharusnya di hari terakhir tersebut tim DKI akan turun di nomor beregu putra dan putri, namun karena mundur akhirnya tim DKI dinyatakan kalah oleh panitia pertandingan.
��Banyak keputusan wasit yang sangat merugikan tim daerah lain, tapi justru sebaliknya pihak tuan rumah yang diuntungkan. Salah satu contoh di nomor kata, seharusnya di nomor seni itu kami minimal dapat satu emas tapi nyatanya lepas,�� kata Djamiat.
Delegasi teknis judo, Hendri Yuzano mengatakan, panitia pertandingan sudah berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.
Adapun protes yang disampaikan oleh peserta atau kontingen, menurut Hendri, harusnya juga melandasi aturan dan prosedur pertandingan karena penyelenggara juga memberikan kesempatan peserta dan kontingen melayangkan protes sebelum hasil pertandingan diumumkan.
Sedangkan Ketua Forki DKI Jaya, Dody Rahmadi Amar, melakukan protes keras terkait penyediaan wasit juri yang bertugas dalam memimpin pertandingan yang tidak adil.
Kecurangan dalam gelaran karate PON ini membuat Ketua Umum PB Forki, Gatot Nurmantyo kesal.
Bahkan, Gatot tidak mau mengalungkan medali pada pemenang dan mengayunkan jempol terbalik seraya meninggalkan lokasi pertandingan.
Tak hanya itu, di kelas kumite beregu putra dan putri, DKI disebut belum mendaftarkan para atletnya yang akan tampil. Padahal, hal itu sudah dilakukan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya panpel pun memasukkan nama atlet DKI di kelas kumite.
��Kami kesal. Kami merasa dicurangi sejak awal, bahkan sejak Pra PON. Hal ini seperti sudah disetting semua oleh tuan rumah. Karena itu, jika sampai malam ini belum ada tanggapan dari panpel maupun PB PON, kami akan walkout dari gelaran PON,� tegas Dody.
Dari lintasan berkuda, sembilan Pengprov Pordasi peserta PON XIX menolak wild card yang diberikan kepada kuda pacu tuan rumah. Pasalnya, hal ini tidak lazim dan tidak pernah terjadi di dunia manapun.
��Biasanya wild card itu diberikan kepada atlet hanya untuk bebas dari babak kualifikasi. Tapi ini mereka memutuskan setiap nomor, dua kuda tuan rumah sudah menunggu di final. Aturan dari mana? Di Technical Hand Book juga tidak ada yang mengatur itu,�� kata Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta Alex Asmasoebrata kepada wartawan di Bandung, Senin.
Kesembilan provinsi yang menolak wild card tersebut adalah Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tiga provinsi yang tidak menolak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
Alex mengatakan, babak kualifikasi cabang berkuda pacu yang berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat sudah berlangsung sejak 15 September lalu dan akan final pada 28 September 2016. Dan tuan rumah sudah mendapat wild card setiap nomor 2 kuda. Itu berarti dari lima nomor yang dilombakan sudah 10 kuda yang mendapat wild card.
��Jadi, dengan tambahan 3 kuda yang lolos babak kualifikasi, maka berarti sudah 5 wakil tuan rumah pada setiap nomor. Ini kan seenaknya tuan rumah namanya,�� lanjut Alex.
Ketika ditanya apakah dengan penolakan 9 Pengprov ini cabang berkuda nomor pacu akan tetap dilombakan, menurut Alex, dilihat saja nanti. Kasus ini sedang diproses oleh bidang hukum KONI Provinsi DKI Jakarta dengan dibantu oleh delapan provinsi lainnya.
Sementara Sony Dahlan dari KONI Provinsi Riau menambahkan bahwa tidak ada di Technical Hand Book (THB) yang mengatur tentang wild card langsung masuk final. Perlakuan tuan rumah kepada kontingen lain dengan memberikan wild card untuk tuan rumah itu tidak bisa diterima akal sehat sebagai orang olahraga.
��Bagaimana ceritanya kuda-kuda lain sudah harus berbacu di babak kualifikasi beberapa kali, sementara 10 kuda tuan rumah yang dapat wild card ongkang-ongkang kaki menunggu di final,�� katanya kesal.
Sony menegaskan pihaknya datang ke PON dengan biaya yang cukup besar dengan tujuan mencapai prestasi. Tentu saja prestasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sportivitas.
Tim Judo DKI Jakarta Mundur dari PON
Tim judo DKI Jakarta memilih mengundurkan diri dari arena pertandingan cabang olahraga judo PON XIX/2016, Senin (19/9), yang berupakan hari terakhir ini pertandingan nomor beregu putra dan putri.
Pelatih Tim Judo DKI Jakarta Djamiat Kamal ditemui di lokasi pertandingan GOR Saparua, Bandung, menjelaskan alasan pengunduran timnya karena pertandingan judo PON 2016 tidak berjalan sportif. Menurutnya, tampak sekali wasit memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah.
Seharusnya pada hari terakhir tersebut, tim DKI akan berlaga di nomor beregu putra dan putri, namun tim DKI akhirnya dinyatakan kalah oleh panitia pertandingan karena memutuskan mundur.
"Banyak keputusan wasit yang sangat merugikan tim daerah lain, tapi justru sebaliknya pihak tuan rumah yang diuntungkan. Salah satu contoh di nomor kata, seharusnya di nomor seni itu kami minimal dapat satu emas, tapi nyatanya lepas," jelasnya.
Djamiat mengaku kecewa dan sangat menyesalkan ajang besar olahraga seperti PON harus dicederai oleh tindakan yang kurang sportif dan melupakan tujuan olahraga sesungguhnya.
"Bayangkan, kami telah melakukan persiapan selama empat tahun, dengan biaya yang tidak sedikit dan toh pada akhirnya menerima fakta yang tidak baik. Jujur kalau pandangan saya mendingan menjadi juara yang sejati dibandingkan hanya akal-akalan," katanya.
Judoka DKI Jakarta Gregory Ignatiao menambahkan buat apa tulisan "Junjung Tinggi Sportivitas" dipasang di sekitar arena kalau faktanya pertandingan sendiri tidak berjalan dengan sportif.
"Dibilang kecewa tentu kami para atlet kecewa, utamanya saya yang merasa menjadi korban ketika turun di kelas bebas," jelasnya.
Sementara itu, delegasi teknis Judo PON XIX 2016 Hendri Yuzano mengatakan panita pertandingan sudah berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.
Ada pun protes yang disampaikan oleh peserta atau kontingen seharusnya juga dilandasi aturan dan prosedur pertandingan, karena penyelenggara juga memberikan kesempatan peserta dan kontingen melayangkan protes sebelum hasil pertandingan diumumkan.
"Seperti tim Jatim melayangkan protes ketika pertandingan sudah berakhir, besoknya baru protes dan meminta rekaman pertandingan, padahal hasil kejuaraan sudah diumumkan," jelasnya.(kaskus.co.id & beritasatu.com)
No comments:
Post a Comment