Jokowi Tak Mau Berurusan dengan Seremonial Mewah Monorel

 

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah) dan Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya (kanan), usai menghadiri acara

Jokowi Tak Mau Berurusan dengan Seremonial Mewah Monorel

 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin berkomentar tentang  seremonial mewah yang dilakukan oleh PT Jakarta Monorail terkait pembangunan monorel di Jakarta. Ia mengatakan, seremoni itu sama sekali tidak menggunakan APBD DKI.
"Ini duitnya siapa? Duitnya swasta, ngapain ngurus-ngurus. Jadi mau mewah atau tidak mewah, bukan urusan kita," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Selain itu, Jokowi tak mau berkomentar mengenai utang pembayaran tiang yang belum dilunasi PT JM kepada PT Adhi Karya. Menurutnya, pembayaran utang itu merupakan urusan kedua perusahaan tersebut.
Jokowi tidak mempermasalahkan pelaksanaan groundbreaking saat masih ada tiga syarat yang belum dipenuhi PT JM. Tiga syarat itu meliputi financial closing, kajian teknis, dan aspek legal.  "Groundbreaking itu dilakukan karena saat itu sudah kita tanda tangani good will kita. Untuk menyelesaikan macet, groundbreaking silakan," ujar Jokowi.
Berbeda dari Jokowi, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sehari sebelumnya menyatakan kecewa kepada PT JM karena menggelar rangkaian acara seremonial bernilai miliaran rupiah. Menurut Basuki, uang itu sebetulnya bisa dialihkan untuk membayar utang PT JM kepada PT Adhi Karya sebesar Rp 193,662 miliar.
Dana rangkaian acara seremonial yang dilaksanakan PT JM diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pameran prototipe monorel di Monas pada Juni-Juli 2013, misalnya, menghabiskan Rp 50 miliar. Ada pula lomba pemberian nama dan logo monorel, peresmian nama dan peluncuran logo monorel di Hotel Mulia dengan bintang tamu Titi DJ, serta groundbreaking di depan Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Pak Gubernur mau hadir dalam peresmian. Kalau saya enggak akan suka acara seremonial semacam itu karena itu cuma tipu-menipu, kita jadi kelihatan konyol. Harusnya uang hura-hura mereka buat bayar utang ke Adhi Karya. Jangan sampai nanti DKI yang rugi kalau monorel mangkrak lagi," kata Basuki, kemarin.
Secara terpisah, Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soerjadjaja menyatakan bahwa proyek pembangunan monorel di Jakarta tidak akan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan. Ia membantah ada masalah pendanaan yang menyebabkan proyek tersebut terkesan tidak berjalan.

Source : megapolitan.kompas.com

 

Read More

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

 

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

  Pandangan miring tentang kiprah Joko Widodo dan Basuki T. Purnama atau Ahok dalam 100 hari memimpin DKI Jakarta mulai bermunculan. Salah satu yang dominan adalah aksi keduanya dianggap sekadar pencitraan, tanpa bukti konkret. Pandangan tersebut ditepis oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi. Menurutnya, Jokowi-Basuki adalah magnet pemberitaan, sehingga apa pun dan ke mana pun keduanya pergi seolah-olah tak pernah lepas dari pemberitaan media.

"Jokowi-Ahok itu newsmaker yang selalu menarik untuk diberitakan media sekaligus memiliki daya tarik bagi masyarakat. Jangan heran kalau mereka selalu diliput media," terang Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1/2013).

Liputan yang demikian besar terhadap aktivitas keduanya, dalam penilaian Ari, tak bisa digolongkan dalam pencitraan. Sebab, pemberitaan itu bukan atas inisiatif keduanya. Ari menilai, Jokowi-Basuki tidak sengaja meminta liputan khusus atas kiprah keduanya. Namun, sikap keterbukaan yang dibarengi berbagai terobosan yang dilakukan keduanya memang selalu menarik minat media.

"Ini perlu dibedakan. Kalau pencitraan artinya ada unsur sengaja menciptakan publikasi besar-besaran. Jokowi-Basuki tidak ada unsur sengaja. Aksi blusukan Jokowi, misalnya, saya pikir, sebenarnya dia juga tidak ingin selalu diikuti kamera. Tapi, ya memang aksi seperti itu tergolong menarik karena sangat jarang dilakukan tokoh politik atau pemerintahan lain sehingga menarik perhatian banyak orang termasuk media," urai Ari.

Menurutnya, pandangan negatif yang muncul karena Jokowi lebih sering menjadi pusat pemberitaan adalah penilaian yang keliru. Kebebasan akses media dan masyarakat untuk berkontak langsung dengan mantan Wali Kota Solo itulah yang berimbas pada munculnya Jokowi sebagai newsmaker. Ari juga berpendapat, pandangan miring itu juga muncul karena besarnya harapan ketika kedua orang ini terpilih sebagai pemimpin Jakarta.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan muncul problem yang tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. "Ekspektasi terhadap Jokowi-Basuki demikian tinggi dan dirasa belum terjawab dalam 100 hari kerja. Inilah yang kemudian menyebabkan muncul kritikan terhadap keduanya," ujar Ari.

Salah satu kritikan tajam disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan Muhaimin, menilai Jokowi lebih sering tampil di televisi dibandingkan bekerja secara terstruktur.

 Source : megapolitan.kompas.com 

Read More

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 akan menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 akan menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia 

Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 . Andaikata RAPBN 2014 -2019 yang akan bernilai lebih kurang RP 10 000 Trilliun di kelola secara TRANSPARANS dan JOKOWI menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia .... , Maka kebocoran APBN yg cukup tinggi yaitu lebih kurang 30 % berarti Kebocoran senilai 3300 Tilliun Rupiah, bisa di selamat kan. Dan Dana senilai lebih dari Rp 3300 Trilliun tsb yg setiap Periode menguap, sangat cukup untuk membangun Daerah2 Nusantara yg tertinggal. Kemakmuran Masyarakat bukan sesuatu hal yg Mustahil, Kemakmuran Masyarakat hanya bisa di realisasi oleh Masyarakat itu sendiri dengan Bersikap menentukan Pemimpin yg Abdi Rakyat.

Dari Dana yg Bocor tsb Indonesia bisa membayar UTANG LN nya sekaligus. Dan masih ada Dana senilai lebih kurang 1300 Trilliun Rupiah yg bisa di gunakan untuk mensejahterakan Rakyat, Membangun SEA WALL di Ibukota senilai 250 Trilliun tanpa utang LN. Semua itu hanya dengan DANA 3300 Trilliun yang selama ini menguap hilang di KORUPSI .

KETIKA JOKOWI TERPILIH MENJADI RI 1 2014 , Ibukota DKI JAKARTA akan di pimpin oleh Gubernur nya BASUKI ( AHOK ) dan dia akan bisa lebih Cepat mem Bangun DKI JAKARTA dengan Perintah / Instruksi Presiden , Tdk akan ada Menteri yg berani me RECOKIN Sang Gubernur, sehingga Ibukota DKI JAKARTA menjadi MERCUSUAR Nusantara.

Kita bisa Jauh Lebih Hebat dari MALAYSIA dan Negara2 Tetangga Kita.

Source : FB Bung Leo 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728270230551276&set=gm.247551425428161&type=1&theater

Read More

"Rakyat Menunggu Kepastian soal Jokowi"

"Rakyat Menunggu Kepastian soal Jokowi" 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didesak untuk segera memperjelas status Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang akan diusung. Keputusan menjadikan Jokowi sebagai capres dipastikan akan menggerakkan suara pemilih untuk mendukung PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014. "Rakyat menghendaki ada kepastian soal Jokowi. Sebagai pengurus partai, saya tunduk dengan aturan partai, tapi secara pribadi saya menilai idealnya disampaikan sebelum pileg," kata Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun, saat dihubungi, Senin (17/2/2014).

Ia mengungkapkan, berdasarkan kegiatan yang dilakukan di daerah pemilihannya di Papua, popularitas Jokowi bahkan sampai ke pelosok Papua. Namun begitu, masyarakat setempat baru akan mendukung PDI-P ketika partai tersebut mengusung Jokowi sebagai capresnya. Masyarakat Papua, kata Komarudin, sangat menginginkan memiliki pemimpin seperti Jokowi. Ia menegaskan, antusiasme masyarakat di Papua tak luntur meski Jokowi digempur dengan berbagai berita miring, termasuk saat dinilai gagal memimpin Jakarta karena tak kunjung bebas dari masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

 "Tanpa bermaksud mengganggu konsentrasi Ibu (Megawati Soekarnoputri), ini ada dukungan, tapi mereka mau dukung kalau PDI-P ngusung Jokowi. Ini bukan kata saya, tapi ini hasil bertemu dengan rakyat," pungkasnya. Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur. PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014.

Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.

Source : nasional.kompas.com

Read More

"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."

 

"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."

 Dukungan kuat yang tercermin dari survei untuk pengusungan  Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pecalonan itu pun semakin kencang.

Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.

"Tetapi tentu ada batasan-batasan karena kebebasan berpendapat tidak boleh membatasi hak orang lain, terutama agar demokrasi itu jadi berkualitas," kata Eva, Senin (17/2/2014) malam. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan keinginan kuat untuk mengusung Jokowi tetap harus menggunakan argumentasi yang rasional.

Eva mengingatkan, kalaupun Jokowi akan diusung menjadi calon presiden maka hal itu harus dilakukan lewat PDI-P yang merupakan partai politik tempat dia bernaung. Pencalonan presiden pun menurut UU Pemilu Presiden hanya dapat melalui jalur partai politik.

Soal mekanisme di internal PDI-P, Eva mengatakan keputusan soal pencalonan presiden berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai adalah berdasarkan amanat kongres. Amanat itu menyatakan mekanisme penentuan calon presiden PDI-P merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.

"Ada etika berekspresi, tetap memajukan rasionalitas, bukan emosi kata hati yang kalau dipaksakan justru akan berdampak kontra-produktif bagi goal-nya aspirasi itu sendiri," tegas Eva. Ia melanjutkan, semua aspirasi dari eksternal pun harus ditampung untuk kemudian dikanalisasi ke PDI-P dan Megawati.

Eva yakin, Megawati akan mempertimbangkan semua masukan dan mengambil keputusan tepat demi kebaikan PDI-P dan bangsa, bukan demi kebaikan pribadi atau individu. ""Sampaikan aspirasi secara cerdas dan santun. Seni dalam lobi ke Ketum (Megawati) adalah dengan mengambil hati, bukan intimidasi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, dorongan agar PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres terus membesar. Dukungan itu berasal dari dalam dan luar PDI-P. Sejumlah pihak percaya jika penetapan Jokowi sebagai capres akan memengaruhi perolehan suara PDI-P secara signifikan.

Elektabilitas Jokowi sebagai capres memang selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam beberapa skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P diperkirakan baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.

Source : nasional.kompas.com

 

Read More

PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional

 

PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional

 Lakon skenario hitam dikhawatirkan saat ini sedang diputar di kancah politik nasional. Politik memecah belah dan adu domba bertebaran. Ibarat kembang desa, PDI-P yang diperkirakan bakal mendulang suara besar dalam Pemilu 2014 kini sedang menjadi sorotan.

"PDI Perjuangan mencermati bekerjanya skenario hitam," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, lewat layanan pesan, Senin (17/2/2014) pagi. Skenario itu, ujar dia, tak hanya bekerja dengan cara yang tak demokratis, tetapi juga memecah belah.

Dalam skenario tersebut, ujar Tjahjo, bukan hanya instrumen negara disalahgunakan, melainkan intelijen pun dipakai untuk mencari setiap celah dari internal partai politik agar bisa dipecah belah.

Setelah potensi konflik dapat dipetakan, lanjut Tjahjo, skenario hitam itu mengadu domba kalangan internal partai politik. Kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menurut Tjahjo adalah salah satu kasus contoh teranyar dari praktik tersebut.

Padahal, papar Tjahjo, siapa pun pemimpin Kota Surabaya maupun daerah lain di Indonesia pasti akan berhadapan dengan konflik kepentingan. "Biasa saja," kata dia. Sayangnya, ujar dia, ada campur tangan skenario hitam untuk membenturkan para pihak terkait, terutama ketika para pihak itu berasal dari kepentingan atau partai politik yang berbeda.

Karenanya, kata Tjahjo, DPP PDI-P menyayangkan pihak-pihak tertentu yang berupaya menempuh jalan pintas memanfaatkan potensi permasalahan di lapangan. "Menyayangkan mereka yang cenderung merekrut orang-orang yang sudah sukses menjadi kepala daerah daripada melakukan kaderisasi internal," kecam dia.

Tjahjo berpendapat membajak kepala daerah dari partai lain merupakan langkah yang tak sejalan dengan upaya menciptakan demokrasi yang sehat. Dalam kasus Risma, Tjahjo menegaskan bahwa partainya mendorong kepemimpinan di Kota Surabaya dapat menyelesaikan tugas membangun masyarakat Surabaya hingga akhir masa jabatan.

"Tugas menjadi pemimpin memang tidak mudah dan akan berhadapan dengan berbagai tekanan," kata Tjahjo. "Namun, itu justru akan memperkuat karakter kepemimpinan."

Tjahjo berkeyakinan Risma adalah seorang pemimpin. Karenanya, ujar dia, dia pun yakin Risma tak akan menyerah seberapa pun beratnya tekanan yang Risma hadapi.

"Apa yang terjadi di Surabaya ini semakin mendorong pentingnya PDI-P mengonsolidasikan seluruh putra dan putri terbaik bangsa guna menyongsong momentum baru, sekiranya PDI-P dipercaya memenangkan pemilu," papar Tjahjo.

Risma, sebut Tjahjo, sebagaimana Joko Widodo di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan Teras Narang di Kalimantan Tengah, adalah contoh figur-figur pemimpin yang sangat diperlukan Indonesia di masa depan.

Tjahjo meminta seluruh jajaran PDI-P memegang teguh disiplin partai, menjaga soliditas, dan terus-menerus bekerja di tengah masyarakat maupun internal partai. "Kami juga membenahi internal partai untuk menggerakkan masyarakat demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.

Bak kembang desa, PDI-P memang tengah berada di pusat perhatian. Pada satu sisi, dukungan luar biasa besar datang untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Di sisi lain, Risma yang adalah kader potensial lain yang kini menjadi Wali Kota Surabaya digoyang beragam isu. :

Fenomena menyangkut keduanya bersilang sengkarut dengan "problem klasik" di PDI-P yang kerap dinilai terlalu bergantung kepada sosok Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bila isu Joko Widodo terkait dengan tak kunjung adanya sinyal hijau dari partai itu untuk mengusungnya dalam pemilu presiden, maka sosok Risma disebut mendapat tekanan dari kalangan internal menyangkut beberapa kebijakan dan sikapnya yang oleh sebagian kalangan disebut berlawanan arus dengan kehendak partai.

---

Source : nasional.kompas.com

 

 

Read More

Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan

 

Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan

  Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang selalu menunggu restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam menentukan calon presiden, kembali menuai kritik. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai dengan budaya itu PDI-P hanya akan mempermainkan Jokowi.

"Jokowi hanya akan dimakan partai. Kejujuran Jokowi hanya akan dimainkan partai apalagi kalau PDI-P diisi oleh orang-orang seperti serkarang yang konservatif dan terlalu takut dengan Mega," ujar Arbi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Menurut Arbi, budaya PDI-P yang selalu bergantung kepada Megawati hanya akan merusak partai. Kalau pun Jokowi diusung PDI-P sebagai capres, kata Arbi, tetap saja pengaruh Megawati akan sangat kuat. Jokowi, ulang dia, hanya akan dijadikan "permainan" partai politik.

"Sekarang politik kekeluargaan itu sudah nggak zaman, sudah zaman batu! Saatnya partai politik bertarung dalam iklim demokrasi kompetisi," kata Arbi. Menurutnya, hal yang paling patut diperjuangkan adalah sistem presidensialis murni.

Sistem ini, lanjut Arbi, mensyaratkan penyederhanaan jumlah partai politik menjadi dua yakni partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. Arbi menyinggung posisi PDI-P saat ini yang mengaku sebagai partai oposisi padahal oposisi sama sekali tidak diatur undang-undang. "Namanya, oposisi jadi-jadian. Kalau Jokowi terpilih maka ini jadi PR Jokowi yang paling berat," ujar dia.

Menjawab kritik Arbi, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan sikap partainya sudah cukup demokratis dalam menentukan capres mendatang. Hasto menilai kritik Arbi lahir karena dia tidak mengetahui proses internal yang terjadi. Partainya, kata Hasto, menyerahkan soal capres kepada Megawati karena ketua umum partainya itu dianggap jeli melihat karakter pemimpin.

Source : nasional.kompas.com

Read More

Megawati: Penetapan Capres Belum Tentu Setelah Pileg

 

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

Megawati: Penetapan Capres Belum Tentu Setelah Pileg

 

 Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja nasional, dirinya memiliki wewenang menentukan calon presiden dari partai, termasuk waktu penentuannya. Baginya, pemilihan umum legislatif 9 April mendatang tidak menjadi tolok ukur utama waktu penentuan calon presiden.

�Rakernas partai menyerahkan keputusan penentuan (capres) kepada saya. Rakernas memang meminta calon ditentukan setelah pemilu legislatif. Namun, sebagai ketua umum yang oleh kongres partai diberi hak prerogatif, waktu penentuan calon menjadi hak saya sepenuhnya,� tutur Megawati, Minggu (16/2), di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu, Megawati belum tentu akan mengumumkan calon presiden dari partainya setelah pemilu legislatif 9 April mendatang. Hingga kini, dirinya juga masih merahasiakan waktu pengumuman capres.

Terkait alternatif nama yang akan diajukan, Megawati mengaku bisa saja melihat nama-nama alternatif. �Tetapi, kembali, tentunya pilihan saya itulah yang paling utama,� katanya.

Ketika ditanya kemungkinan dirinya masih ingin mengajukan diri sebagai calon presiden, Megawati enggan menanggapinya.

�Saya jangan dipancing pertanyaan seperti itu,� ujarnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Puan Maharani menegaskan, fokus partai saat ini memenangi pemilu legislatif. Dengan begitu, partai bisa mengajukan sendiri calon presiden.

Sementara itu, di Jakarta, sebuah organisasi masyarakat nonpartai, Kebangkitan Indonesia Baru, mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar menjadi capres dalam Pemilu 2014.

Deklarasi disampaikan 26 perwakilan KIB tingkat provinsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. �KIB meminta Jokowi menjadi capres karena kita membutuhkan pemimpin yang bekerja tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan,� kata Ketua Umum KIB Reinhard Parapat.

Perwakilan KIB Jambi, Sriyanto Jamali, menyampaikan, sedikitnya 40.000 warga Jambi mendukung pencapresan Jokowi dan menginginkan Jambi bisa menjadi seperti Solo dan Jakarta. Hal senada disampaikan Nour Payopo dari Maluku dan Dominggus dari Nusa Tenggara Timur.

�Daripada jadi rebutan daerah, lebih baik Jokowi jadi presiden sehingga dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia,� ujar Sriyanto. (GRE/A03)

Source : nasional.kompas.com

Read More

Masyarakat Mesti Waspada "Politik Gentong Babi" Jelang Pemilu

Masyarakat Mesti Waspada "Politik Gentong Babi" Jelang Pemilu

Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi.Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6/2012). Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi.

JAKARTA, Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, politik gentong babi (pork barel) dikhawatirkan kembali terjadi. Politik gentong babi adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara. Cara ini biasanya dilakukan oleh calonincumbent yang pada umumnya telah memiliki kekuasaan.

Praktik ini dibahas dalam diskusi bertajuk "Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu" di Jakarta, Rabu (12/2/2014) malam. Hadir sebagai narasumber, anggota DPR Budiman Sudjatmiko, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, dan Stand Up Comedian Notaslimboy.

Budiman sebagai anggota DPR dua periode mengaku paham betul mengenai praktik politik gentong babi di kalangan anggota Dewan. Ia mengaku selalu menghindari cara-cara seperti itu.

"Jika seseorang punya kekuasaan, maka dia akan cenderung korupsi, memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi," kata Budiman.

Dia menjelaskan, biasanya anggota DPR yang ingin maju kembali pada periode selanjutnya cenderung menggunakan cara-cara seperti ini. Menjelang pemilu, mereka memperjuangkan agar daerah pemilihan mereka mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan. Padahal, terkadang daerah itu tidak benar-benar membutuhkan bantuan yang diberikan.

Sebaliknya, daerah yang butuh diperjuangkan, justru tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya karena incumbentlegislatif yang kembali maju tidak dari sana.

Hal tersebut diamini oleh Ade. Bahkan, menurutnya, politik gentong babi seperti ini bukan hanya terjadi di legislatif saja, tapi juga di eksekutif.

"Dalam temuan kami, politik gentong babi selalu muncul setiap menjelang pemilu, baik pemilu nasional ataupun pemilukada," kata Ade.

Dia mencontohkan, pada pemilu legislatif 2009, ada praktik bagi-bagi voucher pendidikan. Namun, yang mendapatkan voucher itu, katanya, bukan lah sekolah-sekolah miskin yang bangunannya sudah hampir roboh, melainkan sekolah yang kaya secara finansial.

"Uang yang diberikan pun tidak dasarkan pada fakta. Dibilangnya pribadi, namun itu sebenarnya bantuan dari pemerintah," lanjutnya.

Budiman berkesimpulan, untuk mengatasi politik gentong babi seperti ini, masyarakat lah yang harus cerdas dalam memilih. Masyarakat diminta untuk tidak memilih mereka yang menggunakan politik uang untuk menggalang suara.

"Dan kenyataannya, sekarang juga masyarakat sudah pintar. Terbukti, banyak pilkada yang sekarang sudah dimenangkan oleh mereka yang tidak punya modal. Incumbent justru kalah. Misalnya Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Kita lihat saja apakah di pemilu legislatif dan pemilu presiden nanti, hal ini bisa terulang," pungkasnya.

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Sandro Gatra

KOMPAS.com

Read More

Siapa di Balik Jokowi?

Siapa di Balik Jokowi?

Kepopuleran Joko Widodo (Jokowi), barangkali membuat iri para pejabat lain. Banyak orang terpesona�walau sebagian ada pula yang benci setengah mati. Bagaimana dia yang dulunya hanya pengusaha kecil di bidang perkayuan, lalu jadi walikota di sebuah kota kecil, hingga sekarang jadi Gubernur Ibukota Negara, dan malah sudah banyak diperbincangkan untuk menjadi calon presiden negeri ini.

Perjalanan dari kursi walikota menuju kepala negara, semua berlangsung dalam tempo yang cukup singkat dan proses yang tergolong aneh bin ajaib. Betapa tidak? Belum selesai menjabat walikota, udah dicalonkan jadi gubernur. Baru setahun lebih menjabat gubernur, udah banyak yang menginginkan agar dia memimpin negara. Semua sepak terjang dan gerak-geriknya pun menjadi sorotan. Dari skala besar hingga yang remeh temeh.

Mungkin ada yang penasaran dan bertanya, siapa di balik Jokowi hingga membentuk dia bisa jadi seperti itu? Apakah para cukong dari China? Zionis Israel? Media yang dibayar ratusan miliyar seperti ditudingkan �kelompok itu�? Atau siapa?

Nah, berikut ini adalah sekelumit jawabannya yang agak benar:

A. Keluarga

Keluarga adalah segalanya. Pun bagi Jokowi. Ibunda, Sujiatmi Notomiharjo, adalah sosok paling berpengaruh di balik Jokowi. Dia yang mendidik Jokowi kecil hingga membentuk karakter yang seperti sekarang: sederhana, apa adanya, nggak neka-neka, santun dan berintegritas. Salah satu sifat terpuji lainnya yang sangat menonjol dari seorang Jokowi adalah suka mendengar dan belajar. Ini berbanding lurus dengan sifat rendah hati yang dimiliki. Orang yang rendah hati, sudah pasti mau mendengar pendapat orang dan suka belajar. Dia tak sungkan meminta pendapat kepada siapapun untuk meminta masukan hal-hal terkait kebijakan pemerintahan. Yang juga tak boleh dilupakan tentu istrinya, Iriana dan anak-anak.

B. Para sahabat

Jokowi punya banyak kawan. Namun hanya segelintir sahabat yang setia sejak awal perjuangan dalam karir politik hingga sekarang. Mereka mayoritas adalah kawan-kawan yang sekaligus mitra bisnis mebel. Orang-orang yang kali pertama mendorong Jokowi untuk maju dalam bursa walikota. Orang-orang yang tak terhingga jasanya karena menjadi tempat curhat dan mendukung lahir batin langkah Jokowi dalam segala hal termasuk finansial, terkait karir politiknya.

C. Jurnalis

Sedari saat menjabat walikota, Jokowi tak jarang mengajak diskusi kawan-kawan jurnalis tentang persoalan kota. Hampir semua jurnalis yang meliput politik dan pemerintahan sudah merasakan sharing ide dengan Jokowi. Beberapa kebijakan yang ditelurkan Jokowi, di antaranya ada yang embrionya berasal dari sharing dengan jurnalis. Jokowi kadang tiba-tiba datang ke kantor redaksi media, hanya sekadar untuk menyapa dan sharing.

D. Tim Pribadi

Jokowi punya tim sendiri, sedikit orang di luar orang-orang di pemerintahan (SKPD). Ya karena memang kalau mengandalkan SKPD doang gak bakalan kreatif dan gerak cepat. Kelompok terakhir ini berperan penting dalam langkah-langkah yang diambilnya. Mereka adalah para penasihat pribadinya. Ada sejumlah orang di sini, sebagian besar adalah orang-orang yang tak diragukan lagi kepahamannya dalam seluk-beluk dunia media, sebagian lain berlatar belakang ilmu politik. Makanya jangan heran bila Jokowi begitu pintar mengambil hati kawan-kawan media.  Bukan berarti semua geraknya settingan. Jokowi, pada dasarnya orang yg spontan dan punya kedalaman hati nurani. Jadi tim hanya memoles dikit aja. Jadi kalau mau seperti Jokowi, saya sarankan politisi lain juga punya orang-orang di timnya yang benar-benar paham media. Bukan mengerahkan pasukan cyber yang hanya paham copy paste dan kemudian share sebanyak-banyaknya informasi-informasi menyesatkan dari sebagai black campaign.

E. Relawan

Peran relawan di sini sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang entah darimana datangnya, yang mulanya suka pada gaya Jokowi, merindukan sosok pemimpin seperti dia, lalu mulai ikut sharing hal-hal positif darinya. Makin banyak, makin banyak, dan makin banyak lagi.  Dari warga biasa hingga netizen termasuk yang ada di Kompasiana ini, dan 44 di antaranya sudah dibukukan artikel-artikelnya. Namanya relawan, tentu tak dibayar atau tak punya tujuan untuk dibayar (walau akhirnya yang artikelnya terpilih ternyata dibayar sama penerbit buku). Mereka ada aja yang bikin web, tulisan, atau sekadar komen, atau cuma meluruskan/mengcounter komen di media sosial. Tiap hari ada aja tulisan tentang Jokowi, yang tak ayal akhirnya turut memperlesatkan kepopuleran Jokowi. Mereka juga suka hati memberi masukan kepada Jokowi tentang berbagai masalah.

Nah, udah jelas kan siapa orang dibalik Jokowi yang mempengaruhi dan membentuknya hingga seperti sekarang? Sebagai catatan, harus diakui bahwa Jokowi adalah pribadi yang jeli dan cerdas dalam memutuskan sesuatu atau mengambil kebijakan. Diskusi yang dia lakukan dengan orang-orang di sekelilingnya khususnya empat kategori di atas, hanya dijadikan inspirasi. Jokowi, udah dari sononya, adalah pribadi yang teguh dalam pendirian dan tak ceroboh dalam memutuskan sesuatu.

NIKEN SATYAWATI

http://www.kompasiana.com/nikensatyawati

Read More

Arbi Sanit: Perjanjian Batutulis Diungkit Untuk Jatuhkan Jokowi

Arbi Sanit: Perjanjian Batutulis Diungkit Untuk Jatuhkan Jokowi

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo gencar mengungkit soal perjanjian Batutulis. Pengamat politik Arbi Sanit menyebut hal tersebut dilakukan agar Jokowi tak dicapreskan PDIP.

"Itu sengaja dilakukan karena ketakutan Gerindra kalau Prabowo kalah jika harus berhadapan dengan Jokowi di pilpres. Makanya perjanjian itu diungkit-ungkit kembali," ujar Arbi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Menurut Arbi, sebenarnya Prabowo berpotensi menjadi pesaing Jokowi. Namun Prabowo memiliki catatan buruk di masa lalu sehingga akan mempengaruhi pilihan rakyat.

"Prabowo tidak pantas jadi pesaing Jokowi karena punya kesalahan masa lalu," imbuh Arbi.

Perjanjian Batutulis merupakan perjanjian antara PDIP dengan Gerindra pada tahun 2009. Gerindra menganggap perjanjian tersebut berlaku pula pada Pemilu 2014.

Pertemuan tersebut dihadiri semua petinggi PDIP dan Gerindra seperti Mega sendiri, Puan Maharani, Pramono Anung, Prabowo didampingi Fadli Zon, Martin Hutabarat, Hashim Djojohadikusumo, dan lainnya.

(bpn/mad) 

Minggu, 16/02/2014 16:37 WIB

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Read More

Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat

Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat

Jakarta - Usai memberikan dukungan dengan menyerahkan petisi ke Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Jakarta Pusat, sejumlah pendukung masih asyik menikmati suasana taman. Tiba-tiba seorang pria kebangsaan Inggris melintas dan menyapa mereka.

"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.

"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.

Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.

"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.

Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?

"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.

Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.

"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.

news.detik.com

Read More

Semut Ireng Deklarasikan Jokowi Capres 2014

Semut Ireng Deklarasikan Jokowi Capres 2014

Surakarta - Dukungan kepada Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden 2014 terus mengalir. Kali ini sekelompok orang yang menamakan diri Semut Ireng menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai capres pada pemilu presiden 2014.

Ada dua rombongan yang berjalan kaki dari kawasan Purwosari dan bundaran Gladag menuju nDalem Wuryaningratan. Para peserta membawa berbagai spanduk seperti sebuah spanduk besar bertuliskan "Ibu Mega Mohon Restui Jokowi Capres 2014" dan poster bergambar Jokowi memakai baju kotak-kotak dan tangan kanannya membentuk salam metal.

Ketua Semut Ireng Paulus Ekanto mengaku tidak terkait dengan kelompok pendukung Jokowi lainnya. "Prinsipnya, makin banyak dukungan kepada Jokowi maka peluang Jokowi jadi capres makin besar," ujarnya di sela deklarasi, Minggu, 9 Februari 2014.

Dia menegaskan dukungan hanya diberikan kepada Jokowi tanpa melihat partai. Karena itu, semisal Jokowi tidak dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dicalonkan partai lain, dia akan tetap mendukung. Termasuk memberikan dukungan jika Jokowi berniat maju capres dari jalur independen. "Apa pun langkah yang diambil Jokowi, kami siap mendukung," ucapnya.

Ketua II Semut Ireng Dhoni Kurniawan mengklaim kelompoknya punya 1.500 simpatisan. Dia mengatakan pendukung Jokowi berasal dari lintas partai dan lintas kelompok masyarakat. "Tidak jadi anggota partai juga boleh bergabung," katanya. (Baca: Didukung Waria Nyapres, Begini Reaksi Jokowi)

Kegiatan Semut Ireng hanya mengadakan acara seperti pentas musik sembari disisipkan pesan untuk mendukung Jokowi menjadi capres 2014. "Kami tidak mengumpulkan tanda tangan atau membuat petisi dukungan," ucapnya.

Dia mengatakan penamaan Semut Ireng hanya untuk memudahkan penyebutan. Dia menolak dikaitkan dengan PDI Perjuangan yang identik dengan warna merah. "Kami tidak melibatkan partai," katanya. Dia juga mengklaim biaya penyelenggaraan acara berasal dari kantong pribadi dan tidak menerima sumbangan dari mana pun. 

UKKY PRIMARTANTYO

TEMPO.CO, MINGGU, 09 FEBRUARI 2014 | 13:06 WIB

Read More

Relawan Jokowi Dekalarasi di Medan Bersih

Relawan Jokowi Dekalarasi di Medan Bersih

Medan - Panas yang menyengat Kota Medan, Sumatera Utara, tak mengalahkan tekad 50-an orang yang didominasi mahasiswa menghadiri acara deklarasi "Relawan Gotong Royong Semesta Indonesia" di salah satu rumah makan di Jalan Monginsidi Medan, Rabu, 12 Februari 2014.

Relawan ini adalah kumpulan pendukung Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Mereka mendukung Jokowi agar menjadi calon Presiden Indonesia 2014-2019. Deklarasi secara sederhana ini, menurut penggagas relawan, Nugroho Wicaksono, bertujuan memperkenalkan ide dan pemikiran Jokowi kepada warga Sumatera Utara. (Baca juga: Ketika Jokowi Jadi Jago Kluruk)

"Kami memilih jalan memperkenalkan ide-ide dan pemikiran Jokowi karena selama ini Jokowi lebih dikenal sebagai gubernur. Padahal, ide dan pemikiran Jokowi tentang Indonesia (di luar tugasnya sebagai gubernur) pantas dipelajari," kata Nugroho yang didaulat sebagai sekretaris umum relawan, kepada Tempo, di sela deklarasi. Contoh ide dan pemikiran Jokowi yang layak dipelajari, ujar Nugroho, adalah konsep kedaulatan pangan Indonesia. 

Menurut Nugroho, keberpihakan Jokowi kepada rakyat dan kedekatannya dengan rakyat menjadi salah satu motivasinya ikut bergabung menjadi relawan. "Kami melihat Jokowi dekat dengan rakyat di Solo, Jakarta dan sejumlah daerah yang dikunjunginya tanpa direkayasa. Jokowi melebur bersama rakyat menyelesaikan masalah seperti banjir dan masalah kesehatan warga DKI Jakarta. Dan itu menjadi modal kuat Jokowi," ujar Nugroho.

Relawan pendukung Jokowi di Medan, menurut Nugroho, tidak boleh dari unsur partai politik PDI Perjuangan dan partai lainnya. "Kami tidak menerima relawan pendukung Jokowi dari unsur partai politik. Kami ingin suara relawan memang murni atas dasar penilaian objektif terhadap Jokowi," tutur Nugroho. 

Dia juga yakin tingkat ketokohan Jokowi akan naik lagi meski digoyang "isu banjir Jakarta". "Relawan pendukung Jokowi Capres akan segera dibentuk di 33 kabupaten dan kota se-Sumut. Setelah terbentuk, kami akan antar surat kepada Megawati Soekarpoputri meminta PDIP menetapkan Jokowo sebagai calon presiden," katanya.

SAHAT SIMATUPANG

TEMPO.CO, KAMIS, 13 FEBRUARI 2014 | 10:20 WIB

Read More

Pertemuan silahturahim dengan beberapa deklarator Kongres Jokowi

Pertemuan silahturahim dengan beberapa deklarator Kongres Jokowi Se Dunia 2013
Dimana produk yg sudah berjalan SekBer Jokowi..Bara Indonesia..We love Jokowi..Karib..Krij..Presiden parlemen..Jokowi Presiden..Wira lentera jiwa..pro jokowi..kspdi projo..

Bersama kita mampu dengan kekuatan idiologis bukan kekuatan pragmatis untuk JOKOWI PRESIDEN 2014

Bersama kita mampu untuk menciptakan demokrasi indah..merakit humanisme berbagai perbedaan namun satu tujuan untuk Indonesia BARU

Sejarah sudah tercetak prestasi sudah tercatat karena dalam sejarah baru SAAT INI selama setahun rakyat sudah berchaimpaign dengan sendirinya juga berbagai daerah
Itulah hebatnya bapak inspirator JOKOWI karena rakyat yg menginginkannya

Rapatkan barisan untuk seluruh keluarga besar JOKOWI FOR PRESIDEN 2014
Dimana agenda berikutnya rapat 19 februari 2014 hari Rabu jam 17.00 wib di gedung arva cikini menteng SekBer Jokowi

Kita semua adalah relawan yg sejatinya relawan menginginkan sebuah inspirasi perubahan untuk bangsa ini..

Karena itulah JOKOWI adalah jawaban tepat sebagai sumber inspirasi perubahan

Bersama kita mampu bersama kita tangguh menuju Indonesia BARU

Salam inspirasi perubahan
Merdekaaaaaaaa

Source : FB Bayutami Sammy Amalia  and Riduan Sirait

Read More

Ruhut Sebut Jokowi dan Ahok Orang Jujur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widod berjalan didampingi Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat akan memaparkan kinerja dalam rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2014). Dalam kesempatan terebut, Jokowi menegur para aparat pemerintah yang lamban dan tidak kooperatif dalam menanggapi persoalan di lapangan. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

Ruhut Sebut Jokowi dan Ahok Orang Jujur

Ruhut Sitompul terus mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melaporkan kasus berkaratnya bus baru asal China ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena, kata anggota Komisi III DPR itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, adalah orang yang jujur.

"Kita kan harus obyektif juga kalau Pak Jokowi ini kan orang jujur, Pak Ahok juga orang jujur. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur tidak usah segan-seganlah. Mari kita mencegah dan memerangi koruptor," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2014).

Menurut Ruhut, apabila nantinya kasus proyek pengadaan bus transjakarta dan bus sedang yang diduga bekas bisa dilaporkan ke KPK, maka keduanya harus berani menjadi saksi pelapor.

"Karena di KPK tidak cukup hanya melaporkan, tapi juga siap untuk menjadi saksi pelapor. Karena untuk melaporkan saja, di KPK itu ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu kasus. Tapi giliran menjadi saksi pelapor, tidak ada yang mau, karena kan ada konsekuensinya," ujar Ruhut.

Jokowi, lanjut dia, harus berani. Apalagi, Jokowi sudah menandatangani MoU dengan KPK untuk bekerja sama mencegah korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diberitakan, dalam pengadaan bus baru Pemprov DKI Jakarta dicurigai ada kecurangan, ketika terungkap adanya kerusakan dan karat di komponen beberapa bus. Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga terkejut mengetahui hal tersebut.

Jokowi pun meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk menyelidiki permasalahan ini. Ujung-ujungnya, Jokowi mencopot Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri Source : megapolitan.kompas.com

Read More

Relawan Deklarasikan Jokowi sebagai Capres

Puluhan orang yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) melakukan aksi penggalangan dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta itu agar maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Lagu Padamu Negeri berkumandang di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014) pagi. Puluhan orang berkaus putih bergambar wajah Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, berkerumun tepat di depan Hotel Grand Hyatt.

Dengan alat pengeras suara, mereka memutar lagu-lagu bernuansa kemerdekaan. Tiba-tiba, seorang dari mereka maju ke tengah kerumunan orang-orang yang mengenakan kaus bergambar Jokowi itu. Dengan bantuan alat pengeras suara, orang itu, yang belakangan diketahui merupakan bagian dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP,) mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden pada pemilu 2014 mendatang.

"Kami, rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan Haji Joko Widodo sebagai calon Presiden Republik Indonesia ketujuh. Hal-hal mengenai penetapan sesuai dengan Undang-undang, dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya," kata Direktur Bara JP, Handoko Putro, saat membacakan Deklarasi Rakyat Indonesia.  Tak ayal, deklarasi bak proklamasi itu membuat warga yang tengah menikmati acara Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) berhenti sejenak.

Di seberang lokasi deklarasi itu atau tepatnya di tepi kolam Bunderan Hotel Indonesia, sejumlah orang membentangkan spanduk berisi dukungan agar mantan Wali Kota Solo itu maju sebagai calon presiden.

Handoko mengatakan, deklarasi itu merupakan final kegiatan penggalangan dukungan Jokowi sebagai presiden yang dilakukan relawan Bara JP. Sebelumnya, aksi penggalangan dukungan dilakukan dengan cara mengumpulkan tandatangan warga setiap minggunya saat kegiatan Car Free Day.

Tak hanya di Jakarta, aksi pengumpulan tanda tangan itu juga dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Koordinator Aksi Bara JP Ferdinan Hutahaean mengatakan, deklarasi itu dilakukan untuk mendesak agar partai pengusung Jokowi pada Pilgub DKI 2012 lalu, PDI Perjuangan, segera mencalonkannya sebagai capres. Bahkan, menurutnya, sebaiknya pengusungan Jokowi sebagai capres sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif yang jatuh pada 9 April 2014 mendatang.

Penulis	: Dani Prabowo
Editor	: Egidius Patnistik Source : megapolitan.kompas.com

Read More