Politik Baik - Relasi Rakyat dan Negara: PDI-P

Trimedya Pandjaitan di Mapolda Metro Jaya

alirantransparan.blogspot.co.id - Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan mengadukan sebuah akun Facebook ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat menyusul tuduhan bahwa PDIP menerima mahar Rp 10 triliun dari Basuki T Purnama (Ahok) terkait pencalonan gubernur DKI,
yang ditulis akun Facebook tersebut.

"Tadi kita sudah ketemu Kapolda pak M Iriawan didampingi Dirkrimsus, Dirintel dan Dirkrimum. Kita melaporkam terkait pemberitaan tanggal 24 September 2016 di online 'Suara Nasional' yang isi beritanya dengan judul 'Wow Menteri Bocorkan Mahar Ahok ke PDIP 10 Triliun'," jelas Trimedya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Menurut Trimedya, tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar dan fitnah belaka. Sehingga, timnya memutuskan untuk
melaporkan pemilik akun Facebook tersebut ke Polda Metro Jaya.

"Karena ini kami menganggap fitnah, mencemarkan nama baik partai, kita rapat DPP pada hari Kamis lalu memutuskan supaya
orang yang menyebarkan berita itu kami laporkan ke Polda Metro Jaya," imbuhnya.

Trimedya melanjutkan, pihaknya telah mengetahui siapa pemilik akun Facebook tersebut. Ia berharap, polisi segera menindaklanjuti laporannya dan menangkap pelakunya.

"Dan kami juga sudah menyiapkan saksi-saksi dari kita. Kita berkeyakinan dan kita sudah kaji bahwa ini melanggar UU ITE dan kita berharap pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya cepat memprosesnya supaya sama seperti kasus Obor Rakyat," terang dia.

Menurutnya, hal ini harus segera ditindaklanjuti aparat polisi, apalagi di tengah Pilkada DKI ini suhu politik semakin memanas.

"Supaya orang yang menyebarkan fitnah itu cepat diproses ke hukum apalagi kita khawatir upaya ini kita ketahui Pilkada DKI
sudah semakin panas," ungkapnya.

Ia menambahkan, timnya telah mendapat perintah langsung dari Ketua Umum dan Sekjen PDIP untuk melaporkan kasus ini ke
polisi. Ia juga berharap, dengan dilaporkannya ke polisi, akan menguak motif sebenarnya.

"Karena di dalam PDIP semua calon-calon yang direkomendasikan tidak ada meminta uang bahkan ada beberapa daerah yang
elektabilitas calonnya kuat, DPP partai memberikan bantuan secara gotong-royong kepada mereka. Apalagi dalam berita ini
kan angkanya fantastis Rp 10 triliun," paparnya.

"Kita berkeyakinan Polda Metro cukup canggih cybernya, mungkin bisa mengejar pelaku dan motifnya. Termasuk kalau kita
lihat judulnya 'wow ada menteri yang bocorkan mahar' itu siapa yang disampaikan orang bernama Hanibal itu," sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Bantuan Hukum Advokasi DPP PDIP Sirra Prayuna mengatakan, pihaknya melampirkan bukti-bukti
terkait pelaporan tersebut.

"Ada berita online dan capture-capturenya Hanibal Wijayanta," ujar Sirra.

Sirra berharap, dengan ditangkapnya pelaku akan menguak siapa menteri yang membocorkan soal mahar tersebut.

"Di beritanya ini sumber dari seorang menteri maka biarlah ini terkuak dari menteri siapa. Kalaupun ini ada sumber, kan kode etik urnalistik harus mengkroscek baik ke Ahok maupun ke partai apa betul ada mahar. Bagi kami tidak ada tradisi politik ada mahar bahkan kami bergotong royong," tambah Sirra.

Atas hal itu, Trimedya yang diwakili oleh Sirra melaporkan pemilik akun Facebook dalam laporan resmi bernomor LP/4841/X/2016/PMJ/Dit. Reskrimsus dengan tuduhan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Hanibal Wijayanta hingga berita ini diturunkan belum menjawab panggilan telepon dari detikcom. Pesan pendek yang dikirimkan pun belum dibalas.(detik.com)

alirantransparan.blogspot.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membeberkan pesan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepadanya saat pertemuan di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016) sore.

Dalam pertemuan itu, Megawati sepakat mengusung Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari DPI-P pada Pilkada DKI 2017.

Ahok mengungkapkan, Megawati menyampaikan bahwa PDI-P merupakan partai ideologis yang didasari Pancasila. Maka, Ahok diminta untuk memperjuangkan Pancasila.

"Tak ada lagi masalaha SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)," kata Ahok di DPP PDI- P.

Ahok menambahkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila dianggap sebagai dasar dan tak dapat ditawar. Megawati, kata Ahok, meminta kepada dirinya untuk memperjuangkan dasar-dasar tersebut.

Ini Empat Alasan PDI-P Dukung Ahok-Djarot

PDI Perjuangan secara resmi sudah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang diambil partainya dalam memutuskan mengusung Ahok-Djarot.

"Pertama, Ahok hingga saat ini adalah petahana Gubernur DKI Jakarta yang bertugas meneruskan tugas pasangan Jokowi-Ahok yang sebelumnya telah diusung PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2012 yang lalu," kata Hasto, saat deklarasi Selasa (20/9/2016) malam.

Kedua, langkah mengusung Ahok-Djarot dinilai sejalan dengan ideologi PDI-P yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti.

Hasto mengatakan, PDI-P memegang teguh dan berkomitmen meneguhkan nilai-nilai pluralisme dalam ideologi tersebut, serta selalu berupaya untuk konsisten dalam menjalankan program-program kebijakan Jokowi-Ahok pada waktu yang lalu.

"Ketiga, pasangan Ahok-Djarot dalam pandangan PDI-P mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan ideologi partai serta mampu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengejawantahkan praktek pemerintahan," kata dia.

Keempat, PDI Perjuangan menilai pasangan Ahok-Djarot mampu meneruskan dan mengimplementasikan visi dan misi Jakarta Baru yang sebelumnya diusung oleh Pasangan Jokowi-Ahok pada Pilkada tahun 2012 yang lalu.

Hal ini dibuktikan dengan hasil survei selama satu tahun terakhir yang konsisten menunjukkan tingkat kepuasan publik DKI Jakarta yang tinggi terhadap kinerja pasangan tersebut.

"Maka dengan ini PDI-P menyatakan sebagai Partai Pengusung Utama Pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017," ucap Hasto.

(kompas.com &detik.com))