Latest News

Showing posts with label Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi. Show all posts

Tuesday, September 18, 2018

Karena pendapatan dikurangi belanja mencatat surplus.

Hari ini Menteri Keuangan dan BI mengadakan raker dengan DPR. Tadinya DPR sudah siap menyerang dengan issue kurs melemah. Tetapi setelah dijelaskan oleh Sri Mulyani I dengan data yg ada, akhirnya DPR menyetujui semua asumsi RAPBN tahun 2019. Apa yg menarik dari Raker, seakan raker ini puncak anti klimaks fakta lawan hoax. Berita issue negatif bahwa Pemerintah lemah karena kurs melemah terbantahkan sudah. Bahwa berdasarkan asumsi APBN 2018, nilai tukar Rupiah terhadap dolar berada pada Rp13.400 / USD.  Kalau dihitung rata2 tahunan Januari sampai September 2018 rata2 kurs di 13.977 / USD.

Artinya asumsi meleset sebesar Rp 577 / USD lebih tinggi. Tetapi mengapa tidak sampai APBN direvisi ? Karena pelemahan kurs itu tidak sampai membuat APBN tekor. Malah berdasarkan hitungan, APBN kelebihan pendapatan atas pelemahan kurs tersebut. SMI mengatakan bahwa setiap pelemahan atau depresiasi Rp 100 / USD maka ada kenaikan penerimaan Rp 4,7 trilun dan belanja negara naik Rp 3,1 triliun.
Hitunglah kalau pelemahan sebesar Rp 577 per USD. Lumayan surplus APBN. Makanya tahun ini neraca primer kita surplus.
Artinya ini pertama kali sejak 2013 APBN kita sehat lahir batin.

Mengapa ?

Karena pendapatan dikurangi belanja mencatat surplus.

Ternyata pelemahan rupiah memang karena terjadinya arus keluar dana jangka pendek tahun 2018 akibat bukan karena kebijakan suku bunga The Fed tetapi faktor perang dagang. Karena serangan suku bunga The Fed tahun 2016 dan 2017 sudah ada namun capital inflow tinggi sehingga Defisit CAD dapat ditutupi dari capital inflow.
Tahun 2018 ini perang dagang menekan CAD dan yg pada waktu bersamaan terjadi capital Outflow. Makanya SMI menetapkan Kurs tahun 2019 pada APBN adalah 14.400.
Inilah kurs rata2 yg realitis dalam kondisi terjadi capital Outflow akibat kebijakan suku bunga The Fed dan perang dagang.

Dampaknya ? APBN akan semakin bergantung kepada pembiayaan rupiah. Tentu ini semakin sehat, APBN semakin mandiri.
Indonesia akan mengefektifkan Bilateral Swaph Agreement (BSA) atau biasa disebut juga Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA). Skema ini adalah perjanjian kedua negara untuk transaksi tapi tidak menggunakan mata uang dollar, bisa menggunakan mata uang rupiah. Udah tiga negara yg sudah approved seperti Jepang, Korea dan China. Kalau tiga negara maju ini aja mau, apalagi negara berkembang. Selanjutnya Good Bye US Dollar.

MARI KITA DUKUNG PEMERINTAH YG TERUS BEKERJA KERAS DAN CERDAS UTK MEMAJUKAN NEGERI INI...

BILA ANDA TIDAK DAPAT MEMBANTU SECARA LANGSUNG, MINIMAL DAPAT MENDUKUNG DENGAN TIDAK IKUT MENYEBARKAN BERITA HOAX TENTANG PELEMAHAN RUPIAH... SEBARKANLAH INFO INI KESEMUA KONTAK SERTA GROUP WA ANDA

JAYALAH NEGERIKU...
NKRI HARGA MATI !!

Saturday, September 15, 2018

Tekanan Rupiah Berlanjut, Sri Mulyani Yakin Ekonomi 2019 Tumbuh 5,3 %

Tekanan Rupiah Berlanjut, Sri Mulyani Yakin Ekonomi 2019 Tumbuh 5,3 %

Pemerintah cukup optimistis dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,3 persen. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada kemungkinan tekanan dari berbagai sudut sehingga proyeksinya bisa ke bawah atau downside risk menjadi 5,15 persen.
Menurutnya, penurunan pertumbuhan terjadi karena ada gejolak global yang masih berlanjut pada tahun depan. “5,3 persen dianggap cukup realistis namun ada downside risk,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9).
Dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) di Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9), Presiden Joko Widodo juga menyinggung ekonomi dunia yang masih begitu runyam. Dia menganalogikan kondisi saat ini dengan film produksi Marvel yaitu “Infinity War” atau perang tak terbatas. Dalam kisah tersebut ada sosok Thanos yang mengancam pemusnahan setengah ekonomi dunia.
© Disediakan oleh PT Katadata IndonesiaMenurutnya, “Infinity War” dalam konteks sekarang adalah perang dagang yang harus dicegah menjadi perang dagang yang tak terbatas. Jokowi meminta semua pihak belajar dari sejarah perekonomian dunia. Sebab, dengan kreativitas, energi, kolaborasi, dan kemitraan, dunia akan menikmati kelimpahan.
Efek dunia yang masih tak menentu inilah, menurut Sri Mulyanai, menyeret pelemahan rupiah berlanjut pada tahun depan sehingga mempengaruhi kinerja impor dan ekspor -saat ini posisi rupiah berkisar di level 14.800 per dolar Amerika Serikat. Kinerja ekspor dan impor akan berdampak pada defisit transaksi berjalan yang memicu sentimen bagi investor dalam menentukan arah bisnis mereka.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga diperkirakan membawa dampak pada penurunan impor. Berkurangnya impor konsumsi ini akan mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal, investasi dan konsumsi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, pemerintah akan mendorong ekspor sehingga defisit transaksi berjalan terjaga. Dengan demikian, investasi tidak akan terpengaruh oleh defisit transaksi berjalan. Sementara itu, investasi diharapkan tumbuh di atas 7 persen.
Adapun, konsumsi rumah tangga diyakini mampu memenuhi porsi sampai dengan 56 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, tantangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi tetap datang dari aktivitas ekspor dan impor.
Sri Mulyani menargetkan kenaikan ekspor pada tahun depan sebesar 6,6 persen atau naik dibandingkan target pertumbuhan tahun ini 5,1 persen. Untuk pertumbuhan impor 2019 diperkirakan mencapai 7,4 persen, lebih tinggi daripada target tahun ini 4,5 persen
Muchamad Nafi

http://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/tekanan-rupiah-berlanjut-sri-mulyani-yakin-ekonomi-2019-tumbuh-53-percent/ar-BBNjmHb?ocid=iehp

Pengusaha Cerdas Diminta Bantu Jelaskan Utang RI ke Masyarakat

Pengusaha Cerdas Diminta Bantu Jelaskan Utang RI ke Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta bantuan kepada para pengusaha untuk menjelaskan utang pemerintah yang dalam beberapa bulan terakhir tengah diperdebatkan.
Menurut Sri Mulyani, selama ini utang pemerintah yang diklaim sangat mengkhawatirkan oleh sebagian pihak telah dipolitisasi.
“Dalam diskusi politik seolah-olah utang pemerintah banyak banget. Ada yang bilang kita harus kurangi utang habis-habisan," tuturnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

© PT Arkadia Media Nusantara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari] Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sangat sehat. Hal tersebut dilihat dari defisit APBN yang semakin menurun dari tahun ke tahun.
Dirinya mencontohkan, utang pemerintah itu sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi sudah menjadi hal yang biasa bagi perusahaan mengambil pembiayaan baik dari utang untuk mengembangkan perusahaannya.
"Sama seperti bapak ibu pengusaha, utang itu bukan tujuan tapi itu alat. Kalau usaha Anda merosot, Anda ingin ekspansi, ingin profit lebih banyak. Maka pembiayaan investasi apakah dengan utang atau uang sendiri itu pilihan," katanya.
Untuk itu, Sri Mulyani pun meminta bantuan ke para pengusaha untuk bisa menjelaskan hal tersebut.
“Saya mengharapkan para pengusaha kadang-kadang bantuinlah saya untuk menjelaskan. Kan bagus juga untuk itu, ya,” ujarnya.

http://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/pengusaha-cerdas-diminta-bantu-jelaskan-utang-ri-ke-masyarakat/ar-BBNkhc5?ocid=iehp

Friday, October 7, 2016

Bravo! Pukulan Telak Buat Singapura, Tax Amnesty Indonesia Benar-benar Membuat Singapura Kelabakan




alirantransparan.blogspot.co.id - Periode I Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak telah selesai pada akhir bulan lalu. Setidaknya, harta Tax Amnesty yang telah terkumpul mencapai Rp 3.622 triliun. Jumlah ini berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan sebanyak 372.523 dari 367.225 wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari situs resmi Ditjen Pajak, jumlah harta Tax Amnesty tersebut berasal dari harta deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.534 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 951 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun. Sementara uang tebusan yang telah terkumpul sebanyak Rp 89,2 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, capaian Tax Amnesty Indonesia membuat Singapura kesulitan. Sebab, dana yang masuk ke Indonesia mayoritas berasal dari negara tetangga tersebut.

"Uang itu dari mana? Tetap Singapura nomor satu," ucap Ken di HIPMI Center, Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut Ken, banyak orang Indonesia menarik uangnya dari Bank Singapura. Dampaknya, negara tersebut mulai kelabakan.

"Makanya Singapura agak kelabakan juga, karena ternyata kalau likuiditas perbankannya ditarik semua ke sini ya mereka goyang juga. Dan itu benar," jelasnya.

Beberapa waktu lalu, perbankan swasta Singapura melaporkan nasabah mereka ke kepolisian setempat karena menarik uang dan mengikuti program Tax Amnesty di Indonesia.

Tiga sumber perbankan mengatakan kepada Reuters bahwa kebijakan Tax Amnesty Indonesia bisa merusak bisnis bank dengan nasabah terbesar mereka.

Dalam laporan ke polisi Singapura bagian kejahatan keuangan, bank swasta di Singapura melaporkan adanya transaksi mencurigakan setiap nasabah mereka mengikuti program Tax Amnesty di Indonesia. Mereka khawatir program Tax Amnesty menjadi tempat pencucian uang.(merdeka.com)

Sunday, October 2, 2016

Tax Amnesty Indonesia Tersukses Di Dunia, Sri Mulyani Bikin 'Surat Cinta'. Begini Isinya


 


alirantransparan.blogspot.co.id - Program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode I resmi berakhir pada Jum'at (30/9). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan apresiasinya atas kerja keras seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyukseskan Tax Amnesty.

"Saya ingin sampaikan terima kasih pak presiden dukungan luar biasa semangat tidak ada habisnya kepada pegawai pajak," ungkapnya saat di kantor DJP beberapa hari yang lalu.

Tax Amnesty sejauh ini disebut menjadi yang terbaik di dunia. Menyalip rekor untuk program serupa yang sebelumnya dipegang oleh Italia.

Keberhasilan tersebut membuat Bu Ani, sapaan akrab Menteri Sri Mulyani, menulis sebuah surat 'cinta' untuk Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan pegawai DJP, sebagai ungkapan terima kasihnya.


Surat Cinta Sri Mulyani untuk pegawai pajak 2016


 


Berikut isi lengkap surat cinta Bu Ani untuk Ken Dwijugiasteadi dan pegawai DJP:

30 September 2016,

Kepada Pak Ken dan seluruh jajaran DJP yang saya banggakan,

Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas, melayani masyarakat yang ingin menggunakan hak pengampunan pajak.

Pagi, siang, malam, hingga dini hari, terus berganti giliran semua ikut terjun menangani antusiasme masyarakat yang membludak dengan penuh kesabaran, perhatian, senyum, semangat membantu, dan semangat untuk menunjukkan bahwa DJP yang bisa dipercaya disegani, dibutuhkan dan dihormati oleh rakyat kita.

Semoga hasil pencapaian tahap pertama dan perhatian serta dukungan rakyat, Presiden dan seluruh stakeholder pajak, dapat menjadi modal berharga bagi kita semua untuk membangun, mereformasi, dan memperbaiki DJP agar semakin baik dan semakin banyak dipercaya sebagai tulang punggung Republik Indonesia.

Selamat sekali lagi atas capaian tahap pertama Tax Amnesty dan kerja tim yang sangat baik.

Saya sangat menghargai dan akan terus mendorong dan mendukung upaya kita bersama mencapai target penerimaan pajak 2016.

Juga upaya kita mencapai perbaikan basis pajak dan tax ratio.

Kita juga harus terus membangun menumbuhkan, memperkuat dan menjaga budaya kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat Indonesia.

Untuk Indonesia yang adil dan makmur.

Selamat... !!

Sri mulyani
30 September 2016.

Berkat Tax Amnesty, Dirut BEI: Singapura Sekarang Sedang Pusing, Lantaran Ini




alirantransparan.blogspot.co.id � Dampak dari program pengampunan pajak (tax amnesty) sangat terasa pada pasar modal Indonesia.

Ini terbukti dengan nilai transaksi harian saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah melewati transaksi harian Singapura dan Malaysia.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, biasanya, transaksi harian di bursa saham sekitar Rp 5,5 triliun dan sejak adanya program amnesti pajak melonjak jadi Rp 8 triliun.

"Transaksi harian naik signifikan. Tadinya Rp 5,5 triliun per hari menjadi Rp 8 triliun per hari. Apakah ini efek tax amnesty? Bisa saja," kata Tito saat workshop pasar modal, Sabtu (1/10/2016).

Menurut Tito, nilai transaksi tersebut lebih besar empat kali dari Singapura, dua kali dari Malaysia, dan enam kali dari Filipina. Terlebih lagi, kata Tito, saat ini sektor pasar modal di Singapura tengah menghadapi masalah.

Ini disebabkan 250 perusahaan yang tercatat di bursa saham adalah perusahaan asing dan 100 perusahaan di antaranya bermasalah.

"Singapura lagi pusing. Dari 250 perusahaan, ada 100 perusahaan enggak jelas," sebut Tito. Dengan kondisi tersebut, Tito meyakini pasar modal Indonesia akan jauh melampaui Singapura. Terlebih lagi, pasar modal Indonesia terus menunjukan pertumbuhan dari sisi pertumbuhan emiten baru.

"Malaysia minus 5 persen, Singapura minus 1 persen. Dia malah banyak delisting daripada listing, dalam 3 tahun, kita akan kalahkan Singpura, Malaysia, Thailand," katanya.(kompas.com)

Friday, September 30, 2016

Tax Amnesty, Jokowi: Terimakasih Para Petugas Pajak yang Sudah Kerja Hingga Tengah Malam




alirantransparan.blogspot.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak cukup puas dengan realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Jokowi langsung menyampaikan terimakasih kepada para petugas pajak atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh petugas pajak, aparat pajak yang dalam 3 bulan terakhir bekerja betul-betul dan sebulan terakhir ini kerja sampai tengah malam," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, para petugas tersebut layak mendapat apresiasi yang lebih atas kinerja yang diberikan kepada negara.

"Saya sendiri saya menyampaikan, bu menteri, pak dirjen agar mereka diberikan apresiasi karena telah memberikan pelayanan dan integritasnya terhadap tax amnesty," ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi terhadap program tersebut.

"Saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak, dunia usaha, masyarakat, yang telah berpatisipasi dalam program tax amnesty," terang Jokowi. (detik.com)

Wednesday, September 28, 2016

Indonesia Hebat! Deklarasi Harta Tax Amnesty Indonesia Tertinggi di Dunia, Lihat Daftar Perbandingannya Di Sini


alirantransparan.blogspot.co.id - Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat, deklarasi harta program pengampunan pajak (tax amnesty) yang saat ini tercatat sudah mencapai Rp2.514 triliun, merupakan yang tertinggi di dunia.
Berdasarkan keterangan tertulis CITA yang diterima oleh Okezone, Jakarta, Rabu (28/9/2016), jumlah komposisi deklarasi harta tax amnesty ini tertinggi bila dibandingkan dengan enam negara lain di dunia yang sudah lebih dulu menyelenggarakan program tax amnesty.
Sekadar informasi, berdasarkan data statistik amnesti pajak di laman Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (28/9/2016), nilai pernyataan harta yang sudah dideklarasi dan repatriasi hingga pukul 09.43 WIB mencapai Rp2.514 triliun.
Sedangkan nilai uang tebusan ?berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima mencapai Rp73,3 triliun. Berdasarkan komposisi uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk mencapai Rp54,2 triliun. Terdiri dari Rp1.720 triliun dari ?deklarasi dalam negeri, Rp666 triliun dari deklarasi luar negeri, dan repatriasi Rp128 triliun.
Berikut daftarnya sebagai perbandingan:
- Irlandia
1993
Rp26 triliun
- Afrika Selatan
2003
Rp115 triliun
- Italia
2009
Rp1.179 triliun
- Spanyol
2012
Rp202 triliun
- Australia
2014
Rp66 triliun
- Chili
2015
Rp263 triliun.

(sumber: okezone.com)

Monday, September 26, 2016

Bravo Presiden Jokowi! Gagasan Tax Amnesty Jokowi Melesat Terus, Pelaporan Harta "Tax Amnesty" Dekati Rp 2.000 Triliun




alirantransparan.blogspot.co.id - Perolehan program pengampunan pajak atau tax amnesty terus menunjukkan kenaikan yang signifikan di pakan terakhir September ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) yang dikutip Kompas.com, Senin (26/9/2016) pukul 18.00 WIB, harta yang dilaporkan kepada negara mencapai Rp 1.927 triliun.

Deklarasi harta di dalam negeri masih dominan mencapai Rp 1.308 triliun dan deklarasi harta luar negeri Rp 520 triliun. Adapun harta yang ditarik ke dalam negeri mencapai Rp 98,5 triliun dengan total uang tebusan yang masuk ke kas negara mencapai Rp 45 triliun.

Dibandingkan data pagi tadi pukul 08.00 WIB, harta yang dilaporkan mencapai Rp 1.770 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 1.198 triliun dan deklarasi harta luar negeri Rp 480 triliun.

Adapun harta yang dibawa pulang ke Indonesia atau repatriasi sebesar Rp 92,6 triliun dan uang tebusan Rp 42,2 triliun.

Artinya dalam kurun waktu 10 jam saja, harta yang dilaporkan kepada negara melonjak Rp 157 triliun. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi mengaku belum puas dengan raihan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Saya orangnya paling enggak bisa puas," ujar Ken sembari tertawa saat konferensi pers di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar di Jakarta.

Ketidakpuasan itu, tutur Ken, juga harus ada di dalam diri para pegawai di Ditjen Pajak. Sebab hanya dengan begitu, upaya untuk bekerja lebih keras bisa terus dilakukan.

Tax Amnesty merupakan politik ekonomi presiden Joko Widodo yang bukan saja berani, tetapi ini cerdas.

Karena gagasan tentang tax amnesty sudah menjadi wacana cukup lama di dalam pemerintahan masa lalu.

Namun sejak kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, tax amnesty baru dilaksanakan.

�Wacana tax amnesty sudah lama,pada masa kepemimpinan yang lalu-lalu belum ada yang berani mengambil keputusan seperti yang dilakukan presiden Joko Widodo,� jelas Komisaris Utama PT TImah Fachry Ali dihadapan Gubernur Babel H Rustam Effendi, dan FKPD dan Dirut PT Timah Muchtar Riza Pahlevi Thabrani dan jajaran serta karyawan pada acara puncak HUT ke 40 PT Timah (Persero) Tbk berlangsung di Graha Timah, di Pangkalpinang, Selasa.

Fachry Ali mengatakan, bahwa tax amnesty merupakan kesuksesan Jokowinomic.

Dimana menurut Fachry, bahwa Tax Amnesty secara politik merupakan suatu tambahan energi bagi kesusksesan jokowinomic.

Bahkan Jokowinomic, jelas Fachry ditandai kebijakan fiskal yang ekspansif yang berkaitan dengan gagasan bahwa Indonesia harus dibangun dari pinggir yang tidak bersifat jawa sentris.

�Salah satu implementasi dari pembangunan dimulai dari pinggir merupakan ketangguhan fiskal,� jelas Fachry.

Fachry menambahkan secara metodelogis, bahwa fiskal harus sangat ekspansif. Fiskal yang ekspansif harus diikuti pendapatan pajak yang sangat memadai.

�Kita yang hadir ini punya kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan Dirut PT Timah,,� ungkapnya,.

(kompas.com & pengampunanpajak.com)

Friday, September 16, 2016

Sri Mulyani: WNI yang Simpan Uang di Singapura Jangan Takut Ikut Tax Amnesty, Jika Ada yang Jegal Saya Akan Datangi Negara Itu

 
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati


alirantransparan.blogspot.co.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada Warga Negara Indonesia (WNI) tidak takut mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Bahkan Sri Mulyani siap pasang badan jika ada yang menghalangi pelaksanaan tax amnesty.

Ia menegaskan, program pengampunan pajak di Indonesia bukan merupakan kegiatan atau praktik mencurigakan.


Program ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai landasan hukum pelaksanaan tax amnesty sehingga legalitasnya tidak diragukan lagi.

"Saya tegaskan, WNI yang memiliki akun di Singapura dan mau ikut tax amnesty, tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dicurigai dalam rangka anti pencucian uang," ucap Sri Mulyani saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9/2016).



Pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi di dalam dan luar negeri untuk menarik minat WNI mendeklarasikan dan membawa pulang hartanya yang selama ini disimpan di luar ngeri ke Indonesia.

"Karena ada UU (Pengampunan Pajak) di sini, jadi itu bukan perbuatan ilegal. Jadi tidak ada alasan takut ikut tax amnesty karena kegiatan ini legal, sah. Jadi pengusaha atau WNI yang beralasan takut, itu alasan yang tidak benar," jelas Sri Mulyani.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghalangi atau merusak tax amnesty di Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia dan di Singapura maupun negara lain harus memfasilitasi proses pelaksanaan tax amnesty.

"Kalau ada halangan (ikut tax amnesty), silakan sampaikan ke saya. Saya akan datangi pemerintah tersebut dan kita akan bicarakan," ujar Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani pun menjamin WNI yang ikut tax amnesty. "Saya sudah mengatakan saya memberikan jaminan untuk Anda yang ikut tax amnesty, tidak akan dianggap melakukan tindakan ilegal. Kecuali kalau orang yang bersangkutan kriminal ya, itu urusannya lain tapi ikut tax amnesty jelas, legal, dan ada UU-nya," ujar Sri Mulyani. (liputan6.com)

Google Tolak Pemeriksaan Pajak, Sri Mulyani Akan Bawa Google ke Peradilan Pajak




alirantransparan.blogspot.co.id � Raksasa internet, Google, menolak pemeriksaan pajak. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap pada pendirian bahwa Google harus melunasi kewajiban pajaknya di Indonesia.

�Kami akan terus, Ditjen Pajak mengenakan pasal yang ada,� kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Meski Google tetap pada pendirian dan menggunakan argumentasinya sendiri, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, negara memiliki wadah untuk mendiskusikan sengketa pajak.

�Dan kalau kami (pemerintah dan Google) sepakat atau tidak sepakat, juga ada peradilan pajak,� ucap Sri Mulyani.

Agar kejadian serupa tidak berulang, Sri Mulyani menegaskan, pihaknya telah meminta tim Ditjen Pajak untuk melakukan kajian terhadap perusahaan-perusahaan penyedia layanan berbasis internet atau over the top (OTT) global.

Sri Mulyani mengakui bahwa persoalan memajaki perusahaan-perusahan ini juga menjadi permasalahan di banyak negara. Oleh karena itu, pihaknya perlu berhati-hati dan melakukan perbandingan dengan negara lain.

�Sehingga, jangan sampai Pemerintah Indonesia membuat rezim yang kemudian dianggap tidak kompetitif, atau sebaliknya menjadi sangat tidak mampu mengoleksi potensi penerimaan negara,� ucap Sri Mulyani.

Bahkan, lanjutnya, kalau perlu Indonesia bersama negara-negara lain membentuk forum internasional sebagai wadah bagi para menteri keuangan untuk membahas soal pajak untuk perusahaan-perusahaan ini.

�Sehingga, menteri-menteri keuangan tidak memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Tetapi, untuk sekarang, saya minta DJP untuk memberikan kajian, proposal proses pemungutan pajak untuk aktivitas seperti itu,� ujar Sri Mulyani.(kompas.com)

Woww... Mantab!! Thohir Bersaudara Ikut Tax Amnesty, Duit Tebusan Tembus Rp 10 Trilyun!




alirantransparan.blogspot.co.id - Dashboard amnesti pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat setoran uang tebusan tembus Rp10,1 triliun pada pukul 11.15 WIB, pasca Garibaldi 'Boy' Thohir dan Erick Thohir menyambangi KPP Wajib Pajak Besar di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta untuk ikut serta program pengampunan pajak. Beberapa menit sebelumnya, posisi uang tebusan tercatat di level Rp9,8 triliun.

Meski tidak terkonfirmasi apakah peningkatan uang tebusan tersebut berasal dari dua pengusaha bersaudara pemilik tambang batu bara Adaro dan kelompok media massa Mahaka, namun catatan tersebut membuat pemerintah berhasil memenuhi 6,1 persen dari target uang tebusan Rp165 triliun.


Porsi uang tebusan terbesar masih datang dari wajib pajak (WP) non UMKM sebesar Rp8,46 triliun, disusul WP badan non UMKM Rp1,09 triliun, dengan total WP yang menyerahkan surat pernyataan harta sebanyak 54.474 orang.

Sementara, dari sisi harta yang dilaporkan tercatat sebanyak Rp435 triliun. Di dominasi oleh harta deklarasi dalam negeri Rp313 triliun, deklarasi luar negeri Rp101 triliun, dan duit repatriasi Rp21,3 triliun.

Sayangnya, realisasi duit yang diinvestasikan ulang WP ke dalam instrumen di dalam negeri itu baru sebesar 2,13 persen dari target repatriasi Rp1.000 triliun.(cnn.indonesia)

Thursday, September 15, 2016

Tommy Soeharto Akhirnya Putuskan Ikut Program Tax Amnesty, Tommy: Ini Sangat Bermanfaat Bagi Negara

 
Putra mantan Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto, menjawab pertanyaan wartawan di Kanwil Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Tommy melaporkan hartanya dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.


alirantransparan.blogspot.co.id � Putra Presiden ke-2 RI Soeharto, Tommy Soeharto, menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Saat ditanya wartawan soal kehadirannya di kantor pajak, pemilik nama langkap Hutomo Mandala Putra itu mengungkapkan tujuannya untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Hari ini, saya berkunjung ke kantor pajak untuk mendapatkan program tax amnesty, dapat surat dari pajak, mulai dari pelaporan tax amnesty saya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," ujar Tommy.

Putra mantan Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto, menjawab pertanyaan wartawan di Kanwil Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Tommy melaporkan hartanya dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
 
Putra mantan Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto, menjawab pertanyaan wartawan di Kanwil Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Tommy melaporkan hartanya dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.


Ia mengaku, aset yang ia laporkan didominasi aset-aset yang berada di luar negeri. Namun, Tommy menutup rapat-rapat besarnya harta-hartanya itu.

Meski begitu, ia mengatakan akan membawa pulang harta di luar negeri ke Indonesia.

Sebelum ikut tax amnesty, Tommy mengaku sempat ragu. Namun, setelah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan, keraguan itu luntur.

Menurut Tommy, selain membuka kesempatan melaporkan harta-harta yang tidak tercatat, tax amnesty merupakan program yang bermanfaat bagi negara.

"Ini program baik dan menguntungkan, tidak hanya pemerintah dan negara, tetapi juga wajib pajak itu sendiri untuk jangka panjang pengembangan proyek-proyeknya," kata dia.(kompas.com)