Latest News

Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Sunday, November 13, 2016

Memanas! Ini Komentar Pihak SBY Perihal Tidak Diundang ke Syukuran Kebebasan Antasari




alirantransparan.blogspot.com - Antasari Azhar telah bebas dari jeruji besi pada 10 November yang lalu. Rencananya dia akan menggelar syukuran besar-besaran atas kebebasannya tersebut. Ada hal yang cukup menarik perhatian dari syukuran tersebut adalah tidak diundangnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), padahal tokoh-tokoh nasional lainya diminta untuk hadir. 

Dilansir dari tribunnews.com, Antasari akan mengundang sejumlah tokoh nasional termasuk Wakil Presiden M Jusuf Kalla yang dianggapnya sebagai sahabat.

Menanggapi tidak diundangnya SBY pada acara besar tersebut membuat Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin, mengeluarkan pernyataanya. Ia menyatakan bahwa pertemuan antara SBY dan Anatasari tidak perlu didorong-dorong. 

�Relevansinya apa dulu? saya sudah ketemu beliau. Apa urgensinya. Kan tidak perlu kita dorong-dorong Pak Antasari cari SBY dan sebaliknya, tidak perlu kan,� jelas Amir yang dulu pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM era SBY ini. 

Ia menegaskan jika SBY tidak akan menghalang-halangi jika Antasari ingin bersilaturahmi. 

�Kalau mau bersilaturahmi silakan saja. Tidak ada yang akan menghalangi kalau memang itu akan dilakukan,� kata Amir Syamsuddin. 

Adanya indikasi masalah antara SBY dan Antasari kembali mencuat ketika 10 november, di hari pembebasannya, Antasari menyatakan tidak berfikir untuk mengundang SBY. 

�Jujur, saya terpikir aja nggak. Jadi, bagaimana saya mau ngundang SBY? Dulu aja saya masuk sel, say hello saja nggak,� ujar Antasari ketika itu.

Ia menegaskan jika hanya akan mengundang sahabat sejatinya. Di antaranya, sejumlah senior di kejaksaan, senior di Kementerian Hukum dan HAM, dan Jusuf Kalla (JK) 

Bagi Antasari, JK adalah sahabat baiknya. Semenjak ditahan, JK berulangkali menyambanginya di sel. 

�Misalnya Pak JK kan pernah beberapa kali besuk saya, beliau datang. SBY enggak pernah sama sekali. Beliau waktu aktif, prihatin juga enggak. Semisal mengatakan, saya prihatin Ketua KPK masuk tahanan juga nggak ada juga,� ucapnya. 

Ia menyatakan jika tidak pernah memikirkan untuk memberikan undangan kepada mantan Presiden Republik Indonesia tersebut. 

�Tapi, kemungkinan besar saya akan mengundang Pak JK. Karena apa? Karena Pak JK sahabat sejati saya. Saya sudah sepakat dengan keluarga, bhwa orang yang saya ajak bicara tidak semua orang lagi. Tapi, orang yang benar-benar saya nilai sebagai sahabat sejati. Pak JK sudah beberapa kali besuk saya di dalam (penjara). Ketika saya terpuruk, muncullah dia. Itu lah sahabat sejati,� tegas Antasari.(tribunnews.com)

Menjawab Tuduhan Netizen Soal Lambang Palu dan Arit Pada Uang Pecahan 100 Ribu, Begini Penjelasan BI


alirantransparan.blogspot.com - Media sosial dihebohkan dengan sebuah foto uang pecahan Rp 100 ribu cetakan tahun 2014 yang di-posting para netizen di media sosial seperti Facebook. Netizen mengunggah foto uang yang dicetak Bank Indonesia tersebut dengan logo 'BI' berubah menjadi seperti simbol palu arit yang identik dengan lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).
 Foto ini pertama kali menjadi perbincangan di sosial media sejak Jumat (11/11) di jejaring Facebook. Para netizen mengaitkannya dengan simbol PKI. Meski sebagian nitizen lain berkata bahwa jika diterawang maka logo itu tetap logo BI (Bank Indonesia).







Sementara itu, Bank Indonesia merespons sejumlah pertanyaan dari logo tersebut. Dalam keterangannya, Bank Indonesia menjelaskan, uang kertas pecahan Rp 100 ribu tahun 2014 yang mempunyai tanda/gambar dimiripkan 'Palu Arit', merupakan tanda pengaman yang lazim digunakan BI dalam mencetak uang.

Pada setiap uang kertas rupiah yang masih berlaku (mulai pecahan Rp 1.000,- s/d Rp 100 ribu, terdapat unsur pengaman yang disebut sebagai rectoverso atau gambar saling isi.  Rectoverso pada uang kertas rupiah dapat dilihat pada bagian depan uang di sudut kiri atas dibawah angka nominal dan pada bagian belakang uang di sudut kanan atas di bawah nomor seri," demikian penjelasan BI.

Ditambahkan, rectoverso adalah suatu teknik cetak khusus pada uang kertas di mana pada posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan bagian belakang uang kertas terdapat suatu ornamen khusus seperti gambar tidak beraturan. 

Namun demikian apabila rectoverso pada uang kertas diterawang ke arah cahaya maka akan terbentuk suatu gambar yang beraturan. "Pada setiap pecahan uang kertas Rupiah, rectoverso-nya membentuk ornamen lambang "BI" (singkatan dari Bank Indonesia). Sejauh ini rectoverso adalah unsur pengaman yang sulit dipalsukan," lanjut penjelasan tersebut.

BI memastikan bahwa tidak benar tanda pengaman tersebut tmerupakan ornamen/lambang "Palu & Arit". Masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir. (republika.co.id)

Saturday, November 12, 2016

YESS...!! Demi Keutuhan NKRI, Majelis Adat Dayak Minta Pemerintah Bubarkan FPI




alirantransparan.blogspot.com - Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) meminta kepada pemerintah agar segera membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).
Pembubaran ini perlu dilakukan karena tindakannya selalu menimbulkan keresahan dan anarkistis.

Selanjutnya bagi setiap orang atau anak bangsa yang tidak ingin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI tetap terjaga maka diminta segera keluar dari Indonesia.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen ) Majelis Adat Dayak nasional Drs Yakobus Kumis kepada wartawan usai dialog dan seruan Kebangsaan Dalam menyikapi Kondisi Kekinian Indonesia di Hotel Kapuas Palace pada Kamis (10/11/16).

Ia mengatakan, MADN merasa sangat prihatin melihat kondisi perpolitikan di Indonesia sekarang ini. Di mana ada anak bangsa yang ingin mengacaukan semua rencana pembangunan bangsa dan berupaya untuk merusak NKRI.

Oleh sebab itu sekecil apapun gangguan terhadap NKRI harus segera diantisipasi sehingga menjadi ancaman besar bagi keutuhan NKRI. Hal ini penting karena Wilayah Kalbar sudha pernah mengalami kerusuhan dan cukuplah hanya Wilayah Kalbar yang mengalaminya.

Untuk itu pemerintah diminta untuk lebih tanggap terhadap kondisi perpolitian sekarang ini, dan juga diminta untuk menangkap pelaku tindakan narkis pada saat aksi unjuk rasa di Jakarta maupun di Kota Pontianak pada minggu lalu. Sebab hal itu mengakibatkan kerugian yangs angat besar bagi bangsa Indonesia.



Secara khusus bagi organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq agar segera dibubarkan. Sebab tindakan yang dilakukan selama ini selalu mengusik dan melawan hukum serta selalu menimbulkan keresahan.
Untuk itu pemerintah diminta segera memanggil ketua FPI, karena ia telah menyampaikan pidato yang berisi adu domba dan penyebaran kebencian. Kata kata yang dikeluarkan atau yang disampaikan tidak layak disampaikan karena menimbulkan keresahan.

Oleh sebab itu Kepolisian harus memanggil dan meminta keterangan dan pertanggungjawaban ketua FPI, apa tujuan dan keiginannya menyampaikan pidato yang berisi adu domba.

Jika ketua FPI tidak merubah prilakunya diminta ia segera keluar dari negara Indonesia.

Selanjutnya jika ormas FPI terus menerus melakukan aksi anarkis dan melakukan pelanggaran hukum maka pemerintah diminta segera membubarkan FPI.

Karena dari pada menimbulkan kegaduhan atau keributan maka ormas itu lebih baik dibubarkan.

Hal ini penting karena jika pemerintah tidak segera mengambil langkah antisipasi dengan cepat maka kondisi Jakarta akan mempengaruhi dan berdampak ke daerah.

Jika dampaknya sudah sampai ke daerah maka hal itu akan sangat sulit dipadamkan dan harus segera di atasi.

Di sisi lain ia menambahkan, dalam menyikapi kondisi Indonesia sekarang ini, pihaknya meminta dan mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memberikan ketauladanan dalam bingkai NKRI. Selanjutnya agar memberikan kesejukan kepada semua masyarakat.

Selanjutnya mengedepankan sikap kebersamaan diantara sesama anak bangsa. Disamping itu juga kita harus menciptakan jaringan imformasi terutama antar sesama tokoh agama dan tokoh masyarakat dan segera mempercepat revolusi mental.

Pemerintah juga diminta dapat segera memfasilitasi terbentuknya forum antar lintas agama dan etnis mulai ditingkat pusat hingga ke tingkat desa.

Sehingga semua imformasi yang berkembang dilingkungan masyarakat dapat diantisipasi dan dibicarakan dengan cepat.

Di samping itu, harus diupayakan cara untuk menghilangkan diskriminasi dalam berbagai kehidupan. Pihaknya juga meminta pemerintah dalm KPU serta aparat penegak hukum agar bersama sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada.(beritasatu.com)

Friday, November 11, 2016

YESS!! Hasil Audit 34 Proyek Listrik Mangkrak Era SBY Akan Diserahkan Pihak Istana ke KPK




alirantransparan.blogspot.com - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah diminta mengaudit dugaan korupsi 34 proyek listrik mangkrak. Hasil audit itu, menurut Johan, bisa jadi akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau memang ada unsur korupsi nantinya bisa saja diserahkan kepada KPK," kata Johan di gedung KPK, Jumat, 11 November 2016. "Tapi saat ini kami sedang menunggu hasil evaluasi atau audit itu."

Johan menjelaskan, 34 proyek listrik itu berawal dari wacana membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Sebagian proyek itu sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ketika itu dievaluasi ternyata ada beberapa proyek itu yang tidak berjalan," ujar mantan pelaksana tugas Wakil Ketua KPK itu.

Dugaan korupsi itu menguak setelah Jokowi meminta audit terhadap proyek-proyek mangkrak itu. Belakangan, KPK menyatakan sedang menelaah kasus tersebut.

"Kalau radar KPK sudah nangkap beberapa proyek, ya. Tapi kan kalau menurut mereka 34, nah itu kami belum nerima," kata Agus di gedung KPK, Kamis, 10 November 2016.
Agus mengatakan di antara 34 proyek tersebut, ada banyak proyek pembangkit listrik tenaga uap yang terindikasi korupsi. Menurut Agus, KPK juga menunggu audit BPKP.(tempo.co)

Thursday, November 10, 2016

Warga Kupang Demo Tuntut Rizieq FPI dan Ahmad Dhani Ditangkap




alirantransparan.blogspot.com - Sekelompok warga Kupang yang menamakan diri Brigade Meo menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kamis, 10 November 2016. Dalam aksinya, mereka menuntut kepolisian, TNI, dan pemerintah menangkap Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab serta musikus sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani.
Selain Rizieq dan Dhani, Brigade Meo juga meminta Buni Yani dipidanakan. Buni Yani adalah pengunggah video dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Video ini yang kemudian memantik demonstrasi umat Islam pada Jumat, 4 November 2016. Berikut ini dua alasan Brigade Meo melancarkan aksi unjuk rasanya tersebut

1. Pecah-Belah dan Intimidasi

Massa Brigade Meo menganggap Rizieq telah menghina Pancasila dan presiden serta melakukan provokasi yang bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Tangkap dan proses hukum Habib Rizieq," kata Ketua Umum Brigade Meo, Pendeta Ady Ndiy.

Selain menuntut penangkapan Rizieq, Brigade Meo meminta pemerintah membubarkan FPI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan ormas-ormas radikal lain yang mereka klaim telah mengintimidasi, membuat keonaran, serta menghancurkan kedamaian di Indonesia.



2. Penghentian Diskriminasi

Brigade Meo  juga menyerukan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum minoritas dan nonmuslim di negeri ini. "Indonesia milik semua anak bangsa yang mempunyai hak yang sama di negeri ini," ujarnya.

Brigade Meo memberi tenggat paling lambat dua pekan bagi pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. "Zaskia Gotik yang dinilai menghina Pancasila saja di proses hukum. Kenapa Habib Rizieq cs tidak diproses hukum? Jika didiamkan, hal itu akan menimbulkan konflik horizontal."(tempo.co)

RESMI! Antasari Azhar Bebas Bersyarat Tepat di Hari Pahlawan. Keluarga Sewa Angkot untuk Jemput dan Siapkan Tumpeng

Antasari Azhar bebas bersyarat, Kamis 10 November 2016


alirantransparan.blogspot.com - Antasari Azhar akan bebas bersyarat pada Kamis, 10 November 2016. Keluarga dan kerabat dekatnya disebut menyewa mobil angkutan umum untuk menyambut terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen itu. Adapun Antasari dijadwalkan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Dewasa Pria Tangerang, pukul 10 WIB.

"Saking banyaknya, mereka menyewa angkot karena mobilnya enggak muat," kata pengacara Antasari, Boyamin Saiman, saat ditemui di gedung Mahkamah Agung, Rabu, 9 November 2016. Setibanya di rumah, keluarga Antasari akan menggelar acara potong tumpeng sebagai tanda syukur. Ini acara permulaan sebelum perhelatan yang lebih besar digelar 26 November 2016.

Boyamin menuturkan, pembebasan Antasari terlihat semarak. Bersama para penghuni penjara lain, Antasari memotong kambing dan membakar satai. Kambing itu, menurut Boyamin, disumbangkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tangerang Komisaris Effendi. Para narapidana juga sudah mengadakan acara pengajian hingga pergelaran seni barongsai dan reog.

Pementasan berebana juga dipersiapkan untuk menyambut pembebasan Antasari. "Kemudian Antasari akan diarak pulang ke rumahnya di kawasan BSD yang jaraknya sekitar 3 kilometer," ujar Boyamin merujuk kawasan Bumi Serpong Damai di Tangerang Selatan.


Antasari dihukum 18 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, pada Februari 2009. Sejak ditahan pada 2010, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendapat remisi 4,5 tahun.

Antasari baru bebas sepenuhnya pada 2022. Sebelum bebas bersyarat, Antasari menjalani asimilasi di kantor notaris Handoko Halim di Tangerang selama setahun sejak 13 Agustus 2015. Meski bebas bersyarat dia masih diwajibkan melapor sekali sebulan ke LP Tangerang.


Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar mengikuti asimilasi di salah satu kantor notaris di Tangerang, Banten, 7 November 2016. Ini menjadi hari terakhir Antasari mengikuti asimilasi sebelum bebas pada 10 November mendatang.


Antasari Azhar Bebas, Ini yang Akan Dilakukan Ketua KPK   

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berencana menemui Antasari Azhar. Mantan Ketua KPK itu bebas bersyarat hari ini, Kamis, 10 November 2016. "Kami akan tetap bersilaturahmi. Nanti saya dan beberapa pejabat struktural ingin menemui dia," ucap Agus di kantornya, Kamis, 10 November 2016.

Agus mengatakan lembaganya berencana mengundang Antasari ke KPK. "Bisa saja diundang karena kami ingin bersilaturahmi," ujarnya. Antasari dihukum 18 tahun penjara dan dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, pada Februari 2009. Pada 6 September 2011, Antasari mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya.
Tapi upaya hukum Antasari itu ditolak karena bukti yang diajukan dianggap tidak tepat. Selama ditahan sejak 2010, Antasari mendapat remisi 4,5 tahun. Meski bebas bersyarat, Antasari masih diwajibkan melapor sekali sebulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Dewasa Pria Tangerang. Antasari baru bebas sepenuhnya pada 2022.
 
Sebelum dibebaskan, Antasari sempat mengajukan permohonan grasi melalui Mahkamah Agung. Pengacara Antasari, Boyamin Saiman, menjelaskan, grasi yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo itu untuk memulihkan hak sipil Antasari. "Sebab, sampai 2022, Pak Antasari bakal jadi pengangguran, tidak bisa bekerja, tidak punya hak sipil perdata, tidak bisa pinjam bank, tidak bisa kerja di perusahaan, juga tidak bisa memiliki perusahaan atau menjadi pengurus perusahaan," ujar Boyamin.

Antasari pun belum memiliki hak politik. Dia, misalnya, tidak bisa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan tidak bisa ditunjuk sebagai menteri atau Jaksa Agung. �Saya mengajukan grasi dalam rangka memperjuangkan itu. Kalau nanti maksimal tiga bulan grasi dikabulkan, Pak Antasari menjadi manusia sebebas-bebasnya, tidak perlu absen sebulan sekali ke LP.�

Boyamin berpendapat, semestinya Presiden Joko Widodo mengampuni Antasari. Sebab, pada permohonan grasi sebelumnya, Jokowi sudah ingin mengabulkannya. Namun proses itu terkendala karena waktu itu pengajuan grasi dibatasi hanya boleh setahun setelah perkaranya inkracht. Saat ini, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal yang memberi tenggat waktu pengajuan grasi.

Grasi yang diajukan Antasari adalah permintaan ampun. Tapi, ujar Boyamin, Antasari tetap tidak mengaku bersalah. Antasari sangat mengharapkan grasi itu dikabulkan karena hal itulah yang menunjukkan kebebasannya. "Perlu campur tangan Presiden. Ketua KPK saja bisa terzalimi, apalagi rakyat," tuturnya.

Menurut Boyamin, Jokowi pernah memberikan grasi kepada pemberontak Papua, demonstran di Kalimantan, dan seorang pembunuh di Riau. "Dari sisi itu, semestinya tidak ada alasan Pak Jokowi tidak memberikan grasi kepada Pak Antasari."(tempo.co)

Wednesday, November 9, 2016

Respon Netizen Jika Donald Trump Jadi Presiden AS: 'Fadli Zon Dijadikan Menteri Disana Kita Rela Kok'




alirantransparan.blogspot.com - Ini adalah jam-jam yang menegangkan bagi seluruh dunia: menanti siapa pemimpin baru Amerika Serikat. 

Walau berada jauh di sana, kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS menjadi perhatian banyak pengguna media sosial di Indonesia. 

"Kok serem sendiri ya liat pemilu AS," kata @avinugr di Twitter. Lainnya mengatakan, "bikin deg-degan!"


Menjelang menit-menit kemenangan Donald Trump, keresahan mulai terasa di linimasa. "Bayangkan andai di RI ada tokoh rasis, intoleran, suka ngafir-ngafirin nyalonin jadi presiden. Terus menang. Alangkah suramnya. AS kayak begitu sekarang," kata Akhmad Sahal cendikiawan Muslim yang kini tinggal di Amerika Serikat. 

Kekhawatiran ini cukup beralasan karena berbagai komentar-komentar Trump yang dianggap cenderung memojokkan Muslim. Akhir tahun lalu misalnya Donald Trump meminta langkah penghentian yang 'total dan komplet' agar kaum muslim tidak memasuki Amerika Serikat. 

Pernyataan ini merujuk jajak pendapat Center for Security Policy yang menunjukkan 'kebencian' kaum Muslim terhadap warga Amerika bisa membahayakan negara, walau dalam beberapa bulan kemudian Trump tampak melunak dengan mengatakan bahwa gagasan mencekal orang Islam yang mau berkunjung ke AS hanya sekedar saran saja.

Namun sebagian orang merasa kekhawatiran itu berlebihan. "Masa sih separah itu" tanya satu pengguna. Lainnya mengungkap sisi positif Trump dengan mengatakan, "Lagi pula Trump janji menurunkan pajak 50%, itu meringankan pengusaha dan kelas menengah. Hillary malah mau nambah pajak," kata @zevanya.






'Emosi, bukan logika'

Bagi yang lain, kemenangan Trump berarti sesuatu yang lebih besar. Ini mencerminkan perilaku pemilih yang emosional, kata Yenny Wahid, Direktur Wahid Institute.
Dalam akun Twitternya mengatakan "Trump menang salah satunya karena gencar serang Islam. Muslim dijadikan momok bersama untuk takuti pemilih US. Pemilih tidak rasional percaya dia."


 

"Brexit, Trump dan dalam konteks Indonesia, 411, menunjukan bahwa orang memilih berdasarkan emosi bukan secara rasional. Lalu mereka menyesal kemudian," katanya.
Melihat tren ini, akun @ayaelectro berkomentar, "Habib Rizieq habis ini mungkin terinspirasi nyalon pilpres karena se-gak suka apapun orang sama dia, kesempatan menang tetap ada."

  Lainnya berandai-andai...




Selain kekhawatiran soal Muslim, pengguna media sosial juga menyoroti nasib pelajar atau calon pelajar Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di AS. "Bahkan Pemilu US mempengaruhi rencana masa depan anak-anak Indonesia. Wuih," kata @ainunchomsun.
Fadli Zon dan Setya Novanto

Dan, pengguna Twitter tampaknya tak pernah lupa atas kegaduhan ketika politikus Indonesia Fadli Zon dan Setya Novanto muncul dalam kampanye Trump. Beberapa mulai membuat lelucon.

"Bro @fadlizon dan mas @setnov_dpr_ri, Selamat atas kemenangan sahabatnya," kata Akbar Faisal. 

"Pengaruh Fadli Zon dan Setya Novanto pada elektabilitas Trump ternyata sangat besar. Pastikkk!!! Pastikkk!!! ((Kaleeuuummm))," kata @maman1965.

"#Trump menang dan @fadlizon will make America great again... Huehehehehe," kata @YohanesEko.

Tapi apakah kemenangan Trump betul-betul begitu mengkhawatirkan? Beberapa pengguna berpendapat beda. Dari Facebook BBC Indonesia, Jermia Manu menulis, "itu pilihan AS dengan semua risikonya. Muslim moderat harus rapatkan barisan untuk miliki sikap jelas dan tegas terhadap segelintir radikal ekstrim."

Lainnya berpendapat, "Trump akan memperkuat perdamaian dunia karena dia lebih bijak, dalam pidatonya berkata pahit supaya hasilnya manis. Jarang-jarang ada yang begitu rata rata berkata manis tapi apa?" kata Zenifer Liem. 

Terlepas dari itu, satu sisi positif yang mungkin dirasa Indonesia adalah ini: "kalau Trump terpilih jadi Presiden AS, ada berkah, karena dolar melemah. Semoga Rupiah menguat atas dolar," kata Ulin Yusron di Twitter.(bbcindonesia.com)

PPATK Akan Digandeng Bareskrim untuk Telusuri Aliran Dana Demo 4 November




alirantransparan.blogspot.com - Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto membenarkan pihaknya tengah menyelidiki siapa aktor politik di balik aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November 2016.

Hanya saja, hingga saat ini belum ada temuan apa pun.

"Penyelidikan masih awal, masih dilaksanakan," kata Ari di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).

Ari mengungkapkan, dalam mencari aktor politik itu, Bareskrim memulai dengan menelusuri aliran dana operasional pada demonstrasi tersebut.

Sejauh ini, kata Ari, Bareskrim masih mengumpulkan bahan keterangan dan informasi yang beredar di lapangan.

Ari melanjutkan, ke depannya Bareskrim bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa aliran dana demo tersebut.

"Saat ini belum. Tapi akan (kerja sama dengan PPATK)," tambahnya.

Dalam mencari aktor politik ini, lanjut Ari, Bareskrim juga memeriksa sejumlah tersangka provokator yang ditahan di Polda Metro Jaya.

Dia berharap, dari proses konfirmasi kasus per kasus bisa membuka siapa aktor politik di belakang demo yang diwarnai aksi anarkis itu.

"Berangkat dari satu peristiwa kemudian ini nanti rangkaiannya itu ada pengerusakan, ada penganiayaan, kenapa dia melakukan kegiatan-kegiatan itu. Ini masih dilaksanakan. Sebabnya apa, itu nanti semua yang kami gali lagi," beber Ari.

Namun demikian, tambah Ari, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan mengenai penyelidikan itu.

"Sekarang kami masih persiapan dan evaluasi," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut adanya aktor-aktor politik di balik kerusuhan saat unjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secepatnya diproses secara hukum.

Dalam pengamatan Jokowi, aksi demo yang berlangsung kondusif dan menyejukkan hingga Maghrib, ternyata justru menjadi rusuh saat waktunya bubar karena sudah malam.

Jokowi mengatakan hal itu dalam jumpa pers di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11) dini hari usai memimpin rapat kabinet terbatas.(jpnn.com)

Tuesday, November 8, 2016

Begini Nih Alasan Ahmad Dhani Hina Presiden Jokowi dengan Sebut Nama-nama Hewan yang Diharamkan Umat Islam




alirantransparan.blogspot.com � Ahmad Dhani terungkap dalam sebuah rekaman video menyebut Presiden Jokowi dengan nama-nama binatang yang tak layak disematkan kepada presiden saat orasi demo 4 November 2016 lalu.

Ucapan itu akhirnya berujung pidana karena relawan Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri, Minggu (6/11/2016) malam.

�Bukti video rekaman utuh dan transkrip kami lampirkan bahkan beberapa saksi yang di lokasi kejadian Medan Merdeka Utara juga kami bawa sebagai saksi,� ujar Riano Oscha, Ketua Umum Laskar Relawan Jokowi, Senin (7/11/2016).
Namun mengapa Ahmad Dhani sampai mengucapkan kata-kata hewan yang bagi umat Islam diharamkan itu?

Seperti diketahui dalam aksi demo 4 November itu, perwakilan ulama tidak bisa menemui Jokowi untuk menyampaikan tuntutannya soal proses hukum Ahok.

Ahmad Dhani pun menyesalkan hal itu terjadi sehingga meluapkan kemarahannya karena Presiden Jokowi tak membuka diri bagi para ulama.

Hingga akhirnya keluarlah kata-kata binatang tersebut dan disematkan kepada Preside Jokowi.(pojoksatu.com)

Monday, November 7, 2016

Akun FB Penyebar Kameramen Kompas TV Sebagai Provokator Akhirnya Minta Maaf




alirantransparan.blogspot.com -  Akun facebook Azzam Mujahid Izzulhaq yang menyebarkan kameramen Kompas TV Muhammad Guntur sebagai provokator dalam demo 4 November, mengklarifikasi pernyataannya, Minggu (6/11/2016).
 


Melalui akun facebooknya, Azzam Mujahid Izzulhaq meminta maaf kepada saudara Muhammad Guntur secara pribadi dan kepada Kompas secara company.

Berikut pernyataan lengkap  Azzam Mujahid Izzulhaq:

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, bertempat tinggal di Distrik An Nuzhah Street 60 No. 11 Makkah Al Mukarramah mengucapkan terimakasih kepada Prof. DR. Din Syamsuddin yg telah menyampaikan klarifikasinya terhadap postingan saya pada tanggal 5 November 2016 pukul 17.35 LT

Bahwa sesuai atas klarifikasi dari Prof. Din Syamsuddin tersebut, menyatakan bahwa saudara Muhammad Guntur, yg fotonya pertama diposting oleh Ustadz Muhammad Faizin Hasby pada tanggal 5 November 2016 pukul 03.55 LT, adalah benar-benar wartawan Kompas dan BUKAN provokator.

Atas ketergesaan dan kekeliruan yg saya lakukan, saya memohon maaf yg sebesar-besarnya kepada saudara Muhammad Guntur secara pribadi dan kepada Kompas secara company.

Selanjutnya, postingan saya yg terkait hal ini akan saya rubah menjadi 'only me' untuk mencegah kembali 'dibagikan' oleh pengguna yg lainnya.
Kepada Allah saya mohon ampun.

Sebelumnya pada Sabtu, (5/11/2016), ia menulis;

"Provaktor kericuhan ini, sebelumnya ditangkap aparat kepolisian setelah melakukan aksi provokasi dengan melempar botol minuman dari arah demonstran ke arah petugas keamanan. Ia mengaku wartawan salah satu media (Kompas).

Tetiba, sosok wajah dan tubuhnya hadir di Kompas TV dan telah berubah status menjadi korban kericuhan."

Hingga berita ini dibuat, informasi tidak benar tersebut telah di-share 8.147 kali.(tribunnews.com)

Sunday, November 6, 2016

BIKIN ADEM..!! KH Maimun Zubair: Ahok Sudah Minta Maaf, Jangan Dibesar-besarkan. Jaga Persatuan




alirantransparan.blogspot.com - Kontroversi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Surat Al Maidah ayat 51, membuat Pengasuh Pesantren Al Anwar Rembang, KH Maimoen Zubair Angkat Bicara. Mbah Maimoen meminta seluruh umat muslim untuk tenang dan meredam amarah.

Apalagi menurut ulama kharismatik tersebut, Ahok sudah meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Pihaknya pun meminta agar umat Islam tak lagi terpecah belah dan membesar-besarkan masalah ini.

�Dia (Ahok) itu kan sudah meminta maaf, maka jangan dibesar-besarkan. Sehingga bila amarah dapat diredam maka persatuan juga bisa dijaga,� katanya.


Menurut dia, terkait polemik Surat Al Maidah tersebut menurut dia, bahwa itu diserahkan ke pribadi masing-masing pemilih. Menurut dia, jika umat Islam di Jakarta tak ingin memilih Ahok karena alasan agama, tidak perlu dibesar-besarkan sehingga memicu isu SARA.


�Kalau menurut saya, bila mereka (Islam) tidak suka memilih ya tidak usah dipilih saja. Namun permasalahan itu jangan dibesar-besarkan,� ujarnya.


Menurut dia, Ahok merupakan warga keturunan Tionghoa dari Bangka Belitung. Di daerah itu menurut dia, juga banyak warga Tionghoa yang memeluk agama Islam. Dia itu orang China Bangka Belitung, di sana (Bangka Belitung) juga ada orang Islam China,� ujarnya seperti diberitakan koranmuria.com.


Di Jawa Tengah menurut dia, juga ada masjid yang bercorak Bangka Belitung. Satu-satunya masjid tersebut berada di wilayah Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

�Di Sarang masjid saya itu satu-satunya masjid yang berkhaskan Belitung. Oleh sebab itu, perbedaan itu jangan dibesar-besarkan. Sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam ituhabluminallah harus dikuatkan, dan habluminannas harus selalu dijaga dengan baik,� harapnya. (koranmuria.com)


Saturday, November 5, 2016

SKAK MATT untuk FPI & Anti Ahok! Buya Syafii Maarif: Ahok Tidak Menghina Al-Quran, Ahok Hanya Kritik Orang yang Gunakan Surat Al Maidah Ayat 51




alirantransparan.blogspot.com - Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menghebohkan itu, substansi tulisan ini semestinya sudah disampaikan saat Karni Ilyas, Presiden Lawyers Club, mengundang saya pada 11 Oktober 2016 melalui studio Yogyakarta.

Karena semula audio-visual TVONE dari Yogya beberapa saat tidak berfungsi, sehingga saya tidak sempat mengikuti fatwa MUI yang juga dibacakan dengan penuh emosi malam itu. Baru belakangan saya dapat membaca isi fatwa itu melalui internet. Dalam fatwa itu jelas dituduhkan bahwa Ahok telah menghina al-Qur�an dan menghina ulama dan harus diproses secara hukum. Tetapi malam itu, akal sehat saya mengatakan bahwa Ahok bukan orang jahat yang kemudian ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. 

Yang menghujat saya cukup banyak, yang membela pun tidak kurang. Semua berdasarkan fatwa MUI yang tidak teliti itu. Semestinya lembaga sebagai MUI mestilah menjaga martabatnya melalui fatwa-fatwa yang benar-benar dipertimbangkan secara jernih, cerdas, dan bertanggung jawab. Dari berbagai sumber yang dapat ditelusuri via internet, keterangan lengkap Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 adalah sebagai berikut: �Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya�� 

Perhatikan dengan seksama kutipan ini, apakah memang terdapat penghinaan terhadap al-Qur�an? Hanya otak sakit sajalah yang berkesimpulan demikian. Apalagi jika sampai menista Langit., jauh dari itu. Perkara dikesankan menghina ulama, saya tidak perlu bicarakan di sini, karena memang dalam sejarah Muslim sering bermunculan ulama jahat, penjilat penguasa dengan fatwa-fatwa murahannya. 

Pokok masalah di sini adalah pernyataan Ahok di depan publik di sana agar �jangan percaya sama orang�karena dibohongin pakai surat surat al-Maidah 51.� Ahok sama sekali tidak mengatakan bahwa surat al-Maidah 51 itu bohong. 

Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya. Bung Zuhairi Misrawi dalam pembicaraan telepon dengan saya pada 3 Nopember 2016 mengatakan bahwa di beberapa masjid di Jakarta sudah lama dikobarkan semangat agar rakyat tidak memilih Ahok dalam pilkada 2017 karena dilarang oleh ayat di atas. 

Bagi saya, apakah Ahok terpilih atau tidak terpilih bukan urusan saya. Itu sepenuhnya urusan para pemilih DKI. Saya tidak akan memasuki perang penafsiran tentang ayat itu. Pusat perhatian tulisan ini adalah bahwa tidak benar Ahok telah menghina al-Qur�an berdasarkan kutipan lengkap keterangannya di Pulau Pramuka di atas. 

Fatwa gegabah MUI ini ternyata telah berbutut panjang. Demo 4 Nopember 2016 adalah bentuk kongkretnya. Semoga demo itu akan berlangsung tertib, aman, dan damai. Tetapi jika terjadi insiden yang tidak diinginkan, MUI harus bertanggung jawab, karena gara-gara fatwanya, demo itu digelar. Kelompok garis keras merasa dapat amunisi untuk tujuan duniawinya. 

Kekerasan telah jadi mata pencarian. Adapun beberapa politisi yang membonceng fatwa ini, itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan politik kekuasaan dalam rangka pilkada DKI Feb. 2017. 

Apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat fatwa yang tidak cermat itu? Atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? 

Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil! Tulisan yang senada dengan ini dapat dicari di internet, seperti ditulis oleh Ahmed Zainul Muttaqien di bawah judul: �Soal Kalimat Ahok,� dan tiga artikel Zuhairi Misrawi dengan beberapa judul yang saling berkaitan. Yogyakarta, 3 Nop. 2016 **saya sudah cek ke sumber yg bisa dipercaya, ini bener tulisan buya. konon koran2 gak berani muat.. ~mari bantu sebar.

Saksikan video berikut:



Kasus Video Ahok yang Diedit, Polisi: Buni Yani Berpotensi Jadi Tersangka




alirantransparan.blogspot.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pemilik akun jejaring sosial Facebook, Buni Yani, berpotensi menjadi tersangka dalam dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Buni Yani dilaporkan sebagai terlapor, itu berpotensi menjadi tersangka juga karena mengunggah video dan penyebarluasan lewat Facebook dia. Itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan kemudian menyulut kemarahan publik," kata Boy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 5 November 2016.

Buni dilaporkan kelompok relawan pendukung Ahok, Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja), karena dianggap secara sengaja mengedit rekaman video Ahok tentang petikan salah satu ayat suci Al-Quran, yang kemudian diartikan sebagai tindakan penghinaan terhadap Islam.

Dalam sebuah program talk show yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta, pengunggah pertama rekaman video Ahok itu mengakui ada kesalahan saat mentranskrip kata-kata Ahok dalam video tersebut. Kesalahan yang dimaksud adalah tidak adanya kata �pakai�.

Ahok sendiri telah memohon maaf kepada umat Islam soal perkataannya yang menyebut-nyebut Surat Al-Maidah ayat 51 di hadapan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Ahok mengakui ucapannya terkait dengan Surat Al-Maidah ayat 51 menimbulkan kegaduhan yang menyinggung perasaan umat Islam. Meskipun begitu, Buni Yani tetap meminta Ahok diproses secara hukum.

Dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada Ahok sedang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, sedangkan laporan polisi terhadap Buni Yani ditindaklanjuti Polda Metro Jaya.

"Kegiatan pemeriksaan Buni Yani, di mana kasusnya ditangani Polda Metro Jaya, nanti bisa didalami lagi. Yang jelas, prosesnya masih berjalan," tutur Boy.(tempo.co)


Friday, November 4, 2016

SETUJU! KPK Didesak Usut Keterlibatan Ibas Yudhoyono dalam Proyek Hambalang






alirantransparan.blogspot.com - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengusut dugaan keterlibatan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono dalam korupsi proyek Hambalang senilai Rp2,5 triliun. KPK juga diminta membongkar skandal Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Koordinator Total Keadilan (Tangkap), Kurnia, mengatakan dugaan keterlibatan Ibas, julukan Edhie, dalam perkara Hambalang sangat kuat. Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu disebut-sebut menghadiri beberapa pertemuan terkait dengan proyek Hambalang.

�Kami menuntut KPK tidak tebang pilih dalam perkara Century. Kami juga menuntut KPK menangkap Ibas karena diduga terlibat skandal korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang,� kata Kurnia saat berorasi di depan Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Kurnia berdiri di tengah-tengah massa yang berjumlah 100 orang. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan penjarakan Ibas. Massa mengklaim demonstrasi itu merupakan bentuk dukungan moral kepada lembaga antirasywah agar berani mengusut kasus Century dan Hambalang.

�Jangan sampai KPK hanya berani mengungkap suap Rp100 juta seperti menangkap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. KPK yang memiliki kewenangan spesial harus menjerat aktor utama yang mengemplang korupsi seperti yang diduga dilakukan Ibas,� katanya.

Selain Hambalang, Tangkap mengatakan mega�skandal Bank Century tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, perkara yang merugikan negara Rp6,7 triliun itu sangat menyengsarakan dan melukai hati sanubari rakyat.

�Sebagai lembaga yang masih dipercaya masyarakat, KPK harus berani menunjukkan keberpi�hakannya terhadap upaya pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Kami rasa sejak kasus ini mengemuka, semua orang sudah tahu siapa yang paling bertanggung jawab,� tukasnya.

Terkait dengan tuntutan tersebut, KPK menegaskan skandal Bank Century dan dugaan korupsi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Jawa Barat, akan terus dilanjutkan. Pengungkapan dua perkara yang menelan kerugian negara triliunan rupiah ini masih dikembangkan kepada pihak lain yang terlibat.

�Kedua perkara itu masih belum dihentikan,� tegas Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Kasus Century dan Hambalang terjadi di era Yudhoyono. Namun, dalang dari kedua skandal itu belum tertangkap. 

Terkait dengan tuntutan tersebut, KPK menegaskan skandal bank Century dan dugaan korupsi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Jawa Barat, akan terus dilanjutkan. Pengungkapan dua perkara yang menelan kerugian negara triliunan rupiah ini masih dikembangkan kepada pihak lain yang terlibat.

"Kedua perkara itu masih belum dihentikan," tegas Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Kasus Century dan Hambalang terjadi di era Yudhoyono. Namun dalang dari dua skandal itu belum tertangkap. (mediaindonesia.com)

PEDAS!! Pengamat Politik LIPI Sindir SBY, Gara-gara SBY Semua Orang Jadi Tahu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai situasi politik terakhir dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Rabu (2/11/2016).



alirantransparan.blogspot.com � Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sudah melakukan blunder karena reaksinya yang berlebihan terkait aksi demonstrasi pada Jumat (4/11/2016) besok.

Demo yang digelar di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan itu bertujuan untuk menuntut proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dituduh melakukan penistaan agama.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, reaksi SBY yang seolah dituduh mendanai demonstrasi itu justru membuat masyarakat tahu bahwa Presiden keenam RI itu memang memiliki kepentingan.

Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016)


"Justru kalau dia klarifikasi sesuatu yang sumbernya tidak jelas, justru publik jadi tahu. Saya juga jadi tahu, tadinya kan enggak ngeh," kata Syamsuddin saat dihubungi, Kamis (3/11/2016).

"Sebab, itu kan sifatnya tuduhan, soal intelijen, keterlibatan parpol, kita tidak tau sumbernya kecuali media sosial. Medsos kan enggak bisa dipertanggungjawabkan, apakah hoax atau sudah dipelintir," tambah Syamsuddin.

Terlebih lagi, lanjut dia, reaksi SBY soal demonstrasi 4 November itu disampaikan SBY dengan nada yang emosional.

Menurut dia, emosi itu menandakan bahwa SBY memang sebagai pihak yang berkepentingan dalam demo tersebut.

SBY memosisikan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan ayah dari cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono, bukan sebagai mantan presiden dan tokoh bangsa.

"Sangat disayangkan pernyataan itu menjadi tidak obyektif kalau dihubungi dengan fakta Agus sebagai calon gubernur Pilkada Jakarta," kata Syamsuddin.

"Kalau dalam konteks pilkada belum tentu ampuh," kata dia.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, kemarin, SBY menyatakan berbahaya kalau ada informasi intelijen bahwa rencana aksi demo digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut.

Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.(kompas.com)