Ratna Saerumpaet Heran Ada Surat Edaran Pernyataan Jakarta Siaga 1, Memangnya Mau Perang?

alirantransparan.blogspot.co.id  � Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet ikut menanggapi surat edaran pernyataan Jakarta siaga satu yang beredar hari ini, Sabtu (29/10).

�Surat ini tanpa kop dan stempel perlu dipercaya gak ya?� kata Ratna kepada Pojoksatu, Sabtu (29/10). �Orang mau aksi damai kok disikapi kayak mau perang?� tegasnya.

Sebelumnya, Korps Brimob Mabes Polri menyatakan kondisi keamanan saat ini siaga satu.

Pernyataan tersebut dituangkan dalam surat nomor B/ND-35/X/2016/Korbrimob tertanggal 28 Oktober 2016 dengan hal pemberitahuan siaga.

Surat tersebut diperuntukkan kepada para pimpinan di jajaran Satuan Brimob, seperti para Asisten Korbrimob, Danmen, Kasi, Kataud dan Kaur Keu Korbrimob.

Dalam surat jelas terterah pelaksanaan siaga satu tersebut dimulai pada tanggal 28 Oktober kemarin sampai pada waktu yang belum dipastikan. Namun dalam surat yang beredar tersebut tak terdapat kop surat dan stempelnya.(pojoksatu.com)

Read More

Nama Dicatut,The Jakmania Ngamuk ke Anies-Sandiaga Minta Klarifikasi

alirantransparan.blogspot.co.id � Pendukung fanatik klub sepakbola Persija Jakarta, The Jakmania, protes dengan pasangan Cagub/Cawagub DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Mereka merasa nama besarnya dicatut oleh calon dari Partai Gerindra dan PKS tersebut.

Pada Jumat (30/9), dideklarasikan Posko Relawan Pemenangan Anies-Sandiaga wilayah Jakarta Pusat. Dari beberapa nama organisasi, terdapat nama The Jakmania sebagai relawan pemenangan Anies-Sandiaga.

Plt Ketua Umum The Jakmania, Donal Aldiansyah mengatakan, dirinya secara pribadi dan organisasi tidak pernah sekalipun melakukan kesepakatan atau menyatakan dukungan ke salah satu pasangan Cagub/Cawagub DKI.

�Saya heran, kok ada nama The Jakmania di acara deklarasi yang dihadiri oleh Anies Baswedan. Kami tidak pernah mendukung dan berkomunikasi untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon di Pilgub DKI,� kata Donal, kemarin.

Adanya nama The Jakmania, Donal mencurigai, adanya dari pihak tertentu untuk menyeret organisasi suporter sepakbola di Jakarta ini dalam urusan dukung mendukung di Pilgub DKI 2017.

�Tidak ada urusannya The Jakmania dengan apapun, apalagi yang berkaitan dengan politik, khususnya Pilgub DKI,� tegasnya.

Reaksi bermunculan dari organisasi The Jakmania, salah satu Koordinator Wilayah (Korwil) di Jakarta mempertanyakan banner yang menuliskan nama organisasi suporter tersebut.

Korwil Cikampek melalui akun resminya di Twitter mempertanyakan maksud menyeret nama The Jakmania. Mereka meminta klarifikasi banner tersebut.

�Harus ada klarifikasi terkait hal ini! JAKMANIA BUKAN KENDARAAN POLITIK UNTUK PEMENANGAN PILGUB DKI 2017! #Sajete, Sejak kapan THE JAKMANIA resmi menjadi RELAWAN PEMENANGAN salah satu pasangan PILKADA DKI JKT? THE JAKMANIA BUKAN KENDARAAN POLITIK! #Sajete, Harus ADA PERMOHONAN MAAF DARI PIHAK PASANGAN CAGUB?CAWAGUB yang dalam kampanyenya itu membawa nama Organisasi Besar THE JAKMANIA! #Sajete, kami MINTA KLARIFIKASI RESMI DI MEDIA dari pihak pasangan CAGUB/CAWAGUB, karena telah membawa nama besar organisasi THE JAKMANIA dalam kampanyenya!,� tulis aku @JakCikampek dalam twitnya.

Sementara itu, pendiri The Jakmania, Ferry Indrasyarif dengan lantang menyatakan penolakan organisasi yang didirikannya diseret dalam ranah politik. Bung Ferry, panggilan akrab pria ini menyerukan, apabila ada spanduk atau sejenisnya mengatasnamakan organisasinya harus dicopot.

Dia mencontohkan kasus spanduk di Kongres PSSI yang dilaksanakan di Hotel Indonesia dengan tulisan mendukung salah satu calon. Ferry yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum The Jak, tanpa kompromis menurunkan spanduk tersebut.

Dirinya pun mengingatkan kepada semua anggota The Jakmania tidak memanfaatkan nama organisasi untuk kepentingan politiknya.

�Saya tidak anti politik. Tapi saya harus menjaga semangat murni pendirian The Jakmania. Semangat untuk menyatukan anak-anak muda Jakarta. Semangat untuk menjadikan Persija menjadi �Raja� di kampungnya sendiri,� jelas Ferry.

Diseretnya nama The Jakmania untuk kepentingan politik bukan pertama kali. Pada Pilgub DKI 2007, The Jak pernah disangkutpautkan dengan Adang Darajatun, yang kala itu bertarung melawan Fauzi Bowo.

Adang yang merupakan pensiunan Wakapolri, disebut dapat dukungan dari The Jakmania.

Lima tahun berikutnya, Pilgub 2012 giliran Fauzi Bowo yang bertarung dengan Joko Widodo. Kedua Cagub DKI tersebut kala itu disebut-sebut berusaha mendekati The Jakmania.

Bahkan, Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Solo, sempat hadir di Stadion Manahan Solo bersama ribuan The Jakmania di tribun suporter. Karena saat itu, Persija yang �terusir� dari Jakarta, memilih Solo sebagai home base-nya.(thejak.co)

Read More

PON XIX di Jawa Barat Mendapat Sorotan Negatif dari Netizen. #PonJabarKacau Jadi Trending Topic

alirantransparan.blogspot.co.id - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 yang tengah berlangsung di Jawa Barat mendapat sorotan negatif. #PonJabarKacau jadi trending topic di Twitter, Selasa, 20 September 2016, sebagai bentuk kekecewaan yang diungkap netizen di dunia maya atas beberapa kontroversi yang terjadi selama kompetisi olahraga tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, tagar tersebut menduduki peringkat teratas di Indonesia Trends. Sejumlah netizen bersuara miring. Seperti Noverdi Pedong (@NPedong) yang berkiacau, "#PonJabarKacau pemain bola ilegal, wasit judo memihak, pemukulan atlet polo air oleh aparat TNI."

Sedangkan Ari Setiono (@ArijohnSetiono) bercuit, "Adanya rusuh di cabor-cabor PON saya rasa karena tuan rumah terlalu berambisi ingin menang dapet emas. Serakahh amatt dihh #PonJabarKacau." 

 

Pada cabang olahraga judo, tim Kalimantan Timur, Senin, 19 September, menyatakan wasit harus dievaluasi karena dianggap merugikan para peserta daerah, tapi menguntungkan tim tuan rumah. Tim judo dari DKI Jakarta memutuskan angkat koper meski pertandingan masih berlangsung. Menurut pelatih tim judo DKI Jakarta, Djamiat Kamal, Senin, timnya mengundurkan diri karena pertandingan tidak berjalan sportif.

Pertandingan cabang olahraga polo air juga diwarnai kericuhan saat semifinal antara Jawa Barat dan Sumatera Selatan, Senin malam. Panitia menghentikan pertandingan saat para pendukung mulai memanas. Namun ada oknum yang malah melemparkan botol-botol yang juga mengenai atlet DKI yang sedang menonton. Adu mulut pun berubah jadi adu jotos. Dari video yang beredar, terlihat oknum berseragam tak kuasa menahan emosi sehingga ikut melayangkan pukulan.(tempo.co)

Read More

Menpora Geram Banyak Kecurangan di Laga PON XIX Jawa Barat, Ini Pesan Menpora untuk Wasit, Juri, dan Hakim PON 2016

 

Menpora Imam Nahrawi

alirantransparan.blogspot.co.id - Banyaknya keluhan yang muncul pada penyelenggaraan PON XIX/2016 Jabar terkait kualitas dan performa wasit, juri dan pengadil pertandingan, membuat Menpora Imam Nahrawi gerah.

Dia mengingatkan, agar sumpah wasit, juri dan pengadil lapangan ditegakkan.

"Kepada hakim, wasit dan juri, Anda sudah bersumpah di hadapan masyarakat Indonesia, pada pembukaan PON XIX/2016. Bertindaklah adil, jujur dan sportif, jangan berpihak pada siapapun kecuali kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan," kata Imam melalui pesan singkat kepada jpnn.com, Selasa (20/9).

Dia meminta agar wasit menyudahi sikap-sikap berpihak kepada salah satu tim atau atlet, sehingga membuat daerah lain menjerit dan protes.

"Sudahi keberpihakan yang dicurigai menguntungkan provinsi tertentu. Ayo bertindak arif, bijak dan menguntungkan prestasi nasional atlet kita," tegas Imam.

Sebelumnya, dalam pelaksanaan PON Jawa Barat ini beberapa kali terjadi protes. Awalnya, 9 Pengprov Berkuda (Pordasi) protes karena ada aturan yang memberikan wildcard untuk tuan rumah, sehingga tanpa bertanding langsung masuk final.

Kemudian, berlanjut pada protes enam Pengprov cabor Judo yang mengeluhkan performa juri dan siap melakukan boikot PON XIX/2016 Jabar.

Di Karate pun demikian, performa wasit dan juri mendapatkan keluhan.

Namun, meskipun sudah banyak keluhan, Pengurus Pusat KONI yang membawahi langsung kegiatan ini belum memberikan respon. (jpnn)

Read More

Banyak Kecurangan pada PON XIX? Membuat Ketum PB Forki Marah. Ketua Harian KONI Jatim: Tuan Rumah Lakukan Segala Cara. Tim Judo DKI Mundur

Maskot PON XIX Tahun 2016 di Jabar adalah Surili - sejenis kera (Presbytis comata) - primata asli Jawa Barat.

alirantransparan.blogspot.co.id � Di tengah melesatnya tuan rumah Jawa Barat dalam perolehan medali, ajang PON XIX mulai memunculkan peristiwa-peristiwa yang mengesampingkan sportivitas.

��Tuan rumah melakukan segala cara,�� protes Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror, Senin (19/9/2016) tmalam.

Hingga Senin malam, Jabar melesat dengan 64 emas, diikuti DKI dengan 26 emas, dan Jatim membayangi ketat 22 emas.

Protes Jatim itu tak terhindarkan ketika atlet bowling mereka, Tania Roumeper, diteror Jabar. Bahkan, tim Jabar mengancam akan mengerahkan Satpol PP untuk menangkap Tania.

Tania memang sebelumnya adalah atlet Jabar. Namun kepindahannya ke Jatim sudah resmi dan keabsahannya sudah distempel Baori.

��Tadi saya dan tim Jabar bertemu PB PBI (Persatuan Boling Indonesia) dan mereka mengancam akan mengerahkan satpol PP,�� kata Abror.

Sedangkan beberapa cabang lainnya, judo diwarnai aksi mundur kontingen DKI Jakarta, polo air bentrok antara suporter dan atlet, berkuda protes atas kebijakan tuan rumah yang dianggap menyalahi aturan berkuda dunia dengan memberikan wild card pada atletnya.

Dari matras karate, Ketua PB Forki Gatot Nurmantyo memprotes wasit dengan menolak mengalungkan medali pada pemenang.

Bentrok pemain dan suporter juga terjadi di babak semifinal polo air di kolam renang Si Jalak Harupat, Bandung saat tim Sumsel tanding dengan tuan rumah Jabar.

Tuan rumah yang sudah ketinggalan 0-2 atas Sumsel mulai bermain curang. Wasit pun terlihat berat sebelah dengan memihak tuan rumah. Akibatnya bentrok antar pemain Sumsel dan Jabar pun tak terhindarkan.

Suporter Sumsel yang didukung DKI juga terlibat bentrok dengan suporter Jabar, dengan saling lempar dan adu pukul di tribun. Aparat berseragam pun yang seharusnya melerai ikut-ikutan mengajar suporter DKI.

Dari judo DKI Jaya memilih mundur dari arena pertandingan untuk nomor beregu putra dan putri yang merupakan pertandingan hari terakhir cabang judo di ajang PON Jabar.

Pelatih judo DKI Jakarta Djamiat Kamal di lokasi pertandingan di GOR Saparua, mengaku alasan kemunduran tim DKI karena menilai pertandingan tidak berjalan secara sportif.

Seharusnya di hari terakhir tersebut tim DKI akan turun di nomor beregu putra dan putri, namun karena mundur akhirnya tim DKI dinyatakan kalah oleh panitia pertandingan.

��Banyak keputusan wasit yang sangat merugikan tim daerah lain, tapi justru sebaliknya pihak tuan rumah yang diuntungkan. Salah satu contoh di nomor kata, seharusnya di nomor seni itu kami minimal dapat satu emas tapi nyatanya lepas,�� kata Djamiat.

Delegasi teknis judo, Hendri Yuzano mengatakan, panitia pertandingan sudah berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.

Adapun protes yang disampaikan oleh peserta atau kontingen, menurut Hendri, harusnya juga melandasi aturan dan prosedur pertandingan karena penyelenggara juga memberikan kesempatan peserta dan kontingen melayangkan protes sebelum hasil pertandingan diumumkan.


Sedangkan Ketua Forki DKI Jaya, Dody Rahmadi Amar, melakukan protes keras terkait penyediaan wasit juri yang bertugas dalam memimpin pertandingan yang tidak adil.

Kecurangan dalam gelaran karate PON ini membuat Ketua Umum PB Forki, Gatot Nurmantyo kesal.

Bahkan, Gatot tidak mau mengalungkan medali pada pemenang dan mengayunkan jempol terbalik seraya meninggalkan lokasi pertandingan.

Tak hanya itu, di kelas kumite beregu putra dan putri, DKI disebut belum mendaftarkan para atletnya yang akan tampil. Padahal, hal itu sudah dilakukan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya panpel pun memasukkan nama atlet DKI di kelas kumite.

��Kami kesal. Kami merasa dicurangi sejak awal, bahkan sejak Pra PON. Hal ini seperti sudah disetting semua oleh tuan rumah. Karena itu, jika sampai malam ini belum ada tanggapan dari panpel maupun PB PON, kami akan walkout dari gelaran PON,� tegas Dody.

Dari lintasan berkuda, sembilan Pengprov Pordasi peserta PON XIX menolak wild card yang diberikan kepada kuda pacu tuan rumah. Pasalnya, hal ini tidak lazim dan tidak pernah terjadi di dunia manapun.

��Biasanya wild card itu diberikan kepada atlet hanya untuk bebas dari babak kualifikasi. Tapi ini mereka memutuskan setiap nomor, dua kuda tuan rumah sudah menunggu di final. Aturan dari mana? Di Technical Hand Book juga tidak ada yang mengatur itu,�� kata Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta Alex Asmasoebrata kepada wartawan di Bandung, Senin.

Kesembilan provinsi yang menolak wild card tersebut adalah Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tiga provinsi yang tidak menolak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Alex mengatakan, babak kualifikasi cabang berkuda pacu yang berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat sudah berlangsung sejak 15 September lalu dan akan final pada 28 September 2016. Dan tuan rumah sudah mendapat wild card setiap nomor 2 kuda. Itu berarti dari lima nomor yang dilombakan sudah 10 kuda yang mendapat wild card.

��Jadi, dengan tambahan 3 kuda yang lolos babak kualifikasi, maka berarti sudah 5 wakil tuan rumah pada setiap nomor. Ini kan seenaknya tuan rumah namanya,�� lanjut Alex.

Ketika ditanya apakah dengan penolakan 9 Pengprov ini cabang berkuda nomor pacu akan tetap dilombakan, menurut Alex, dilihat saja nanti. Kasus ini sedang diproses oleh bidang hukum KONI Provinsi DKI Jakarta dengan dibantu oleh delapan provinsi lainnya.

Sementara Sony Dahlan dari KONI Provinsi Riau menambahkan bahwa tidak ada di Technical Hand Book (THB) yang mengatur tentang wild card langsung masuk final. Perlakuan tuan rumah kepada kontingen lain dengan memberikan wild card untuk tuan rumah itu tidak bisa diterima akal sehat sebagai orang olahraga.

��Bagaimana ceritanya kuda-kuda lain sudah harus berbacu di babak kualifikasi beberapa kali, sementara 10 kuda tuan rumah yang dapat wild card ongkang-ongkang kaki menunggu di final,�� katanya kesal.

Sony menegaskan pihaknya datang ke PON dengan biaya yang cukup besar dengan tujuan mencapai prestasi. Tentu saja prestasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sportivitas. 

Tim Judo DKI Jakarta Mundur dari PON

Tim judo DKI Jakarta memilih mengundurkan diri dari arena pertandingan cabang olahraga judo PON XIX/2016, Senin (19/9), yang berupakan hari terakhir ini pertandingan nomor beregu putra dan putri.
 
Pelatih Tim Judo DKI Jakarta Djamiat Kamal ditemui di lokasi pertandingan GOR Saparua, Bandung, menjelaskan alasan pengunduran timnya karena pertandingan judo PON 2016 tidak berjalan sportif. Menurutnya, tampak sekali wasit memberikan keuntungan bagi tim tuan rumah.

Seharusnya pada hari terakhir tersebut, tim DKI akan berlaga di nomor beregu putra dan putri, namun tim DKI akhirnya dinyatakan kalah oleh panitia pertandingan karena memutuskan mundur.

"Banyak keputusan wasit yang sangat merugikan tim daerah lain, tapi justru sebaliknya pihak tuan rumah yang diuntungkan. Salah satu contoh di nomor kata, seharusnya di nomor seni itu kami minimal dapat satu emas, tapi nyatanya lepas," jelasnya.

Djamiat mengaku kecewa dan sangat menyesalkan ajang besar olahraga seperti PON harus dicederai oleh tindakan yang kurang sportif dan melupakan tujuan olahraga sesungguhnya.
"Bayangkan, kami telah melakukan persiapan selama empat tahun, dengan biaya yang tidak sedikit dan toh pada akhirnya menerima fakta yang tidak baik. Jujur kalau pandangan saya mendingan menjadi juara yang sejati dibandingkan hanya akal-akalan," katanya.

Judoka DKI Jakarta Gregory Ignatiao menambahkan buat apa tulisan "Junjung Tinggi Sportivitas" dipasang di sekitar arena kalau faktanya pertandingan sendiri tidak berjalan dengan sportif.

"Dibilang kecewa tentu kami para atlet kecewa, utamanya saya yang merasa menjadi korban ketika turun di kelas bebas," jelasnya.

Sementara itu, delegasi teknis Judo PON XIX 2016 Hendri Yuzano mengatakan panita pertandingan sudah berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.

Ada pun protes yang disampaikan oleh peserta atau kontingen seharusnya juga dilandasi aturan dan prosedur pertandingan, karena penyelenggara juga memberikan kesempatan peserta dan kontingen melayangkan protes sebelum hasil pertandingan diumumkan.

"Seperti tim Jatim melayangkan protes ketika pertandingan sudah berakhir, besoknya baru protes dan meminta rekaman pertandingan, padahal hasil kejuaraan sudah diumumkan," jelasnya.(kaskus.co.id & beritasatu.com)

Read More