Latest News

Showing posts with label SBY. Show all posts
Showing posts with label SBY. Show all posts

Friday, November 11, 2016

YESS!! Hasil Audit 34 Proyek Listrik Mangkrak Era SBY Akan Diserahkan Pihak Istana ke KPK




alirantransparan.blogspot.com - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah diminta mengaudit dugaan korupsi 34 proyek listrik mangkrak. Hasil audit itu, menurut Johan, bisa jadi akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau memang ada unsur korupsi nantinya bisa saja diserahkan kepada KPK," kata Johan di gedung KPK, Jumat, 11 November 2016. "Tapi saat ini kami sedang menunggu hasil evaluasi atau audit itu."

Johan menjelaskan, 34 proyek listrik itu berawal dari wacana membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Sebagian proyek itu sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ketika itu dievaluasi ternyata ada beberapa proyek itu yang tidak berjalan," ujar mantan pelaksana tugas Wakil Ketua KPK itu.

Dugaan korupsi itu menguak setelah Jokowi meminta audit terhadap proyek-proyek mangkrak itu. Belakangan, KPK menyatakan sedang menelaah kasus tersebut.

"Kalau radar KPK sudah nangkap beberapa proyek, ya. Tapi kan kalau menurut mereka 34, nah itu kami belum nerima," kata Agus di gedung KPK, Kamis, 10 November 2016.
Agus mengatakan di antara 34 proyek tersebut, ada banyak proyek pembangkit listrik tenaga uap yang terindikasi korupsi. Menurut Agus, KPK juga menunggu audit BPKP.(tempo.co)

Boni Hargens Ungkap Dana Aksi Demo 4 November Berasal Dari Hasil Korupsi SBY



alirantransparan.blogspot.com - Pengamat politik dan intelijen Boni Hargens menuduh ada aliran dana dalam aksi demo 4 November pekan lalu yang berasal dari hasil korupsi selama dua periode Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden.

Dia mendesak polisi dan PPATK untuk mengusut dugaan aliran dana di balik aksi 4 November.

"Gerakan itu besar. Sekali lagi tolong diusut apakah ada dana pengumpulan korupsi terkait penggalangan dana. Demo katanya sampai lebaran kuda seperti kata SBY," ujar Boni usai berbicara di acara diskusi "Siapa Aktor di Balik Gerakan 411?" di Jakarta, Jumat (11/11).

 


"Kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, silakan laporkan saja, kan ada penegak hukum," ujar Boni.

Menurutnya, mengapa ia berani menyatakan bahwa SBY adalah aktor politik di balik aksi 411 karena menyangkut persoalan bangsa, agar peradaban bangsa Indonesia tetap terjaga.

"Ini bukan soal takut, ini soal republik. Bagaimana menjaga dan menjamin peradaban republik supaya bener," tuturnya.

 



Boni mengatakan, kerusuhan 1998 jangan sampai terulang, oleh karena itu orang-orang yang ingin mengulang peristiwa tersebut harus dikutuk dan juga harus berhadapan dengan hukum.

"Siapa pun yang ingin mengulang peristiwa 1998, itu adalah orang-orang terkutuk. Orang tersebut harus berhadapan dengan hukum," tutup Boni.

Selain menuduh dana aksi demo 4 November berasal dari hasil korupsi SBY, Boni juga meminta SBY bertanggung jawab atas pernyataannya bahwa Badan Intelijen Negara tidak memberikan data akurat.

Menurut dia, bila intelijen error, maka itu adalah kesalahan pengelolaan intelijen pada saat SBY berkuasa.

"Sepanjang 10 tahun berkuasa BIN juga diintervensi, kalau error maka pengelolaanya 10 tahun error," kata dia.(rimanews/jitunews)

Monday, November 7, 2016

Antasari Bebas, Gurita Mafia Cikeas Bakal Terbongkar, SBY Was Was




alirantransparan.blogspot.com - Mantan Ketua KPK Antasari Azhari akan bebas setelah menjalani masa tahanan di Tangerang.

Loyalis Mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrus, Gede Masak ikut berkomentar tentang bebasnya Antasari Azhar di akun Twitter ?@G_paseksuardika. "Selamat. Sepertinya akan ada yang panas dingin," kicaunya.

Banyak followernya yang mempertanyakan maksud dari kalimat tersebut.

"Siapa bli @G_paseksuardika ? Mantan bos bli kah? ???????????? @edwardlekawael".

Tentu saja yang dimaksud Gede Maksud itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Selama ini ada opini publik yang beredar banyak Antasari masuk penjara merupakan konspirasi jahat pihak Istana saat SBY berkuasa. Pada saat Antasari Ketua KPK berkeinginan untuk membongkar dugaan kasus kecurangan Pemilu 2014.

Selama ini kasus Antasari penuh misteri dan ada dugaan keterlibatan Istana yang menyebabkan mantan orang nomor satu di lembaga antirasuah masuk penjara.

Publik pun masih ingat sosok wanita bernama Rani Juliani yang berprofesi sebagai cady golf. Sampai sekarang sosok Rani pun telah menghilang, kemungkinan diselamatkan orang-orang tertentu.

Dalam kasus Antasari, Rani ini dikabarkan selingkuh dan berada di kamar hotel bersama mantan Ketua KPK.

Sedangkan Antasari sendiri mengakui siap untuk membagi pengalamannya saat pernah menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diakuinya, banyak pengajar yang tumbuh dari teori saja. Namun, dirinya memiliki pengalaman dalam bidang hukum serta ditompang teori. 


Antasari dipecat Susilo Bambang Yudhoyono

Harta dan jabatan seketika terenggut dari Antasari Azhar selepas kasus pembunuhan pengusaha Nasrudin Zulkarnen mencuat.

Dia dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Antasari juga harus mendekam di penjara karena divonis 18 tahun penjara. Hakim menganggap dialah otak di balik pembunuhan itu.

Semenjak tidak lagi bekerja dan disibukkan dengan kasus hukum, keluarga Antasari terpaksa menjual mobil dan berbagai perhiasan untuk bertahan hidup.

Cobaan itu dihadapi Antasari dengan santai. Dia mengaku, karena tak lagi mempunyai kendaraan, selepas bebas nanti, dia ingin pulang ke rumah menggunakan angkot.

"Sekarang nggak punya mobil. Sudah dijual. Gampanglah (setelah bebas), nanti saya naik angkot," kata Antasari dalam wawancara dalam program Aiman di Kompas TV yang tayang pada Sabtu (16/1/2016).

Antasari rupanya juga sudah mulai menyurvei angkot yang harus dinaikinya nanti ketika bebas. "Ada itu angkot jurusan BSD," seloroh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu. 



baca juga : - FULL DI SINI!! Membongkar Rekayasa Kasus Antasari Azhar

- Bikin Nangis! Kisah Haru Antasari Azhar, Semuanya Terjual, Bahkan Sekarang Naik Angkot!

sumber: hatree.net

Sunday, November 6, 2016

Dibahas Di Sini.. FULL!! 12 Kejanggalan Pidato SBY tentang Demonstrasi




alirantransparan.blogspot.com - Tulisan ini menggunakan analisis retorika untuk melihat bagaimana SBY menyampaikan pidatonya di Puri Cikeas. Caranya adalah membedah kalimat dalam isi pidato dan membahas bagaimana overall arguments, pengaturan ide, dan istilah penting yang selalu diulang.

Tetapi, saya tekankan, it doesn�t need to take a genius untuk memahami banyaknya keganjilan di pidato SBY.

Jangan pula membaca kata �retorika� ini menjadi sekedar lips service, sebab retorika merupakan sebuah seni untuk menyampaikan pesan. Begitu pula dengan SBY, pidatonya memang memiliki makna yang dalam untuk berbagai publik yang terbagi dalam tiga kubu. Mereka yang pro dengan demontrasi, mereka yang netral, dan mereka yang kontra pada demonstrasi karena melihat berbagai macam indikasi.

Hampir 50% isi pidatonya, yakni selama 35 menit, SBY berusaha menjelaskan mengenai demonstrasi 4 November dan kasus Ahok. Oleh karena itu, inilah poin yang akan dibahas dalam analisis ini.

Blunder SBY mengenai Demonstrasi 4 November

1. SBY mengulang sebanyak dua kali bahwa �Unjuk rasa bukan kejahatan politik.� Kemudian, ia menekankan bahwa unjuk rasa pada masa pemerintahannya selalu ada dan SBY selalu meminta ajudannya untuk mencatat permohonan dalam tema unjuk rasa.
 
Pada kesempatan ini, SBY seolah menunjukkan persetujuannya pada demonstrasi, apa pun bentuknya. Demonstrasi bukan kejahatan politik. Ini sebenarnya adalah pernyataan yang cukup utopis atau terlalu idealis. Demonstrasi boleh dilakukan, tetapi yang menjadi permasalah sebenarnnya adalah content atau isi demo-nya.

SBY mengatakan bahwa pada masa pemerintahannya, ajudannya akan mencatat tema dan isu demo untuk dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan. Tidak dijelaskan, mana yang akhirnya dijadikan kebijakan, mana yang demo-nya tidak perlu digubris, mana yang demo-nya dijadikan indikasi ada sesuatu yang lebih besar agendanya. Di sini, SBY gagal melakukan karakterisasi bentuk demonstrasi yang bermacam-macam.

Sebaliknya, statement pendek Jokowi, justru berhasil membuka tabir, bahwa content dari demo adalah masalahnya. Jokowi mengidentifikasi bahwa demonstrasi boleh, tetapi demonstrasi bukanlah hak untuk memaksakan kehendak maupun hak untuk merusak.

2. Pada kesempatan berikutnya, SBY pun menyebut JK untuk mengingatkan bahwa polisi jangan main tembak agar tidak terjadi hal yang sama dengan tahun 66 dan 98 yang mengubah sejarah.

Kalimat ini cukup unik. SBY mungkin mendengar bahwa ada upaya tembak di tempat sebagai usaha terakhir jika demonstrasi berakhir rusuh dan tidak terkendali. Bukankah ini prosedur yang sudah ia ketahui selama 10 tahun? Mengapa tiba-tiba ia khawatir polisi akan asal tembak?

SBY gagal menangkap bahwa ini adalah sebuah rumor. Seperti yang disampaikan oleh Polri, "Di Polri tidak ada perintah untuk menembak di tempat dalam pelaksanaan pengamanan demo," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/10).

Bisa juga, statement itu dikeluarkan untuk membawa rasa aman bagi demonstran agar tidak perlu takut maju karena SBY pun sudah memperingatkan polri.

Anehnya, SBY mengaitkan demonstrasi ini dengan tahun 66 dan 98, yang mana pesan dan pelaku demo-nya pun berbeda. Apalagi, pemerintahannya juga berbeda. Pada saat itu, demo dilakukan oleh para mahasiswa untuk melepaskan diri dari tirani pemerintah. Tetapi kini, siapa dan apa pesan demonstran?

Pertama, demo kali ini dilakukan oleh ormas Islam yang cukup radikal, bersama dengan mereka yang mendukungnya. Kedua, kata-kata berbahaya dalam demo seperti, �Bunuh, Bakar, Pancung, Penggal, dan lain-lain� seolah dilupakan atau dinihilkan oleh SBY.

Ketiga demo kali ini juga seolah menekan penegak hukum untuk manut dengan keinginan mereka, alih-alih membiarkan proses berjalan seperti apa adanya. Demo ini seperti sekedar pemuas nafsu dan amarah mereka-mereka yang berkepentingan. Entah SBY is missing the point atau is trying to miss the point.

3. Ketiga, SBY juga kembali membahas intelejen yang tidak boleh sembarang menuduh, karena itu sama saja dengan fitnah. SBY juga menjelaskan bahwa jika urusannya adalah masalah nurani, tidak perlu menggunakan uang. Apalagi, akidah, yang banyak orang di dunia ini bersedia mati untuk itu.

Zaman SBY, ia selalu mengagungkan informasi intelejen. Bahkan dalam pidatonya usai Bom Mariott, SBY menyatakan bahwa ia menjadi target teroris. �Ini data intelejen!� Seolah-olah itu adalah data paling sahih. Pada waktu itu, kritik menyampaikan bagaimana SBY blunder karena tidak bersimpati terhadap korban, malah meminta simpati berdasarkan data intelejen. Kini, ia membredel kekuatan dan kemampuan intelejen, bahwa mereka asal tuduh.

Selain itu, kalimat berikutnya seolah meyakini bahwa bisa saja demonstrasi tanggal 4 November itu tidak menggunakan uang, tetapi karena akidah. Disini SBY gagal membaca demo lebih jauh atau bisa juga SBY sedang berusaha keras untuk berdalih.

Pada beberapa kesempatan terbuka yang diliput oleh media, informasi dana demonstrasinya jelas. Misalnya menurut Bachtiar, dari GNPF_MUI, total dana untuk demonstrasi kasus penistaan agama Ahok, Jumat (4/11/2016), mencapai Rp 100 miliar. "Bukan hanya Rp 10 miliar, nyatanya, mungkin lebih Rp 100 miliar. 

Kami disubsidi lebih dari Rp 100 miliar," ungkap Bachtiar di hadapan awak media. Disinilah kejanggalan yang disinyalir oleh pemerintah bahwa ada penyandang dana demonstrasi ini. SBY pun menihilkan rekaman ini di media massa.

4. Lalu, statement yang lebih kontroversial lagi adalah SBY membahas Arab Spring. SBY menyebut bahwa itu adalah sebuah leaderless revolution. �Jadi jangan menyimpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai.�

Pada poin tersebut SBY berperan seperti anak yang polos. Ia menganalisis bahwa Arab Spring terjadi tanpa pemimpin tetapi karena kekuatan media sosial. Ia juga melarang penyimpulan penggerakan demo dan pendanaan demo. Ada dua poin yang ganjil sekaligus sangat berbahaya disini.

Pertama, SBY lupa atau mungkin sengaja mengarahkan informasi mengenai Arab Spring sebagai bentuk protes yang generic dan natural. Padahal latar belakang Arab Spring adalah pemberontakan by designed yang mengandung kekerasan massal pada pemerintah otoriter selama puluhan tahun dan ditunggai oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, salah satunya di Mesir.

Mereka menggunakan simbol rabia atau empat jari, yang saat ini juga sudah beredar terang-terangan di seputar demonstrasi tanggal 4. Ini sangat berbahaya karena menunjukkan bagaimana demonstrasi ini punya ancaman seperti Arab Spring yang sangat berbeda konteksnya dengan Indonesia.

Kedua, SBY justru seolah melegitimasi jika sampai demonstrasi ini nantinya akan berujung seperti Arab Spring, dengan menyatakan bahwa ini adalah leaderless revolution. Pelarangan untuk menyimpulkan bahwa demo ini digerakkan dan didanai justru adalah pernyataan tumpul seorang mantan Presiden yang tidak mampu melihat resiko besar dari sebuah agenda demonstrasi.

5. Dalam membahas semua hal di atas, SBY tidak sekedar bicara. Ia mencari informasi dari pengemban negara. Baru ia bicara. Dari sini, SBY memulai dengan membahas tentang intellegent failure dan intelligent error. SBY terlihat mengangkat rumor dan desas-desus keterlibatannya dalam demonstrasi tanggal 4 November ini  dengan mengkritisi intelligent, agar tidak ngawur dan tidak asal tuduh. Menurutnya, ini sangat berbahaya dalam kehidupan bernegara.

Pada poin tersebut, SBY berusaha mengidentifikasi dan menyimpulkan bagaimana informasi ini ia peroleh. Lucunya, tidak pernah ada data intelejen yang bocor. Tidak pernah ada statement ke public yang muncul dan menggatakan SBY terlibat.

Yang muncul adalah simbol-simbol politis yang muncul dan membuat orang berpikir mengenai keterlibatan SBY. Paling banter yang viral adalah prediksi para ahli bukan-bukan seperti Denny Siregar, Aliffurahman, dan Kang Hasan. Siapa mereka? Bukan BIN. Hanya penulis populer yang suka berpikir liar. Justru dengan kalimat ini, SBY sedang menyatakan diri bahwa ia memang dicurigai intelejen.

Bisa saja, SBY mengelak dengan menunjukkan kegagalan intelejen. Tetapi, intel juga tidak akan gegabah. Pemikiran intel adalah pemikiran yang memuat possibilities atau hypothesis. Apakah itu salah? Menurut SBY itu error jika menyangkut dirinya.

Lebih lucu lagi, justru disini SBY blak-blakan bahwa ia dicurigai intel. Padahal intel tentu punya banyak teori, mengapa harus takut? Mengapa harus sampai memandulkan kemampuan perangkat negara dengan menganggap mereka ngawur?

Rekomendasi Melankolis Ala SBY

6. Rekomendasi menyikapi Demonstrasi 4 November ala SBY-SBY-nan adalah lebih baik lagi jika demonstrasi tidak perlu dilakukan jika masalahnya diselesaikan. Lalu apa masalahnya versi SBY? Barangkali menurutnya, karena mereka merasa tuntutannya tidak didengar. SBY menekankan �sama sekali tidak didengar dan diabaikan.� Lalu baru muncul, bahkan sampai lebaran kuda pun unjuk rasa masih ada.

Lagi-lagi, disini SBY menutup mata pada data yang menyebutkan bahwa polisi sudah meminta keterangan banyak saksi, Ahok sendiri menghadap ke kepolisian, dan justru FPI sebagai saksi yang memperlama prosesnya. FPI minta ditunda untuk bersaksi di kepolisian.

Kata �sama sekali tidak didengar dan diabaikan� menjadi sangat tendensius untuk melegitimasi demonstrasi. Kata-kata ini sangat menyolot api untuk mendukung kelompok bacok senggol, yang gampang emosi. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak melakukan apa-apa. Padahal terang di media massa, proses sedang berlangsung.

Lebaran kuda pun disinggung untuk memecah suasana yang tegang. Tentu ini sangat politis, karena sedang menyinggung pertemuan �tumben� antara lawan politik Jokowi dan Prabowo. Justru, ini menunjukkan kecemburuan dan ketidaknyamanan SBY pada pertemuan mereka.

Lebih lagi, ini mendorong asumsi yang menyebutkan bahwa Prabowo tidak terlibat. Dengan kata lain, SBY seolah mengancam, �Bahkan Jokowi dan Prabowo maaf-maafan seperti lebaran pun, demonstrasi ini akan tetap ada.� Kenapa SBY bisa yakin demonstrasi ini akan terus ada? Tahu darimana? Jangan-jangan� Get it?

7. �Mari kita bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit. Sekali lagi, mari kita bikin mudah.� SBY melanjutkan reasoning-nya. Pak Ahok dianggap menistakan agama. Lalu masuk ke poin bahwa menistakan agama tidak boleh secara hukum. Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, maka pak Ahok mesti diproses secara hukum.

Ini adalah wacana yang berkembang di kalangan pendukung demonstran. Cerita yang diulang-ulang sebagai dalih demonstrasi. Persis sama. Sebuah ancaman. Kalau tidak begini ya, jangan salahkan kalau nantinya begitu. Melegitimasi amarah, agar keinginannya terkabul. Ini dilakukan oleh seorang mantan Presiden. Tidak heran, para pendukung demo memiliki wacana yang sama.

Ini juga adalah pernyataan kompor njleduk yang sama bobotnya dengan mengancam pemerintah. Jangan heran kalau Indonesia pecah oleh amarah jika Ahok tidak diproses hukum. Padahal Ahok SEDANG diproses hukum. Lalu proses yang mana lagi yang dia inginkan?

8. �Jangan sampai dianggap beliau kebal hukum. Ingat equality before the law. Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan beliau tidak boleh disentuh. Bayangkan, do not touch Pak Ahok. Bayangkan! Setelah pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati. Ibaratnya, jangan gaduh.�

Kalimat ini sangat blunder, tendensius, dan justru mengobarkan semangat demonstran bahwa mereka benar. �Kebal hukum,� begitukah tuduhan SBY pada Ahok maupun Jokowi?

Bahkan, ia memanas-manasi dengan mengangkat kata, �Bayangkan, do not touch Pak Ahok.� Ini adalah luar biasa blunder. SBY seolah sedang menyulut terus korek api yang sedang menyala hebat yang digaungkan oleh Habib Riziq dan kawan-kawannya.

Dengan kata-kata yang seolah bijak, yakni Ahok diproses secara hukum, ia mengatakan jangan gaduh. Tapi ini sangat membingungkan, proses apa lagi yang diinginkan SBY, wong proses jelas-jelas sudah berjalan?

9. �Tekanan yang mengatakan pokoknya Ahok harus bebas atau tekanan yang mengatakan, Agus, ulangi, Gubernur Ahok dinyatakan bersalah. Tidak boleh. Serahkan pada penegak hukum. Apakah pak Ahok tidak bersalah nantinya, bebas. Jangan ditekan. Biarkan penegak hukum kita bekerja� Bola sekarang di tangan penegak hukum. Jutaan mata orang memandang, mengikuti.�

Sampai pada kalimat ini, saya rasa SBY berusaha menunjukkan kenetralannya. Meski sebenarnya tidak, karena dengan kata �Jangan ditekan,� SBY lupa atau memang nglali, siapa sebenarnya yang selalu menekan aparat selama ini dengan demonstrasi-demonstrasi menuntut keinginannya dipenuhi. Tanpa peduli, apa itu justice system.

10. �Setelah pengadilan, mungkin ada yang puas, ada yang tidak puas... Ada aturannya... Itulah justice system.�

Pada pembelokan kalimat, �Setelah pengadilan�� ini yang unik. Apakah SBY tidak tahu, jika ada yang melaporkan, maka polisi tidak bisa serta merta menangkap seseorang dan mengadili tanpa bukti yang cukup dan kuat?  Apalagi sampai pada level pengadilan, yang secara eksplisit disampaikan oleh SBY.

Sampai saat ini, saya masih ambigu dengan berbagai pernyataan SBY. Tetapi tampaknya, taktik SBY adalah tetapkanlah Ahok sebagai tersangka. Tidak masalah Ahok menjalani pengadilan, ia tetap bisa punya hak sebagai calon gubernur yang kampanye. �Jika menjalani proses hukum, pak Ahok tidak akan kehilangan statusnya dalam Pilkada.� Jika pengadilan mengatakan Ahok bebas, maka bisa saja ia bebas. Jika tidak terima, maka bisa saja naik banding.

Taktik menjadikan Ahok tersangka dan tersandera dengan kasus sampai ke pengadilan, akan menguras energi dan suara pemilih. Tentu kita tahu, siapa yang diuntungkan. Oleh sebab itu itu, tampak sekali bahwa muatan politisnya tinggi, Polisi sangat wajar jika cukup berhati-hati dalam kasus ini. Kalimat berikutnya lebih janggal.

11. �Biar ketiganya berkompetisi secara fair dan demokratis� TNI, Polri, BIN, dan birokrasi harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral. Serahkan kepada rakyat. Saya kira pasangan Agus-Silvy,  pasangan Anis-Sandi tidak bangga kalau Pak Ahok tidak bersaing karena WO.�

Tentu, yang dimaksud adalah skenario, Ahok tersangka, hingga ia membuktikan ke pengadilan. Lalu, Djarot sendiri tetap berkampanye menggusung nama Ahok-Djarot. Kalah menangnya Ahok tidak masalah, karena by the time, ia telah kehilangan momentum dan suara sudah dikeruk kelompok sebelah.

Inilah maksud dari fair dan demokratisnya SBY. Kata �harus benar-benar netral� yang diulang tiga kali, seolah menunjukkan penekanan yang tidak yakin pada kenetralan perangkat negara ini. Kalimat ini sekaligus menyinggung bahwa jika mereka tampak tidak �benar netral, benar netral, benar netral� maka titik-titik. Isilah sendiri.  

12. �Jangan sampai, Saudara-saudara, nasib 250 juta orang Indonesia, disandera oleh urusan satu orang. Saya kira tidak benar negara ini, macet, jika karena urusan satu orang ini yang masalahnya tidak bisa kita selesaikan secara benar, tepat, dan bijak.� 

Sekali lagi, tendesi SBY sangat terlihat. Ia sedang mengumandangkan bahwa ini adalah kesalahan satu orang. Siapa lagi kalau bukan Ahok. Ia menutup mata dan telinga mengenai rangkaian peristiwa bahwa awalnya saat pidato terjadi, tidak ada yang mempermasalahkan. Sekitar 9 hari sesudah itu, Buni Yani mengedit video dan melakukan pemotongan transkrip di sosial media, beredarlah isu SARA ini.

SBY menutup mata, bahwa kelompok-kelompok massa menggoreng isu ini dengan kepercayaan bahwa Ahok menistakan agama. Tanpa lebih dahulu klarifikasi kepada Ahok. Saat Ahok klarifikasi dan minta maaf pun, MUI tidak tabbayun dahulu dengan Ahok lalu langsung membuat pernyataan. Rangkaian peristiwa yang dimotori oleh berbagai pihak berkepentingan ini ditutupi oleh SBY.

Ia menutup mata pada fakta bahwa Ahok hanya bermain dua kali disini, yakni melakukan pidato secara keseluruhan dan meminta maaf. Sisanya adalah aktor-aktor lain. SBY menutup muka, mata, dan telinga untuk kemungkinan bahwa Ahok bisa jadi adalah korban dari peristiwa ini. Ia malah menuduh Ahok-lah biang keladi kegaduhan ini dengan bunga kalimat �tersandera karena satu orang.�

Oh come on pak SBY! Saya adalah salah satu konstituen setia anda dengan memilih anda dua periode. You can do better than this, Pak.

Sayang, kasih Anda kepada Anak Anda membutakan Anda sehingga meng-ganjil-i sendiri pidato Anda. Saya berharap sekali penyandang dana dan penggerak dana demonstrasi adalah Unidentified Foreign Object atau UFO. Bukan Anda! Semoga UFO-lah yang menggerakkan mereka. Semoga!  

(qureta.com, penulis: Desideria Cempaka Wijaya Murti)

Friday, November 4, 2016

PEDAS!! Pengamat Politik LIPI Sindir SBY, Gara-gara SBY Semua Orang Jadi Tahu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai situasi politik terakhir dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Rabu (2/11/2016).



alirantransparan.blogspot.com � Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sudah melakukan blunder karena reaksinya yang berlebihan terkait aksi demonstrasi pada Jumat (4/11/2016) besok.

Demo yang digelar di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan itu bertujuan untuk menuntut proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dituduh melakukan penistaan agama.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, reaksi SBY yang seolah dituduh mendanai demonstrasi itu justru membuat masyarakat tahu bahwa Presiden keenam RI itu memang memiliki kepentingan.

Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016)


"Justru kalau dia klarifikasi sesuatu yang sumbernya tidak jelas, justru publik jadi tahu. Saya juga jadi tahu, tadinya kan enggak ngeh," kata Syamsuddin saat dihubungi, Kamis (3/11/2016).

"Sebab, itu kan sifatnya tuduhan, soal intelijen, keterlibatan parpol, kita tidak tau sumbernya kecuali media sosial. Medsos kan enggak bisa dipertanggungjawabkan, apakah hoax atau sudah dipelintir," tambah Syamsuddin.

Terlebih lagi, lanjut dia, reaksi SBY soal demonstrasi 4 November itu disampaikan SBY dengan nada yang emosional.

Menurut dia, emosi itu menandakan bahwa SBY memang sebagai pihak yang berkepentingan dalam demo tersebut.

SBY memosisikan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan ayah dari cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono, bukan sebagai mantan presiden dan tokoh bangsa.

"Sangat disayangkan pernyataan itu menjadi tidak obyektif kalau dihubungi dengan fakta Agus sebagai calon gubernur Pilkada Jakarta," kata Syamsuddin.

"Kalau dalam konteks pilkada belum tentu ampuh," kata dia.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, kemarin, SBY menyatakan berbahaya kalau ada informasi intelijen bahwa rencana aksi demo digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut.

Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.(kompas.com)

Thursday, November 3, 2016

Pahit!! Politisi Ini Sebut SBY Manfaatkan Kasus Ahok Demi Kepentingan Anaknya Sebagai Cagub DKI





alirantransparan.blogspot.com - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menganggap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan intervensi proses hukum yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Hal itu disampaikan Charles menyikapi pernyataan SBY terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

"Sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Presiden, SBY harusnya berdiri diatas semua golongan dan menjadi penyejuk," kata Charles melalui keterangan tertulis, Rabu (2/11/2016).

Bareskrim Polri, lanjut Charles, saat ini tengah mengusut seluruh laporan masyarakat terhadap Ahok. Penyelidik sudah memeriksa para saksi. Bahkan, Ahok juga sudah dimintai keterangan.

Karena proses hukum tengah berjalan, Charles menganggap, SBY menggunakan kasus Ahok untuk kepentingan pencalonan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Pilgub DKI.

"Statement SBY pagi ini terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang kita ketahui putra sulung SBY ikut menjadi calon Gubernur DKI," tutur Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot itu.

"Indonesia bukan hanya Jakarta, jadi jangan lah para tokoh nasional hari ini menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada di Jakarta dengan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa," sambungnya.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, SBY mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Ahok.

"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum," ucap SBY.

SBY menekankan kasus yang dituduhkan kepada Ahok, yakni menistakan agama. SBY mengatakan, penistaan agama dilarang secara hukum seperti diatur dalam KUHP.

Ia lalu menyinggung adanya kasus serupa pada masa lalu yang diproses hukum dan dianggap bersalah. Karena itu, kata dia, jangan sampai Ahok diaggap tidak boleh diproses hukum.

"Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh," kata Presiden keenam RI itu.

"Setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati, ibaratnya jangan gaduh," kata dia.
SBY juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendengarkan protes masyarakat. Ia meyakini, unjuk rasa bakal terus terjadi jika protes tersebut diabaikan.(kompas.com)

Wednesday, November 2, 2016

Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, SBY Merasa Ini Fitnah dan Penghinaan




alirantransparan.blogspot.com � Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik. 

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

Jumpa pers tersebut dilakukan untuk menyikapi rencana unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

Dalam jumpa pers tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

"Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai," ucap dia.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.

"Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu," kata SBY.(kompas.com)

SBY Ingin Ahok Diproses Hukum Agar Negara Ini tidak Terbakar Amarah




alirantransparan.blogspot.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh menistakan agama. 

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016), bersama para elite Demokrat.

Jumpa pers tersebut dilakukan untuk menyikapi rencana unjuk rasa ormas Islam di depan Istana, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016), untuk mendesak proses hukum terhadap Ahok.

"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum," ucap SBY.

SBY menekankan kasus yang dituduhkan kepada Ahok, yakni menistakan agama. SBY mengatakan, penistaan agama dilarang secara hukum seperti diatur dalam KUHP.

Ia lalu menyinggung adanya kasus serupa di masa lalu yang diproses hukum dan dianggap bersalah. Karena itu, kata dia, jangan sampai Ahok diaggap tidak boleh diproses hukum.

"Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh," kata Presiden keenam RI itu.

"Setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati, ibaratnya jangan gaduh," tambah dia.

SBY juga mengingatkan penegak hukum untuk bisa meredam tekanan dari kedua pihak, baik yang ingin Ahok dihukum maupun yang ingin Ahok bebas.

"Serahkan ke penegak hukum apakah Pak Ahok tidak bersalah nantinya, bebas, atau Pak Ahok dinyatakan bersalah. Jangan ditekan, biarkan penegak hukum kita bekerja, begitu aturan mainnya, begitu etikanya," kata SBY.(detik.com)

Tuesday, November 1, 2016

SBY Temui JK Bahas Demo 4 November 2016, Begini Isi Pertemuannya

 
Kunjungan Presiden ke 6 RI. Susilo Bambang Yudyono menemui Wakil Presiden RI. Jusuf Kalla di rumah dinas di Menteng


alirantransparan.blogspot.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan hampir satu jam itu, mereka berdua sempat menyinggung terkait rencana adanya aksi dari Gabungan Ormas Islam dan sejumlah tokoh pada 4 November 2016 mendatang.

Jusuf Kalla mengatakan, pembicaraan ini salah satunya berupaya untuk mewujudkan Pilgub DKI Jakarta 2017 yang aman dan tertib. Sebab, akan ada demonstrasi besar-besaran untuk meminta Kepolisian untuk segera menetapkan Basuki Tjahaja Purnama menjadi tersangka.

"Tentu kita bicara kondisi hari ini dengan harapan bahwa sebuah kejadian 1-2 hari mendatang tanggal empat (November) dan juga Pilkada berlangsung dengan aman, baik. Dan kalau ada hal-hal, kita koordinasi lah masing-masing," katanya di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).

Selain itu, mantan Ketua Umum Golkar ini mendengarkan masukan yang diberikan oleh SBY. Sebab, menurutnya, alangkah lebih baik jika melakukan pencengahan terlebih dulu sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya terjadinya tindakan anarkis.

"Sebelum terjadi, kita harus siap. Kalau betul-betul terjadi demonstrasi besar-besaran. Kita kan harus siap kan," terangnya.

Mengenai adanya kabar keterlibatan SBY dalam aksi besar-besaran tersebut, JK memastikan hal tersebut tidak benar. "Endak, saya endak percaya," imbuhnya.(merdeka.com)

Monday, October 24, 2016

Heboh! SBY 'Curhat' di Twitter Soal TPF Munir, Mantan Anggota TPF Ini Langsung Skakmat SBY




alirantransparan.blogspot.co.id - Mantan anggota tim pencari fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Hendardi menilai keliru anggapan yang menyatakan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki peran besar dalam pengungkapan kasus Munir.


"Bahwa Partai Demokrat membanggakan SBY dalam kasus Munir cukup banyak mengadili para pelaku, itu enggak benar," ujar Hendardi di Kantor Setara Institute, Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Peran besar SBY dalam kasus Munir disampaikan juru bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip Beritateratas.com, Sabtu (22/10/2016).

Namun, menurut Hendardi, pernyataan itu bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sebab, hanya satu orang yang dipidanakan dalam kasus Munir, yakni pilot pesawat yang ditumpangi Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto.

Hendardi menuturkan, Pollycarpus saat itu hanya dianggap sebagai aktor lapangan.

Sementara, saat itu tim TPF merekomendasikan pengusutan terhadap empat level aktor, yakni aktor lapangan, aktor pemberi fasilitas, aktor perencana, dan aktor pengambil keputusan.

"Kan baru Pollycarpus yang dihukum sebagai aktor lapangan. Justru saat itu laporan TPF enggak diungkap ke publik," ucap Hendardi.

Rachland sebelumnya menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bijaksana jika mengutus Jaksa Agung mencari keberadaan dokumen laporan TPF kasus Munir kepada SBY.

Seharusnya, menurut Rachland, Jokowi berkomunikasi langsung dengan SBY, jika sungguh ingin mencari dokumen yang diklaim hilang tersebut. 


Menurut Rachland, Jaksa Agung adalah simbol otoritas hukum pidana. Sehingga, terkait hal ini, Presiden perlu menjelaskan pasal apa yang dilanggar SBY.

"Menugaskan Jaksa Agung akan mengirim pesan keliru yang merugikan nama baik orang lain," ucap Rachland.


Padahal, kata dia, SBY memiliki peran besar dalam pembentukan TPF Munir. Selain itu, SBY juga berjasa dalam menyeret pelaku pembunuhan ke meja hijau.

"Nama-nama yang direkomendasikan TPF untuk diperiksa, sudah sebagian besar diadili dan dipidana," ucap Rachland.

SBY pun melalui AKun Twitternya menyampaikan sejumlah penjelasan sebagai berikut ini:

Dua minggu terakhir ini pemberitaan media & perbincangan publik terkait hasil temuan TPF Munir amat gencar.

Saya amati perbincangan publik ada yg berada dlm konteks, namun ada pula yg bergeser ke sana - ke mari & bernuansa politik.

Dlm dua minggu ini pula, sbg mantan Presiden, saya terus bekerja bersama para mantan pejabat KIB, utk siapkan penjelasan.

Kami buka kembali semua dokumen, catatan & ingatan kami - apa yg dilakukan pemerintah dlm penegakan hukum kasus Munir.

Yg ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yg telah dilakukan pemerintah sejak Nov 2004.

Utk segarkan ingatan kita, Alm Munir meninggal dunia di atas pesawat Garuda yg tengah menuju Amsterdam 7 September 2004.

Ketika aktivis HAM Munir meninggal,saya msh berstatus sbg Capres. 3 minggu setelah jadi Presiden, Ibu Suciwati (isteri alm) temui saya.

Kurang dari seminggu setelah pertemuan itu (TPF Munir belum dibentuk) kita berangkatkan Tim Penyidik Polri ke Belanda.

Aktivitas pemerintah & penegak hukum selanjutnya, segera kami sampaikan kpd publik. Saya ingin publik tahu duduk persoalan yg benar.

Saya memilih menahan diri & tak reaktif dlm tanggapi berbagai tudingan.Ini masalah yg penting & sensitif. Jg soal kebenaran & keadilan.

Penjelasan yg akan kami sampaikan dlm 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran.(vr@beritateratas.com)

Sunday, October 23, 2016

Demokrat Tidak Terima SBY Disalahkan Terkait Laporan TPF Munir yang Hilang, Demokrat Kritik Tajam Jokowi Begini




alirantransparan.blogspot.co.id - Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengimbau Presiden Jokowi menjelaskan pasal pidana apa yang disangkakan hingga ia memerintahkan Jaksa Agung untuk "memeriksa SBY" dalam urusan dokumen TPF Munir.

"Bila Jokowi sungguh-sungguh bermaksud mencari informasi mengenai isi laporan TPF Munir yang dokumennya diklaim istana "hilang", ia sebenarnya bisa mengontak dan bertanya sendiri kepada Presiden RI ke-6 dengan berbagi niat baik dan kepedulian terhadap penuntasan kasus Munir," kata Rachland dalam keterangannya, Sabtu (22/10/2016).

Menurut Rachland, menugaskan Jaksa Agung akan mengirim pesan keliru yang merugikan nama baik orang lain, mengingat Jaksa Agung adalah otoritas hukum pidana.



"Perlu diingat, justru SBY adalah Presiden yang membentuk TPF Munir dan berperan besar dalam mendukung aparat hukum mengejar, mengungkap dan membawa para tersangka ke pengadilan," kata Rachland yang juga Inisiator Pembentukan TPF Munir ini.

"Nama-nama yang direkomendasikan TPF untuk diperiksa, sudah sebagian besar diadili dan dipidana," Rachland menambahkan.

Dijelaskan, prasangka berencana yang dipamerkan Jokowi kepada SBY berbalik menimbulkan pertanyaan besar atas komitmennya sendiri pada penuntasan kasus.

"Presiden Jokowi sengaja mengangkat isu dokumen hilang untuk mengalihkan perhatian publik dari kerasnya desakan yang ia hadapi agar inisiatif SBY menegakkan keadilan bagi Munir diteruskan?" kata Rachland.


"Bila itu benar, sungguh tercela perbuatan Presiden karena ia mempermainkan hukum dan rasa keadilan," Rachland menambahkan.

Sebelumnya Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, laporan hasil tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib diserahkan langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005.


Penyerahan laporan itu tidak melalui sekretariat negara. "Setahu saya pada waktu itu TPF menyerahkan laporan itu langsung by hand kepada Presiden," kata Yusril saat dihubungi sebagai mana dilansir dari laman Kompas.com, Kamis (13/10/2016).

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang sudah diperintah Presiden Jokowi untuk menelusuri keberadaan dokumen dari TPF kematian aktivis HAM Munir Said Thalib. Keputusan Presiden ini karena Istri Munir sendiri yang merasa belum puas atas kematian suaminya. Sekalipun pelakunya sudah diputuskan tapi terkesan kasusnya abu-abu dan tak jelas.

Prasetyo pun akan mengambil langkah untuk mendatangi SBY.

"Terpaksa kami akan menghadap Pak SBY. Tapi itu pilihan terakhir," ujar Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Namun, Prasetyo mengakui akan mencari dokumen itu ke mantan anggota TPF terlebih dahulu.

"Timnya kan sudah bubar. Tapi kami akan coba hubungi satu per satu dulu. Itu kan tidak mudah. Saya berharap mereka masih menyimpan dan menyerahkannya kepada kami," ujar dia.

Prasetyo menegaskan, pemerintah serius menyelesaikan secara tuntas perkara pembunuhan Munir. Namun, Prasetyo mengaku bahwa pencarian itu tidak mudah. Oleh sebab itu, ia meminta publik bersabar.(vr@beritateratas)

Thursday, October 13, 2016

Dokumen Laporan TPF Munir Hilang, Yusril: Tanyakan SBY Dimana Arsip Itu. Presiden Jokowi: Harus Dicari



alirantransparan.blogspot.co.id - Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, laporan hasil tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib diserahkan langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005.

Penyerahan laporan itu tidak melalui sekretariat negara. "Setahu saya pada waktu itu TPF menyerahkan laporan itu langsung by hand kepada Presiden," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/10/2016).

Yusril menambahkan, tidak ada perintah dari SBY agar sekretariat negara mengarsipkan dokumen tersebut.

Oleh karena itu, ia menilai wajar apabila saat ini dokumen tersebut tidak ada di sekretariat negara.

"Kalau ditanya ke saya dimana arsip itu, ya tanya saja sama SBY," kata dia.

Yusril menilai, memang tidak semua dokumen yang diserahkan kepada Presiden harus diregistrasi di Setneg.

Hanya saja, yang jadi permasalahan adalah SBY tidak mengumumkan dokumen hasil tim pencari fakta itu hingga akhir masa jabatannya.

Akibatnya, kini Komisi Informasi Publik memutuskan bahwa pemerintah harus mengumumkan dokumen tersebut.

Yusril pun menilai, cara menyelesaikan permasalahan ini cukup simpel. Ia meyakini tim pencari fakta masih mempunyai arsip dari dokumen yang diserahkan ke SBY pada 2005.

TPF cukup menyerahkan arsip tersebut ke Presiden Joko Widodo untuk diumumkan. "Kan selesai masalahnya. Bukan kalang kabut cari arsip," ucap dia.

Sebelumnya, pihak Kemensetneg juga menyampaikan hal serupa dengan Yusril. Stafsus Mensesneg Alexander Lay mengaku telah menyerahkan daftar surat-menyurat sepanjang tahun 2005 kepada majelis hakim pada sidang sengketa informasi yang digelar KIP, beberapa hari lalu.

Tidak ada dokumen TPF Munir di antara daftar surat-menyurat itu. Menurut dia, berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Sudi (Menseskab era SBY, Sudi Silalahi) juga mengatakan demikian bahwa yang menerima itu, Pak SBY, sejumlah eksemplar (TPF Munir)," ujar Alex.

Diberitakan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memenangkan gugatan terhadap Kemensetneg terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan TPG kasus pembunuhan Munir.

Ketua Majelis Sidang, Evy Trisulo, dalam amar putusan sidang mengatakan bahwa pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir, seperti yang dimohonkan.

Namun Kemensetneg, tak mengetahui keberadaan dokumen laporan TPF.

Presiden Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Cari Dokumen Laporan TPF Munir


 Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menelusuri keberadaan dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

"Sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum (bukti baru) yang kemudian dapat ditindaklanjuti atau tidak," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Presiden, sebut Johan, juga menginginkan kasus kematian Munir tuntas.

Dokumen laporan TPF tidak berada di Kementerian Sekretariat Negara. Jaksa Agung juga mengaku tidak menyimpan dokumen itu.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay mengatakan, dia justru mengetahui dari media massa bahwa laporan TPF kematian Munir dipegang oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pak Sudi (Mensesneg era SBY, Sudi Silalahi) juga mengatakan demikian bahwa yang menerima itu, Pak SBY, sejumlah eksemplar (TPF Munir)," ujar Alex.

Namun, Alex tak mengetahui apakah pernyataan Sudi itu benar atau tidak.

Kemensetneg juga belum berencana berkomunikasi dengan SBY terkait hal itu.

Saat ditanyakan apakah Presiden juga menyuruh Jaksa Agung untuk mencari dokumen itu hingga ke SBY, Johan mengaku tidak tahu.

Ia mengatakan, Jaksa Agung pasti mengetahui apa yang harus dilakukan.

"Diserahkan kepada Jaksa Agung. Dia yang melakukan itu," ujar Johan.

(kompas.com)

Monday, October 10, 2016

Kenapa SBY Masih Diam Soal Ruhut? Mantan Kader Demokrat: 'Jangan-jangan Ancaman Ruhut yang Bikin SBY Takut'




alirantransparan.blogspot.co.id � Partai Demokrat menghadapi �kerikil� dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta kali ini. Salah satu kadernya, Ruhut Sitompul, tak mau mengikuti keputusan mereka, yang mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono � putra sulung sang Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono � sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2017.

Kasus Ruhut ini cukup menjadi perhatian publik. Bahkan menjadi polemik di internal partai berlambang bintang Mercy tersebut. Antara Ruhut dan sejumlah elite Demokrat terlibat perdebatan, saling serang di media.

Namun, hingga saat ini, SBY belum mengambil sikap, dan cenderung diam. Belum lama ini, mantan Presiden RI selama dua periode itu justru menyerahkan urusan Ruhut ke sang anak, Agus, yang belakangan mulai populer disebut dengan inisial AHY. Sebuah langkah yang menimbulkan kritik.

"Dalam konteks partai, jelas Agus tidak dalam kapasitas menjawab sikap Ruhut," kata mantan kader Demokrat yang juga orang dekat Anas Urbaningrum, Tridianto, dalam perbincangan dengan VIVA.co.id, Minggu, 9 Oktober 2016.

Menurut Tri, persoalan itu merupakan problem internal Demokrat di mana SBY adalah Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi. Bahkan, kata dia, sebagai pemilik partai.

"Aneh kalau yang disuruh menjawab adalah Agus," ujar Tri.

Namun, apabila dilihat dari karakter SBY, Tri berpendapat bahwa hal itu tidak aneh. Selama ini, ia menilai SBY suka ragu-ragu dan tidak tegas.

"Hal yang mestinya dengan mudah diselesaikan dengan sikap tegas, dibiarkan berlarut-larut oleh Pak SBY," katanya.

Selain itu, dia melihat tidak cepatnya SBY dalam menangani pembelotan Ruhut karena adanya faktor lain. Misalnya, soal pengetahuan Ruhut terhadap hal-hal yang selama ini tak diketahui oleh publik.

"Jangan-jangan ancaman Ruhut yang akan nyanyi telah membuat Pak SBY ketakutan. Yang jelas, kalau Pak SBY tidak berani pecat Ruhut berarti memang ada kartu yang dipegang Ruhut dan Pak SBY takut nyanyiannya," tuturnya.

Sebelumnya, saat menghadiri konsolidasi pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di IS Plaza, Pramuka, Jakarta Timur, Rabu, 5 Oktober 2016, SBY diberondong sejumlah pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang diajukan yaitu tentang Ruhut Sitompul. Tapi, SBY enggan memberikan komentar.

SBY berjalan dengan ekspresi muka yang datar dan seakan tak mendengarkan pertanyaan yang diajukan.

"AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) saja kalau mau tanya. Saya kan pensiun," kata SBY.

Begitu pula ketika menghadiri pentas pagelaran wayang orang yang diadakan oleh TNI di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu, 2 Oktober 2016, SBY yang tampil dengan batik cokelatnya, tak bersedia diwawancarai para wartawan.

"Kan sudah sepuluh tahun saya diwawancara," ujarnya lalu tersenyum seraya melambaikan tangan.

Sementara itu, Ruhut menyatakan saat ini ada pihak-pihak dari elite Demokrat yang berlomba-lomba menjilat SBY. Namun, orang yang dijilat, tidak mau memecatnya.

Dalam berbagai kesempatan, Ruhut juga mengatakan bahwa SBY sayang terhadapnya, dan menghormati pilihannya dalam mendukung Basuki Tjahaja Purnama.

"Beliau galau, karena dia sayang sama aku. Gimana enggak galau, kader yang selalu dia katakan sebagai kader andalan," kata Ruhut.

Perkembangan terakhir, Komisi Pengawas Partai Demokrat sudah membuat surat panggilan kedua untuk Ruhut. Namun karena baru bisa hadir minggu depan maka lembaga itu mempercepat pengambilan keputusan.

Akhirnya, pada Jumat, 7 Oktober 2016, Komwas dengan suara bulat 100 persen mengambil keputusan untuk Ruhut dan sudah merekomendasikan sanksi. Rekomendasi tersebut lalu diserahkan ke Dewan Kehormatan Demokrat untuk eksekusi dan selanjutnya ke Ketua Umum Partai.(viva.co.id)

Friday, October 7, 2016

Gara-gara Tunggu Anak SBY, Pesawat Garuda Harus Molor 20 Menit Bikin Penumpang Kesal




alirantransparan.blogspot.co.id - Pesawat Garuda Indonesia GA 239 ngaret 3 menit gara-gara menunggu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Sehari sebelumnya, pesawat Garuda GA 222 jurusan Jakarta - Solo juga molor terbang. Bahkan 20 menit. Kali ini, gara-gara rombongan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhi Bhaskoro yang akrab disapa Ibas.

Peristiwa itu terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 4 September 2010. Seorang penumpang pesawat tersebut, sebut saja Hendro, menceritakan kepada detikcom, Selasa (7\/9\/2010).

Menurut Hendro, pesawat itu seharusnya terbang tepat pukul 09.30 WIB. Namun hingga jarum jam menunjuk waktu tersebut, pesawat tidak juga lepas landas. Para penumpang yang telah duduk manis di kursinya mulai bertanya-tanya.

\\\"Semua pada bisik-bisik,
kenapa nggak terbang-terbang ya. Padahal kelihatannya kursi sudah terisi penuh,\\\" cerita Hendro. Beberapa penumpang bahkan sempat menduga ada gangguan teknis pada pesawat tersebut.

Pertanyaan para penumpang pun akhirnya terjawab. Tak berapa lama setelah waktu yang dijadwalkan terbang, sang pilot mengumumkan sesuatu. Menurut Hendro, melalui pengeras suara, pilot mengatakan bahwa sebenarnya Garuda sudah siap untuk terbang namun masih ada penumpang yang ditunggu.

Kasak-kusuk di antara penumpang pun kian ramai. Kali ini, para penumpang bertanya-tanya, siapa orang yang terlambat itu. Saat itu, keterlambatan sudah hampir 10 menit.

Dan tak lama setelah itu, rombongan yang ditunggu akhirnya muncul. Sejumlah penumpang pun hanya memandang rombongan yang ternyata adalah anak SBY, Ibas, bersama enam orang pengawalnya. Ibas merupakan anggota DPR dan kini menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat.

\\\"Pengawalnya pakai senjata lengkap, jadi semua orang melihat mereka,\\\" kata Hendro.

Setelah Ibas duduk, pesawat belum juga terbang karena pengawalnya masih sibuk menyimpan dan merapikan senjata-senjatanya. Otomatis, pesawat makin molor.

\\\"Kita akhirnya baru terbang sekitar pukul 09.50 WIB. Lama banget terlambatnya, semua pada ngeluh tapi ya gimana,\\\" kata Hendro.(detik.com)



baca juga: - Patut Dicontoh! Tanpa Pengawalan, Gibran Jokowi Naik Pesawat Kelas Ekonomi ke Jakarta