Akhlak sang pemimpin menjadi cermin, teladan mulia bagi siapa saja.

Hope?

Mungkin kamu bahagia waktu kepemimpinan DKI berganti. Jakarta akan lebih tertata bersih indah islami. Gubernurnya seiman membanggakan. Transparansi anggaran dan pembangunan meningkat. Warga lebih mendapat pelayanan maksimal dari aparat. Akhlak sang pemimpin menjadi cermin, teladan mulia bagi siapa saja.

Waktu pun bergulir... Dan banyak orang mulai berfikir. Dimanakah hubungan kampanye tentang pahala dan dosa dalam sebuah pilkada? Kini saat secawan anggur direguk yang terpilih di kursi empuk, para pemilih bertanya2 angin surga yang mana yang bisa nyata hembusannya. Ketika harapan jadi kebalikan, barulah terasa semua ada palsu2nya...

👉Anggaran DPRD DKI naik 10 kali:
zaman Ahok Rp 8,8 milyar menjadi ➡Rp 107,7 milyar.
👉Reses DPRD: 
Masa Ahok Rp 34,96 miliar sekarang ➡Rp 69,3 miliar.
👉Pembahasan Pansus dan Lainnya:
Masa Ahok Rp 2,29 miliar, kini ➡Rp 29,25 miliar.   
👉Pembahasan Banggar :
Rp 4,23 miliar menjadi ➡Rp 16,2 miliar.
👉Bamus :
Masa Ahok Rp 3,64 miliar, menjadi ➡Rp 15,24 miliar.
👉Pengelolaan website DPRD:
Zaman Ahok Rp 31 juta , kini ➡Rp 571 juta.

Setelah membaca data ini, kita melihat sesuatu... melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Terlelap dalam lautan emosi... (knp Anggun C. Sasmi resmi pindah kewarganegaraan? Mungkin dia illfeel menemukan sendiri apa yang semula cuma dalam nyanyian)😂

Inilah tanda2 bagi orang yang berakal. Org Jkt mesti baca, orang Indonesia harus berkaca. Jangan asal percaya isu normatif politik berjubah agama. Lihat visi misi dan kapasitas yang terukur. Kalau tidak, semua akan rugi sendiri karena hanya dijadikan alat semata, bukan tujuan utama.
😳😴

Nisa Alwis

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212320172423945&id=1368243024

Read More

Ini Penjelasan KPU DKI Jika Ahok Menjadi Tersangka

alirantransparan.blogspot.com - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri atas kasus yang melilit dirinya yang diduga telah menistaan agama. Bagaimanakah aturan pemeriksaan calon gubernur di kepolisian dalam UU Pilkada sebenarnya?

"Aturan pemeriksaan di kepolisian tak berpengaruh apapun terhadap status pencalonannya," kata ketua KPU DKI Sumarno seperti dikutip dari detik.com.

Sumarno menyebutkan bahwa walaupun calon sedang diperiksa, tidak ada masalah yang akan timbul nantinya. Sebab status terperiksa itu, menurut Sumarno, beluma bisa dikatakan sebagai pihak yang bersalah.

"Dalam hukum itu kan ada istilah terperiksa, terdakwa, tersangka dan terpidana. Bahkan meski sudah jadi tersangka, tidak berpengaruh apapun terhadap statusnya (sebagai cagub)," ucap Sumarno.

"Yang diatur kalau dia terpidana, misalnya pidana penjara dihukum 5 tahun atau lebih, baru ada sanksi berupa pembatalan, kalau memang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau baru terperiksa belum tentu salah, tersangka saja belum tentu salah, harus ada pembuktian di pengadilan, hakim memvonis yang bersangkutan dan terbukti melakukan tindak pidana," lanjutnya.(detik.com)

Read More

Makan di Warteg tapi Sandi Bawa Bekal Sendiri dari Rumah, Begini Alasannya

alirantransparan.blogspot.com - Sibuknya jadwal kampanye tidak membuat calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno makan sembarangan. Sandiaga selalu membawa bekal yang ternyata ada kaitannya dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Sandiaga menunjukkan bekal makan siangnya di sela-sela kampanye di Jakarta Utara, Selasa (8/11/2016). Dia membawa bekal yang isinya nasi merah, tumis sawi, telur dadar dan tumis tahu serta membawa air lemon untuk minumnya.

"Ini saya bawa bekal sendiri biar sehat", kata cawagub nomor urut 3 ini.

Ada alasan tersendiri mengapa Sandiaga memilih nasi merah. "Ini kaya akan vitamin B, dibutuhkan untuk menjaga kesehatan manusia super sibuk," ujarnya dengan nada bercanda.

Sandiaga mengajak awak media untuk mencicipi bekal makan siangnya. Bawang putih sangat terasa di salah satu lauk yaitu tumis sawi. Rasa bawang putih itu adalah pesan dari Prabowo.

"Jadi sebelum mulai kampanye, pak Prabowo bilang ke saya harus konsumsi minimal 3 siung bawang putih perhari. Terus saya tanya balik apa gak buat bau mulut, nah terus beliau jawab, kamu mau sehat atau bau mulut saja?" ucap Sandiaga menirukan ucapan Prabowo.

"Ya saya tentu pilih sehat dong, kan bawang putih ini kaya akan antioksidan. Baunya kan bisa kita ilangin juga nanti", sambungnya. (detik.com)

Read More

Ketahuan..!! Bawaslu: Pasangan Calon Gubernur Nomor Satu Paling Banyak Lakukan Pelanggaran, Sebanyak Ini

Indoheadlinenews. com �

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan tiga pasang calon gubernur-calon wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017.

Dugaan pelanggaran itu ditemukan sejak 28 Oktober atau awal dimulainya kampanye.

"Dugaan pelanggaran itu berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu," ujar Mimah, saat evaluasi pengawasan kampanye di Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).

Berdasarkan data Bawaslu, dugaan pelanggaran paling banyak ditemukan terhadap cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, sebanyak 15 dugaan pelanggaran.

Dugaan pelanggaran tersebut berupa keberadaan relawan yang belum terdaftar, tidak ada izin kampanye, keterlibatan anak-anak, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, pengawas menemukan dugaan pelanggaran cagub-cawagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, sebanyak enam dugaan pelanggaran.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan berupa penggunaan fasilitas negara, relawan belum terdaftar, dan kegiatan yang tidak memiliki izin kampanye.

Adapun cagub-cawagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, diduga melakukan enam pelanggaran kampanye. Dugaan pelanggaran itu ialah dugaan politik uang, keterlibatan anak-anak, penggunaan tempat ibadah, dan tidak ada izin kampanye.

Mimah meminta agar tim kampanye semua cagub-cawagub mendaftarkan diri kepada KPU DKI Jakarta jika ingin melaksanakan kampanye, begitu juga dengan seluruh kegiatan kampanye yang harus diberitahukan kepada Bawaslu.

"Jika terbukti (kampanye tidak diberitahukan), maka Bawaslu DKI Jakarta serta jajaran akan membubarkan," ujar Mimah.

Kampanye Pilkada DKI berlangsung mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Pemungutan suara akan digelar pada 15 Februari 2017.(kompas.com)

Read More

Soal Ahok, Gus Mus Ungkap Agama Dicatut untuk Kepentingan Politik

alirantransparan.blogspot.com - Mantan Rois Syuriah Nahdhlatul Ulama (NU) KH Mustofa Bisri berpesan agar umat Islam berhati-hati dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Mustofa yang dikenal dengan panggilan Gus Mus, hujatan dan kecaman atas nama umat Islam terkait dengan perebutan kekuasaan dalam Pilkada DKI Jakarta. Kasus Ahok �digoreng� dengan mencatut agama untuk kepentingan politik.

"Umat harusnya melihat, ini pemimpin, bupati, gubernur, presiden sampai kapan. Apakah sampai kiamat, atau selamamya. Ini kan ada periodenya lima tahun,� ujar Gus Mus, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Kamis, 10 November 2016.

Gus Mus menilai beberapa kelompok Islam sudah mengarah pada kebencian dalam menyikapi perkataan Ahok tentang Surat Al Maidah yang berujung pada laporan dugaan penistaan agama.

Menurut Gus Mus, ekspresi kebencian itu terlihat dari banyaknya hujatan dan makian. Namun, sikap ini hanya dilakukan oleh segelintir dan sekelompok orang yang mengatasnamakan umat Islam.

"Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jangan kita memuji orang tapi dengan menjatuhkan atau menghujat orang lain. Emosi di hati jangan sampai menciptakan kebencian yang berlebihan, itu pasti akan memunculkan masalah, seperti yang terjadi sekarang ini di mana umat sudah terpancing membenci Ahok yang berlebihan," ungkap Gus Mus.

Gus Mus menyatakan untuk menjadi manusia obyektif dan jujur memang tidaklah mudah. Emosi dan hawa nafsu yang tidak terkendali akan dapat membuat manusia goyah dalam menentukan sikap, hingga akhirnya bisa menghalalkan segala cara.

"Menjadi jejeg (tegak) itu memang tidaklah mudah. Kalau hati ini tidak kuat, akan bisa goyah ke kiri maupun ke kanan. Maka, janganlah mudah terhasut atau terpancing,� kata Gus Mus.

Seperti halnya Gus Mus, mantan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif berupaya menenangkan massa Islam yang anti-Ahok.

Syafii malah menilai Ahok tidak melakukan penistaan agama saat menyebut surat Al Maidah ayat 51. Ahok, ujar Syafii, hanya mengkritik pihak-pihak yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih Ahok.

"Walaupun saya dihujat karena melawan arus, saya santai saja. Anggap enteng dan mengalir saja," ujar Syafii seperti dilaporkan Detik.com, Rabu (9/11).

Syafii juga mengkritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait kontroversi pernyataan Ahok. Semestinya sebagai lembaga yang kredibel, MUI harus mempertimbangkan fatwa-fatwa demi menjaga keutuhan bangsa.

Meski demikian, dia meminta perbedaan pendapat dirinya dengan MUI jangan terlalu dipermasalahkan.

"Ya nggak apa-apa (perbedaan pendapat) kan ada kutub utara dan kutub selatan, biasa itu. Kita saling melengkapi," ucap Syafii. (ml/CNNIndonesia.com)

Read More

Jika Terpilih, Sandiaga Janji Serap Aspirasi Warga Tiap Jumat. Berbeda dengan Ahok Setiap Hari Dengarkan Aspirasi dan Keluh Kesah Warga di Balai Kota

alirantransparan.blogspot.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berjanji akan mengundang warga ke Balai Kota secara rutin apabila terpilih memimpin Jakarta. Undangan itu agar aspirasi warga bisa disampaikan.

"Iya akan dijadwalkan, minimal seminggu sekali pas hari Jumat. Karena kebetulan saya ingin mengunjungi masjid-masjid di seluruh pelosok Jakarta. Dan kita akan gantian dengan Mas Anies," kata Sandiaga di Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, Rabu (9/11/2016).

Dia menjanjikan agenda rutin itu setiap Jumat. Bila ada hal yang mendesak, Sandiaga mengatakan akan turun langsung.

"Buka setiap hari Jumat ya. Rencananya kita ngumpul begitu ya ada makanan juga, di situ nanti sambil dengerin masukan warga," ungkapnya.

Menurut Sandiaga, selama ini warga merindukan tatap muka dari pemimpinnya. Dengan demikian, dia akan lebih sering turun ke masyarakat untuk menangkap aspirasi.

"Ini yang dirasa hilang selama 2 tahun terahir karena selama kita turun yang terakhir melakukan adalah Pak Jokowi. Jadi Insya Allah Anies-Sandi komit meneruskan program blusukan ini untuk mendengar masukan dari masyarakat. Dan kita tidak pernah merekayasa, masukan mereka sangat orisinil, betul-betul keluar dari lubuk hati mereka, ada yang curcol, dan memang betul-betul senang ketemu pemimpinnya," papar cawagub yang diusung PKS dan Gerindra ini.

"Sayangnya dua tahun terakhir tidak ada program dari Pemprov untuk menangkap aspirasi warganya. Makanya selama satu tahun ini saya lakukan," lanjut Sandiaga.

Setiap Hari, Warga Selalu Mengadu Kepada Ahok di Balai Kota

Setiap hari warga selalu mengadu berbagai keluhan kepada Ahok di Pendopo Balai Kota, tapi hal itu semua pasti Ahok akan meladeninya setiap hari. 

Setiap pagi, sebelum ahok datang di Balai Kota, sudah terlihat banyak warga yang menunggu kedatangan Ahok untuk mengadu suatu keluhan. Warga biasanya menggunakan alat map atau berkas untuk megadu kepada Gubernur DKI Jakarta ,

Dan Sebenarnya apa alasan Basuki Tjahaja Purnama selalu meladeni berbagai keluhan yang di adukan oleh warga ?

Basuki berujar namanya juga pejabat, pelayan. Ya begitu, mau gimana lagi.

� Kalau kamu tidak mau di temui dia, dia kan tetap nunggu kamu. Meskipun kamu tutup. Masalh mereka gak akan kelar, jadi mendingan ketemu,� imbuh Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama juga mengutarakan, semua aduan warga sebenarnya bisa saja untuk tidak di ladeni jika saja berkirim surat ke pihak lain. Sementara itu, Basuki mengaku bahwa dirinya lebih suka bertemu langsung dang mendengar semua keluhan dari warga. Di bandingkan dengan harus membaca surat aduan ataupun keluhan yang di kirim melalui SMS.

�Kalu face to face dengan orang nya langsung kan, bisa tahu di bohong apa enggak. Dari mata nya ketahuan, laporan dia benar apa tidaknya nya kan juga ketahuan,� ucap Basuki.


(detik.com &lensaremaja.com)

Read More

Sambut Ahok Blusukkan di Petojo, Seorang Nenek Bahagia dan Menangis Terharu

 

 

alirantransparan.blogspot.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) blusukan di Petojo Utara, Jakarta Pusat. Dia disambut oleh relawan yang berbaju kotak-kotak dan menyapa warga di lokasi tersebut.

Ahok tiba di Jl Balikpapan, Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016) sekitar pukul 08.20 WIB. Dia memakai baju kotak-kotak warna merah. Sepanjang jalan Ahok kerap berhenti untuk diajak berswafoto.

Di lokasi ini Ahok kerap masuk ke warung-warung milik warga untuk menyapa dan melayani permintaan foto. Saat bertemu ibu yang menggendong anaknya, Ahok selalu mengingatkan untuk vaksin.

"Anak kecil harus selalu divaksin sampai dua tahun biar selalu sehat," kata Ahok."Hidup Pak Ahok, hidup dua," teriak warga di lokasi.

Mendengar itu Ahok tersenyum dan terus melayani permintaan foto bersama warga. Ada salah seorang nenek yang bahkan menangis ketika disapa Ahok.

 

 

"Saya terharu. Minta didoain biar sehat. Saya sakit pengapuran," kata Hajah Hamidah (60).

Ada juga raut wajah bahagia dari nenek Sawarnasih (70). Dia mengaku senang bisa bersalaman sekaligus berfoto bersama Ahok.

"Pengen foto sama Pak Ahok. Pengen kenal aja, baru kan mbujlek-mbujlek lihat Pak Ahok biasanya liat di tv doang. Sampai keringetan salaman saya sama Pak Ahok," ujar warga RT 13 RW 05 Petojo itu.(detik.com)

Read More

Ahmad Dhani Bisa Dikenai 2 Pasal Sekaligus Dengan Ancaman 6 Tahun Penjara

alirantransparan.blogspot.com - Relawan Presiden Jokowi pada akhirnya melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Ahmad Dhani dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada waktu berorasi saat unjuk rasa kemarin.
Calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi itu pun dilaporkan ke polisi karena dianggap sudah menghina dan melecehkan Presiden.

Ketum LRJ, Riano Oscha menilai bahwa Dhani telah melanggar dua pasal sekaligus yang dikenakan olehnya.

"Ahmad Dhani diduga melanggar Pasal 207dan 160 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)," ujar Riani dikutip dari viva.co.id.

Untuk ancaman pidana atas pasal 207 KUHP merupakan ancaman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan utnuk yang pasal 160 KUHP berisikan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara.

Riano turut membawa sejumlah barang bukti untuk bisa memenuhi kepentingan penyelidikan.

"Kami bawa alat bukti rekaman video saat Dhani melakukan orasi," terangnya.(viva.co.id)

Read More

Mengejutkan! Kelompok Muda dari Muhammadiyah Deklarasi Dukung Ahok-Djarot, Ini Alasannya

alirantransparan.blogspot.com - Sekelompok orang yang menamakan diri Generasi Muda Muhammadiyah mendeklarasikan dukungan ke pasangan cagub/cawagub Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Dukungan diberikan karena keduanya dianggap punya rekam jejak terbukti memimpin Ibu Kota.
Deklarasi digelar pukul 19.15 WIB di Posko Basuki-Djarot (Badja) di Jalan Borobudur nomor 18, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016). Kelompok ini mengaku berpikir rasional dalam melihat kinerja Ahok-Djarot.
"Kami generasi muda Muhammadiyah mendukung Ahok-Djarot. Sebagai Generasi muda Muhammadiyah kami berpikir rasional dalam melihat Ahok-Djarot," ujar kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Agus Pamuji.

Berpikir rasional yang dimaksud adalah rasional dalam melihat hasil kerja Ahok dan Djarot. Soal laporan dugaan penistaan agama, kelompok ini menegaskan menghormati proses penyelidikan yang berjalan.

"Artinya sebagai kaum muda kita harus berpikir rasional. Terkait penistaan agama, silakan hukum berjalan. Kita lihat kondisi Jakarta semakin bagus, dari kebersihan kemudian tingkat polusi, yang memang kekurangan-kekurangan itu hal yang wajar, hal yang lumrah," imbuhnya.

"Kita ada ratusan yang sudah sepakat. Jadi subkjektif masing-masing kalau kita menurut rasional, kenapa kita tidak rasional," sebutnya.

Dia yakin kader Muhammadiyah yang rasional akan memilih Ahok-Djarot melihat dari rekam jejak kepemimpinan di Pemprov DKI. Pilihan yang tepat diyakini bisa menjamin kinerja optimal gubernur/wagub terpilih sebagai pelayan publik.

"Kita bukan memilih pemimpin tapi pelayan publik, Insya Allah kader yang berpikir rasional akan mendukung Ahok-Djarot," sambung Agus Pamuji

Dukungan ini disambut baik tim pemenangan Ahok-Djarot. Di tengah laporan terhadap Ahok di Polri, adanya dukungan kader dari organisasi keagamaan menjadi energi positif dalam proses pilkada.

"Dukungan termaksud dukungan dari kader Muhammadiyah, menjadi energi positif di tengah tekanan penistaan terhadap pasangan Ahok-Djarot terutama Pak Ahok," ujar sekretaris pemenangan Ahok-Djarot, TB Ace Hasan Syadzily.(detik.com)

Read More

KOCAK! Saat Blusukkan ke Pasar Tomang, Tukang Beras Ini Terang-terangan Tolak Ditemui Agus Yudhoyono karena Punya Calon Lain

Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono blusukan ke Pasar Tomang Barat atau yang dikenal dengan Pasar Kopro, Senin (7/11/2016).

alirantransparan.blogspot.com � Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Yudhoyono, blusukan ke Pasar Tomang Barat atau yang dikenal dengan Pasar Kopro, Senin (7/11/2016). Kunjungan Agus ke Pasar Kopro diikuti puluhan warga Tanjung Duren Selatan yang mendukungnya. 

Sampai di dalam pasar pun, puluhan pasang mata tertuju pada Agus. Ada yang berebut foto, atau sekadar meneriakkan "Satu!", nomor pemilihan Agus-Sylvi. Namun, seorang tukang beras bernama Dos Roa memilih menghindar ketika Agus akan mendekat.

Ketika Agus ingin mengajak ngobrol, ia menolak dan bersembunyi di balik punggung-punggung warga.

"Enggak-enggak," katanya sambil melambaikan tangan tanda penolakan.

Agus pun melanjutkan blusukan-nya ke pedagang-pedagang lain. Ia hanya tersenyum melihat tingkah Dos Roa.

"Kasihan. Kejebak dia," kata Agus.
 Saat ditanya mengenai alasan penolakannya, pedagang beras itu mengisyaratkan dukungannya untuk calon lain. Dos Roa mengaku lebih senang dengan calon bernomor dua.

"Saya begini, kalau begini mau," ujarnya sambil menunjukkan dua jarinya.(kompas.com)

Read More

Pahit!! Politisi Ini Sebut SBY Manfaatkan Kasus Ahok Demi Kepentingan Anaknya Sebagai Cagub DKI

alirantransparan.blogspot.com - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menganggap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan intervensi proses hukum yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Hal itu disampaikan Charles menyikapi pernyataan SBY terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

"Sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Presiden, SBY harusnya berdiri diatas semua golongan dan menjadi penyejuk," kata Charles melalui keterangan tertulis, Rabu (2/11/2016).

Bareskrim Polri, lanjut Charles, saat ini tengah mengusut seluruh laporan masyarakat terhadap Ahok. Penyelidik sudah memeriksa para saksi. Bahkan, Ahok juga sudah dimintai keterangan.

Karena proses hukum tengah berjalan, Charles menganggap, SBY menggunakan kasus Ahok untuk kepentingan pencalonan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Pilgub DKI.

"Statement SBY pagi ini terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang kita ketahui putra sulung SBY ikut menjadi calon Gubernur DKI," tutur Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot itu.

"Indonesia bukan hanya Jakarta, jadi jangan lah para tokoh nasional hari ini menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada di Jakarta dengan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa," sambungnya.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, SBY mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Ahok.

"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum," ucap SBY.

SBY menekankan kasus yang dituduhkan kepada Ahok, yakni menistakan agama. SBY mengatakan, penistaan agama dilarang secara hukum seperti diatur dalam KUHP.

Ia lalu menyinggung adanya kasus serupa pada masa lalu yang diproses hukum dan dianggap bersalah. Karena itu, kata dia, jangan sampai Ahok diaggap tidak boleh diproses hukum.

"Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh," kata Presiden keenam RI itu.

"Setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati, ibaratnya jangan gaduh," kata dia.
SBY juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendengarkan protes masyarakat. Ia meyakini, unjuk rasa bakal terus terjadi jika protes tersebut diabaikan.(kompas.com)

Read More

Pernyataan Tegas Imam Besar Masjid Istiqlal Bungkam Anti Ahok! Imam Besar Masjid Istiqlal: Ucapan Ahok Bukan Penistaan Agama

alirantransparan.blogspot.com -Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai Al Maidah 51 bukanlah penistaan. Menurut dia penistaan tidak tergambar dalam kalimat Ahok. Kalimat Ahok menyatakan surat Al Maidah digunakan orang lain untuk mempengaruhi pilihan politik.

"Saya juga menyimak betul apa yang disampaikan bapak gubernur. Saya memahami bahwa konteksnya tidak dalam arti menghina ayat ya," jelas Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kepada KBR, Selasa (01/11).

"Tetapi bagaimana pun juga statement misalnya 'dibohongi oleh surat Al-Maidah' macam-macam - redaksinya persis seperti itu - memang bisa menyakiti telinga orang lain, terutama yang beragama Islam," tambahnya.

Nasaruddin menyerukan kepada umat muslim agar lebih arif menghadapi situasi ini. Kata dia, seharusnya umat muslim tidak terpancing emosinya. Sebab, dalam kasus ini contohnya Ahok, bukanlah orang yang mendalami ayat-ayat Al Quran.

Selain itu, dia juga mengimbau seluruh politisi untuk tidak menggunakan ayat-ayat kitab suci dalam kegiatan politik. Sebab, hal itu bisa berakibat pada kemarahan.

"Jadi dibohongi itu kan kalimat pasif. Sebetulnya ada subjeknya yang dihilangkan. Di dalam konteks sebelumnya itu adalah bapak ibu gitu ya, bapak ibu dibohongin itu sebagai predikatnya pakai surat itu adalah keterangan. Dalam konteks itu berarti yang dimaksudkan dibohongin dengan menggunakan. Jadi itu ayat itu dipakai sebagai alat membohongi bapak ibu yang di dalam konteks sebelumnya itu, gitu," papar Yeyen kepada KBR, Selasa (1/11/2016).

"Jadi dibohonginnya tidak mengacu pada ayatnya sebetulnya, tapi ayat itu dipakai sebagai alat untuk membohongi. Permasalahannya apakah yang membuat pernyataan itu, kan tidak menyatakan bahwa surat itu bohong kan gitu ya, tetapi menggunakan alat dengan ayat itu. Jadi memakai ayat itu sebagai alat membohongi orang, kan gitu maksud sintaksisnya," ujarnya.
Dalam transkrip yang beredar seputar ucapan Ahok di pulau Seribu tertulis, "Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa). Itu hak bapak ibu, ya."

"Dan untuk umat Islam juga ada kehati-hatian juga dalam merespon," katanya.
"Janganlah sering dibawa ke politik," tandasnya lagi.

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) akan mendatangkan ahli bahasa, agama dan pidana untuk menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Ahok. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Agus Andrianto seusai pemeriksaan Ahok di Bareskrim, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober lalu, pemeriksaan itu untuk melengkapi keterangan saksi yang sudah diperiksa sebelumnya.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yeyen Maryani, kata dibohongi adalah kalimat yang pasif.
Yeyen menjelaskan dari sisi bahasa harus melihat konteksnya mengacu kemana.(m.kbr.id via infomenia.net)

Read More

Ahok Sudah Diproses, Wiranto Pertanyakan Tujuan Demo Ahok Besok Untuk Apa, Apa yang Dituntut?

alirantransparan.blogspot.com - Menko Polhukam Wiranto mempersilakan demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 besok. Namun, Wiranto mempertanyakan tujuan demonstrasi itu karena tuntutan pendemo sudah dipenuhi.


"Selaku Menko Polhukam yang membidangi masalah hukum, saya sampaikan bahwa ada aturan main, ada hukum, ada UU yang mengatur masalah demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum. Boleh, silakan, tapi nanti lapor ke polisi dulu, berapa jumlahnya? Maksudnya apa,? Alat peraganya apa? Tidak boleh mendatangi rumah-rumah kediaman, jam 18.00 WIB harus bubar. Ada aturannya," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (2/11/2016).

Wiranto lalu mempertanyakan urgensi demo besar-besaran itu. Tuntutan para pendemo agar dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum sudah dipenuhi.

Seperti diketahui, Bareskrim saat ini terus memeriksa saksi-saksi untuk menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Artinya, kasus hukum tersebut berjalan.

"Yang pasti adalah, tatkala masalah ini sudah terjawab, lalu tujuan demonstrasi apa? Apalagi sampai menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu kebebasan masyarakat, mengganggu orang kerja, orang cari makan, berarti yang rugi kan masyarakat. Kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat juga," jelas Wiranto.

"Demonstrasi apa sih yang dituntut? Proses hukum Ahok. Itu sudah. Lalu kalau ada lagi lalu (misalkan) ada yang membiayai untuk apa?" tegasnya.

Menko Polhukam berharap, demonstrasi 4 November akan berjalan damai dan aman. Jangan sampai ada penyusup di demo itu.

"Kami aparat keamanan hanya berjaga-jaga jangan sampai kalau ada demo itu menjurus kepada satu aksi-aksi yang negatif," tutur Wiranto.(detik.com)

Read More

Sidney Jones Ungkap Kekecewaan pada Politisi Indonesia yang Tidak Berani Bilang Ini Bukan Negara Islam

 

Peneliti terorisme Sidney Jones (tengah) dan pengamat jaringan trerorisme ?Nassir Abbasdi Wahid Institute, Manggarai, Jakarta Pusat, Selasa(1/11/2016). [suara.com/Nikolaus Tolen]

alirantransparan.blogspot.com - Peneliti terorisme Sidney Jones menyesalkan sikap yang ditunjukkan sebagian politisi Indonesia dalam menyikapi rencana demonstrasi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016). Menurut Sidney di tengah memanasnya isu berbau suku, agama, ras, dan antar golongan, tak satupun politisi yang berani mengatakan bangsa ini bukan negara Islam.

"Politisi di Indonesia membiarkan keadaan seperti sekarang. Kenapa tidak ada politisi yang berani, kenapa tidak ada yang berani mengatakan Indonesia bukan negara Islam," kata Sidney di Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

Sebelumnya, pengamat jaringan terorisme Nasir Abbas menilai sebenarnya tujuan utama aksi 4 November untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tak menjadi gubernur karena latar belakangnya bukan muslim.

"Jadi bukan soal dugaan penistaan agama. Itu hanya faktor kesekian. Yang mereka yakini kalau pemimpin itu harus muslim, tidak boleh yang lain. Ini yang mereka pertahankan," kata mantan anggota Jamaah Islamiyah.

Itu sebabnya, pemerintah diminta sigap menyikapi gerakan tersebut. Menurut Sidney sudah ada ancaman untuk menerapkan hukum Islam kepada Ahok jika dia tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

"Soal Abu Jibril, mereka ketemu FZ Jumat lalu. Jelas ada ancaman kalau Ahok tidak diproses, mereka katakan, kami tidak bertanggungjawab apa yang terjadi. Kenapa dibiarkan orang macam itu untuk mengontrol. Hubungan Abu Jibril dari MMI dengan Suriah, jelas anaknya tewas di sana," katanya.

Sidney menduga ada kalangan yang mendanai rencana aksi 4 November. Namun, dia belum tahu siapa orang itu.

"Ada satu pertanyaan juga, siapa yang mendanai demo ini? Karena ini bukan sesuatu yang murah mendatangkan orang dari luar Jakarta, untuk transportasi, dan lain-lain, siapa yang di belakang demo itu? Saya masih tidak tahu," kata Sidney.(suara.com)

Read More

Ahok Diserang Isu Agama, Pendukung Ahok yang Tadinya Idealis Berubah Jadi Militan

alirantransparan.blogspot.com - Juru bicara tim kampanye Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Bestari Barus, mengatakan rencana demonstrasi yang akan dilakukan berbagai organisasi kemasyarakatan pada Jumat (4/11/2016) membuat para pendukung pasangan calon petahana lebih bersemangat untuk menang.

"Justru demo seperti itu membuat pendukung yang tadinya hanya idealis, menjadi militan. Mereka langsung mengajak yang lain-lain (untuk dukung Ahok-Djarot)," ujar Bestari kepada Suara.com, Rabu (2/11/2016).

Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem DKI Jakarta mengungkapkan situasi sekarang menguntungkan Ahok dan Djarot.

"Kan tadinya orang nggak tahu siapa Ahok, gue dukunglah karena kerjanya bagus. Di gini-giniin (Ahok diserang isu agama) ini itu. Kalau gitu gue ajak tetanggalah dukung," kata Bestari.

Bestari yakin serangan kepada Ahok dengan menggunakan isu agama tidak akan menurunkan tingkat elektabilitas Ahok dan Djarot jelang pilkada Jakarta.

"Nggak (menurunkan elektabilitas). Saya yakin malah akan menambah dukungan ke Pak Ahok," katanya.

Ahok dan Djarot maju ke pilkada periode 2017-2022 dengan didukung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP kubu Djan Faridz.

Mereka menghadapi pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung Demokrat, PPP kubu Romahurmuziy, PKB, dan PAN. Serta pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang didukung Gerindra dan PKS.(suara.com)

Read More

Sandiaga Minta Jangan Salah Pilih, Jangan Pilih Nomor 2. Ini Tanggapan Ahok

alirantransparan.blogspot.com - Masa kampanye telah berlangsung selama empat hari semenjak deklarasi 'Kampanye Damai' yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Sabtu (29/10) lalu. Manuver politik dari masing-masing pasangan calon mulai digencarkan, bahkan saling sindir juga kerap terlontar.

Salah satunya dari pernyataan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Salahuddin Uno. Dia sempat menyampaikan untuk tidak memilih petahana Basuki Tjahaja Purnama yang mendapatkan nomor urut dua.

Namun, Basuki atau akrab disapa Ahok ini tidak ingin menanggapinya secara berlebihan. Sembari tersenyum kecil, dia mengatakan, pernyataan semacam itu memang hak masing-masing pasangan calon. Mengingat kini masa kampanye tengah berlangsung hingga nanti 15 Februari 2017 dilakukan pemilihan.

"Bebas, namanya juga kampanye," katanya sambil terkekeh di Lembang, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan kepada masyarakat yang ikut kampanye agar tidak salah pilih. Sandiaga mengatakan dirinya yang lebih baik daripada calon lainnya.

"Kalau nomor satu baik, tapi belum berpengalaman. Nomor dua jangan dipilih. Jadi pilihnya nomor tiga," kata Sandiaga saat berkampanye di Pesantren Nurul Jannah Al-Islamy Pegadungan, Kalideres, Jakarta barat, Selasa (1/11).

Calon nomor urut 1 adalah Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni sementara calon nomor urut 2 adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sandiaga dan pasangannya, Anies Baswedan sendiri memegang nomor urut 3.(merdeka.com)

Read More

Gak Nyangka!! Yusril Ajak Umat Islam Memaafkan Ahok, Begini Pesan Bijaknya, Bikin Kagum Semua Orang

alirantransparan.blogspot.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak umat Islam memaafkan calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, umat Islam harus sepenuhnya percaya kepada proses hukum yang sudah dijalankan Polri dan tidak perlu berunjuk rasa.

"Umat Islam akan membukakan pintu maaf. Jika yang bersangkutan sudah meminta maaf dengan tulus, kita umat Islam juga baik kalau memaafkan. Percayakan kasus hukumya kepada polisi," ujar Yusril dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (2/11).

Dikatakan, apabila manusia bertobat atau mohon maaf, maka Tuhan pun akan memaafkan. Mantan Menteri Sekretaris Negara itu menuturkan, dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok harus dihentikan dengan proses hukum. "Apalagi yang mau didemo, jika semua keinginan dan tuntutan telah dipenuhi?" ujarnya.

Dikatakan, Islam yang besar ini tidak akan goyah hanya karena nistaan yang dianggap telah dilakukan oleh seorang Ahok. Menurut Yusril, Ahok terlalu kecil untuk merendahkan kebesaran Islam. "Demonstrasi di tengah musim kampanye begini, memang rawan dimanfaatkan pihak lain yang mencari keuntungan," ujarnya.

Menanggapi sikap Ahok yang datang ke Bareskrim untuk diperiksa bukan karena dipanggil, Yusril menekankan, pemeriksaan Ahok jangan sampai dimanfaatkan untuk menguntungkan dua pasang calon pesaingnya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pilgub Jakarta harus tetap dilaksanakan secara jujur dan adil bagi semua kontestan.

"Polisi harus sangat bijak dan berhati-hati dalam pemeriksaan, karena Pak Ahok adalah satu kontestan dalam Pilgub DKI, supaya jangan sampai dimanfaatkan oleh dua kandidat yang lain untuk menjatuhkan Ahok," ujar pakar hukum tata negara yang berasal dari Manggar, Belitung Timur.

"Kalau ada yang tidak suka dengan Ahok, kalahkan dia secara demokratis. Jangan gunakan isu SARA, karena kurang baik dalam demokrasi kita. Pendukung Ahok juga cukup banyak dan kita harus hormati hak-hak mereka untuk memenangkan kandidatnya," tuturnya.

Dikatakan, polisi harus sigap menyidik laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sesuai hukum acara yang berlaku dengan selalu mengacu kepada praduga tidak bersalah. 

Pelapor memang harus dimintai keterangan lebih dulu, kemudian saksi-saksi yang dimintai keterangan menyusul pendapat ahli. Setelah itu, Polri baru meminta keterangan Ahok yang dilaporkan karena diduga melakukan penistaan.

Dalam penyelidikan ini polisi harus profesional dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan manapun, baik tekanan pendemo maupun tekanan penguasa. Oleh karena itu, dia berharap kasus itu berjalan saja pada koridor hukum yang berlaku secara mandiri.

Menurut Yusril, dari semua hasil pemeriksaan itu, penyidik baru dapat menyimpulkan apakah terdapat cukup bukti dan cukup alasan hukum untuk meningkatkan kasus Ahok ini ke tingkat penyidikan atau tidak. "Penyidik yang tahu, apakah cukup bukti atau tidak. Kerja penyidik independen dan dilindungi undang undang," ujar Yusril.

Ia menjelaskan, selama proses ini berlangsung, asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Kalau cukup bukti dan alasan hukum, kasus ini dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan Tetapi, jika tidak cukup bukti, maka jangan dipaksakan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan polisi bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Jika pelapor keberatan dengan SP3, mereka dapat menggugatnya di sidang praperadilan. Itulah mekanisme hukum yang wajib dijalankan dengan jujur dan adil," ujarnya.

Yusril sepakat bahwa demonstrasi menuntut sesuatu adalah hak setiap orang asalkan demontrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Hanya saja, ujarnya, akumulasi kejengkelan itu dapat pula dimanfaatkan untuk beragam kepentingan politik sesaat yang berada di luar agenda kepentingan umat Islam.

"Marilah kita sama-sama menjaga demo ini agar tidak berubah menjadi kerusuhan dan tindak kekerasan yang pasti akan merugikan kepentingan bangsa kita seluruhnya. Saya mendukung siapa pun yang benar-benar ingin membangun dan memperbaiki ibukota kita ini," ujarnya.

"Jika saya mendukung Ahok dalam Pilgub DKI, pertimbangannya sangat matang demi keutuhan bangsa ini agar jangan terbelah-belah," tuturnya lagi.(beritasatu.com)

Read More

Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, SBY Merasa Ini Fitnah dan Penghinaan

alirantransparan.blogspot.com � Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik. 

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

Jumpa pers tersebut dilakukan untuk menyikapi rencana unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

Dalam jumpa pers tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

"Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai," ucap dia.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.

"Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu," kata SBY.(kompas.com)

Read More

SBY Ingin Ahok Diproses Hukum Agar Negara Ini tidak Terbakar Amarah

alirantransparan.blogspot.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh menistakan agama. 

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016), bersama para elite Demokrat.

Jumpa pers tersebut dilakukan untuk menyikapi rencana unjuk rasa ormas Islam di depan Istana, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016), untuk mendesak proses hukum terhadap Ahok.

"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum," ucap SBY.

SBY menekankan kasus yang dituduhkan kepada Ahok, yakni menistakan agama. SBY mengatakan, penistaan agama dilarang secara hukum seperti diatur dalam KUHP.

Ia lalu menyinggung adanya kasus serupa di masa lalu yang diproses hukum dan dianggap bersalah. Karena itu, kata dia, jangan sampai Ahok diaggap tidak boleh diproses hukum.

"Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh," kata Presiden keenam RI itu.

"Setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati, ibaratnya jangan gaduh," tambah dia.

SBY juga mengingatkan penegak hukum untuk bisa meredam tekanan dari kedua pihak, baik yang ingin Ahok dihukum maupun yang ingin Ahok bebas.

"Serahkan ke penegak hukum apakah Pak Ahok tidak bersalah nantinya, bebas, atau Pak Ahok dinyatakan bersalah. Jangan ditekan, biarkan penegak hukum kita bekerja, begitu aturan mainnya, begitu etikanya," kata SBY.(detik.com)

Read More

Inilah Pernyataan Sikap Tegas Pimpinan Pusat GP Ansor Terkait Demo 4 November

alirantransparan.blogspot.com � Menyikapi rencana demonstrasi tanggal 4 November 2016 mendatang, yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat, Pimpinan Pusat GP Ansor memandang bahwa perbedaan pendapat dalam kontestasi politik adalah sebuah kewajaran, dan merupakan pendewasaan demokrasi.

Begitu juga ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

�GP Ansor meminta aparat kepolisian untuk terus memproses secara hukum laporan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama yang menjadi pemantik protes dan kegaduhan di kalangan masyarakat�, tegas Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum PP GP Ansor.

Pimpinan Pusat GP Ansor juga mengimbau umat beragama dan seluruh elemen bangsa menghormati proses hukum tersebut. Selanjutnya, umat beragama dan seluruh elemen bangsa menghargai apa pun yang nanti menjadi keputusan pihak berwenang terkait dugaan penistaan agama tersebut.

Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang, GP Ansor meminta agar para elit terutama kepala daerah menghargai kultur Indonesia sebagai bangsa timur yang selalu mengedepankan kesantunan dalam berucap dan bertindak.

Terkait dengan demonstrasi yang dikabarkan akan dilakukan besar-besaran tersebut, kepada kader GP Ansor dan Banser seluruh Indonesia, terutama yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Yaqut kembali menegaskan larangannya untuk terlibat.

�Saya larang kader Ansor dan Banser teribat dalam demonstrasi apapun alasannya. Akan tetapi, untuk urusan pengamanan, kader boleh terlibat. Tetapi itupun hanya boleh dilakukan jika negara memanggil. Meminta melalui aparat keamanan�, tutupnya. (beritafajar.co)

Read More