 |
| Sejumlah rumah di bantaran sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Senin (19/9/2016). Lokasi itu terancam penggusuran lantaran Pemkot Bandung akan membangun apartemen rakyat. |
alirantransparan.blogspot.co.id � Di bawah kolong jembatan Pasupati, Kota Bandung, Sukiman dan Herdi Kujat tampak asyik mengobrol. Obrolannya pun ngalor-ngidul, dari mulai urusan dapur hingga peliknya persoalan politik.
Sesekali, simpul tawa mereka merekah, memecah deras suara aliran Sungai Cikapundung yang bercampur bisingnya mesin kendaraan. Secangkir teh dan semilir angin pagi melengkapi keakraban keduanya.
Namun, potret keakraban warga RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, itu terancam sirna seiring gencarnya rencana penggusuran kampung padat penduduk di bantaran Sungai Cikapundung yang digagas Pemerintah Kota Bandung di bawah komando Ridwan Kamil.
Saat dihampiri dan ditanyakan tentang rencana penggusuran itu, kedua pria yang tengah duduk di bangku sebuah warung kecil tidak begitu terkejut.
Pembangunan apartemen rakyat di Tamansari memang sudah berembus ketika Bandung dipimpin Dada Rosada.
Sukiman bertutur, pada tahun 2012-2013, Pemerintah Kota Bandung mulai terjun ke lapangan untuk menyosialisasikan rencana pembangunan rusunawa di tanah milik pemerintah yang sudah rapat dengan rumah warga.
"Pernah ada rencana pembangunan rusunawa, tetapi belum ada realisasinya. Dari zaman Pak Dada Rosada sudah ada rencananya. Bahkan pernah ditinjau sama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat itu," kata pria berusia 75 tahun tersebut, Senin (19/9/2016).
Sebagai warga terdampak, kakek lima anak itu sadar betul rumahnya berdiri di lahan pemerintah. Oleh sebab itu, dia pun tak akan menolak program tersebut, selama hasil negosiasi berpihak pada warga.
"Saya pribadi tidak akan membangkang, mayoritas warga tidak menolak. Namun, keinginannya harus terpenuhi, misalkan ada uang pengganti yang sepadan," tuturnya.
Meski tinggal di lahan yang bukan haknya, Sukiman tidak mau jika pemerintah mengusir warga begitu saja. Sebab, dia melanjutkan, ada nilai penghidupan yang telah dirintisnya sejak dulu.
"Saya tinggal di sini sejak tahun 1959, dari zaman Tamansari masih hutan. Sebetulnya kalau digusur ya rugi karena saya sudah punya rumah dan lima kamar kontrakan, paling mahal Rp. 800.000 per bulan," ungkapnya.
Dia pun menolak skema penggusuran ala Ridwan Kamil yang meminta warga pindah sementara dan bisa kembali ditempati jika rusunawa telah rampung dibangun.
"Di RW 11 ada sekitar 140 kepala keluarga. Masyarakat menolak dengan konsep dipindahkan terus diisi lagi. Membangun itu kan lama. Kalau mau adil tidak akan menyengsarakan. Sederhana saja, keinginan warga penuhi, nanti terserah mau pindah ke mana," kata dia.
Kian mirip Jakarta
Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, aktivitas penggusuran berdalih penghapusan kekumuhan kian masif dilakukan. Sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Bandung, Ridwan Kamil berencana membangun 15 apartemen rakyat untuk kelas menengah ke bawah dengan harga jual Rp 50 juta-Rp 260 juta.
Dari lima lokasi yang diwacanakan, kawasan Tamansari menjadi prioritas. Herdi Kujat (60) menilai, arah pembangunan Kota Bandung kian bergeser menyerupai Jakarta.
"Kalau menyerupai Jakarta belum, tetapi ke arah sana sudah mulai. Programnya sudah hampir sama," ucap Herdi.
Pria yang tinggal di RW 15 Kampung Pulosari, Kelurahan Tamansari, ini agak khawatir rumahnya turut terdampak penggusuran. Pasalnya, RW 15 hanya berjarak sepelempar batu dari tanah Pemkot Bandung di RW 11, Kelurahan Tamansari.
"RW 15 katanya terkena juga, rumah saya pas di tengah. Kalau Kampung Pulosari, itu bukan tanah milik pemkot, ini bersertifikat semua. Ya kekhawatiran ada. Namun, katanya, di sini mau dijadikan hutan kota," papar Herdi.
Senada dengan Sukiman, Herdi mengaku tak akan menolak jika tempat tinggalnya ikut tergusur. Selama program itu berdampak positif serta melahirkan solusi yang berpihak, Herdi rela angkat kaki.
"Tak ada masalah selama positif, mah, tetapi jangan sampai menyengsarakan masyarakat. Harus ada solusi nyata," ungkapnya.
Soal Penggusuran, Ini Beda Jakarta dengan Bandung Menurut Ridwan Kamil
Pemerintah Kota Bandung kian intensif melakukan penggusuran sebagai langkah pengentasan kekumuhan kota.
Sejumlah pihak menilai, masifnya penggusuran di Kota Bandung mulai menyerupai Jakarta di bawah komando Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerangkan, pada dasarnya problematika di kota metropolitan tak jauh berbeda, termasuk masalah kekumuhan di perkotaan.
"Bukan masalah kayak Jakarta, tapi persoalan di kota metropolitan problemnya sama, terjadi kekumuhan yang tidak direncanakan. Untuk pengentasannya pilihannya dipindahkan permanen, ditata di situ, atau dirapikan saja," kata Ridwan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Senin (19/9/2016) malam.
Menurut dia, menertibkan kawasan kumuh dan membuat tempat baru dengan bangunan vertikal seperti apartemen rakyat merupakan solusi yang paling realistis untuk dilakukan.
"Saya tanya, ada enggak gagasan untuk pengentasan kekumuhan? Orang ingin kayak Singapura modern, tapi enggak ingin mengikuti prosesnya. Jadi banyak orang yang tidak suka prosesnya, tapi berharap pemkot menghadirkan perubahan seperti ada di imajinasinya," ungkap Emil, sapaan akrabnya.
"Nah, ini bagian dari proses. Kenapa orang berkampung karena mereka kepepet. Karena kepepet, kampung tidak punya pola ada gang sempit, kumuh. Mereka betah di situ karena keterpaksaan, bukan kebetahan, tidak ada pilihan. Jadi ini mau ditata, diperbaiki hidupnya ke situ lagi, pada dasarnya orang tidak senang perubahan," lanjut Emil.
Namun, kata Emil, ada hal mendasar yang membedakan proses penggusuran di Bandung dan di Jakarta, yakni masalah komunikasi antara pemerintah dan warga terdampak.
"Kalau ada kekhawatiran, letaknya ada di komunikasi itu yang membedakan Jakarta dengan Bandung. Kalau Bandung, kita komunikasinya intensif," katanya.
"Maka urusan rencana pembangunan apartemen rakyat Tamansari saya undang semuanya.
Kalau saya enggak peduli komunikasi, saya serahin dinas saja beres-beres. Seperti pembangunan sky walk, kita undang semuanya, dijelasin sama wali kotanya, bukan katanya-katanya," tambah Emil.
Emil menyadari, sebagai kepala daerah, setiap keputusan yang ia buat kerap mengundang ragam komentar masyarakat.
"Inilah dinamika pembangunan, media juga jangan hanya merekam dinamika, tapi harus jadi agen perubahan. Kalau masuk ke logika media, argumen saya logis, mohon ada penguatan. Kalau logikanya saya zalim, silakan dikritisi. Kalau enggak begitu, pembangunan ini tidak secepat yang kita mau," tutup Emil.
(kompas.com)
