 |
| Presiden Jokowi terlihat marah saat memberikan penjelasan mengenai proses OTT yang dilakukan kepolisian terkait pungli yang dilakukan oknum pejabat di Kemenhub |
alirantransparan.blogspot.co.id - Presiden Joko Widodo menegaskan, pegawai negeri sipil (PNS) yang tertangkap karena melakukan praktik pungutan liar akan langsung dipecat.
Hal itu juga berlaku bagi oknum pejabat di Kementerian Perhubungan yang tertangkap tangan aparat kepolisian melakukan pungli, Selasa (11/10/2016).
"Saya sudah perintahkan tadi kepada Menhub dan Kementerian PAN-RB, tangkap, langsung pecat," ujar Jokowi, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa sore.
Jokowi langsung menyambangi Kementerian Perhubungan untuk meninjau langsung operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi terhadap salah satu oknum pejabat Kemenhub.
Ia mengingatkan, jangan ada lagi PNS yang melakukan pungli di sektor-sektor pelayanan publik.
"Stop, hentikan. Belum selesai saja sudah ada kejadian seperti ini," ujar Jokowi.
"Saya peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi, mulai sekarang, stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli," lanjut dia.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar menghentikan praktik pungutan liar dalam melayani masyarakat.
Jokowi mengungkapkan sudah ada tim gabungan yang akan melakukan Operasi Pemberantasan Pungli.
"Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini stop namanya pungli terutama pada pelayanan kepada masyarakat," kata Presiden seusai meninjau langsung operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Sebelum meninjau Kemenhub, Presiden menggelar rapat terbatas membahas reformasi hukum.
Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo
.
Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso juga tampak hadir dalam rapat tersebut.
Seusai rapat, Presiden langsung menerima laporan dari Kapolri soal operasi tangkap tangan di Kemenhub.
"Rapat selesai saya dapat laporan dari Kapolri bahwa di Kemenhub telah ditangkap adanya pungli untuk kepengurusan laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda, ada yang ratusan ribu (rupiah), ada yang jutaan (rupiah)," kata Presiden.
Presiden sudah memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PANRB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap.
Presiden: Saya Peringatkan, Mulai Sekarang Stop Pungli!
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar menghentikan praktik pungutan liar dalam melayani masyarakat.
Jokowi mengungkapkan sudah ada tim gabungan yang akan melakukan Operasi Pemberantasan Pungli.
"Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini stop namanya pungli terutama pada pelayanan kepada masyarakat," kata Presiden seusai meninjau langsung operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Sebelum meninjau Kemenhub, Presiden menggelar rapat terbatas membahas reformasi hukum.
Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso juga tampak hadir dalam rapat tersebut.
Seusai rapat, Presiden langsung menerima laporan dari Kapolri soal operasi tangkap tangan di Kemenhub.
"Rapat selesai saya dapat laporan dari Kapolri bahwa di Kemenhub telah ditangkap adanya pungli untuk kepengurusan laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda, ada yang ratusan ribu (rupiah), ada yang jutaan (rupiah)," kata Presiden.
Presiden sudah memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PANRB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap.(kompas.com)
Simak videonya hingga selesai:
No comments:
Post a Comment