Ahok: Visi Misi Harus Terukur, Saya Pakai Indeks Pembangunan Manusia

Jakarta - Calon gubernur petahana Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan punya visi, misi, dan program yang tak mengawang-awang untuk disodorkan di Pilgub DKI 2017. Karakter visi dan misi konkret seperti ini sudah dia pakai sejak berlaga di Pilkada-pilkada sebelumnya yang pernah dia ikuti.

Hal itu dia ceritakan saat berkunjung di kantor detikcom, Jalan Warung Jati Barat, Jakarta, Kamis (10/11/2016). Sebelum Ahok, dua calon gubernur DKI lainnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan juga telah mengunjungi kantor detikcom.

"Semua visi misi harus terukur. Enggak boleh visi misi kok menjadikan (misalnya) Belitung Timur sebagai kota permai, aman, nyaman, damai. Itu enggak bisa diukur," kata Ahok.

Dia pernah maju di Pemilu Bupati Belitung Timur 2005 dan Pemilu Gubernur Bangka Belitung 2007. Pada 2005 dia berhasil, dan pada 2007 dia gagal. Visi dan misi Ahok tak pernah ditulis oleh orang lain selain Ahok sendiri. Ini dilakukannya juga pada Pilkada-pilkada di tingkatan berbeda yang pernah dia ikuti.

"Saya enggak pernah visi misi saya ditulis konsultan. Enggak pernah," kata dia.

Dia berujar visi dan misinya di Pilgub DKI 2017 terukur, yakni mengacu pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks itu menjelaskan tingkat akses penduduk terhadap hasil pembangunan, yakni dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, hingga pendidikan. IPM ini diperkenalkan pertama kali oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada 1990, buah pemikiran Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq. 

"Visi kami dari dulu adalah (pengembangan) sumber daya manusia, ukurannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," kata Ahok.

Ahok berujar dirinya sudah berhasil menaikkan IPM di Jakarta. Kini Jakarta menjadi kota dengan IPM tertinggi di Indonesia, ukurannya adalah lamanya pendidikan, usia harapan hidup, dan daya beli. DKI punya IPM yakni senilai 78,99. Padahal standar IPM dunia adalah 80, maka Jakarta hanya kurang 1,01 untuk setara dengan standar IPM dunia.

Untuk mencapai IPM yang baik, maka segala hal harus dijamin dalam pembangunan. Dia menyebut jaminan kesehatan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan sembilan bahan pokok. 

Soal upah layak, biaya hidup juga harus diringankan. "Buat apa gaji Rp 5 juta tapi biaya hidup Rp 4,9 juta. Lebih baik gajinya Rp 3,5 juta, biaya hidup hanya Rp 2,5 juta, bisa saving Rp 1 juta. Orang Jakarta gaji Rp 5 juta enggak bisa beli rumah," kata Ahok.

Maka jaminan perumahan harus diperhatikan. Subsidi untuk penghuni rusun dikucurkan. Saat ini Ahok berencana untuk menjual apartemen dengan harga bangunan saja, tanpa harga tanah. 

"Supaya belinya cuma Rp 300 juta, mampu dia cicil. PNS DKI pasti mampu beli. Tapi kalau jual kembali harus jual ke Pemda," kata Ahok.

Untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh di Jakarta, Ahok punya konsep rumah susun. Bila tanah yang ditempati untuk permukiman tak layak itu punya sertifikat hak milik, maka Ahok berniat membelinya dijadikan rusun.

"Kawasan Setiabudi, Tanah Abang, belakang Shangri La, belakang GI (Grand Indonesia)," kata Ahok menyebut contoh.

Bila aja pemilik lahan mau menjual ke Pemprov DKI, maka Pemprov DKI akan menjadikan rusun setara apartemen lengkap dengan taman agar tak kumuh dan sempit. Yang punya tanah 100 meter bakal dapat 250 meter apartemen, 250 meter apartemen sama dengan enam unit sampai tujuh unit rusun. 

"Bisa dibagi ke anaknya atau disewain, dijual ke Pemprov DKI lagi," kata Ahok memberi solusi untuk permukiman kumuh berhak milik yang ada di Jakarta.

Lalu dari mana duit untuk membeli lahan dan membangun rumah susun yang diwacanakan Ahok itu? Duitnya direncanakan dari kontribusi tambahan pulau reklamasi yang sampai sekarang masih berpolemik itu. Biaya pembangunan bisa juga diambilkan dari pembayaran kewajiban peningkatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

"Duit dari mana? Itu dari kontribusi tambahan pulau sebetulnya," kata Ahok.

Bukan berarti Ahok adalah gubernur yang berkomplot dengan perusahaan pengembang reklamasi. Justru dirinya menuntut agar perusahaan-perusahaan swasta itu disiplin menyetor kewajibannya demi masyarakat Jakarta.

"Saya ini gubernur Podomoro atau dibenci Podomoro? Kasarnya, saya bilang ke mereka, 'Lu (Podomoro dkk) semua mesti bayar ya. Kalau enggak bayar maka izin lu kita tahan'," kata Ahok.


(dnu/van)

http://news.detik.com/berita/d-3342384/ahok-visi-misi-harus-terukur-saya-pakai-indeks-pembangunan-manusia