Ahok Gusur Bukit Duri, Anies: Saya Akan Kesana. (Tumben Nih Pak Anies Mau Meninjau Lokasi Gusuran)

alirantransparan.blogspot.co.id - Bakal calon gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan angkat bicara terkait penggusuran permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Cagub yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu rencananya akan datang langsung ke Bukit Duri.

Belum jelas, kapan Anies akan datang ke Bukit Duri. Namun dia menegaskan bahwa menata Jakarta bukan hanya soal mengelola kota, tetapi juga masyarakat.

"Nanti saya akan ke sana. Tetapi yang perlu diketahui, yang kita kelola bukan hanya kota, yang dikelola adalah masyarakat di kota," kata Anies kepada wartawan di Ruang Merak, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan ditertibkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penggusuran dilakukan dengan alasan untuk normalisasi Kali Ciliwung agar Jakarta tak banjir lagi.

Ahok mengaku tak ada pilihan lain untuk mengatasi banjir Jakarta selain normalisasi Kali Ciliwung. Warga yang rumahnya digusur akan direlokasi ke Rumah Susun Rawa Bebek.

"Saya sudah bilang, saya tidak ada pilihan. Bagi saya masyarakat Jakarta harus menilai kalian dulu pilih saya jadi wakil gubernur sama Pak Jokowi kenapa? Karena kalian percaya saya bisa mengatasi banjir dan itu kami buktikan," kata Ahok di Balai Kota, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).(detik.com)

Read More

Diminta Mundur Oleh Ibas, Ruhut: Aku Masih Punya Banyak Amunisi, Gawat Kalau Aku Nyanyi

alirantransparan.blogspot.co.id - Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyarankan agar Ruhut Sitompul yang tidak mendukung pasangan Agus-Sylvi untuk mundur dari partai. Ruhut pun menolak.

"Demokrat bukan partaiku yang pertama tapi Demokrat partaiku yang terakhir. Kalau dipecat, aku tetap pakai di dadaku lambang Demokrat. Aku membesarkan partai, jangan bilang dibesarkan partai," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).

Ruhut tetap pada pendiriannya untuk mendukung cagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai akan menang di Pilgub DKI 2017. Menurut Ruhut, imbauan mundur itu akibat Partai Demokrat tidak berani memecatnya.

"Aku tahu kenapa mereka enggak berani pecat aku. Karena karamlah partai ini kalau Ahok menang. Nanti kadernya yang paling hebat dia pecat karena enggak dukung calon dari parpolnya, ternyata menang. Jadi semua kebakaran jenggot," ungkap anggota Komisi III DPR ini.

"Masih banyak amunisi aku. Hati hati sama Ruhut. Gawat kalau aku 'nyanyi'," sambung Ruhut sambil tertawa.

Meski sudah digeser dari jabatan koordinator juru bicara partai, Ruhut meyakini dia masih disayang oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayah Agus dan Ibas. Sindiran balasan pun dia lempar ke Ibas.

"Kau bisa kebayang bagaimana Republik ini bisa maju, apalagi parpol kalau cara berpikirnya seperti tukang parkir. Jangan berpikir tukang parkir. Hanya tukang parkir yang pekerjaannya bilang 'mundur mundur kiri kanan stop'. Hahaha," ujar Ruhut.

Sebelumnya, Ibas pun mengisyaratkan agar kader PD yang memiliki perbedaan pandangan dengan partai untuk mengambil sikap tegas. Yakni untuk mengundurkan diri dari Demokrat atau menempuh jalan lain.

"Namun saya yakin kecintaan Saudara Ruhut yang telah berjuang dan menjadi bagian dalam membesarkan Partai Demokrat tidak pernah pudar pada partai yang disayanginya," ujar Ibas dalam keterangan tertulisnya.(detik.com)

Read More

Boy Sadikin: Saya tidak Tahan Lihat Ahok, SARA Dimainkan, Ahok Tionghoa dan Kristen, Kepribadiannya Suka Marahi PNS

alirantransparan.blogspot.co.id - Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotan PDI Perjuangan kepada Megawati Soekarnoputri. Dia mundur karena tak cocok dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Mohon maaf sekali saya sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan Ahok. Partai memainkan, SARA dimainkan. Ahok etnis Tionghoa dan Kristen, tapi karena kepribadiannya yang suka memarahi PNS seakan paling benar. Pembuat SARA itu Ahok sendiri," ujar Boy, Kamis (22/9/2016)

Tak hanya itu, Boy menilai sudah tidak memiliki satu visi dengan PDI Perjuangan, terutama di pilkada Jakarta periode 2017-2022.

Boy menyebut Ahok sebagai politisi yang selalu berpindah-pindah bendera. Sebelumnya didukung PDI Perjuangan, Ahok kader Gerindra setelah pindah dari Golkar.

"Jaadi kalau seandainya saya mengambil keputusan di luar (mendukung) Ahok, tapi masih di partai, kan aneh. Iya dong? Kan kalau masih di partai harus mengikuti keputusan partai," kata dia.

Putra mantan gubernur Jakarta Ali Sadikin menegaskan kini resmi mengundurkan diri dari kader PDI Perjuangan.

"Loh kan saya sudah mengundurkan diri (dari PDIP). Saya sudah bebas. Jadi bisa memilih yang lain," kata dia.(suara.com)

Read More

Peneliti LIPI: Jangan Terpesona Citra Kalem dan Santun, tapi Lihat Kinerja dan Program Kerjanya Apa

 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris [suara.com/Nikolaus Tolen]

Indoheadlinenews..com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris mengingatkan warga Jakarta jangan terpesona dengan citra santun yang ditunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022. Menurut dia faktor penting untuk memilih calon pemimpin ialah program kerja dan bukti kerja.

"Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai publik hanya terpesona dengan kesantunan, terpesona dengan calon. Yang paling penting adalah bagaimana kinerja, bagaimana program mereka untuk membenahi Jakarta," kata Syamsudin dalam diskusi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Riset Indonesia dengan topik Kriteria Gubernur Pilihan Rakyat DKI di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).

Menurut Syamsudin pembawaan santun tidak menjamin mampu memimpin wilayah dengan karakter seperti Jakarta. Sikap kalem, kata dia, belum tentu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

"Kalau andalkan personality saja, kita tentu tidak akan mendapatkan pemimpin yang kita dambakan, sebab itu hanya sebagian kecil saja dari nilai pemimpin," katanya.

Syamsudin berharap dalam kampanye, para calon yang belum punya pengalaman di birokrasi, mengedepankan program kerja. Program kerja tersebut, katanya, lebih bagus lagi yang belum dilakukan calon petahana.

"Minimal apa yang dijanjikan Anies dengan Sandi dan Agus dengan Sylviana mengimbangi petahana, apa yang dijanjikan. Apakah misalnya program busway itu akan diganti dengan yang lain, atau apakah normalisasi kali di Jakarta akan diganti dengan yang lain dan lebih menjanjikan, atau kebijakan ganjil genap akan dihapus digantikan oleh yang lain. Minimal pasangan baru punya itu, punya sesuatu, yang jelas dihasilkan. Kalau tidak, kalau nilai jualnya hanya kesantunan saja, tentu tidak berguna bagi masa depan Jakarta," kata Syamsudin.(suara.com)

Read More

KPU DKI: Akun Medsos yang Kampanye Pilgub SARA & Provokatif Akan Ditindak Tegas

 

 

alirantransparan.blogspot.co.id - Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengimbau kepada seluruh pasangan cagub-cawagub DKI untuk mendaftarkan akun media sosial resmi untuk keperluan kampanye. Akun medsos yang kampanye dengan mengedepankan isu SARA dan kontennya provokatif akan ditindak.

"Secara khusus belum ada, namun diatur secara umum dalam aturan kampanye di PKPU No 12 tahun 2016. Jadi sifatnya umum, bukan khusus," kata Sumarno kepada detikcom, Selasa (27/9/2016).

Ada beberapa alasan untuk mendaftarkan akun di media sosial, Sumarno menjelaskan agar KPUD dapat melakukan pengontrolan. "Jika terbukti melakukan hal berbau SARA dan provokatif, akan ditindak," tegasnya.

Sumarno menjelaskan para paslon yang diwakilkan tim sukses nya hanya perlu mengisi formulir di KPUD. Setelah proses pendaftaran, mereka wajib melapor ke Bawaslu dan Polda Metro Jaya. Kemudian, masa berlaku akun resmi adalah selama periode kampanye.

"Pendaftaran akun media sosial dimulai H-1 kampanye, dan H+1 kampanye akun tersebut tidak boleh digunakan," ucap Sumarno.

KPUD hingga saat ini baru mengembangkan aturan soal akun media sosial kampanye yang resmi dari calon. Lalu, bagaimana dengan akun-akun buzzer atau simpatisan?

"Kami masih belum bisa mengontrol selain akun yang resmi terdaftar," jawabnya.

Masa kampanye untuk Pilgub DKI akan berlangsung pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Selain kampanye dengan masing-masing kandidat memaparkan program kerja, juga akan ada debat publik. (detik.com)

Read More

SALUT! Jika Dipilih Sebagai Ketua Timses Ahok-Djarot, Nusron Pilih Mundur dari Kepala BNP2TKI

alirantransparan.blogspot.co.id - Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid siap mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jika resmi didaftarkan ke KPU DKI menjadi ketua tim sukses Ahok-Djarot. Apa alasannya?

"Kalau pertimbangan, masa saya harus kasih tahu ke orang lain. Masa orang harus tahu saya makan soto atau rawon. Masing-masing punya preferensi sendiri," ucap Nusron sebelum acara pertemuan nasional legislatif dan eksekutif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Nusron mengatakan dirinya ditunjuk menjadi ketua timses Ahok-Djarot hasil dari kesepakatan Golkar, Hanura, NasDem termasuk Teman Ahok yang sejak awal mendukung Ahok-Djarot.

"Ketika saya ditunjuk menjadi ketua sukses diberi amanah ke saya, saya jalani dengan catatan saya dapat izin dari Pak Jokowi untuk cuti atau mundur dari BNP2TKI nanti kalau sudah resmi," ujarnya.

Namun dengan hadirnya PDIP bergabung dalam koalisi, maka susunan tim sukses harus dibicarakan ulang dan akan mengalami perubahan, termasuk posisi ketua tim sukses bisa berganti.

"Sekarang semua belum resmi, deadlinenya tanggal 4 Oktober. Hari Rabu nanti kita akan bahas bersama 4 partai dan Ahok-Djarot untuk strategi yang akan kita bangun termasuk ketua tim suksesnya, apakah tetap saya atau orang lain. Bagi saya nggak begitu penting," tegas Nusron.

Sebagaimana diketahui, tanggal 4 Oktober adalah batas akhir bagi gabungan parpol pengusung cagub-cawagub untuk menyerahkan susunan tim sukses pasangan calon ke KPU DKI.(detik.com)

Read More