alirantransparan.blogspot.co.id - Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) secara resmi hari ini jumat tgl 7 September melaporkan akun SBY (Si Buny Yani) ke poldametro pukul 17. OO Wib. sebagaimana diketahui yg bersangkutan adalah penyebar
Showing posts with label Hukum. Show all posts
Showing posts with label Hukum. Show all posts
Friday, October 7, 2016
Thursday, October 6, 2016
KAPOK...!! Sebuah Akun Facebook Dilaporkan PDIP ke Polisi Atas Tuduhan Terima Mahar Rp 10 Trilyun dari Ahok
Trimedya Pandjaitan di Mapolda Metro Jayaalirantransparan.blogspot.co.id - Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan mengadukan sebuah akun Facebook ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat menyusul tuduhan bahwa PDIP menerima mahar Rp 10 triliun
Polistisi Gerindra Ini Sudah Dipenjara Masih Jadi Otak Penyelundupan Tahu Isi Sabu ke Sel Tahanan
Robert Siburian (49), oknum anggota DPRD Kukar dari Partai Gerindra yang ditahan di Polresta Samarindaalirantransparan.blogspot.co.id - Masih ingat Robert Siburian (49), oknum anggota DPRD Kukar dari Partai Gerindra yang ditahan di Polresta Samarinda, karena
Akhirnya Jessica 'Hanya' Dituntut 20 Tahun Penjara, Ini Alasannya, Dan Begini Reaksi Netizen
alirantransparan.blogspot.co.id - Jessica Kumala Wongso dituntut 20 tahun penjara karena diyakini jaksa melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Ada beberapa alasan yang meyakinkan jaksa untuk menuntut Jessica penjara 20 tahun. Salah satunya adalah
Tuesday, October 4, 2016
FANTASTIS!! Pengakuan Istri Sanusi Selain Punya Mobil Mewah, Sanusi Punya Ribuan Kios di Lantai 3 Thamrin City
alirantransparan.blogspot.co.id � Evelien istri terdakwa kasus suap raperda reklamasi dan pencucian uang Mohamad Sanusi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan suaminya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/10/2016).Wanita berkerudung ini dihadirkan Jaksa Penuntut
Monday, October 3, 2016
KPK Diminta Selidiki Dugaan Keterlibatan Sandiaga Uno dalam Panama Papers
alirantransparan.blogspot.co.id - Pasangan bakal calon atau calon gubernur - wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus ditindaklanjuti