alirantransparan.blogspot.co.id - Aktivis Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) berunjuk rasa di depan gedung KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016). Ia menyebut Ahok tak layak lagi menjadi gubernur DKI.
Memimpin demo, Ratna Sarumpaet menyebut akan mengawasi proses Pilkada 2017 agar tak jadi money politic dan agar KPU bersiap obyektif. Mereka juga mengawasi karena ada calon yang terindikasi korupsi.
Ia mengatakan kedatangannya untuk meminta KPUD DKI menolak pasangan Ahok-Djarot. �Tak semua calon itu baik kan? Barusan yang daftar itu tidak baik,� ujarnya.
Ratna kemudian mewakili pendemo melakukan audiensi dengan Ketua KPU DKI, Sumarno, di lantai 4. Ratna menyampaikan bahwa gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak layak menjadi calon gubernur. Mereka mengingatkan KPU DKI Jakarta bahwa calon gubernur petahana tersebut masih terkait kasus korupsi.
�Ahok masih terkait dengan kasus korupsi. Ada tiga kasus korupsi yang belum tuntas yaitu kasus RS Sumber Waras, kasus pembelian lahan Cengkareng dan kasus reklamasi. Kami minta agar KPU mendesak KPK segera menggelar gelar perkara. Ini bukan soal permusuhan saya dengan Ahok,� kata Ratna.
Ibu dari artis cantik Atikah Hasiholan ini menyatakan penggusuran yang dilakukan pemprov Jakarta menyengsarakan warga. Ia menilai program relokasi tak berjalan baik karena pengelola rusun tidak maksimal.
�Dia terlalu banyak berbohong terkait relokasi. Ilham, bocah di rusun Rawa Bebek jatuh karena pengelolaan tak sempurna. Warga digusur tapi tak siap. Kami hanya menyuarakan, apakah ada kapasitas KPU untuk masuk dalam hal ini, kami nggak tau,� tambahnya.
Selain menyuarakan hal tersebut, mereka juga menyampaikan kekhawatiran kehilangan hak pilihnya karena tempat tinggal mereka terkena dampak penertiban. Mereka juga meminta KPU Jakarta mengawasi secara ketat terkait tes kesehatan yang dilakukan oleh Ahok.
Menjawab aspirasi yang disampaikan perwakilan pendemo, ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, aspirasi akan menjadi perhatian KPU. Namun ia menekankan KPU hanya adminsitratur yang mengatur keperluan administrasi pada pilkada.
�KPU hanya memeriksa berkas-berkas pendaftaran pasangan Ahok-Djarot. KPU tak punya alasan untul menolak jika semua persyaratan terpenuhi. Kami memahami aspirasi. Saya lihat perjuangan bu Ratna dan teman-teman di TV bagaimana,� kata Sumarno.
Menjawab keresahan warga kampung Akuarium terkait hak pilih, menekankan warga dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik.
�Kami mengakui daerah yang alami gusuran itu menyulitkan untuk pendataan. Tapi kami akan fasilitasi biar warga tetap bisa memilih dengan menunjukkan KTP. Kami juga sedang mendiskusikan kemungkinan membuatkan TPS di lokasi gusuran,� jelasnya.
Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Selamatkan Jakarta berunjuk rasa di depan kantor KPU DKI Jakarta. Mereka menuntut agar KPU menolak pencalonan Ahok karena dianggap masih terkait beberapa kasus hukum. Aksibini dipimpin aktivis Ratna Sarumpaet.(poskotanews.com)
