MARAH BESAR!! Sukmawati Laporkan Habib Rizieq ke Bareskrim! Atas Dugaan Ini

alirantransparan.blogspot.co.id - Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Habib Rizieq ke Bareskrim Polri karena dianggap telah melecehkan Pancasila saat Tabligh Akbar FPI. Sukmawati meminta polisi memanggil Habib Rizieq untuk klarifikasi.

"Saya datang sebagai Ketua Umum PNI Marhaenisme melaporkan Habib Rizieq Ketua FPI perihal penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan martabat Dr. Ir Soekarno sebagai Proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia," kata Sukmawati Soekarno di Bareskrim Polri di Gedung KKP Bahari II, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016).

Dalam video, disebutkan Sukmawati, Habib Rizieq yang juga merupakan Imam Besar FPI itu menyatakan 'Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di Pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di Kepala'.

Penelusuran detikcom video tersebut sudah terupload semenjak 2 tahun lalu di sebuah akun Youtube. Tidak ada keterangan lokasi kegiatan dalam video tersebut, namun nampak terlihat Gedung Sate. Namun Sukmawati mengatakan, baru menerima video tersebut pada bulan Juni 2016.

"Ya, tapi saya baru terima di bulan Juni ketika itu bulan lahir pancasila. Terkait dengan itu, teman saya teringat rekaman tentang komentar atau pernyataan Rizieq tentang Pancasila tersebut yang terkait dengan proklamator Bung Karno," jelas Sukmawati kepada pewarta.

"Saya sebagai anak, marah sekali, tersinggung karena kata-katanya sangat tidak santun tidak hormat sebagai pimpinan ormas FPI," ungkap putri keempat Proklamator Kemerdekaan, Dr. Ir. Soekarno dari Fatmawati itu.

Proses selanjutnya, tutur Sukmawati akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Terlapor Habib Rizieq akan dipanggil Bareskrim untuk diminta klarifikasi.

"Untuk menindaklanjuti saya kira mekanisme prosedurnya ada tahapannya. Yang dilaporkan itu akan dipanggil dimnta klarifikasinya," pungkasnya.

Dalam laporan resmi bernomor LP/1077/X/2016/Bareskrim. Sukmawati melaporkan Rizieq dengan tuduhan melakukan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154a KUHP dan ata Pasa 310 KUHP dan atau Pasl 57a jo Pasal 68 Undang-undang no. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsan. Laporan tersebut berdasarkan rekaman video yang diunggah di Youtube.

Rizieq maupun pihak FPI belum bisa dikonfirmasi mengenai laporan Sukmawati ke Bareskrim ini.(detik.com)

Read More

Luar Biasa! Wali Kota Bekasi: Komunikasi dengan Ahok Cepat Sekali Responsnya

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat addendum penandatangan kerjasama soal TPST Bantargebang di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

alirantransparan.blogspot.co.id - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memuji cepatnya berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pengalaman Rahmat didapat saat berkomunikasi dengan Ahok terkait pengelolaan TPST Bantargebang. 

"Saya hubungi WhatsApp beliau (Ahok), dalam waktu singkat, responsnya luar biasa," kata Rahmat di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Rahmat membandingkan respon komunikasi Ahok dengan beberapa gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Rahmat berpengalaman berhubungan dengan Pemprov DKI sejak 1999. Dari pengalamannya dengan Ahok, tiga bulan rapat soal sampah, diputuskan dalam waktu kurang lebih 10 menit.

"Kami mau ngomong soal sampah (dengan gubernur sebelum Ahok), dua tahun itu baru bisa bicara dengan gubernur. Sehingga komunikasi sangat cepat," kata Rahmat. 

Sementara itu, Ahok mengakui komunikasi sekarang jauh lebih cepat. Kecepatan itu didukung oleh adanya aplikasi obrolan di ponsel.

"Saya kira sekarang jauh lebih enak hubungannya. Sama-sama punya WhatsApp," kata Ahok.(kompas.com)

Read More

Pernyataan Sikap Keagamaan MUI: MUI Larang Umat Islam Ikut Demonstrasi pada Tanggal 04 November 2016

 

Ketua Umum MUI Pusat, KH. Ma'ruf Amin

alirantransparan.blogspot.co.id - KLARIFIKASI DR. KH. MA'RUF AMIN (Ketua Umum MUI Pusat) TENTANG PERNYATAAN PENDAPAT KEAGAMAAN MUI

Pada hari ini, Rabu, 26/10/2016 mulai pukul 13.30 WIB saya bersama jajaran Syuriah PBNU mengikuti rapat Syuriah PBNU di Lantai IV Gedung PBNU di Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat yang langsung dipimpin oleh Rais Aam, Dr. KH. Ma'ruf Amin. Beliau juga Ketua Umum MUI Pusat.

Dalam pengantar rapat tersebut beliau lebih dahulu mengklarifikasi tentang Pernyataan Sikap Keagamaan MUI yang di dunia maya banyak disalahpahami sebagai fatwa MUI.

Berikut ini pernyataan sebagai klarif ikasi yang saya dengar langsung dan langsung saya catat dari Dr. KH. Ma'ruf Amin (Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI Pusat):

Pertama, Pernyataan Pendapat Keagamaan MUI itu adalah respon terhadap pernyataan keagamaan di Kepulauan Seribu oleh Gubernur DKI Jakarta agar diproses melalui jalur hukum.

Yang disikapi MUI bukanlah persoalan tafsir al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51.

Kedua, MUI diisukan telah memasuki wilayah politik. Sebenarnya isu itu tidak benar, yang benar bahwa pak Ahok telah memasuki wilayah agama yang bukan menjadi kewenangannya.

Ketiga, MUI dituduh telah melakukan kegaduhan, isu ini tidak benar. Dalam kasus ini MUI hanya menganalisir agar masalah hukumnya diselesaikan pihak yang berwenang atau kepolisian, agar masyarakat tidak main hakim sendiri.

Keempat, MUI tidak mendukung dan tidak menganjurkan umat Islam untuk terjun mengikuti demonstrasi pada tanggal 4 Nopember 2016 yang akan datang. Lambang MUI tidak boleh disalahgunakan untuk mendukung agar umat Islam turut dalam rencana demonstrasi tersebut.

Kelima, Demikian pula bila ada anggota MUI ikut demonstrasi itu atas nama pribadi tidak mewakili MUI. MUI Pusat sangat menganjurkan agar umat Islam tidak turun mengikuti demonstrasi besok.

Apabila ada sebagian umat Islam yang mengikuti demonstrasi itu, mereka wajib menjaga keamanan dan tidak bersikap anarkis demi menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI.(beritateratas.com)

Read More

Budi Waseso: Anies Baswedan Iya Iya Saja, Tapi Enggak Direalisasikan

 

alirantransparan.blogspot.co.id - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)Budi Waseso telah merancang buku sosialisasi antinarkoba untuk tingkat TK, SD, SMP hingga SMA.
 
Buku tersebut dibuat akhir tahun lalu atau sekitar tiga bulan setelah Waseso dilantik sebagai Kepala BNN.

Dirasa mendesak diperlukan, Waseso mengajukan buku tersebut ke Menteri Pendidikan dan Kebudayan saat itu, Anies Baswedan. Harapan Waseso, buku itu masuk dalam kurikulum 2016.

"Tapi 2016 ternyata tidak masuk ke dalam kurikulum," ujar pria yang populer disapa Buwas dalam acara diskusi di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Padahal, saat menyerahkan buku itu, lanjut Buwas, Anies mengatakan mendukung program sosialisasi antinarkoba BNN.

"(Anies Baswedan bilang) Iya iya saja. Tapi realisasinya kan enggak ada," ujar Buwas.

Merasa 'mentok' di Anies, Buwas kemudian mengajukan buku tersebut kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Ternyata hasilnya sama: tidak terealisasi.

Buwas kemudian melaporkan kerjanya ke Presiden Jokowi. Ia berharap Presiden mewujudkan program sosialisasi antinarkoba pada kurikulum tahun mendatang.

Buwas juga akan berkoordinasi lagi dengan Mendikbud saat ini demi mengegolkan sosialisasi antinarkoba itu.

Dari TK hingga SMA

Buku itu sendiri dirancang oleh para pakar pendidikan di Indonesia. Setiap jenjang pendidikan, konten sosialisasi antinarkoba berbeda.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka konten sosialisasinya semakin dalam.

"Kalau TK ya hanya gambar-gambar lucu saja. Misalnya ada tokoh kartun bertuliskan, jangan makan sembarangan, makanan harus bersih. Kalau makan makanan kotor bisa sakit, kalau sakit enggak bisa main sama teman-teman. Cukup sampai di situ saja," ujar Buwas.

"Nanti kalau SD, SMP dan SMA beda lagi. Lebih dalam itu bahasannya. Misalnya SMA sudah mulai berisi dampaknya secara medis kalau pakai narkoba apa," lanjut dia.

Harapannya, pemahaman sang anak tentang bahaya narkoba semakin dewasa semakin baik. Jika demikian, ketika sang anak memasuki umur rentan penyalahgunaan narkoba, dia sudah memiliki prinsip tidak menggunakannya.

"Kami harapkan juga pas mahasiswa enggak lagi mau pakai. Karena dia sudah paham, ini bahaya, baik bagi negara atau cita-cita saya," ujar Buwas.

Buwas menjelaskan, sosialisasi antinarkoba sedini mungkin sangat penting. Sebab, bandar narkoba sudah mulai meregenerasi pasarnya.

"Sekarang yang sangat miris adalah kegiatan jaringan narkoba itu sudah meregenerasi pasar. Korbannya sudah anak TK, anak SD. Kami temukan kasus itu dibiayai oleh jariingan (narkoba). Setelah pangsa pasarnya yang saat ini habis, mereka menciptakan pasar selanjutnya, ini jahat," ujar Buwas. (kompas.com)

Read More

Ketika Iriana Jokowi Berkelakar Penuh Canda, dan Tawa Didampingi Mufidah Jusuf Kalla

 

Iriana Jokowi dan Mufidah Jusuf Kalla saat berkunjung ke tempat kerajinan kerang di Cirebon

alirantransparan.blogspot.co.id - Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkunjung ke tempat kerajinan 'Rumah Kerang Multi Dimensi' di Desa Astapada, Cirebon. Dalam kunjungannya itu, Iriana yang ditemani Istri Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla (JK) sempat bercanda dan bergaya di atas podium.

Seperti apa?

Hal itu terlihat saat Iriana dan Mufidah tengah asyik melihat-lihat berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari bahan kerang yang dipajang di Tumah Kerang Multi Dimensi, Desa Astapada, Cirebon, Jawa Barat, Senin (24/10/2016). Keduanya kemudian diminta untuk berfoto bersama.

Pandangan Iriana kemudian mengarah ke sebuah podium. Iriana lantas naik ke podium kecil. Di sebelah kirinya berdiri Mufidah. Momen keduanya diabadikan lewat foto.

"Kalau di sini (podium) latihan pidato dulu ini harusnya," kata Iriana bercanda.

Hanya hitungan detik Iriana berdiri di podium tersebut. Selanjutnya, Iriana dan Mufidah kembali melihat-lihat hasil kerajinan dari bahan kerang lainnya.

Iriana mendukung penuh usaha kerajinan seperti yang dilakukan Rumah Kerang Multi Dimensi milik Nur Hadian. Dia mendukung upaya promosi kerajinan khas Indonesia baik dari pameran di dalam negeri maupun luar negeri untuk merambah pasar internasional.

"Semakin ada inovasi yang baru, terus mengikuti tren-tren itu. Pameran-pameran produk pun harus terus dilakukan," kata Iriana

Turut mendampingi Iriana dan Mufidah yakni beberapa istri menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), di antaranya Ketua Umum OASE-KK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Sekretaris OASE-KK Siti Faridah Pratikno, Sekretaris OASE-KK Hani Pramono Anung, Bendahara OASE-KK Ratnawati Setiadi Jonan, Ketua Bidang 1 OASE-KK Ratna Megawangi Djalil,Ketua Bidang 3 OASE-KK Nora Tristiyana Ryamizard Ryacudu dan beberapa lainnya.(detik.com)

Read More

FPI Ancam Akan Terus Demo Ahok, Kapolri dengan Tegas Akan Lakukan Ini

alirantransparan.blogspot.co.id - Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan tim penyidik kepolisian tidak perlu ditekan dengan pengerahan massa dalam menyelidiki Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan pencemaran agama.

"Silakan dikawal proses hukum itu, tanpa perlu melakukan tekanan-tekanan dengan pengerahan massa," kata Kapolri Tito Karnavian usai menghadiri rapat membahas keamanan Pilkada di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10).

Hal ini ditegaskan Kapolri menanggapi pemberitaan yang menyebut pernyataan pimpinan sejumlah ormas termasuk FPI  yang mengancam akan terus menggelar unjuk rasa selama proses penyelidikan terhadap Ahok.

 

Setelah menggelar unjuk rasa melibatkan beberapa ribu orang di Jakarta, aksi serupa dilakukan belakangan di sejumlah kota. 

Intinya, aksi ini menuntut polisi serius menyelidiki Gubernur DKI Jakarta.

Kapolri menegaskan, proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama, digelar sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

"Kita berharap agar masyarakat tidak terprovokasi, tidak mengerahkan kekuatan yang dapat berujung pada anarkis, yang tentunya akan merugikan kita semua, " kata Tito.

Bareskrim mulai periksa Ahok

Kapolri membenarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Senin (24/10), telah datang ke Bareskrim untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

"Ini sudah dilakukan proses hukum, dan sekarang masuk tahap penyelidikan, bahkan hari ini, saya mendapat laporan dari Kabareskrim, terlapor saudara Basuki Tjahaja Purnama sudah dilakukan pemeriksaan, hingga saat ini," ungkap Kapolri.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan sudah melaporkan Ahok atas tuduhan penistaan agama pada Kamis (06/10).

Sementara Sekretaris Jenderal DPP FPI, Habib Novel Chaidir Hasan, juga sudah melaporkan Ahok atas tuduhan menghina agama ke Bareskrim Polri.

Ahok dilaporkan berdasarkan Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Kontroversi surat Al Maidah ini juga mencuat setelah kelompok yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air melaporkan Ahok ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta pada 27 September lalu karena gubernur petahana tersebut dianggap tidak bisa menafsirkan Al Maidah karena merupakan non-Muslim.

Sejumlah organisasi Islam di sejumlah daerah berdemonstrasi dalam beberapa pekan terakhir untuk menuntut agar Ahok dihukum karena dianggap menghina Islam.

Dan Ahok sendiri sudah menyatakan tidak berniat melecehkan ayat suci Alquran, terkait pernyataannya soal surat Al Maidah dan menegaskan dia tidak suka mempolitisasi ayat-ayat suci.(bbcnews)

 

Read More