Wooww... Gak Nyangka! Ternyata Jakarta Timur Bisa Panen Padi 5 Hektar

 

Asisten Perekonomian dan Administrasi Jakarta Timur Eric Pahlevi Zakaria Lumbun memimpin panen padi.

alirantransparan.blogspot.co.id � Di Jakarta ternyata masih punya hamparan sawah. Bahkan, Jumat (30/9), para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur, melakukan panen padi di sawah abadi seluas 5 hektar, kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Sawah ini milik Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Timur, tepatnya berada di  di RW 08 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jumat (30/9).

Kegiatan panen padi ini, dipimpin langsung Asisten Perekonomian dan Administrasi Jakarta Timur Eric Pahlevi Zakaria Lumbun.

Eric didampingi Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Agung Priambodo dan Camat Cakung Alamsyah, langsung turun ke sawah untuk memanen padi  dari varietas ciherang yang ditanam sejak tiga bulan lalu. �Sawah tidak hanya ditemukan di pedesaan. Di kota pun masih ada sawah,� kata Eric.

Lahan sawah yang berada di Kelurahan Cakung Timur tersebut  luasnya mencapai 5 hektar. Diperkirakan, untuk satu hektar tanaman padi bisa menghasilkan beras sebesar 5 ton.

�Jika satu hektarnya bisa menghasilkan 5 ton maka hasil panen kali ini bisa menghasilkan beras yang mencapai 25 ton. Nantinya akan kita jadikan pembibitan,� tambahnya.

Menurutnya, selain aksi panen padi pihaknya beserta jajaran pejabat Pemkot terkait memanen hasil tanaman jenis palawija. �Hari ini yang kita panen bukan hanya padi saja. Tanaman berjenis palawija yang diantaranya pokcay, kangkung,  bayem kita juga panen dan hasilnya untuk masyarakat dan pegawai kantor yang menginginkanya,� jelasnya.

Kendati demikian Eric berharap, keberadaan lahan pertanian di Kecamatan Cakung itu harus tetap dipertahankan untuk memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH). �Harus  terus dipertahankan lahan persawah ini, karena persawahaan termasuk bentuk RTH,� pungkasnya. (poskota.com)

Read More

Belajarlah Dari Warga Bukit Duri, Tidak Ada Perlawanan. Ada Warga Kasih Bunga ke Satpol PP. Mereka Sadar Relokasi Itu Bagus

 

Suasana pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.

alirantransparan.blogspot.co.id - Suara-suara perlawanan berkumandang di RT 06 RW 12 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016) pagi kemarin, saat para petugas Satpol PP dan sejumlah alat berat hendak merobohkan rumah-rumah warga di sana.

Kumandang suara perlawanan itu merupakan bagian dari momen penertiban permukiman di Bukit Duri yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Suasana penertiban dalam rangka menormalisasi Ciliwung itu cukup tegang.

Sebanyak 900 aparat gabungan diturunkan ke lokasi. Di antara mereka ada yang dipelengkapi peralatan anti huru hara seperti rotan, tameng dan gas air mata.

Namun situasi berlangsung kondusif hingga alat berat selesai meratakan rumah-rumah warga.  Tidak ada adu kekerasan fisik antara warga dan petugas.

Saat para petugas masuk ke permukiman, warga bahkan menyambut mereka dengan memberikan bunga. Warga lainnya memilih fokus mengemas perabotan mereka. Ada pula yang tak segan meminta bantuan petugas Satpol PP untuk mengemas perabotan.

Situasi itu kontras dengan penertiban di Kampung Pulo, tetangga Bukit Duri yang hanya dipisah Sungai Ciliwung. Pada Agustus 2015, penertiban di Kampung Pulo, untuk tujuan normalisasi Ciliwung juga, diwarnai bentrokan antar aparat dan warga. Para pemuda, remaja, bahkan orang dewasa, melawan aparat. Sejumlah orang jadi korban.

Tak hanya di Kampung Pulo, dalam semua penertiban permukiman yang dianggap liar selama ini, selalu diwarnai bentrokan fisik. Yang paling akhir di Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan. Pada penertiban-penertiban sebelumnya juga seperti itu, sebut saja di Waduk Pluit, atau di Luar Batang.

Mengapa Berbeda?Sebagian besar warga Bukit Duri sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek sejak diberikan surat peringatan I dan II. Sementara sebagian lain ada yang pindah ke kerabat atau memilih menyewa kontrakan.

Sampai pertengahan September 2016 tercatat 270 kepala keluarga (KK) warga Bukit Duri pindah ke rusun. Total ada 363 rumah yang mesti dibongkar di Bukit Duri.

Hanafi (87) warga Bukit Duri RT 06 RW 12 mengatakan, masyarakat setempat pasrah dengan penggusuran itu.

"Kalau orang sini sebetulnya sadar, enggak mau melawan pemerintah," kata pensiunan Bea Cukai itu, kemarin.

Warga mengedepankan cara-cara damai menghadapi petugas. Warga juga sedang menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.
"Kami diusahakan agar dapat penggantian," ujar Hanafi.

Namun pemerintah hanya akan membayar lahan warga yang memang punya sertifikat.
Asmo, warga RT 06 RW 12 mengatakan hal senada. "Saya enggak suka melakukan kekerasan, termasuk melawan aparat," kata Asmo.

Belajar dari Kampung Pulo
 
Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi mengatakan, pengalaman kericuhan tahun lalu di Kampung Pulo saat menolak penggusuran membuat warga Bukit Duri belajar. Warga ingin menghadapi kebijakan pemerintah tidak dengan putus asa tetapi tetap tenang.

"Memang iya, warga Bukit Duri belajar dari pengalaman warga Kampung Pulo yang rusuh. Kami tidak putus asa meskipun marah tetapi menghadapinya dengan akal sehat dan jernih," ujar Sandiawan, yang mendampingi sebagian warga Bukit Duri.

Meski tempat tinggal sudah dengan rata tanah, warga menolak disebut 'kalah'. Dengan tidak melawan aparat seperti yang ditunjukan kemarin, warga menilai sudah menang secara moral.

"Makanya tidak ada kerusuhan apapun, juga dan itu diakui aparat keamanan," kata Sandyawan. "Tidak apa-apa secara fisik mungkin kami kalah, bangunan kami dirobohkan. Tapi jiwa dan harga diri kami menang," kata dia.

Meski demikian, warga sempat menghambat penggusuran dengan menggelar aksi menabuh peralatan barang bekas. Aksi tersebut cukup mengganggu karena petugas mesti mendorong mundur warga agar tidak dekat dengan alat berat yang sedang bekerja.

Namun akhirnya, petugas dapat meratakan kawasan permukiman itu dengan bantuan alat berat tanpa ada perlawanan fisik dari warga.

�Ini sudah lebih bagus dari waktu penertiban di Kampung Pulo. Tidak sampai ada bentrokan, Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini menunjukkan rasa tangggung jawab kita yang semakin besar untuk menjaga ketertiban di ibu kota,� terang Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Jupan Royte. 

Sikap dari para warga yang menunjukkan kesadaran atas kepentingan masyarakat yang lain itu sangat membanggakan. Dengan dilakukannya normalisasi Sungai Ciliwung, risiko banjir yang sudah rutin terjadi bakal bisa ditanggulangi.

�Bisa jadi warga Bukit Duri juga melihat bagaimana Kampung Pulo yang sekarang juga lebih minim banjir setelah ada normalisasi. Dan ini kan juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,� ungkapnya.

Relokasi adalah Kepedulian Pemprov

Jupan menuturkan bahwa tujuan dari penertiban itu adalah sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap warganya.

Usaha untuk melakukan relokasi dan pemberian fasilitas-fasilitas lainnya adalah supaya warga yang terkena dampak penertiban bisa tetap hidup normal.

�Yang dilakukan ini kan bukan penggusuran. Kalau penggusuran, warga tidak akan dapat relokasi rusun dan fasilitas lainnya. Mana ada negara yang ingin rakyatnya kesusahan?� jelasnya.(kompas.com & okterus.com))

Read More

Pengakuan Polos dan Keceriaan Anak-Anak Bukit Duri di Rusun Rawa Bebek

 

Naysilla, 8, dan Aisyah, 8, bermain sepatu roda di Rusun Rawa Bebek.

alirantransparan.blogspot.co.id - Anak-anak warga relokasi Bukit Duri kini bisa bermain di tempat layak setelah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Mereka mulai betah menghuni tempat tinggal baru. Mereka punya hobi baru, bermain sepatu roda.

Suasana sore di Rusun Rawa Bebek cukup cerah. Embusan angin terasa sejuk. Banyak pula warga yang sekadar duduk-duduk bercengkrama dengan tetangganya.

Sementara, Naysilla, 8, dan Aisyah, 8, tampak asyik menggoyangkan kaki mereka ke kanan dan ke kiri agar sepatu roda yang digunakannya meluncur. Rupanya, bermain sepatu roda menjadi hobi baru anak-anak. Jalanan yang dibeton dan rata memang pas untuk menyalurkan hobi ini.

Naysilla mengaku, sudah lama memiliki sepatu roda sejak tinggal di Bukit Duri di RT 10 RW12. Namun, jalanan yang sempit dan tidak rata, membuat sepatu rodanya menjadi pajangan di rak sepatu.

Sepatu rodanya hanya dipakai di Car Free Day. Sepatu yang dibelikan ayahnya di Pasar Jatinegara seharga Rp200 ribu itu kini benar-benar terlihat fungsinya. Hampir setiap sore ia mengitari rusun dengan sepatu rodanya.

"Sore pulang sekolah mainnya. Tadinya cuma sendiri, sekarang sudah banyak yang punya," kata Naysilla kepada metrotvnews.com, di Rusun Rawabebek, Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (29/9/2016).
 
Tak mau kalah dengan temannya, Aisyah pun tampak lihai memainkan sepatu beroda empat itu. Terlihat sekali ia sudah terlatih mampu menjaga keseimbangan badanya meski roda tidak berputar. Belum genap sebulan menghuni rusun ia sudah kerasan.

"Enak di sini, di Bukit Duri engga bisa main beginian," kata Aisyah.

Kata Aisyah kini yang memiliki sepatu roda sudah banyak. Kadang-kadang mereka saling berlomba mengitari rusun.

Dari pantauan Metrotvnews.com, tak hanya sepatu roda, beberapa anak juga tampak asyik menghabiskan waktu senja dengan bersepeda. Sementara, Ibu-ibu menyuapi anaknya dan duduk-duduk santai.

Pemprov DKI merelokasi warga yang tinggal di 400 bidang bangunan di Bukit Duri. Tepatnya di RW 09, 10, 11, dan 12. Kawasan tersebut terkena dampak pembangunan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Dari data terakhir sudah 313 bidang bangunan yang dibongkar dan penghuninya bersedia pindah ke rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur.

Pemerintah menyediakan 400 unit Rumah Susun Rawa Bebek untuk warga yang kena penertiban. Sebanyak 313 unit sudah diambil kuncinya. Masih ada 70 unit Rusun Rawa Bebek belum diambil warga yang kena penertiban.(metrotvnews.com)

Read More

Salah Satu Bukti Kerja Nyata Ahok... Lihat Nih, Serba Gratis.. Ahok Akan Sikat Habis Pungli Tanah Makam.

alirantransparan.blogspot.co.id - Gubernur DKI Basuki T Purnama menyadari jika banyaknya pungutan liar terhadap warga saat pemakaman. Untuk itu Ahok meminta dilaporkan jika ada PNS yang meminta setoran.

"Himbauan bagi yang memakamkan keluarga atau kerabat di TPU Milik Pemda DKI Jakarta. #SikatHabisPungli," tulis Ahok dalam akun facebooknya, Selasa (7/6).

Dalam postingan itu Ahok juga mengunggah semacam broser mengenai rincian biaya pemakaman. Ada beberapa poin seperti gratis jasa gali tutup lobang, perawatan dan sewa kursi.

Dicantumkan juga nomor telepon aduan jika ada PNS DKI melakukan pungli. Postingan ini langsung disambar netizen. Mereka berkeluh kesah dengan adanya tarif yang dipatok oleh pekerja di makam.

"Mantabz pak ahok.. Tpi tidak dengan TPU Kawi-Kawi Jakarta Pusat pak.. Diharuskan membayar jasa rawat sebln 50rb.. Sdgkn makamnya diujung sempit dan mepet.. Banyak jg ibu2&anak2 yg dtg saat ada org dtg berziarah," kata Lia Desviana.

"Alhamdulillah, selama ini kami harus bayar sewa pemakaman di Kemiri, Rwmangun selama 3thn sebesar 300rb, kemarin sy kaget hanya bayar 40rb aja di Bank DKI utk perpanjangan sewa makam. Gilak! Murah beneeer... dr 300rb ke 40rb.. woww!! gak nyangka pak.. terimakasih byk pak, mantap!! tulis Rianto Rian.

"Pak Ahok yg Terhormat.. keluarga saya (kakek,nenek,uwa,om) dimakam kan di TPU Pondok Ranggon Jakarta Timur.diminta biaya perwatan makam 25rb/makam.kalo engga bayar ga akan diurus...mohon ditinjau pak," timpal Ovie Aprilian.

"selama ini saya bayar perawatan makam 100rb/bln kepada jasa perawat makam setempat(TPU Kampung Kandang), krn sebelum saya bayar makam tersebut ga diurus sm petugasnya," tambah Yuliyana Lepa.

"Good pak!!!...selama ini keluarga sudah berdukapun tetap aja disikat habis oleh pungli2 dipemakaman...dengan seperti ini mrk tdk akan berani...BRAVO PAK AHOK," tulis Sisca Silaen.(merdeka.com, edited by admin alirantransparan.blogspot.co.id)

Read More

Peneliti LIPI: Jangan Terpesona Citra Kalem dan Santun, tapi Lihat Kinerja dan Program Kerjanya Apa

 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris [suara.com/Nikolaus Tolen]

Indoheadlinenews..com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris mengingatkan warga Jakarta jangan terpesona dengan citra santun yang ditunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022. Menurut dia faktor penting untuk memilih calon pemimpin ialah program kerja dan bukti kerja.

"Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai publik hanya terpesona dengan kesantunan, terpesona dengan calon. Yang paling penting adalah bagaimana kinerja, bagaimana program mereka untuk membenahi Jakarta," kata Syamsudin dalam diskusi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Riset Indonesia dengan topik Kriteria Gubernur Pilihan Rakyat DKI di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).

Menurut Syamsudin pembawaan santun tidak menjamin mampu memimpin wilayah dengan karakter seperti Jakarta. Sikap kalem, kata dia, belum tentu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

"Kalau andalkan personality saja, kita tentu tidak akan mendapatkan pemimpin yang kita dambakan, sebab itu hanya sebagian kecil saja dari nilai pemimpin," katanya.

Syamsudin berharap dalam kampanye, para calon yang belum punya pengalaman di birokrasi, mengedepankan program kerja. Program kerja tersebut, katanya, lebih bagus lagi yang belum dilakukan calon petahana.

"Minimal apa yang dijanjikan Anies dengan Sandi dan Agus dengan Sylviana mengimbangi petahana, apa yang dijanjikan. Apakah misalnya program busway itu akan diganti dengan yang lain, atau apakah normalisasi kali di Jakarta akan diganti dengan yang lain dan lebih menjanjikan, atau kebijakan ganjil genap akan dihapus digantikan oleh yang lain. Minimal pasangan baru punya itu, punya sesuatu, yang jelas dihasilkan. Kalau tidak, kalau nilai jualnya hanya kesantunan saja, tentu tidak berguna bagi masa depan Jakarta," kata Syamsudin.(suara.com)

Read More

Anies Kritik Soal Kualitas Pendidikan Jakarta, Begini Jawaban Cerdas Ahok

Indohealinenews.com - Seakan membalas kritik Anies, Ahok sempat menyinggung perbandingan pendidikan antara Jakarta dengan Yogyakarta.

Hal itu disampaikannya saat berdialog dengan warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).

Ahok berpendapat, masalah pendidikan di Jakarta kompleks. Sehingga, perbandingannya tak bisa hanya pada satu permasalahan.

Bicara kualitas guru, Ahok mengakui guru di Jakarta kalah kualitasnya dengan Yogyakarta.
Tapi, bila perbandingannya anak-anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas, persentase di Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta.

Sebab, program Kartu Jakarta Pintar yang dianggarkan Rp 2,5 triliun tahun ini, berjalan baik. "Guru-guru Jogja bagus dan baik, Jakarta kalah. Tapi, putus sekolah yang SMA di Jogja itu 13 persen, di Jakarta 0,4 persen karena KJP kita jalan," ujar Ahok di depan puluhan warga Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).

Usai berdialog dengan warga, Ahok kembali ditanyakan soal kualitas pendidikan di Jakarta. Dia menjelaskan, perbandingan di bidang pendidikan bisa banyak hal. Semisal dari guru, angka anak putus sekolah, juga biaya pendidikan.

"Anda mau nilai dari mana? Kalau Jakarta pasti kalah sama Jogja, betul. Gurunya kalah, mentalnya. Tapi, kalau prestasi juaranya, wah Jakarta lebih banyak," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Permasalahan di bidang pendidikan, ucap Ahok, begitu kompleks. Satu diantara masalah pendidikan di Jakarta adalah pembangunan gedung. Perbaikan beberapa gedung sekolah di Jakarta tahun ini batal. Dari 83 sekolah yang mau direnovasi, hanya 38 sekolah yang jalan.

"Sekolah negeri agak kacau Jakarta karena sekolahnya berjumlah 2000-an. Pembangunannya kacau, banyak kontraktor abal-abal," imbuh Ahok.

Sebelumnya, Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyoroti masih rendahnya mutu pendidikan di Jakarta. Padahal anggaran pendidikan di DKI sangatlah besar, di mana satu siswa mendapatkan anggaran mencapai Rp 6 juta pertahun.

Anies mengatakan, pengelolaan pendidikan di Jakarta masih belum maksimal. Terbukti dengan masih kalahnya kualitas pendidikan Ibu Kota dengan Yogyakarta yang notabenenya anggarannya lebih rendah.

"DKI beri subsidi pendidikan 6 juta per anak, Jogjakarta hanya 500 ribu, tapi pendidikannya lebih maju," katanya di RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9).

Mantan Rektor Paramadina ini mengungkapkan, pengelolaan pendidikan di Jakarta tidak hanya mengacu terhadap pembangunan fisik. Namun, nilai-nilai non-fisik seperti budaya juga harus tumbuh secara simultan dengan adanya infrastruktur.

"Kita ingin Jakarta harus sama dengan kota Metropolitan dunia, hari ini belum terjadi," tegasnya.

Anies menambahkan, akan kembali menerapkan keharusan orang tua mengantarkan anak ke sekolah. Tentu ini akan direaliasasikan jika dirinya mendapat kepercayaan sebagai pemimpim Pemprov DKI Jakarta.

"Para ibu antarkan anak ke sekolah. Guru baik. Kita ini menuju Jakarta lebih baik," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dalam APBD DKI 2016 sebesar Rp 2,5 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP). Di mana program peninggalan Joko Widodo ini masih terus dilanjutkan oleh Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. (tribunnews & merdeka)

Read More