TERUNGKAP!! Anton Medan Pernah Bebaskan Habib Rizieq Saat Ditangkap Polisi, Anton Medan: Rizieq Jangan Sombong

alirantransparan.blogspot.com - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab akan turun unjuk rasa di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (4/11). Aksi tersebut terkait pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang diduga telah melakukan penistaan agama.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa (PITI) Anton Medan meminta, kepada Rizieq agar tak sombong. Dia membeberkan dulu dirinya pernah membebaskan Rizieq ketika ditangkap.

"Saya katakan sohib saya Munarman, Habib Rizieq pernah ditangkap Kapolda dulu Pak Makbul. Saya yang jamin keluar. Mau sombong apa, saya tidak benci. Jangan eksploitasi agama," tegas Anton di Mapolda Metro Jaya, Senin (31/10).

Anton pun mengaku siap turun langsung menjaga keamanan Jakarta jika potensi ricuh dalam rencana demo ormas Islam membesar. "Saya enggak tahu. Anda jangan mancing saya. Tapi kalau butuh, saya punya massa," tegasnya.

Menurutnya, siapa pun yang merusak Jakarta dan juga negara ini akan berhadapan dengan dirinya. "Jadi kalau ada yang mau merusak negara ini anda harus berhadapan dengan Anton Medan," ujarnya.

Dalam kunjungannya, mantan penjahat kelas kakap tersebut meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan untuk menjaga keamanan Jakarta. "Kita minta jaminan keamanan kapolda untuk Tanggal 4," pungkasnya.(merdeka.com)

Read More

Dalam Suasana Santai Bahas Persoalan Bangsa, Ini Isi Pembicaraan Jokowi-Prabowo di Hambalang

 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk naik kuda di kediamannya di Hambalang, Bogor, Senin (31/10). Jokowi dan Prabowo usai melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

alirantransparan.blogspot.com - Presiden Joko Widodo membahas berbagai persoalan kebangsaan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat kunjungannya ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin, 31 Oktober 2016.

"Kami bicara banyak hal yang makro tentang bangsa dan kebangsaan kita, makro politik kita, beliau banyak sekali memberi masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang disampaikan Pak Prabowo," kata Presiden Jokowi.

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu juga diwarnai suasana santai, termasuk jamuan makan nasi goreng dan berkuda.

Jokowi mengaku kedatangannya ke kediaman Prabowo merupakan upayanya memenuhi janji yang pernah disampaikan kepada mantan rivalnya dalam pemilihan presiden 2014 itu.

Presiden membantah kedatangannya ke kediaman Prabowo terkait dengan antisipasi demonstrasi pada 4 November 2016. Demo ormas Islam yang meminta penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu rencananya digelar di depan Istana Negara.

Terkait dengan itu, Presiden mengimbau seluruh masyarakat, termasuk para tokoh agama dan tokoh politik, turut serta mendinginkan suasana dan memberikan kesejukan.

"Saya kira kita di dalam sampai tertawa bareng, rivalitas ada pada saat pilpres, itulah demokrasi. Setelah itu, bersama-sama bahu-membahu membangun negara dari segala sisi," tuturnya.

 

Ia juga menambahkan, sampai saatnya nanti, pada 2019, kembali ada rivalitas dalam demokrasi untuk kemudian bahu-membahu membangun bangsa.

Setelah pertemuan tersebut, Presiden tampak menunggang kuda putih, ditemani Prabowo, yang menunggang kuda lain. Jokowi mengatakan menikmati kesempatan menunggang kuda itu."Ya, kan, kudanya besar sekali. Saya, kan, ringan, kudanya senyum-senyum, senang," kata Jokowi, yang didampingi Prabowo saat memberikan keterangan pers.

Saat menunggang kuda, Jokowi tampak mengenakan topi koboi. Ia mengatakan topi itu merupakan hadiah istimewa dari Prabowo.(tempo.co.id)

Read More

Ternyata Bukan Baru Kali Ini Saja, Indonesia Sudah Impor Cangkul Sejak 2002

alirantransparan.blogspot.com - Pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dikabarkan tengah mengambil kebijakan impor cangkul dari Tiongkok. Impor cangkul itu dikabarkan sudah mendapat ijin dari Kementerian Perdagangan. 

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku Indonesia masih melakukan impor cangkul. Pasalnya, hal tersebut sesuai dengan kebutuhan saat ini. 

�Secara prinsip, hampir semua barang kita ada ekspor dan impornya,� ungkap Deputi bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo kepada Okezone di Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Menurutnya, salah satu barang impor yang juga dimiliki Indonesia adalah cangkul. Meski demikian, Sasmito tidak menyebut besarannya secara pasti. �Ini sesuai kebutuhan penduduk masing-masing negara. Termasuk cangkul,� jelas dia.

Berbagai tanggapan miring soal impor itupun mengemuka. Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengaku heran dengan keputusan impor tersebut. Indonesia, menurutnya mempunyai segalanya untuk berdaulat dan mandiri.

�Kita ini harus berusaha keras untuk bisa mandiri, bayangkan mosok cangkul saja impor, daging impor, garam saja juga impor,� ujarnya usai menghadiri pelantikan pengurus DPW Perempuan Amanat Nasional di gedung Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Sabtu (29/10/2016) sebagaimana dilansir Kompas.com.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menanggapi adanya impor cangkul tersebut. Ketua YLKI, Tulus Abadi mempertanyakan alasan impor cangkul yang dilakukan pemerintah yang kabarnya untuk menekan peredaran cangkul ilegal. Menurutnya itu bukan cara yang tepat dilakukan.

Tulus justru mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memberdayakan industri kecil menengah (IKM).
Impor cangkul dari China, menurut Tulus, adalah upaya menyedihkan yang mestinya dihentikan. Menurutnya, hal itu dianggap tidak menghargai para produsen cangkul dalam negeri.

�(Impor) Itu tragis. Itu harus dihentikan. Kita bisa memproduksi cangkul kok. Itu pelecehan terhadap petani kita dan juga produksi dalam negeri,� ujarnya kepada merdeka.com di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/10).

�Apa yang ilegal? Justru seharusnya pemerintah memberdayakan industri kecil untuk membuat cangkul,� tambahnya.

Dirinya menyebut jika pemerintah terlalu menggampangkan solusi permasalahan dengan impor. Padahal, kata Tulus, pemerintah sebenarnya bisa memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kualitasnya tidak kalah jauh dibanding harus melakukan impor yang tidak banyak memberi penerimaan bagi dalam negeri.

�Semua daerah pedesaan bisa membuat cangkul. Persoalannya pemerintah menggampangkan lalu impor. Justru pemerintah tidak melihat pemberdayaan UKM,� tandasnya.

Impor cangkul sejak 2002

Kabar mengenai impor cangkul memang baru heboh akhir-akhir ini. Namun ternyata pemerintah RI sudah melakukannya sejak tahn 2002 silam, yakni di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. 

Sebagaimana diungkapkan Dirjen Industri Dagang Kecil dan Menengah Deperindag saat itu, Marwoto, Indonesia masih harus mengimpor cangkul sebanyak dua juta unit pertahun.

Hal tersebut Marwoto ungkapkan dalam Pameran dan Temu Bisnis Komponen Otomotif, di Jakarta, Rabu (27/3/2002), sebagaimana dilansir Tempo.co, Rabu, 27 Maret 2002 .

Saat itu, Marwoto mengungkapkan fakta tentang impor cangkul tersebut untuk menggambarkan bagaimana industri kecil di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri kecil menengah memiliki ketergantungan pada industri perakitan otomotif. 

Ia mengatakan saat ini industri komponen tergantung pada pesanan industri perakitan. Mereka tidak mencoba memproduksi komponen dan langsung di jual ke pasar. 

Industri ini juga tidak melirik industri lain yang berkaitan seperti pertanian atau maritim. Akibatnya, katanya, Indonesia masih harus mengimpor cangkul.

Dan sejak itu Indonesia masih melakukan impor cangkul untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.(jurnalindonesia.id)

Read More

BRAVO!! TNI Akan Tindak Tegas Bagi Siapapun yang Akan Memecah Belah Persatuan Bangsa

 

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo membaca pointer pernyataan Panglima TNI di lapangan Kopassus grup 1, Serang, Banten, Minggu (30/10). Dalam pernyataannya, TNI tidak akan mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa. (Liputan6.com/Helmi Affandi)

alirantransparan.blogspot.co.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar bertindak tegas kepada setiap gerakan apa pun yang dianggap berpotensi memecah belah persatuan bangsa, jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

"Sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan)," ujar Gatot di Mako Grup I Kopassus, Serang, Banten, Minggu (30/10/2016).

Gatot melanjutkan, TNI akan menjadi yang terdepan dalam menumpas kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah keutuhan bangsa. Dia mengimbau kepada seluruh prajuritnya agar tidak ragu dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa," ucap jenderal bintang empat itu.

Gatot menegaskan, pihaknya siap untuk bekerja sama dengan Polri dan instansi lainnya dalam menjaga keutuhan bangsa.

"Tegakkan satu komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga kutuhan dan kedaulatan NKRI," Gatot menandaskan.(liputan6.com)

Read More

Jokowi dan Iriana Tidak Makan Di Pernikahan Anaknya, Ini yang Disampaikan Orang Tua Mempelai di Akun FBnya

alirantransparan.blogspot.co.id - Seperti dikutip dari Tribunnews.com, sekalipun sudah menyandang jabatan sebagai orang nomor satu di republik ini, Presiden Joko Widodo masih menyempatkan blusukan ke kampung.

Kali ini, Jokowi datang ke resepsi salah satu warga di Kampung Lio, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat.

Sabtu petang (29/10/2016), dengan dikawal Paspampres, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana datang ke pernikahan sederhana di kawasan Depok.

Kedua mempelai, Dwi Eizky dan Franty Aulia tidak mengira Presiden Joko Widodo dan ibu Iriana menyempatkan hadir datang di resepsi pernikahan mereka.

Pasalnya orang tua mereka bukan pejabat, melainkan staf kepresidenan bagian rumah tangga biasa saja.

Jokowi tampak mengenakan bati lengan panjang saat hadir ke acara tersebut.

Sementara ibu Iriana mengenakan baju warna orange dengan mengaitkan selendang batik di pundak kanannya.

Terang saja itu membuat sang pemilik hajat terkejut.

Tak hanya orang tua Dwi yang tak menyangka Jokowi bakal datang.

Pun begitu keluarga besan.

Ayah dari mempelai wanita ini juga kaget bukan kepalang.

Ia menuliskan hal itu lewat akun Facebook Jufran Suprayogi.

Terima kasih RI 1 yg brkenan hadir di resepsi pernikahan anak sy, Franty Aulia Suprayogi�
pd hari sabtu tgl.29 Okt.2016 di Kp. Lio Depok.

Begitu tulisnya dalam keterangan foto bersama sang tamu spesial.

Rupanya, bukan hanya ucapan terima kasih saja.

Jufran juga menuliskan bahwa dirinya sudah mempersiapkan hal ini.

Tapi saya, apa yang sudah dipersiapkan olehnya malah tidak sama sekali dilirik oleh Jokowi.

Padahal Bpk dan Ibu Presiden dah sy sediain makanan tradisional kesukaan beliau di pesta pernikahan anak saya�.
eeh bpk dan ibu ga makan.
Waktunya mepet, ujarnya.
Ok lah�.
tar klo sy nikahin anak sy lg, bpk/ibu hrs mkn ya�..

Seperti itu yang ditulis pada keterangan foto Jokowi bersama Iriana.(tribunnews via sindosatu)

Read More

MIRIS! Atas Desakan Ormas, Patung Buddha Di Vihara Tri Ratna Diturunkan Paksa. Begini Reaksi Keras Buya Syafii

 

alirantransparan.blogspot.co.id - Keputusan Walikota Tanjung Balai Sutrisno Hadi memerintahkan penurunan Patung Buddha Amitabha dari bangunan Vihara Tri Ratna di Tanjungbalai asahan telah mencederai hak sipil dan melukai rasa keberagamaan pemeluk Buddha.

Demikian dinyatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif. Ia juga meminta perintah itu dipertimbangkan kembali.

Menurut dia, alasan adanya desakan dari ormas tertentu untuk menurunkan patung tersebut tidak bisa dijadikan pembenar bagi lahirnya keputusan yang menggoncangkan sendi-sendi pluralisme itu.

Terlebih, bangunan Vihara Tri Ratna adalah legal karena sudah mengantongi IMB dari Walikota dengan Nomer 648/237/K/2006.

Veryanto Sitohang, Direktur Pelaksana Aliansi Sumut Bersatu, menemukan bahwa surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanggal 12 Juni 2010 No. 05/YVTR-VI/2010 dan dari Pengurus Daerah Majelis Budhayana Indonesia Tanggal 16 Juni 2010 No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen Bimbingan Massal Umat Buddha menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Buddha sangat keberatan dengan keputusan Walikota tersebut.

"Menurunkan secara paksa sebuah simbol suci yang sangat dihormati oleh pemeluk Buddha jelas sangat melukai," kata Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Institute.

 "Ini bukan persoalan mayoritas dan minoritas. Tapi persoalan bagaimana kita menghormati sebuah simbol sakral agama sebagaimana kita menjaga kehormatan agama kita sendiri." ujar Fajar Riza Ul Haq

Video detik detik penurunan paksa Patung Buddha Amitabha Di Vihara Tri Ratna di Tanjungbalai Asahan : (sumber: viva.co.id)

Read More