Lieus Sungkharisma Kehilangan Panglima Perang untuk Lawan Ahok

alirantransparan.blogspot.co.id � Majunya pentolan band DEWA 19, Ahmad Dhani, di Pilkada Bekasi, nyatanya tak mendapat restu dari tokoh Komunitas Masyarakat Tionghoa Anti Korupsi (Komtak), yang juga penggagas gerakan Asal Bukan Ahok (ASBAK), Lieus Sungkharisma. 

Pasalnya, kata Lieus, hal itu membuatnya kehilangan panglima perang yang melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya dari awal gak setuju Ahmad Dhani ikut di Bekasi, karena saya merasa kehilangan. Saya kehilangan panglima perang untuk melawan Ahok," papar Lieus dikutip dari netralnews, Minggu (23/10/2016).

Lebih jauh Lieus mengaku, ketidaksetujuannya terhadap Dhani yang maju pada Pilkada Bekasi pernah disampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan mereka. Namun meski tidak setuju, Lieus tetap menghargai keputusan Dhani untuk menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi itu. 

"Tapi itu pilihan politik orang yang harus saya hormati juga, menghargai pilihan dia. Tapi kalau ditanya saya dukung atau gak, saya gak dukung. Soalnya saya lebih ingin dia di Jakarta," aku Lieus.

Kemudian, Lieus mengungkapkan, meski dirinya kehilangan panglima perang, perjuangannya dalam menentang Ahok atas segala yang mereka anggap salah, akan tetap dilakukan.

"Meski Ahmad Dhani maju di Bekasi, perjuangan akan tetap dilakukan. Ahmad Dhani sudah mengkondisikan. Dari awal dia maju berjuang, bahkan RT/RW keluar itu kan peran Ahmad Dhani juga," pungkas Lieus.

Seperti diketahui, musisi Ahmad Dhani rupanya sudah benar-benar melupakan hiruk-pikuk Pilgub DKI Jakarta. Dalam akun Twitter pribadinya, Ahmad Dhani mengakui bahwa tugasnya sudah selesai untuk DKI Jakarta.

Dhani yang bakal mengikuti pertarungan pada Pilkada Bekasi ini mengatakan bahwa alasannya menjadi politisi juga dikarenakan usianya yang sudah tidak muda lagi. Untuk itu, ia melepaskan profesinya sebagai musisi dan memilih jalur pengabdian sebagai politisi.

"Ketika usia 40 tahun ke atas sudah harus regenerasi lah. Biar Al, El, Dul, yang masuk ke dunia musik. Biar ayahnya ada di panggung yang lain," tuturnya, Senin (19/9) lalu.(jitunews.com)

Read More

Bikin Bingung Netizen, Sandi Uno Akhirnya Minta Maaf Telah Mengatasnamakan Pemprov DKI. Karena Ini Alasannya

alirantransparan.blogspot.co.id -Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta maaf atas nama Pemprov DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Jakarta Marathon 2016 pada Minggu (24/10/2016) kemarin.

Pernyataan itu membuat tanda tanya para netizen. Sebab, Sandiaga belum menjadi bagian dari Pemprov DKI.

Sandiaga pun menjelaskan hal tersebut. Menurut dia, apa yang dialami saat lari kemarin tidak mengada-ada.

Dia menyebut lokasi spesifik di Juanda, Jakarta Pusat, banyak kendaraan yang mengganggu pelari. Ia mengaku banyak mendengar dari pelari mancanegara yang mengeluhkan kondisi ini sehingga ia harus meminta maaf.

"Saya enggak menyerang, saya pas lari di Juanda depan saya orang Malaysia dan orang Australia, mereka bilang, 'I specifically come to Jakarta to run and I'm disappointed'," kata Sandiaga di posko pemenangannya, Senin (24/10/2016).

Sandiaga mengatakan, saat itu di Juanda, banyak motor yang berjalan terlalu dekat dengan para pelari sehingga jalur untuk pelari makin lama makin sempit. Ia menegaskan, permintaan maafnya atas nama Pemprov DKI karena ia menjadi bagian dari Pemprov DKI.

"Ya kan sekarang saya bagian dari pilkada. Sore ini diumumin, saya dikawal oleh polisi itu kan pakai uang negara," ujarnya.

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Jakarta Marathon 2016 kemarin, bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Inspiro sebagai promotornya. Ia mengatakan agar pelaksanaan Jakarta Marathon 2016 bisa berlangsung lebih baik lagi.

"Aku tahu karena ini keempat kali aku ikut, ini kan bagian dari 'Enjoy Jakarta'. Aku tahun lalu jadi pacers, tahun ini aja enggak karena enggak latihan," ujar Sandiaga.

Jakarta Marathon disponsori oleh Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah kota Jakarta.

Terkait penjagaan lintasan merupakan wewenang dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. (kompas.com)

Read More

KPI Jatuhkan Sanksi Pada 4 TV Milik Hary Tanoe, Gara-gara Ini

alirantransparan.blogspot.co.id - Empat stasiun televisi swasta milik Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo tersandung masalah.

Keempat stasiun televisi tersebut, yakni RCTI, I-News TV, MNC TV, dan Global TV.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada keempatnya.

Hal itu didasarkan laporan dari masyarakat bahwa tayangan iklan Partai Perindo pada keempat stasiun televisi tersebut mengabaikan ketentuan tentang perlindungan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.
 

 "Siaran iklan Partai Perindo dinilai tayang dengan intensitas yang tidak wajar. Tayangan dengan muatan mars Partai Perindo tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan publik dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat yang menonton, terutama anak-anak dan remaja," demikian isi surat peringatan KPI tertanggal, Senin (17/10/2016), sebagaimana dimuat pada laman resmi KPI, Kpi.go.id.

RCTI menerima surat peringatan bernomor 895/K/KPI/10/16, I-News TV bernomor 898/K/KPI/10/16, MNC TV bernomor 897/K/KPI/10/16, dan Global TV bernomor 896/K/KPI/10/16.
Iklan Partai Perindo yang paling sering tayang adalah mars.

Mars Partai Perindo diciptakan oleh istri Hary Tanoe, Liliana Tanoesoedibjo.

Liriknya dibuat oleh Saiful Haq, musiknya oleh penyanyi Andre Hehanussa, dan diarasemen Irianti Erningpraja.

Lagu ini antara lain dinyanyikan oleh jawara Indonesia Idol, Fatin Sidqia Lubis, Ayu Ting Ting, dan sejumlah artis lainnya.

Partai Perindo didirikan Hary Tanoe, pengusaha dan pemilik MNC Group, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media massa dan investasi.

Partai Perindo dideklarasikan 7 Februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, setelah berubah dari ormas dengan SK Nomor 562-SK/DPP-Partai Perindo/X/2015.

Mulai dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ryaas Rasyid, mantan Mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letjen (Purn) Syarwan Hamid, hingga beberapa mantan politikus partai lain bergabung menjadi jajaran pengurus DPP Partai Perindo.

Sekretariat DPP Partai Perindo, Jl Diponegoro, nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, tak jauh dari kediaman Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri.(TRIBUNNEWS.COM)

Read More

Jokowi Berantas Pungli. Bukannya Bersyukur, Rachmawati Malah Nyinyir. Ngomong Begini

alirantransparan.blogspot.co.id - Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri tak terkesan dengan gerakan pemberantasan pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program ini hanya satu di antara banyak jurus pencitraan sang presiden.

Rachma mengatakan, pemberantasan pungli menjadi pencitraan ketika di sisi lain pemerintah tak punya keberanian memberantas korupsi.

"Masyaallah yang pungli kelas teri diuber dan ditangkap, sedangkan yang korupsi kelas kakap dibiarkan, dan malah dikasih amnesty," kata Rachma.

Belum lagi, sambung Rachma, adalah pelaku dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Padahal kasus ini merupakan kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat seumur hidup dan sebagaimana disebutkan JK sendiri mencapai 700 triliun lebih.

"Pemberantasan pungli hanya menjadi lip service janji kosong penguasa utamanya KPK akan mengusut mega-skandal korupsi tersebut. Karena tidak sanggup menangkap korupsi kakap maka urusan pungli kelas teripun dijadikan sasaran tembak," jelas Rachma.

"Sementara ada pejabat yang sudah tersangka gratifikasi saja masih bisa jadi Wakapolri bahkan dijdikan Kepala BIN. Preseden buruk yang mencoreng Polri sebagai penegak hukum. Jadi apa gunanya berantas Pungli jika atasan memberi contoh buruk malah dilindungi," demikian Rachma. (jpnn.com)

Read More

Jokowi Ingin Bensin di Papua Rp 6.450 Per liter, Fadli Zon Malah Nyinyir Begini

alirantransparan.blogspot.co.id- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut wacana Presiden Joko Widodo untuk menyeragamkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa dan Papua serta Papua Barat patut diapresiasi. 

Namun, kata Fadli, langkah tersebut harus bisa direalisasikan dan tidak hanya menjadi bahan pencitraan semata.

"Saya kira ide penyeragaman harga BBM patut diapresiasi, tapi jangan sebatas pencitraan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Fadli mengatakan, jika direalisasikan, masyarakat Papua akan menikmati harga BBM yang terjangkau dan ongkos transportasi yang wajar.

Ide Presiden itu, kata dia, tentu mengharuskan adanya intervensi pasar. Fadli berharap intervensi pasar yang dilakukan Pemerintah dalam menyeragamkan harga BBM di Jawa dan Papua bisa berlangsung konsisten.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, tentu harus ada subsidi dalam jumlah besar supaya harga BBM di Jawa dan Papua bisa seragam.

Namun, Fadli mempertanyakan keseriusan dan kemampuan Pemerintah untuk merealisasikan rencana tersebut.

Ia menyinggung keinginan Presiden saat harga daging sapi melonjak tinggi. Kenyataannya, harga daging di pasaran tetap tinggi meski Pemerintah berjanji menurunkan ke harga Rp 80.000 per kilogram.

"Jangan seperti harga daging yang dijanjikan bisa Rp 80.000 per kilogram, tapi kan sampai sekarang masih Rp 100.000 - Rp 120.000 per kilogram. Ini harus jelas konsepnya dan bisa bertahan lama, jangan hanya untuk pencitraan saja," tutur Fadli.

Presiden sebelumnya mencanangkan program satu harga BBM untuk seluruh Papua dan Papua Barat.

Pencanangan ini dilakukan Jokowi di Bandara Nop Goliat Dekai, Yakohimo, Selasa (18/10/2016).

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa harga BBM di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat harus sama dengan wilayah lain, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harga Rp 7.000 ruginya banyak. Tapi ini bukan urusan untung dan rugi," ucap Jokowi disambut tepuk tangan riuh warga.

Jokowi menilai, ada ketidakadilan selama bertahun-tahun karena harga premium di wilayah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 100.000 rupiah per liter.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sempat meminta sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, Jokowi menolaknya.

"Enggak lah itu urusan Pertamina. Karena yang di barat untung yang disini kan rugi, kalau disubsidikan juga kan masih untung. Yang paling penting harganya harus sama," ucap Presiden.(kompas.com)

Read More

Baca Niih... Tamparan Keras Buat FPI! Sekjen OKI: Soal FPI, Siapa Izinkan Mereka Bertindak atas Nama Islam?

alirantransparan.blogspot.co.id - Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang merupakan perhimpunan negara-negara Islam, angkat bicara mengenai organisasi yang mengatasnamakan Islam beberapa kali memakai tindakan yang dinilai represif, seperti Front Pembela Islam (FPI). OKI mempertanyakan dari mana lisensi dan izin organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Islam seperti itu?
 

"Pertama-tama kami bertanya kepada mereka yang bertindak atas nama Islam. Dari mana mereka mendapat lisensi untuk melakukan ini, siapa yang mengizinkan mereka untuk melakukan itu?" ujar Sekjen OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu, ketika dimintai tanggapan mengenai ormas seperti FPI.

Hal itu disampaikan Ihsanoglu dalam jumpa pers usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20\/2\/2012).

 
Ihsanoglu menegaskan ketika seseorang datang dan berkata 'Saya melakukan ini atas nama Islam', maka harus dipertanyakan dari mana mereka mendapatkan izin dan siapa yang memberikan lisensi sehingga bisa bertindak atas nama Islam.

Kedua, imbuh setiap tindakan atas nama Islam harus diperiksa terhadap prinsip dan kriteria yang dimiliki Islam sebagai agama atau sebagai budaya. 

"Selama 14 abad, bukan hal yang baru bahwa Islam diinterpretasikan atau 'ditemukan' oleh semua orang. Islam memiliki standar Kitab Suci Alquran dan Sunnah. Dan tentu interpretasi Alquran dan Sunnah harusnya hanya lembaga yang diberikan otoritas dan harus dalam konteks. Tidak ada referensi atau dogma tunggal yang kemudian dibawa keluar konteks dan diinterpretasikan," jelasnya.

Ihsanoglu kemudian menegaskan tidak ada paksaan dalam Islam , sebaliknya dikenal saling menghormati agama lain.

"Jangan lupa, agama Islam konsisten dengan 2 prinsip, La Ikro Ha Fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan prinsip lain, Lakum Dinukum Waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku," tandas Ihsanoglu.(detik.com)

Read More