Jokowi Sebut Ada Politikus Tunggangi Aksi Demo, Fadli Zon Ngamuk! Bilang Begini...!!

Fadli zon dalam diskusi Radio Sindo Trijaya bertajuk 'Politik dan Kebangsaan Kini' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).

alirantransparan.blogspot.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang ada aktor politik yang menunggangi bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka mengundang reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon.

Menurut Fadli, jika memang ada aktor politik yang menunggangi aksi damai kemarin, maka Jokowi harus sebutkan secara lantang siapa aktornya.

"Sebut saja siapa aktornya, supaya tidak ada yang berspekulasi," kata Fadli dalam diskusi Radio Sindo Trijaya bertajuk 'Politik dan Kebangsaan Kini' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).

Fadli menyebut, apabila memang benar ada dalang yang menyalahi aturan dari aksi demo ini pemerintah harus menangkapnya.

"Ini era demokrasi. Apa yang kita lakukan sudah dijamin Undang Undang Dasar 1945," imbuh Fadli.

Fadli yang turut ikut memberikan orasinya dalam aksi demo kemarin menegaskan aksi tersebut murni karena masyarakat menuntut penegakan hukum atas Basuki T Purnama yang diduga telah melakukan penistaan agama.

 

"Tidak ada unsur sara. Bahkan kalangan nasrani dan tionghoa ikut datang. Mereka merasa ada ketidakadilan di negara ini."

Fadli juga menambahkan tidak ada pihak yang membiayai massa yang ikut dalam aksi damai kemarin. Mereka datang atas kesadaran sendiri.

"Kalau ada yang membiayai buka saja. Siapa yang membiayai? Kan ada bukti transfernya. Jika tidak terbukti maka ini artinya menghina rakyat yang datang dari berbagai daerah dengan biaya sendiri."(merdeka.com)

Read More

Fahry Berorasi, tapi Malah Lebih Mirip Seorang Provokator

alirantransparan.blogspot.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyinggung soal penggulingan pemerintahan. Ia menyatakan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan presiden.

Hal itu disampaikan Fahri saat berorasi dalam "Aksi Bela Islam" di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Fahri berorasi di depan massa yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dugaan penistaan agama.

"Jatuhkan presiden itu ada dua cara, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan," kata Fahri.

Karena itu, Fahri mengimbau agar Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam menyikapi proses hukum terhadap Ahok yang kini tengah berlangsung.

Sebab, kata Fahri, dalam menyikapi proses hukum terhadap Ahok, Presiden dirasa mengintervensi.

 

"Jadi hukum harus ditegakkan seadilnya tanpa intervensi. Kalau tidak, parlemen ruangan bisa bertindak untuk menggalang mosi tidak percaya atau parlemen jalanan yang bertindak menuntut Presiden mundur," lanjut Fahri.

Saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Fahri mengaku ikut berunjuk rasa untuk memenuhi undangan.

"Karena kami diundang. Tugas anggota Dewan secara umum adalah memenuhi undangan masyarakat. Tentu kehadiran kami ditunggu masyarakat, baik konstitusi langsung maupun tidak langsung," kata Fahri.

Fahri hadir bersama Wakil Ketua DPR lain, Fadli Zon, dan beberapa anggota Dewan.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian berjanji akan cepat menyelesaikan penanganan kasus Ahok.

Janji itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai bertemu dengan perwakilan demonstran di kantor Wapres, Jakarta, Jumat petang.

"Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu," kata JK.

"Sehingga, semua berjalan sesuai aturan, tapi dengan tegas. Itu aja," tambah JK.(kompas.com)

Read More

PEDAS!! Pengamat Politik LIPI Sindir SBY, Gara-gara SBY Semua Orang Jadi Tahu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai situasi politik terakhir dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Rabu (2/11/2016).

alirantransparan.blogspot.com � Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sudah melakukan blunder karena reaksinya yang berlebihan terkait aksi demonstrasi pada Jumat (4/11/2016) besok.

Demo yang digelar di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan itu bertujuan untuk menuntut proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dituduh melakukan penistaan agama.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, reaksi SBY yang seolah dituduh mendanai demonstrasi itu justru membuat masyarakat tahu bahwa Presiden keenam RI itu memang memiliki kepentingan.

Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016)

"Justru kalau dia klarifikasi sesuatu yang sumbernya tidak jelas, justru publik jadi tahu. Saya juga jadi tahu, tadinya kan enggak ngeh," kata Syamsuddin saat dihubungi, Kamis (3/11/2016).

"Sebab, itu kan sifatnya tuduhan, soal intelijen, keterlibatan parpol, kita tidak tau sumbernya kecuali media sosial. Medsos kan enggak bisa dipertanggungjawabkan, apakah hoax atau sudah dipelintir," tambah Syamsuddin.

Terlebih lagi, lanjut dia, reaksi SBY soal demonstrasi 4 November itu disampaikan SBY dengan nada yang emosional.

Menurut dia, emosi itu menandakan bahwa SBY memang sebagai pihak yang berkepentingan dalam demo tersebut.

SBY memosisikan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan ayah dari cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono, bukan sebagai mantan presiden dan tokoh bangsa.

"Sangat disayangkan pernyataan itu menjadi tidak obyektif kalau dihubungi dengan fakta Agus sebagai calon gubernur Pilkada Jakarta," kata Syamsuddin.

"Kalau dalam konteks pilkada belum tentu ampuh," kata dia.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, kemarin, SBY menyatakan berbahaya kalau ada informasi intelijen bahwa rencana aksi demo digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut.

Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.(kompas.com)

Read More

Rachmawati Soekarnoputri Menangis Terharu Bisa Bergabung dengan Kelompok yang Sepaham Dengannya Seperti FPI

Rachmawati Soekarnoputri dalam rapat konsolidasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (1/11) malam.

alirantransparan.blogspot.com - Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri memicu perhatian dalam rapat konsolidasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (1/11) malam.

Dia terharu hingga tak kuasa menahan air matanya, sampai menangis tersedu-sedu melihat massa yang hadir. Usai mengucapkan salam dan sambutannya, adik kandung Megawati Soekarnoputri ini terdiam dan tertunduk dengan meneteskan air mata.

Dia menyebut, banyak hal yang dia bicarakan saat bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab pada Senin (31/10) lalu. Kemudian Rachmawati kembali tertunduk dan menangis.

"Sebetulnya banyak hal pembicaraan Ibu Rachmawati dengan Habib Rizieq," kata Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir.

Rachmawati merasa mendapat suatu keberkahan dengan bergabung dalam GNPF-MUI.

"Saya merasa seperti mendapat keberkahan dan saya tahu apa yang selama ini diisukan oleh orang-orang. Kelompok yang tidak bisa memahami kita seharusnya bersatu di dalam NKRI ini. Mempunyai satu visi misi yang sama tercipta," kata Rachmawati.

Dia menegaskan, gerakan itu akan terus bergulir bak bola salju jika penanganan kasus dugaan penistaan agam tidak cepat ditangani.

Dalam kesempatan itu dia pun mengajak kaum nasionalis maupun religius selalu bersatu dalam NKRI. Di akhir sambutannya, Rachmawati Soekarnoputri memberikan buku 'Revolusi Belum Selesai' kepada Habib Rizieq Syihab, KH Bachtiar Nasir, KH Misbahul Anam, dan KH Muhammad Zaitun.

"Saya ingin memberikan kenang-kenangan buku 'Revolusi Belum Selesai'", tutup Rachmawati. (jpnn.com)

Read More

Pahit!! Politisi Ini Sebut SBY Manfaatkan Kasus Ahok Demi Kepentingan Anaknya Sebagai Cagub DKI

alirantransparan.blogspot.com - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menganggap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan intervensi proses hukum yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

Hal itu disampaikan Charles menyikapi pernyataan SBY terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

"Sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Presiden, SBY harusnya berdiri diatas semua golongan dan menjadi penyejuk," kata Charles melalui keterangan tertulis, Rabu (2/11/2016).

Bareskrim Polri, lanjut Charles, saat ini tengah mengusut seluruh laporan masyarakat terhadap Ahok. Penyelidik sudah memeriksa para saksi. Bahkan, Ahok juga sudah dimintai keterangan.

Karena proses hukum tengah berjalan, Charles menganggap, SBY menggunakan kasus Ahok untuk kepentingan pencalonan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Pilgub DKI.

"Statement SBY pagi ini terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilgub DKI yang kita ketahui putra sulung SBY ikut menjadi calon Gubernur DKI," tutur Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot itu.

"Indonesia bukan hanya Jakarta, jadi jangan lah para tokoh nasional hari ini menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada di Jakarta dengan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa," sambungnya.

Dalam jumpa pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, SBY mengingatkan Polri agar jangan sampai negara "terbakar" terkait proses hukum terhadap Ahok.

"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum," ucap SBY.

SBY menekankan kasus yang dituduhkan kepada Ahok, yakni menistakan agama. SBY mengatakan, penistaan agama dilarang secara hukum seperti diatur dalam KUHP.

Ia lalu menyinggung adanya kasus serupa pada masa lalu yang diproses hukum dan dianggap bersalah. Karena itu, kata dia, jangan sampai Ahok diaggap tidak boleh diproses hukum.

"Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh," kata Presiden keenam RI itu.

"Setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati, ibaratnya jangan gaduh," kata dia.
SBY juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mendengarkan protes masyarakat. Ia meyakini, unjuk rasa bakal terus terjadi jika protes tersebut diabaikan.(kompas.com)

Read More

Pernyataan Tegas Imam Besar Masjid Istiqlal Bungkam Anti Ahok! Imam Besar Masjid Istiqlal: Ucapan Ahok Bukan Penistaan Agama

alirantransparan.blogspot.com -Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai Al Maidah 51 bukanlah penistaan. Menurut dia penistaan tidak tergambar dalam kalimat Ahok. Kalimat Ahok menyatakan surat Al Maidah digunakan orang lain untuk mempengaruhi pilihan politik.

"Saya juga menyimak betul apa yang disampaikan bapak gubernur. Saya memahami bahwa konteksnya tidak dalam arti menghina ayat ya," jelas Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kepada KBR, Selasa (01/11).

"Tetapi bagaimana pun juga statement misalnya 'dibohongi oleh surat Al-Maidah' macam-macam - redaksinya persis seperti itu - memang bisa menyakiti telinga orang lain, terutama yang beragama Islam," tambahnya.

Nasaruddin menyerukan kepada umat muslim agar lebih arif menghadapi situasi ini. Kata dia, seharusnya umat muslim tidak terpancing emosinya. Sebab, dalam kasus ini contohnya Ahok, bukanlah orang yang mendalami ayat-ayat Al Quran.

Selain itu, dia juga mengimbau seluruh politisi untuk tidak menggunakan ayat-ayat kitab suci dalam kegiatan politik. Sebab, hal itu bisa berakibat pada kemarahan.

"Jadi dibohongi itu kan kalimat pasif. Sebetulnya ada subjeknya yang dihilangkan. Di dalam konteks sebelumnya itu adalah bapak ibu gitu ya, bapak ibu dibohongin itu sebagai predikatnya pakai surat itu adalah keterangan. Dalam konteks itu berarti yang dimaksudkan dibohongin dengan menggunakan. Jadi itu ayat itu dipakai sebagai alat membohongi bapak ibu yang di dalam konteks sebelumnya itu, gitu," papar Yeyen kepada KBR, Selasa (1/11/2016).

"Jadi dibohonginnya tidak mengacu pada ayatnya sebetulnya, tapi ayat itu dipakai sebagai alat untuk membohongi. Permasalahannya apakah yang membuat pernyataan itu, kan tidak menyatakan bahwa surat itu bohong kan gitu ya, tetapi menggunakan alat dengan ayat itu. Jadi memakai ayat itu sebagai alat membohongi orang, kan gitu maksud sintaksisnya," ujarnya.
Dalam transkrip yang beredar seputar ucapan Ahok di pulau Seribu tertulis, "Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu lho (orang-orang tertawa). Itu hak bapak ibu, ya."

"Dan untuk umat Islam juga ada kehati-hatian juga dalam merespon," katanya.
"Janganlah sering dibawa ke politik," tandasnya lagi.

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) akan mendatangkan ahli bahasa, agama dan pidana untuk menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Ahok. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Agus Andrianto seusai pemeriksaan Ahok di Bareskrim, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober lalu, pemeriksaan itu untuk melengkapi keterangan saksi yang sudah diperiksa sebelumnya.

Menurut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yeyen Maryani, kata dibohongi adalah kalimat yang pasif.
Yeyen menjelaskan dari sisi bahasa harus melihat konteksnya mengacu kemana.(m.kbr.id via infomenia.net)

Read More