Ahok Sudah Diproses, Wiranto Pertanyakan Tujuan Demo Ahok Besok Untuk Apa, Apa yang Dituntut?

alirantransparan.blogspot.com - Menko Polhukam Wiranto mempersilakan demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 besok. Namun, Wiranto mempertanyakan tujuan demonstrasi itu karena tuntutan pendemo sudah dipenuhi.


"Selaku Menko Polhukam yang membidangi masalah hukum, saya sampaikan bahwa ada aturan main, ada hukum, ada UU yang mengatur masalah demonstrasi atau menyatakan pendapat di muka umum. Boleh, silakan, tapi nanti lapor ke polisi dulu, berapa jumlahnya? Maksudnya apa,? Alat peraganya apa? Tidak boleh mendatangi rumah-rumah kediaman, jam 18.00 WIB harus bubar. Ada aturannya," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (2/11/2016).

Wiranto lalu mempertanyakan urgensi demo besar-besaran itu. Tuntutan para pendemo agar dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum sudah dipenuhi.

Seperti diketahui, Bareskrim saat ini terus memeriksa saksi-saksi untuk menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Artinya, kasus hukum tersebut berjalan.

"Yang pasti adalah, tatkala masalah ini sudah terjawab, lalu tujuan demonstrasi apa? Apalagi sampai menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu kebebasan masyarakat, mengganggu orang kerja, orang cari makan, berarti yang rugi kan masyarakat. Kalau terjadi apa-apa yang rugi masyarakat juga," jelas Wiranto.

"Demonstrasi apa sih yang dituntut? Proses hukum Ahok. Itu sudah. Lalu kalau ada lagi lalu (misalkan) ada yang membiayai untuk apa?" tegasnya.

Menko Polhukam berharap, demonstrasi 4 November akan berjalan damai dan aman. Jangan sampai ada penyusup di demo itu.

"Kami aparat keamanan hanya berjaga-jaga jangan sampai kalau ada demo itu menjurus kepada satu aksi-aksi yang negatif," tutur Wiranto.(detik.com)

Read More

Sidney Jones Ungkap Kekecewaan pada Politisi Indonesia yang Tidak Berani Bilang Ini Bukan Negara Islam

 

Peneliti terorisme Sidney Jones (tengah) dan pengamat jaringan trerorisme ?Nassir Abbasdi Wahid Institute, Manggarai, Jakarta Pusat, Selasa(1/11/2016). [suara.com/Nikolaus Tolen]

alirantransparan.blogspot.com - Peneliti terorisme Sidney Jones menyesalkan sikap yang ditunjukkan sebagian politisi Indonesia dalam menyikapi rencana demonstrasi ormas Islam pada Jumat (4/11/2016). Menurut Sidney di tengah memanasnya isu berbau suku, agama, ras, dan antar golongan, tak satupun politisi yang berani mengatakan bangsa ini bukan negara Islam.

"Politisi di Indonesia membiarkan keadaan seperti sekarang. Kenapa tidak ada politisi yang berani, kenapa tidak ada yang berani mengatakan Indonesia bukan negara Islam," kata Sidney di Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

Sebelumnya, pengamat jaringan terorisme Nasir Abbas menilai sebenarnya tujuan utama aksi 4 November untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tak menjadi gubernur karena latar belakangnya bukan muslim.

"Jadi bukan soal dugaan penistaan agama. Itu hanya faktor kesekian. Yang mereka yakini kalau pemimpin itu harus muslim, tidak boleh yang lain. Ini yang mereka pertahankan," kata mantan anggota Jamaah Islamiyah.

Itu sebabnya, pemerintah diminta sigap menyikapi gerakan tersebut. Menurut Sidney sudah ada ancaman untuk menerapkan hukum Islam kepada Ahok jika dia tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

"Soal Abu Jibril, mereka ketemu FZ Jumat lalu. Jelas ada ancaman kalau Ahok tidak diproses, mereka katakan, kami tidak bertanggungjawab apa yang terjadi. Kenapa dibiarkan orang macam itu untuk mengontrol. Hubungan Abu Jibril dari MMI dengan Suriah, jelas anaknya tewas di sana," katanya.

Sidney menduga ada kalangan yang mendanai rencana aksi 4 November. Namun, dia belum tahu siapa orang itu.

"Ada satu pertanyaan juga, siapa yang mendanai demo ini? Karena ini bukan sesuatu yang murah mendatangkan orang dari luar Jakarta, untuk transportasi, dan lain-lain, siapa yang di belakang demo itu? Saya masih tidak tahu," kata Sidney.(suara.com)

Read More

Ahok Diserang Isu Agama, Pendukung Ahok yang Tadinya Idealis Berubah Jadi Militan

alirantransparan.blogspot.com - Juru bicara tim kampanye Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Bestari Barus, mengatakan rencana demonstrasi yang akan dilakukan berbagai organisasi kemasyarakatan pada Jumat (4/11/2016) membuat para pendukung pasangan calon petahana lebih bersemangat untuk menang.

"Justru demo seperti itu membuat pendukung yang tadinya hanya idealis, menjadi militan. Mereka langsung mengajak yang lain-lain (untuk dukung Ahok-Djarot)," ujar Bestari kepada Suara.com, Rabu (2/11/2016).

Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem DKI Jakarta mengungkapkan situasi sekarang menguntungkan Ahok dan Djarot.

"Kan tadinya orang nggak tahu siapa Ahok, gue dukunglah karena kerjanya bagus. Di gini-giniin (Ahok diserang isu agama) ini itu. Kalau gitu gue ajak tetanggalah dukung," kata Bestari.

Bestari yakin serangan kepada Ahok dengan menggunakan isu agama tidak akan menurunkan tingkat elektabilitas Ahok dan Djarot jelang pilkada Jakarta.

"Nggak (menurunkan elektabilitas). Saya yakin malah akan menambah dukungan ke Pak Ahok," katanya.

Ahok dan Djarot maju ke pilkada periode 2017-2022 dengan didukung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP kubu Djan Faridz.

Mereka menghadapi pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung Demokrat, PPP kubu Romahurmuziy, PKB, dan PAN. Serta pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang didukung Gerindra dan PKS.(suara.com)

Read More

Sandiaga Minta Jangan Salah Pilih, Jangan Pilih Nomor 2. Ini Tanggapan Ahok

alirantransparan.blogspot.com - Masa kampanye telah berlangsung selama empat hari semenjak deklarasi 'Kampanye Damai' yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Sabtu (29/10) lalu. Manuver politik dari masing-masing pasangan calon mulai digencarkan, bahkan saling sindir juga kerap terlontar.

Salah satunya dari pernyataan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Salahuddin Uno. Dia sempat menyampaikan untuk tidak memilih petahana Basuki Tjahaja Purnama yang mendapatkan nomor urut dua.

Namun, Basuki atau akrab disapa Ahok ini tidak ingin menanggapinya secara berlebihan. Sembari tersenyum kecil, dia mengatakan, pernyataan semacam itu memang hak masing-masing pasangan calon. Mengingat kini masa kampanye tengah berlangsung hingga nanti 15 Februari 2017 dilakukan pemilihan.

"Bebas, namanya juga kampanye," katanya sambil terkekeh di Lembang, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan kepada masyarakat yang ikut kampanye agar tidak salah pilih. Sandiaga mengatakan dirinya yang lebih baik daripada calon lainnya.

"Kalau nomor satu baik, tapi belum berpengalaman. Nomor dua jangan dipilih. Jadi pilihnya nomor tiga," kata Sandiaga saat berkampanye di Pesantren Nurul Jannah Al-Islamy Pegadungan, Kalideres, Jakarta barat, Selasa (1/11).

Calon nomor urut 1 adalah Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni sementara calon nomor urut 2 adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sandiaga dan pasangannya, Anies Baswedan sendiri memegang nomor urut 3.(merdeka.com)

Read More

Gak Nyangka!! Yusril Ajak Umat Islam Memaafkan Ahok, Begini Pesan Bijaknya, Bikin Kagum Semua Orang

alirantransparan.blogspot.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengajak umat Islam memaafkan calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, umat Islam harus sepenuhnya percaya kepada proses hukum yang sudah dijalankan Polri dan tidak perlu berunjuk rasa.

"Umat Islam akan membukakan pintu maaf. Jika yang bersangkutan sudah meminta maaf dengan tulus, kita umat Islam juga baik kalau memaafkan. Percayakan kasus hukumya kepada polisi," ujar Yusril dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (2/11).

Dikatakan, apabila manusia bertobat atau mohon maaf, maka Tuhan pun akan memaafkan. Mantan Menteri Sekretaris Negara itu menuturkan, dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok harus dihentikan dengan proses hukum. "Apalagi yang mau didemo, jika semua keinginan dan tuntutan telah dipenuhi?" ujarnya.

Dikatakan, Islam yang besar ini tidak akan goyah hanya karena nistaan yang dianggap telah dilakukan oleh seorang Ahok. Menurut Yusril, Ahok terlalu kecil untuk merendahkan kebesaran Islam. "Demonstrasi di tengah musim kampanye begini, memang rawan dimanfaatkan pihak lain yang mencari keuntungan," ujarnya.

Menanggapi sikap Ahok yang datang ke Bareskrim untuk diperiksa bukan karena dipanggil, Yusril menekankan, pemeriksaan Ahok jangan sampai dimanfaatkan untuk menguntungkan dua pasang calon pesaingnya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pilgub Jakarta harus tetap dilaksanakan secara jujur dan adil bagi semua kontestan.

"Polisi harus sangat bijak dan berhati-hati dalam pemeriksaan, karena Pak Ahok adalah satu kontestan dalam Pilgub DKI, supaya jangan sampai dimanfaatkan oleh dua kandidat yang lain untuk menjatuhkan Ahok," ujar pakar hukum tata negara yang berasal dari Manggar, Belitung Timur.

"Kalau ada yang tidak suka dengan Ahok, kalahkan dia secara demokratis. Jangan gunakan isu SARA, karena kurang baik dalam demokrasi kita. Pendukung Ahok juga cukup banyak dan kita harus hormati hak-hak mereka untuk memenangkan kandidatnya," tuturnya.

Dikatakan, polisi harus sigap menyidik laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sesuai hukum acara yang berlaku dengan selalu mengacu kepada praduga tidak bersalah. 

Pelapor memang harus dimintai keterangan lebih dulu, kemudian saksi-saksi yang dimintai keterangan menyusul pendapat ahli. Setelah itu, Polri baru meminta keterangan Ahok yang dilaporkan karena diduga melakukan penistaan.

Dalam penyelidikan ini polisi harus profesional dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan manapun, baik tekanan pendemo maupun tekanan penguasa. Oleh karena itu, dia berharap kasus itu berjalan saja pada koridor hukum yang berlaku secara mandiri.

Menurut Yusril, dari semua hasil pemeriksaan itu, penyidik baru dapat menyimpulkan apakah terdapat cukup bukti dan cukup alasan hukum untuk meningkatkan kasus Ahok ini ke tingkat penyidikan atau tidak. "Penyidik yang tahu, apakah cukup bukti atau tidak. Kerja penyidik independen dan dilindungi undang undang," ujar Yusril.

Ia menjelaskan, selama proses ini berlangsung, asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Kalau cukup bukti dan alasan hukum, kasus ini dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan Tetapi, jika tidak cukup bukti, maka jangan dipaksakan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan polisi bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Jika pelapor keberatan dengan SP3, mereka dapat menggugatnya di sidang praperadilan. Itulah mekanisme hukum yang wajib dijalankan dengan jujur dan adil," ujarnya.

Yusril sepakat bahwa demonstrasi menuntut sesuatu adalah hak setiap orang asalkan demontrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Hanya saja, ujarnya, akumulasi kejengkelan itu dapat pula dimanfaatkan untuk beragam kepentingan politik sesaat yang berada di luar agenda kepentingan umat Islam.

"Marilah kita sama-sama menjaga demo ini agar tidak berubah menjadi kerusuhan dan tindak kekerasan yang pasti akan merugikan kepentingan bangsa kita seluruhnya. Saya mendukung siapa pun yang benar-benar ingin membangun dan memperbaiki ibukota kita ini," ujarnya.

"Jika saya mendukung Ahok dalam Pilgub DKI, pertimbangannya sangat matang demi keutuhan bangsa ini agar jangan terbelah-belah," tuturnya lagi.(beritasatu.com)

Read More

Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, SBY Merasa Ini Fitnah dan Penghinaan

alirantransparan.blogspot.com � Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik. 

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

Jumpa pers tersebut dilakukan untuk menyikapi rencana unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

Dalam jumpa pers tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

"Memfitnah atas nama analisis intelijen sekaligus menghina. Kita tahu Arab Spring mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman itu tidak ada dikatakan penggeraknya. Yang komandoi media sosial. Itulah era sekarang ini. Jadi, jangan tiba-tiba simpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai," ucap dia.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.

"Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu," kata SBY.(kompas.com)

Read More