Jusuf Kalla Ungkap Peran Pemerintahan SBY Turut Andil dalam Besarnya Utang Negara

alirantransparan.blogspot.co.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa alokasi anggaran tahun 2017 untuk membayar utang membengkak. Hal itu, dikarenakan akumulasi bunga utang dan pemberian subsidi yang berlebihan pada masa pemerintahan sebelumnya. 

Sedangkan, di sisi lain, pemasukan pajak tahun 2016 tidak mencapai target dan pembangunan harus terus berjalan.

Meskipun, ungkapnya, sudah terbantu dengan adanya uang tebusan dari kebijakan deklarasi dan repatriasi pajak yang tahap pertama lebih dari Rp 90 triliun.

"Utang negara sampai dengan bulan Agustus (2016) itu sudah kurang lebih Rp 3.400 triliun. Cukup besar memang pertumbuhannya di dua tahun terakhir memang juga tinggi akibat anggaran kita besar, kemudian pemasukan pajak agak tidak dicapai target, sedangkan proyek berjalan," kata JK, Jumat (28/10).

Atas dasar itu, secara tidak langsung JK mengatakan bahwa pemerintahan lalu turut andil dalam besarnya utang yang harus dibayar dan dibebankan kepada pemerintahan saat ini.

"Utang ini kan akumulasi selama puluhan tahun, defisit juga seperti itu. Salah satu yang menyebabkan banyak defisit karena subsidi tinggi sebelum-sebelumnya. Jadi memang seperti yang tercantum di APBN 2017 bunga saja itu kurang lebih Rp 220 triliun, bunga hutang. Kemudian cicilan yang harus dibayar kurang lebih Rp 220 triliun. Jadi total memang cicilan utang dengan bunganya itu lebih hampir Rp 500 triliun malah dan itu memperberat APBN kita," ungkapnya.

Meskipun demikian, JK mengatakan bahwa rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih lebih kecil dibandingkan negara lain, yaitu 27 persen dari PDB. 

Sedangkan, Amerika Serikat (AS) mencapai 200 persen dari PDB. Demikian juga, Jepang yang perbandingannya juga hampir 200 persen dari PDB dan Tiongkok yang bahkan melebihi 250 persen dari PDB.

"Utang sekarang lebih tinggi otomatis menyebabkan bunganya tinggi karena bunga itu dibayar setiap tahun, setiap bulan malah. Jadi memang punya efek daripada utang yang terakhir ini akibat penurunan pendapatan lewat pajak turun, ekspor kita juga turun, maka penerimaan pajak di bawah target," ujarnya.

Lebih lanjut, JK meyakini bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk membayar utang tersebut, tidak akan mengakibatkan defisit anggaran melebihi tiga persen. Sebagaimana, diamanatkan undang-undang bahwa defisit anggaran tidak boleh lebih dari tiga persen. Meskipun, salah satu langkahnya adalah dengan membuat utang baru.

Sebelumnya, JK memang menyebutkan bahwa pemerintah harus menyisihkan dana sekitar Rp 500 triliun atau 20 persen lebih dari total anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2017 hanya untuk mengangsur utang beserta bunganya.

Kemudian, JK mengungkapkan itu terjadi karena kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998, yang mencapai Rp 600 triliun dan membengkak menjadi hampir Rp 3.000 triliun karena akumulasi bunga hingga tahun 2016.

Selanjutnya, dikarenakan penggunaan sumber daya alam yang boros diikuti dengan alokasi subsidi energi yang terlalu royal. Dalam 10 tahun terakhir, subsidi bahan bakar minyak (BBM) bahkan mencapai angka Rp 1.500 triliun. Serta, disebabkan pengelolaan birokrasi yang tak efisien sejak pergantian sistem pemerintahan dari sentralistik ke otonomi daerah.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja negara pada APBN 2017 tercatat mencapai Rp 2.080,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari, belanja pemerintah pusat Rp 1.315,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 764,9 triliun. Sedangkan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun, terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.748,9 triliun dan penerimaan hibah Rp 1,37 triliun.(beritasatu.com)

Read More

Ketum PBNU: Saya Khawatir Demo 4 November Ditunggangi Barisan Sakit Hati yang Punya Kepentingan Lebih Besar

alirantransparan.blogspot.co.id - Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj mengaku khawatir rencana demo pada 4 November mendatang ditunggangi pihak yang tak bertanggung jawab untuk membuat kerusuhan. Rencana aksi tersebut diduga tak hanya menyangkut pernyataan Basuki Tjahaja Purnama tentang surat Al-Maidah yang kemudian dikaitkan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, tetapi jauh lebih besar, yakni upaya menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

?"Yang saya khawatirkan ditunggangi pihak ketiga (barisan sakit hati) yang kepentingannya lebih besar daripada sekadar kepentingan pilgub, yang kita khawatirkan. Ini demonya bukan sebatas pilgub, tetapi lebih dari itu," kata Said di kantor PBNU, Jumat (28/10).

Said Aqil menyatakan dirinya khawatir ada agenda lain dari penggagas unjuk rasa pada 4 November mendatang. "Curiga, khawatir boleh Mas,. Kalau demo itu targetnya bukan hanya masalah pilgub, tetapi jauh lebih besar dari itu. Nanti bisa seperti Suriah, Irak, Afghanistan. Na'udzubillah kan, jangan sampai," ujarnya.

?Maka dari itu, Said melarang elemen Nahdlatul Ulama untuk ikut berdemo dengan membawa atribut NU, GP Anshor,  dan lain-lain. "Tidak ada (ikut demo, Red), saya larang," katanya.

Ia mengatakan aksi unjuk rasa pekan depan yang mengatasnamakan :Aksi Bela Islam II" bisa mengancam stabilitas nasional jika menimbulkan kerusuhan atau kerusakan. Hal tersebut jelas dilarang agama.

"Kalau demonya bermartabat, damai saja ya itu merupakan dinamika negara berdemokrasi dan tidak dilarang. Tetapi kalau demonya sampai menimbulkan kerusakan, itu yang tidak boleh dan agama melarang," tegasnya. (beritasatu.com)

Read More

Ratna Saerumpaet Heran Ada Surat Edaran Pernyataan Jakarta Siaga 1, Memangnya Mau Perang?

alirantransparan.blogspot.co.id  � Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet ikut menanggapi surat edaran pernyataan Jakarta siaga satu yang beredar hari ini, Sabtu (29/10).

�Surat ini tanpa kop dan stempel perlu dipercaya gak ya?� kata Ratna kepada Pojoksatu, Sabtu (29/10). �Orang mau aksi damai kok disikapi kayak mau perang?� tegasnya.

Sebelumnya, Korps Brimob Mabes Polri menyatakan kondisi keamanan saat ini siaga satu.

Pernyataan tersebut dituangkan dalam surat nomor B/ND-35/X/2016/Korbrimob tertanggal 28 Oktober 2016 dengan hal pemberitahuan siaga.

Surat tersebut diperuntukkan kepada para pimpinan di jajaran Satuan Brimob, seperti para Asisten Korbrimob, Danmen, Kasi, Kataud dan Kaur Keu Korbrimob.

Dalam surat jelas terterah pelaksanaan siaga satu tersebut dimulai pada tanggal 28 Oktober kemarin sampai pada waktu yang belum dipastikan. Namun dalam surat yang beredar tersebut tak terdapat kop surat dan stempelnya.(pojoksatu.com)

Read More

Beredar 12 Seruan Mengerikan Habib Rizieq Jelang Aksi Bela Islam 4 November

alirantransparan.blogspot.co.id - Ratusan ribu umat Islam dari berbagai penjuru tanah air kembali melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat, 4 November 2016, pekan depan. 

Unjuk rasa kali ini dikenal dengan istilah Aksi Bela Islam II.


Jelang Aksi Bela Islam II, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq membuat seruan dan pesan di media sosial Facebook yang berisi 12 poin.

Seruan dan pesan itu berjudul �Awas Penggembosan Aksi Bela Islam.�

Dalam seruan itu, Habib Rizieq menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah mengumpulkan para Kapolda dan Pangdam untuk melakukan penggembosan terhadap Aksi Bela Islam II.

Selain itu, Habib Rizieq juga menuding media liberal tidak memberitakan rencana Aksi Bela Islam II dan mengacaukan informasi serta menakut-nakuti publik bahwa aksi ini akan menyulut kerusuhan SARA.

Berikut pesan Habib Rizieq yang diunggah di akun Facebook miliknya, Kamis malam (27/10/2016).

AWAS PENGGEMBOSAN AKSI BELA ISLAM � !!!

1. Presiden RI mengumpulkan Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia beserta jajaran militer dan polri lainnya di Istana untuk Pengamanan Pilkada serentak 2017, sekaligus Pengarahan �Penggembosan Aksi Bela Islam� untuk meredam Aksi Anti Ahok yang semakin meluas akibat Panistaan Agama.

2. Media Liberal sepakat untuk tidak memberitakan Aksi Bela Islam II, dan mengacaukan informasi, serta menakut-nakuti publik bahwa Aksi akan menyulut kerusuhan SARA agar umat Islam takut datang.

Padahal Aksi Bela Islam adalah AKSI DAMAI Konstitusional untuk menuntut PENJARAKAN AHOK yang telah Menista Islam, Menodai Al-Qur�an, Melecehkan Ulama, Menghina Umat Islam, Merendahkan Bangsa Indonesia, dan Mengangkangi Kedaulatan Hukum NKRI.

3. Media Liberal melintir berita seolah MUI dan sejumlah Ulama serta Tokoh Nasional tidak setuju bahkan menentang Aksi Bela Islam II tgl 4 Nov 2016.

Padahal mereka hanya menasihati Umat Islam agar Aksi berjalan Tertib dan Santun serta Damai agar menang dengan keselamatan dan keberkahan.

4. Rezim Penguasa bekerja sama dengan Media Liberal memanuver berita-berita untuk PENGALIHAN ISU, seperti berita Presiden Sikat Pungli Sepuluh Ribu Rupiah, berita PPP Jan Farid dukung Ahok, berita penyerangan �isis� terhadap Polisi, berita Aksi Bela Islam merusak Taman Kota, berita Kasus Munir diangkat kembali, dan sebagainya.

5. Tokoh Bayaran memfitnah bahwa Aksi Bela Islam adalah Aksi Bayaran dan merupakan Aksi SARA dan Politisasi Agama untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta.
Padahal Aksi Bela Islam adalah Aksi Penegakan Hukum untuk menegakkan Keadilan di NKRI yang dilaksanakan oleh Habaib, Ulama, Tokoh, Ormas dan Umat Islam dengan tulus dan ikhlas.

6. Menggalang kekuatan Kyai Pendukung Ahok untuk melarang Umat Islam ikut Aksi Bela Islam dengan Korupsi Dalil dan Manipulasi Hujjah serta mencatut nama-nama Ulama Dalam mau pun Luar Negeri.

7. Membuat �Selebaran Fatwa� atas nama Ulama atau Majelis atau Lembaga Islam untuk menghapus �dosa penistaan�, sekaligus menyatakan bahwa Pemimpin Non Muslim HALAL dan tidak boleh ada Aksi menentangnya.

8. Polri mengulur-ulur waktu Proses Hukum terhadap Ahok hingga yang bersangkutan kini disahkan jadi Cagub DKI Jakarta, sehingga punya alasan untuk menunda Proses Hukum hingga usai Pilkada, sekaligus untuk memadamkan semangat dan memutus-asakan Umat Islam dalam menuntut Proses Hukum.

9. MEMECAH konsentrasi massa dengan membuat kegiatan tandingan (konser musik atau wisata kuliner dadakan atau acara Tabligh Akbar, Pengajian, dll).

10. Para Tokoh didekati dan dibujuk atau diancam dan dipolisikan agar tidak terlibat dalam Aksi Bela Islam.
Sedang Para Korlap Aksi dan Penyandang Dana serta Masyarakat ditakut-takuti dan dihalang-halangi agar tidak ikut Aksi Bela Islam.

11. Menyadap dan memblokir no telpon tokoh simpul umat agar tidak bisa berkoordinasi melalui HP.

12. Di Hari Aksi waspadai PENCEGATAN Rombongan Aksi, PENANGKAPAN Korlap Aksi, PEMBLOKADEAN Jalan, PENEKANAN Pengusaha Angkutan agar tidak menyewakan kendaraan, PENGHAMBATAN Logistik, dsb.

SEGERA LAKUKAN LANGKAH ANTISIPASI



BERJUANG DAN BERDOALAH MOHON PERTOLONGAN ALLAH SWT
(one/pojoksatu)

Read More

Bersama FPI dan Elemen Ormas Islam Lainnya Fadli Zon dan Fahri Hamzah Akan Hadiri Aksi Bela Islam 4 November

alirantransparan.blogspot.co.id - 35 Elemen ormas Islam mengundang pimpinan DPR untuk hadir pada aksi bela Islam 4 November nanti. Tawaran tersebut pun langsung direspon oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Salah satu Kordinator aksi Bela Islam, Bachtiar Nasir dalam pertemuan di Gedung DPR secara langsung mengundang para pimpinan DPR untuk turun ke jalan dalam aksi damai pekan depan. Aksi ini salah satunya dipicu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Ahok terkait Al Maidah 51.

"Mungkin ada politisasi tapi muatan itu tidak melebihi 20 persen. 80 persen energi akibat SARA yang dibuat oleh Gubernur DKI Ahok. Terlalu bodoh kalau kami terprovokasi karena video 3 menit itu. Ini adalah titik kulminasi dari mulai penegakan hukum yang tumpul ke atas runcing ke bawah," kata Bachtiar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Ia mengundang pimpinan DPR untuk ikut terlibat dalam aksi Bela Islam (4/11). Undangan ini merupakan bagian dari rencana penggalangan semua elemen untuk mendorong pemerintah dan kepolisian mengusut kasus ini.

"Kami mengundang pimpinan DPR untuk hadir usai salat Jumat bersama-sama di depan istana negara," ungkap dia.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon langsung menanggapi undangan tersebut. Ia mengatakan bersedia untuk bergabung dengan massa aksi pada aksi Bela Islam pekan depan.

"Insya Allah kami siap. Kalau bersama rakyat bersama umat, Insya Allah kami siap. Ini juga dilindungi undang-undang," kata Fadli.

"Pada tanggal 4 Insya Allah saya akan bergabung dengan bapak ibu sebagai wujud menegakan hukum secara objektif, profesional dan imparsial," sambung dia.

Pimpinan DPR lainnya Fahri Hamzah yang hadir di tengah pertemuan juga menyatakan kesiapannya.

"Insya Allah (hadir)," kata Fahri di tempat yang sama.(detik.com)

Read More

Dahlan Iskan: Saya Menjadi Tersangka bukan Karena Uang, Sogokan, tapi Karena Tanda Tangan Dokumen

 

alirantransparan.blogspot.co.id - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (27/10/2016), akhirnya menahan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sebagai tersangka penjualan aset saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU), sebuah BUMD milik Pemprov Jawa Timur.

Dahlan ditahan setelah diperiksa oleh kejaksaan. Dahlan mengaku tidak kaget dirinya dijadikan tersangka dan ditahan karena memang sudah lama diincar.

�Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka dan ditahan karena, seperti Anda tahu, saya sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,� kata Dahlan kepada wartawan sebagaimana dikutip Kompas TV, Kamis.

Dahlan membantah dirinya melakukan korupsi. Dia mengatakan hanya menandatangani dokumen yang sudah disediakan anak buahnya saat dirinya menjabat sebagai Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) tahun 2000-2010.

�Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi setulus hati, mengabdi sebagai dirut utama daerah tanpa digaji selama 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, tetapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah,� tandas Dahlan.

Dahlan diperiksa penyidik mulai pukul 09.00 WIB. Dia didampingi adiknya, Mi�ratul Mukminin.

Pria asal Magetan ini sudah dicecar lebih dari 80 pertanyaan oleh penyidik dalam empat pemeriksaan sebelumnya.

Selain Dahlan, polisi dalam kasus ini juga menetapkan satu tersangka, Wisnu Wardhana. Mantan manajer pemasaran PT PWU ini disinyalir melepas 33 aset milik BUMD Pemprov Jatim.(kompas.com)

Read More