 |
| Konfrensi pers di kantor MUI, Jakarta, Kamis, (13/10/2016) |
alirantransparan.blogspot.co.id - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun ihwal sikap resmi MUI terkait pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
"Tidak tidak ada hubungannya dengan berbagai masalah hirik pikuk di luar, tidak ada tekanan, intervensi, dalam keluarkan sikap MUI," kata Ma'ruf di kantor MUI, Jakarta, Kamis (13/10/2016).
Ma'ruf menuturkan, bila terdapat pernyataan dari pengurus MUI di luar konteks pernyataan resmi yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2016 lalu, itu merupakan pendapat pribadi.
MUI, lanjut Ma'ruf, tetap memegang teguh sikap tersebut. "MUI tetap teguh dengan pernyataan resmi tersebut karena menjadi bagian tugas MUI membimbing umat dan menjaga negara," ucap Ma'ruf.
MUI mengeluarkan pernyataan sikap merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51.
Setelah melakukan kajian, MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama.
Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum. MUI merekomendasikan agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al Quran dan ajaran agama Islam, serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
MUI juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al Quran disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Saat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip bunyi surat Al Maidah ayat 51. Akibat ucapannya, Ahok dilaporkan oleh dua organisasi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penistaan agama.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Maruf Amin, meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memperjelas maksud permintaan maaf terkait perkataannya mengenai Al Quran Surat Al Maidah ayat 51.
"Maksudnya (Ahok) minta maaf atas kesalahannya dia atau minta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan tetapi tidak merasa bersalah. Hal itu yang perlu diperhatikan dan diperjelas," kata Maruf ditemui di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (12/10).
Dia mengatakan, permintaan maaf yang telah disampaikan Ahok tersebut tidak kemudian menghentikan tindak lanjut pemeriksaan kepolisian mengenai laporan dugaan pelanggaran Pasal 156 ayat a KUHP tentang Penistaan Agama.
"Kalau orang minta maaf, kita biasanya akan memaafkannya. Tetapi terkait kasus ini, proses hukumnya tetap jalan karena ini masalah yang menyangkut umum," kata Maruf.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah tahun depan, meminta maaf kepada umat Islam soal perkataannya yang menyebut Al Quran Surat Al Maidah ayat 51 di hadapan warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Ahok mengakui ucapannya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung perasaan umat Islam.
"Yang pasti, saya sampaikan kepada umat Islam atau orang yang tersinggung, saya mohon maaf," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10).
Ahok menegaskan, dia tidak bermaksud menyinggung perasaan umat Islam apalagi sampai menistakan agama. "Tidak ada maksud saya melecehkan Al Quran. Kalian bisa lihat suasananya seperti apa. Orang Pulau Seribu pun tidak ada satu pun yang tersinggung, kami tertawa-tawa kok. Niatnya waktu itu hanya ingin menunjukkan, sebetulnya saya enggak mau orang yang punya tafsiran seperti itu bingung," katanya.(republika)
(kompas.com & republika.com)
