Warga Kesal di Tengah Bencana, DPRD Bandung Beli Alat Fitnes 700 Juta. Warga: Dimana Hati Nurani Mereka

alirantransparan.blogspot.co.id - Pengadaan alat fitnes senilai Rp 700 juta untuk sarana olahraga di DPRD Kota Bandung mendapat sorotan publik. Warga memprotes rencana pembelian aneka alat kebugaran itu yang sudah tahap lelang.

Suara kontra disampaikan Evi Harianti (27), seorang pekerja swasta yang tinggal di kawasan Padasuka, Kota Bandung. Menurut dia, alat-alat fitnes untuk kebutuhan anggota dewan itu semestinya bukan sesuatu yang prioritas. Apalagi alasan kebutuhan penunjang olahraga itu demi kebugaran dan kesehatan para wakil rakyat.

"Menurut saya itu (adanya alat fitnes) tidak penting. Karena soal menjaga kesehatan itu urusan dan tanggung jawab pribadi, bukan negara," kata Evi via pesan singkat.

Dia menyebut, urusan menjaga kesehatan tubuh memang hal penting, "Tetapi menyediakan fasilitas olahraga secara khusus dengan dana yang besar, menurut saya bukanlah prioritas," kata Evi.

Dalih demi menjaga kesehatan para legislatif sehingga butuh sarana olahraga, sambung Evi, sah-sah saja beralasan seperti itu. "Tapi untuk sehat kan tidak melulu harus dengan penyediaan sarana fitnes. Bisa di waktu libur atau jam istirahat kan bisa mampir dulu ke tempat olahraga umum," katanya.

Alokasi anggaran untuk membeli aneka alat-alat fitnes seperti treadmil, sepeda statis, barbel dan lainnya bernilai Rp 700 juta bukanlah jumlah sedikit. "Masih banyak prioritas lain di Kota Bandung yang harus dibenarkan. Contohnya, soal pelayanan kesehatan terutama fasilitas puskesmas," kata Evi.

Hal senada dikatakan Liya (36), warga Cisarenten Kulon. Ia memprotes keras pengadaan alat fitnes bagi anggota dewan. "Ini lebay banget. Enggak perlu lah buat sehat beli alat fitnes. Kan bisa jogging sebelum berangkat kerja," protesnya.

Ibu empat anak ini mengaku heran di tengah banyak bencana saat ini, dewan masih berpikir untuk kepengtingannya sendiri. "Mereka mikir enggak ya, orang yang memilih mereka sedang terkena musibah. Di mana hati nurani mereka," pungkasnya. 

Ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bandung Jaja Nurjaman membenarkannya. "Ya betul. Ada ruang sarana olahraga," katanya, Rabu (28/9/2016).

Ruang kebugaran tersebut berada di lantai satu. Jaja menyebut area berukuran 13 meter x 8 meter ini semula ruang rapat.

"Ruang ini bisa menampung alat olahraga yang tercecer selama ini. Nanti ditambah dengan alat-alat baru. Karena kebetulan ada ruangan yang bisa dimodifikasi, kami manfaatkan sehingga layak untuk dijadikan tempat kebugaran," ujar Jaja.

Ruang fitnes tampak sudah beres meski masih kosong. Seperti lazimnya tempat-tempat fitnes, terlihat terpasang kaca panjang menempel di tembok ruangan berlantai keramik tersebut.

"Kita mau membeli alat-alat untuk melengkapi ruangan sarana olahraga ini. Alat-alatnya 700 juta rupiah. Sudah diusulkan dilelangkan bulan ini untuk terealisasi," tutur Jaja.(detik.com)

Read More

LSM Marah, Gara-Gara Foto Ini, Rano Panen Kecaman dari LSM

  
 

Foto Rano Karno dan pendukungnya yang bikin heboh masyarakat Banten. Foto: Facebook

alirantransparan.blogspot.co.id -Warga Banten dihebohkan foto Gubernur Rano Karno bersama seorang pendukungnya yang menyebar luas lewat media sosial. Dalam foto itu Rano dan pendukungnya terlihat berdiri di atas karpet dinding dengan gambar logo Provinsi Banten.

Pose sang gubernur dengan pendukungnya itu dinilai melecehkan Provinsi Banten dan jasa para tokoh masyarakat yang berjuang untuk mendirikannya.

�Rano Karno jelas tidak tahu sejarah berdirinya Provinsi Banten, dan tidak tahu bagaimana dulu para tokoh masyarakat, ulama dan pemuda memperjuangkan Banten bisa menjadi provinsi. Sehingga dia tidak merasa bersalah telah menginjak karpet dinding yang berlogo Provinsi Banten yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Banten,� ujar Ketua LSM Gasak Banten M Zulkifli kepada INDOPOS, Senin (26/9).

Zul bersama sejumlah LSM Banten lainnya mendesak Rano meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas perbuatannya itu. Dia menilai, apa yang dilakukan oleh calon petahana Pilgub Banten 2017 itu telah melukai hati masyarakat luas.

�Harus ada permintaan maaf,� ungkapnya. 

Tidak itu saja, Zul juga meminta kepada Biro Umum Setda Banten untuk ikut bertanggung jawab karena meletakkan karpet dinding bergambar lambang Provinsi Banten itu di lantai.

Sementara kepala Biro Umum Pemprov Banten Sitti Ma�ani Nina tegas menolak minta maaf. Menurut Nina, karpet berlogo Pemprov Banten itu adalah aset daerah yang memakai logo, dan bisa dipasang di dinding atau di lantai.

Sehingga ketika dipasang di lantai tidak ada aturan yang dilanggar, meski diinjak-injak. �Menurut PP Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah, logo atau lambang daerah bukanlah simbol kedaulatan daerah. Sehingga tidak ada undang-undang atau aturan yang dilanggar saat Gubernur Rano Karno tanpa sengaja menginjak logo itu,� ujarnya kepada Indopos. 

Dia pun menjelaskan bahwa foto yang menghebohkan itu diambil saat acara pengajian bersama anak yatim di rumah dinas gubernur pada 23 September lalu. Sementara karpet bergambar lambang Provinsi Banten itu adalah aset milik daerah.

"Setiap aset milik daerah perlu mencantumkan logo daerah yang mencerminkan barang itu merupakan inventaris daerah," jelas dia.

Nina mensinyalir, hal ini sengaja dibesar-besakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjelang pelaksanaan Pilgub Banten 2017. Dia menduga ada pihak-pihak yang ingin mencemarkan nama petahana dengan isu yang mengada-ada.(jpnn.com)

Read More

Tinjau Korban Banjir Bandang Garut, Aher: Ini Semua Musibah, Jadi Sabar, dan Maklumi

alirantransparan.blogspot.co.id - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Garut. Salah satunya lokasi terdampak cukup terparah yakni RSUD Dr Slamet, Kecamatan Tarogong, Garut.

Aher tiba di lokasi pada Rabu (21/9/2016) sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam kunjungannya, Aher didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Hadi Prasojo dan Bupati Garut Rudy Gunawan.

Orang nomor satu di Jabar itu beserta rombongan berkesempatan melihat-lihat secara langsung beberapa sudut ruangan yang porak-poranda akibat banjir. Aher terlihat kaget dan geleng-geleng kepala dengan apa yang terjadi.

Sepanjang kunjungannya, Aher menyapa setiap warga yang berada di dalam rumah sakit. Selain itu, ia juga menjenguk sejumlah pasien yang berada yang sempat dievakuasi saat banjir bandang terjadi.

"Cepat sembuh ya Bu, Pak. Ini semua musibah, jadi sabar dan maklumi," kata Aher kepada para pasien.

Aher pun mendekati salah seorang pasien yang tengah merintih kesakitan. Dengan nada lembut sambil menyentuh punggung pasien itu, Aher pun bertanya sakit apa yang dideritanya.
Pertanyaan itu sontak saja membuat sang pasien tiba-tiba menangis seraya merintih kesakitan. Ia mengaku menderita dengan penyakit liver yang saat ini dirasakannya. Ia pun sedikit berkeluh kesah kepada Aher.

"Saya sakit liver Pak, sudah agak lama. Duduk aja sakit, soalnya perut saya bengkak," keluh pasien itu kepada Aher.

Mendengar cerita itu, Aher merasa iba dan mendoakannya agar cepat sembuh. Ia memintanya untuk bersabar dan banyak berdoa. "Semoga cepat sembuh Pa, bapak juga harus banyak berdoa," kata Aher.(detik.com)

Read More

Bandung Punya Program yang Mirip Jakarta, Banyak Penggusuran dan Akan Dibangun Apartemen Rakyat

Sejumlah rumah di bantaran sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Senin (19/9/2016). Lokasi itu terancam penggusuran lantaran Pemkot Bandung akan membangun apartemen rakyat.

alirantransparan.blogspot.co.id � Di bawah kolong jembatan Pasupati, Kota Bandung, Sukiman dan Herdi Kujat tampak asyik mengobrol. Obrolannya pun ngalor-ngidul, dari mulai urusan dapur hingga peliknya persoalan politik. 

Sesekali, simpul tawa mereka merekah, memecah deras suara aliran Sungai Cikapundung yang bercampur bisingnya mesin kendaraan. Secangkir teh dan semilir angin pagi melengkapi keakraban keduanya.

Namun, potret keakraban warga RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, itu terancam sirna seiring gencarnya rencana penggusuran kampung padat penduduk di bantaran Sungai Cikapundung yang digagas Pemerintah Kota Bandung di bawah komando Ridwan Kamil.

Saat dihampiri dan ditanyakan tentang rencana penggusuran itu, kedua pria yang tengah duduk di bangku sebuah warung kecil tidak begitu terkejut.

Pembangunan apartemen rakyat di Tamansari memang sudah berembus ketika Bandung dipimpin Dada Rosada.

Sukiman bertutur, pada tahun 2012-2013, Pemerintah Kota Bandung mulai terjun ke lapangan untuk menyosialisasikan rencana pembangunan rusunawa di tanah milik pemerintah yang sudah rapat dengan rumah warga.

"Pernah ada rencana pembangunan rusunawa, tetapi belum ada realisasinya. Dari zaman Pak Dada Rosada sudah ada rencananya. Bahkan pernah ditinjau sama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat itu," kata pria berusia 75 tahun tersebut, Senin (19/9/2016).

Sebagai warga terdampak, kakek lima anak itu sadar betul rumahnya berdiri di lahan pemerintah. Oleh sebab itu, dia pun tak akan menolak program tersebut, selama hasil negosiasi berpihak pada warga.

"Saya pribadi tidak akan membangkang, mayoritas warga tidak menolak. Namun, keinginannya harus terpenuhi, misalkan ada uang pengganti yang sepadan," tuturnya.

Meski tinggal di lahan yang bukan haknya, Sukiman tidak mau jika pemerintah mengusir warga begitu saja. Sebab, dia melanjutkan, ada nilai penghidupan yang telah dirintisnya sejak dulu.

"Saya tinggal di sini sejak tahun 1959, dari zaman Tamansari masih hutan. Sebetulnya kalau digusur ya rugi karena saya sudah punya rumah dan lima kamar kontrakan, paling mahal Rp. 800.000 per bulan," ungkapnya.

Dia pun menolak skema penggusuran ala Ridwan Kamil yang meminta warga pindah sementara dan bisa kembali ditempati jika rusunawa telah rampung dibangun.

"Di RW 11 ada sekitar 140 kepala keluarga. Masyarakat menolak dengan konsep dipindahkan terus diisi lagi. Membangun itu kan lama. Kalau mau adil tidak akan menyengsarakan. Sederhana saja, keinginan warga penuhi, nanti terserah mau pindah ke mana," kata dia.

Kian mirip Jakarta 

Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, aktivitas penggusuran berdalih penghapusan kekumuhan kian masif dilakukan. Sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Bandung, Ridwan Kamil berencana membangun 15 apartemen rakyat untuk kelas menengah ke bawah dengan harga jual Rp 50 juta-Rp 260 juta.

Dari lima lokasi yang diwacanakan, kawasan Tamansari menjadi prioritas. Herdi Kujat (60) menilai, arah pembangunan Kota Bandung kian bergeser menyerupai Jakarta.

"Kalau menyerupai Jakarta belum, tetapi ke arah sana sudah mulai. Programnya sudah hampir sama," ucap Herdi.

Pria yang tinggal di RW 15 Kampung Pulosari, Kelurahan Tamansari, ini agak khawatir rumahnya turut terdampak penggusuran. Pasalnya, RW 15 hanya berjarak sepelempar batu dari tanah Pemkot Bandung di RW 11, Kelurahan Tamansari.

"RW 15 katanya terkena juga, rumah saya pas di tengah. Kalau Kampung Pulosari, itu bukan tanah milik pemkot, ini bersertifikat semua. Ya kekhawatiran ada. Namun, katanya, di sini mau dijadikan hutan kota," papar Herdi.

Senada dengan Sukiman, Herdi mengaku tak akan menolak jika tempat tinggalnya ikut tergusur. Selama program itu berdampak positif serta melahirkan solusi yang berpihak, Herdi rela angkat kaki.

"Tak ada masalah selama positif, mah, tetapi jangan sampai menyengsarakan masyarakat. Harus ada solusi nyata," ungkapnya.

Soal Penggusuran, Ini Beda Jakarta dengan Bandung Menurut Ridwan Kamil

Pemerintah Kota Bandung kian intensif melakukan penggusuran sebagai langkah pengentasan kekumuhan kota.

Sejumlah pihak menilai, masifnya penggusuran di Kota Bandung mulai menyerupai Jakarta di bawah komando Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerangkan, pada dasarnya problematika di kota metropolitan tak jauh berbeda, termasuk masalah kekumuhan di perkotaan.

"Bukan masalah kayak Jakarta, tapi persoalan di kota metropolitan problemnya sama, terjadi kekumuhan yang tidak direncanakan. Untuk pengentasannya pilihannya dipindahkan permanen, ditata di situ, atau dirapikan saja," kata Ridwan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Senin (19/9/2016) malam.

Menurut dia, menertibkan kawasan kumuh dan membuat tempat baru dengan bangunan vertikal seperti apartemen rakyat merupakan solusi yang paling realistis untuk dilakukan.

"Saya tanya, ada enggak gagasan untuk pengentasan kekumuhan? Orang ingin kayak Singapura modern, tapi enggak ingin mengikuti prosesnya. Jadi banyak orang yang tidak suka prosesnya, tapi berharap pemkot menghadirkan perubahan seperti ada di imajinasinya," ungkap Emil, sapaan akrabnya.

"Nah, ini bagian dari proses. Kenapa orang berkampung karena mereka kepepet. Karena kepepet, kampung tidak punya pola ada gang sempit, kumuh. Mereka betah di situ karena keterpaksaan, bukan kebetahan, tidak ada pilihan. Jadi ini mau ditata, diperbaiki hidupnya ke situ lagi, pada dasarnya orang tidak senang perubahan," lanjut Emil.

Namun, kata Emil, ada hal mendasar yang membedakan proses penggusuran di Bandung dan di Jakarta, yakni masalah komunikasi antara pemerintah dan warga terdampak.

"Kalau ada kekhawatiran, letaknya ada di komunikasi itu yang membedakan Jakarta dengan Bandung. Kalau Bandung, kita komunikasinya intensif," katanya.

"Maka urusan rencana pembangunan apartemen rakyat Tamansari saya undang semuanya. 

Kalau saya enggak peduli komunikasi, saya serahin dinas saja beres-beres. Seperti pembangunan sky walk, kita undang semuanya, dijelasin sama wali kotanya, bukan katanya-katanya," tambah Emil.

Emil menyadari, sebagai kepala daerah, setiap keputusan yang ia buat kerap mengundang ragam komentar masyarakat.

"Inilah dinamika pembangunan, media juga jangan hanya merekam dinamika, tapi harus jadi agen perubahan. Kalau masuk ke logika media, argumen saya logis, mohon ada penguatan. Kalau logikanya saya zalim, silakan dikritisi. Kalau enggak begitu, pembangunan ini tidak secepat yang kita mau," tutup Emil.

(kompas.com)

Read More

Gubernur Papua: Papua Sudah Banyak Perubahan, Presiden Jokowi Memang Luar Biasa

 

Gubernur Papua Lukas Enembe, Presiden Jokowi, dan Iriana Jokowi

alirantransparan.blogspot.co.id - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, selama tiga tahun lebih memimpin provinsi di ujung timur Indonesia itu sudah banyak kemajuan yang dicapai. Namun, dia mengakui bahwa membangun Papua memang tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Lukas mengatakan, membangun Papua memang butuh proses panjang. Namun demikian ia mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat terhadap Papua.

"Saya bersyukur di tahun ketiga sudah banyak perubahan dengan dukungan pemerintah pusat, Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) yang luar biasa," kata Lukas saat peluncuran bukunya yang berjudul Papua: Antara Uang dan Kewenangan di Jakarta, Senin (19/9).

Ia mengatakan, presiden-presiden sebelumnya mungkin hanya satu atau dua kali saja berkunjung ke Papua. Hal itu berbeda dengan Jokowi yang sudah berkali-kali ke Papua di awal masa jabatan. "Pak Jokowi luar biasa, sangat merakyat sekali," kata dia.

Namun, Lukas juga mengingatkan bahwa masih banyak hambatan yang dihadapi dalam membangun Papua. Misalnya, masih banyak kebijakan pusat yang bertentangan dengan kondisi di daerahnya.

Dia menuturkan, pembangunan di Papua memang baru benar-benar terasa setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. "Semua orang Papua akui itu, setelah ada dana Otsus Papua," kata Lukas.

Dia sangat menghargai gagasan dan perjuangan luar biasa oleh orang Papua hingga lahirlah UU itu. "Saya melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan senior Papua," tegasnya.

Namun, UU itu dirasakan masih banyak kekurangan. Terutama dari sisi kewenangan Pemprov Papua. "Regulasi tanpa kewenangan juga tidak ada arti bagi kita membangun Papua," katanya.

Lebih jauh ia juga mempersoalkan semakin banyaknya imigran datang ke Papua. "Kita ingin keluar dari kemiskinan tapi imigran semakin banyak datang ke Papua," katanya. (jpnn.com)

Read More