Pengamat LIPI: Ahok Sebaiknya Fokus Urusan Pemprov DKI

Ahok menegaskan dirinya sudah mempersiapkan surat pengunduran diri yang akan dikirimkan hari ini juga ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra, Jakarta, Rabu (10/9/2014) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pengamat LIPI: Ahok Sebaiknya Fokus Urusan Pemprov DKI

 Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari Partai Gerindra. Ahok mundur lantaran tak lagi sejalan dengan partainya, terkait Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang memilih kepala daerah melalui DPRD.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, mantan Bupati Belitung Timur itu tak perlu menyampaikan penolakan RUU Pilkada tersebut ke publik.

"Sampaikan dan selesaikan uneg-unegnya itu di internal partai, tak perlu melibatkan publik dalam urusan kemundurannya dari Gerindra," kata Zuhro dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

"Ahok sebaiknya fokus saja ke urusan-urusan yang menjadi domainnya di Pemprov DKI," sambung Zuhro.

Menurut Zuhro, Ahok seharusnya tidak menambah beban politik di Jakarta dengan penolakan RUU Pilkada itu. Sebab kematangan Ahok saat ini sangat diperlukan untuk menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI dari pada menonjolkan sikap 'sok jagoan'.

"Jakarta kan telah ditinggalkan Jokowi, mestinya jangan ditambah lagi beban politik di DKI Jakarta dengan konflik dirinya dengan Gerindra. Kematangan, keteladanan Ahok diperlukan sebagai pejabat publik," kata.

"Bukannya sikap-sikap jagoan yang mengesankan dirinya sebagai sang pemberani. Ini akan mengesankan hal sebaliknya tentang Ahok, yang sejak awal sebenarnya menimbulkan kontroversi di DKI Jakarta," tandas Zuhro.

Ahok telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Gerindra siang tadi. Karena padatnya jadwal kerjanya, Ahok meminta 2 stafnya mengantarkan surat itu ke kantor DPP Gerindra.

"Sudah saya kirim. Ini tanda terima surat. Saya suruh staf ke sana untuk anterin surat," ucap Ahok di Balaikota Jakarta.

Menurut Ahok, Partai Gerindra sudah tidak sejalan lagi dengan dirinya. Sebab, partai berlambang kepala garuda merah itu mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara dirinya secara pribadi menolak perubahan mekanisme itu, karena menganggap akan merugikan rakyat. (Mut)

Liputan6.com,

http://news.liputan6.com/read/2103563/pengamat-lipi-ahok-sebaiknya-fokus-urusan-pemprov-dki

Read More

Ahok: Saya Tidak Mau Jadi Budak DPRD

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 'blusukan' ke Kampung Deret Pejompongan, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).

Ahok: Saya Tidak Mau Jadi Budak DPRD

JAKARTA,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku dalam keadaan waras ketika mengajukan pengunduran diri sebagai kader Partai Gerindra. Sebab, partai berlambang burung garuda itu mendukung rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD setempat.

Sementara Basuki tidak sepakat dengan rencana Gerindra bersama partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. 

"Saya ini orang yang paling bisa mengendalikan diri, waras. Kamu lihat wajah saya, sadar kan? Saya tidak mau dan tidak bisa jadi budak DPRD," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014). 

Menurut dia, legislatif selaku wakil rakyat hanya bertugas sebagai pengawas kinerja eksekutif. Apabila kinerja eksekutif telah melenceng dari berbagai program unggulan yang ada, legislatif wajib menegur dan mengoreksi pemerintah. Bukan justru menjadi pengontrol kepala daerah dalam merealisasikan berbagai kebijakan unggulan.

Apabila Rancangan Undang-Undang Pilkada disahkan, maka kuasa pemerintahan provinsi berada di tangan DPRD. Kepentingan warga semakin terpinggirkan dengan kepentingan ratusan anggota Dewan.

"Saya tidak mau dikontrol DPRD, hanya rakyat yang bisa mengontrol saya. Saya tidak mau jadi kepala daerah kalau hanya bertanggung jawab kepada DPRD," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Basuki telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada DPP Gerindra siang tadi. Karena padatnya agenda sebagai Wagub DKI, dia meminta dua orang stafnya untuk mengantarkan surat itu ke kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya diberitakan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Berdasar catatanKompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan Gubernur oleh DPR. 

Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD.

Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.

KOMPAS.com �

Source : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/10/16225011/Ahok.Saya.Tidak.Mau.Jadi.Budak.DPRD?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Read More

Jokowi: Kalau RUU Pilkada Disahkan, Saya Dapat Pak Ahok

Menurut Ahok partai penyokong Jokowi - JK saat ini menguasai DPRD. PDIP mendapat 28 kursi dan Partai Gerindra 14 kursi, Jakarta, Senin (25/08/2014) (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jokowi: Kalau RUU Pilkada Disahkan, Saya Dapat Pak Ahok

Jakarta - Kabar keresahan Ahok yang ingin keluar dari Partai Gerindra telah sampai ke telinga Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi pun tertawa senang mendengar keresahan Wagub DKI Jakarta itu.

Ahok gelisah gara-gara wacana pengesahan RUU Pilkada yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah yang tidak lagi oleh rakyat tapi DPRD. Lalu bagaimana tanggapan Jokowi soal sikap Ahok ini?

"Nanti kalau bener, RUU Pilkada disahkan nanti dapat temen satu. Pak Ahok," ucap Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/9/2014). 

Ketika ditanyakan apakah partai Jokowi, PDIP, akan menampung Ahok jika benar keluar dari Gerindra, Jokowi tak menjawab secara gamblang. Jokowi hanya mengatakan, dia dan Ahok bisa tetap kompak.

"Ya jadinya ada temen," ucap Jokowi sambil tertawa.

Sebelumnya, saat berada di Balaikota, Jakarta, Ahok mengungkapkan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka rakyat tak akan digubris lagi karena kepala daerah hanya memikirkan bagaimana memberi servis terbaik kepada legislatif agar bisa terpilih kembali.

Bahkan, menurut Ahok, setiap tahun kepala daerah bisa saja diperas oleh anggota DPRD. "Saya sempet kepikir ya. Saya mau keluar dari partai politik aja semua. Ngapain main di partai politik?" ucap Ahok. (Sun)

Credit: Nadya Isnaeni

Source : http://news.liputan6.com/read/2103099/jokowi-kalau-ruu-pilkada-disahkan-saya-dapat-pak-ahok

Read More

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

 

Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan

  Pandangan miring tentang kiprah Joko Widodo dan Basuki T. Purnama atau Ahok dalam 100 hari memimpin DKI Jakarta mulai bermunculan. Salah satu yang dominan adalah aksi keduanya dianggap sekadar pencitraan, tanpa bukti konkret. Pandangan tersebut ditepis oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi. Menurutnya, Jokowi-Basuki adalah magnet pemberitaan, sehingga apa pun dan ke mana pun keduanya pergi seolah-olah tak pernah lepas dari pemberitaan media.

"Jokowi-Ahok itu newsmaker yang selalu menarik untuk diberitakan media sekaligus memiliki daya tarik bagi masyarakat. Jangan heran kalau mereka selalu diliput media," terang Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1/2013).

Liputan yang demikian besar terhadap aktivitas keduanya, dalam penilaian Ari, tak bisa digolongkan dalam pencitraan. Sebab, pemberitaan itu bukan atas inisiatif keduanya. Ari menilai, Jokowi-Basuki tidak sengaja meminta liputan khusus atas kiprah keduanya. Namun, sikap keterbukaan yang dibarengi berbagai terobosan yang dilakukan keduanya memang selalu menarik minat media.

"Ini perlu dibedakan. Kalau pencitraan artinya ada unsur sengaja menciptakan publikasi besar-besaran. Jokowi-Basuki tidak ada unsur sengaja. Aksi blusukan Jokowi, misalnya, saya pikir, sebenarnya dia juga tidak ingin selalu diikuti kamera. Tapi, ya memang aksi seperti itu tergolong menarik karena sangat jarang dilakukan tokoh politik atau pemerintahan lain sehingga menarik perhatian banyak orang termasuk media," urai Ari.

Menurutnya, pandangan negatif yang muncul karena Jokowi lebih sering menjadi pusat pemberitaan adalah penilaian yang keliru. Kebebasan akses media dan masyarakat untuk berkontak langsung dengan mantan Wali Kota Solo itulah yang berimbas pada munculnya Jokowi sebagai newsmaker. Ari juga berpendapat, pandangan miring itu juga muncul karena besarnya harapan ketika kedua orang ini terpilih sebagai pemimpin Jakarta.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan muncul problem yang tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. "Ekspektasi terhadap Jokowi-Basuki demikian tinggi dan dirasa belum terjawab dalam 100 hari kerja. Inilah yang kemudian menyebabkan muncul kritikan terhadap keduanya," ujar Ari.

Salah satu kritikan tajam disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan Muhaimin, menilai Jokowi lebih sering tampil di televisi dibandingkan bekerja secara terstruktur.

 Source : megapolitan.kompas.com 

Read More

Ruhut Sebut Jokowi dan Ahok Orang Jujur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widod berjalan didampingi Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, saat akan memaparkan kinerja dalam rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2014). Dalam kesempatan terebut, Jokowi menegur para aparat pemerintah yang lamban dan tidak kooperatif dalam menanggapi persoalan di lapangan. WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

Ruhut Sebut Jokowi dan Ahok Orang Jujur

Ruhut Sitompul terus mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melaporkan kasus berkaratnya bus baru asal China ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini karena, kata anggota Komisi III DPR itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, adalah orang yang jujur.

"Kita kan harus obyektif juga kalau Pak Jokowi ini kan orang jujur, Pak Ahok juga orang jujur. Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur tidak usah segan-seganlah. Mari kita mencegah dan memerangi koruptor," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2014).

Menurut Ruhut, apabila nantinya kasus proyek pengadaan bus transjakarta dan bus sedang yang diduga bekas bisa dilaporkan ke KPK, maka keduanya harus berani menjadi saksi pelapor.

"Karena di KPK tidak cukup hanya melaporkan, tapi juga siap untuk menjadi saksi pelapor. Karena untuk melaporkan saja, di KPK itu ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu kasus. Tapi giliran menjadi saksi pelapor, tidak ada yang mau, karena kan ada konsekuensinya," ujar Ruhut.

Jokowi, lanjut dia, harus berani. Apalagi, Jokowi sudah menandatangani MoU dengan KPK untuk bekerja sama mencegah korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diberitakan, dalam pengadaan bus baru Pemprov DKI Jakarta dicurigai ada kecurangan, ketika terungkap adanya kerusakan dan karat di komponen beberapa bus. Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga terkejut mengetahui hal tersebut.

Jokowi pun meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk menyelidiki permasalahan ini. Ujung-ujungnya, Jokowi mencopot Udar Pristono sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri Source : megapolitan.kompas.com

Read More

Akui laporan Ombudsman, Ahok sebut banyak pungli di Jakarta

Ahok. �2014 merdeka.com/imam buhori                                                 Ahok. �2014 merdeka.com/imam buhori            

Akui laporan Ombudsman, Ahok sebut banyak pungli di Jakarta

Berdasarkan data laporan yang dimilikiOmbudsman, banyak warga Jakarta
mengeluhkan masih banyaknya pungutan liar dalam pengurusan izin usaha.
Sehingga untuk mendirikan usaha sangat rumit.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenarkan
 laporan yang disampaikan Ombudsman. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta segera menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) untuk memperjelas proses administrasi.

"Memang, makanya kita bikin PTSP. Memang pusing kita kalau mau ngurus
apapun di Jakarta. Karena kita ngurus sesuatu diputer-puterin ke mana-mana,"
ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (14/2).

Selain memperjelas proses administrasi, PTSP juga dapat mengurangi
kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sebab kejelasan mengenai
proses sudah dapat diketahui oleh warga Jakarta. Sehingga dapat dilaporkan
 jika menemukan keanehan atau kecurangan.

"Kalau sudah satu pintu, mereka tidak akan bisa main. Karena kalau mereka
menggarapnya telatkan bisa ketawan. Kalau udah saya masukin kok belum
keluar," jelasnya. "Sama seperti IMB online yang baru diresmikan Pak Gubernur.
Mereka bilang pengerjaannya maksimal empat hari, kalau misalnya empat hari
gak keluar berarti mereka macam-macam dong. Jadi langsung ketahuan,"
tambahnya.

Seperti diketahui, Ombudsman menyatakan mendapat pengaduan sebanyak
4.800 laporan dari masyarakat terkait kinerja lembaga pemerintahan.
Dari laporan tersebut, DKI Jakarta dinyatakan sebagai Provinsi dengan
tingkat pengaduan terbanyak.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, DKI Jakarta
mendapat pengaduan mencapai 1.100 laporan sepanjang 2013. Pengaduan
itu terkait seputar pelayanan masyarakat dan pemberian izin bangunan
fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit.

Danang mengatakan, dari jumlah tersebut, pengaduan terkait buruknya
pelayanan dalam pengurusan izin investasi. Menurut dia, sebagian besar
pengadu mengeluhkan masih banyaknya pungutan liar dalam pengurusan
 izin usaha.

"DKI itu pengaduan investasi paling tinggi, kalau anda mau bangun PT dan
CV itu paling banyak pungutan liarnya," kata Danang.

Terkait dengan hal ini, Danang mengatakan, pihak Pemprov DKI telah
 menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan
memperbaiki sistem pelayanan. Dia mengatakan, Ombudsman kini
tengah menunggu realisasi tersebut dan akan mengambil tindakan
 tegas jika hal itu tidak dilaksanakan.

"Kalau tidak ada perubahan, kita panggil kepala dinasnya, dan akan
kita rekomendasikan pemecatan. Rekomendasi Ombudsman wajib
dijalankan," pungkas dia.[bal]

Source : merdeka.com

Read More