Ahok tak beri ampun sopir yang rusak BKTB

Ahok. �2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Ahok tak beri ampun sopir yang rusak BKTB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengetahui kalau Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) sedang tidak beroperasi. Hal ini karena masih ada ketakutan terjadinya penolakan akan keberadaan bus sedang ini.

Ahok menilai, penolakan yang dilakukan sangat tidak beralasan. Sebab perusakan yang dilakukan oleh sopir angkutan umum itu hanya tindakan nekat karena terpancing emosi.

"Mereka sebenarnya tidak berani, hanya ada yang ngomporin aja makanya mereka berani," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Menurut Ahok, ketakutan angkutan umum soal kehadiran BKTB tidak beralasan. Sebab sasaran yang inginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan kelas menengah ke bawah, melainkan kelas menengah ke atas. 

Dengan demikian, dia melanjutkan, penolakan yang dilakukan tidak beralasan. Untuk pelaku perusakan, Ahok menyerahkannya kepada pihak berwenang. Sebab tindakan yang mereka lakukan sudah masuk ke kriminal. Terutama agar mendapatkan efek jera.

"Mereka pernah kita maafkan waktu merusak Transjakarta di depan balai kota. Tuh lihat mereka nekat lagi merusak BKTB," ujarnya.

Seperti diketahui, Unit Pengelola (UP) Bus Transjakarta saat ini belum mengoperasikan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jurusan Monas-Pantai Indah Kapuk (PIK) pasca-perusakan terhadap empat BKTB. Pengoperasian akan kembali dilakukan menunggu situasi kondusif.

"Kita masih melihat situasi, khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kalau kita paksakan. Baru hari ini akan kita evaluasi kembali, kalau dirasa cukup kondusif baru akan kita putuskan kembali operasi," kata Humas UP Transjakarta, Sri Ulina Pinem di Jakarta.

Source : merdeka.com

Read More

Ahok sudah kantongi nama pegawai Dishub 'pemain' bus berkarat

Ahok sudah kantongi nama pegawai Dishub 'pemain' bus berkarat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah mengantongi hasil penyelidikan dari Inspektorat DKI Jakarta terkait bus baru Transjakarta yang rusak. Bahkan Ahok sudah mengantongi nama 'pemain' dalam persoalan bus karat tersebut.

"Sudah tahu, kami akan buat secara tertulis," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/2).

Ahok mengungkapkan, ada pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) yang sengaja menerima bus rusak tersebut. Sebab pihak Dishub selaku pelaksana tender memiliki bagian untuk mengurus pengadaan bus ini.

"Kita sudah tahu tukang nerimanya yang tidak benar, masak barang jelek dan karatan mau diterima. Sudah inspektorat sudah tahu. Dishub-kan ada bagian pengadaan barang," jelasnya.

Kerusakan bus Transjakarta terlihat dari komponennya. Seperti tabung oli power steering dan turbo sensor berkarat, tabung knalpot berkarat, water coolant bocor, kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapi, rangka kendaraan berkarat, dan sejumlah komponen lainnya.

Source : merdeka.com

Read More

Ahok geram pengamat cuma bisa kritik tanpa beri solusi

Ahok jajal senjata TNI AD. �2013 Merdeka.com                             Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 21:02

Ahok geram pengamat cuma bisa kritik tanpa beri solusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram dengan pengamat transportasi perkotaan yang menyalahkan Pemprov DKI Jakarta atas banyaknya kecelakaan yang terjadi di Jalanan Jakarta. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan aturan-aturan penertiban pengendara.

"Ada langkah konkret, saya tangkapin copot pentil saya dibilang melanggar HAM, bahkan ada yang digebukin orang kita. Jadi gimana? Lo parkir sembarang, kita copot pentil, saya nilang enggak boleh. Makanya kita mau cabut STNK nanti ribut lagi pengamat (bilang) sokAhok itu, sok berkuasa, sok keras. Nah ada yang mati salah saya juga. Jadi maunya apa mau loh," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta memang sering dikritik para pengamat transportasi seperti denda penerobos jalur busway sebesar Rp 500.000. Namun, kata Ahok, pengamat tersebut hanya bisa mengkritik tanpa menawarkan solusi.

Ahok menambahkan para pengamat harus konsisten apabila ingin mengkritisi kinerja Pemprov DKI. Bahkan, Ahok menantang para pengamat untuk berdebat pada tahun 2017 mendatang.

"Makanya kalau mau jadi pengamat, jadi pengamat yang benar lah, harus konsisten. Kalau mau maki saya A, ya maki saya A. Nah tapi waktu saya lakuin yang A, lah anda maki saya lakuin B. Lah saya lakuin B anda bilang saya lakuin A, lah anda maunya apa gitu loh. Kamu nantang saya 2017 deh, susah amat," pungkas dia.

Source : Merdeka.com

Read More

Rugi, kerja sama swasta soal angkut sampah dihentikan Ahok

Truk sampah Jakarta. �2013 merdeka.com/imam buhori                    Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 21:02

Rugi, kerja sama swasta soal angkut sampah dihentikan Ahok

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku telah menghentikan kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak swasta sejak Januari 2014 lalu. Menurut Ahok, pengelolaan sampah oleh swasta merugikan keuangan Pemprov DKI Jakarta.

"Mereka minta disambung lagi hingga bulan Juni ini, tapi kita nggak mau. Kontraknya kan bukan multiyears. Kita mau kelola saja sendiri, beli truk sampah sendiri," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Ahok menegaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru meremajakan 107 kendaraan operasional angkutan sampah dari sekitar 700 unit yang sudah tak layak beroperasi. Walaupun begitu, Pemprov DKI tetap memaksakan untuk mengangkut sampah dengan sistem swakelola.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui 107 unit kendaraan operasional angkutan sampah tidak akan mampu memenuhi kuota yang ditetapkan untuk mengangkut sampah warga Jakarta sebanyak 6.500 ton per hari. Tetapi, lebih baik pengangkutan sampah dikelola Pemprov DKI ketimbang dikelola pihak swasta.

"Biarin lah nggak memenuhi kuota. Kita mau selesaikan satu-satu saja. Kalau sudah beres satu-satu kan, orang bisa lihat hasilnya dengan jelas," pungkas dia.

[ded]

Source : merdeka.com

Read More

Ahok: Wakil kadis kebersihan tahu masalah pengadaan truk sampah

Truk sampah Jakarta. �2013 merdeka.com/imam buhori             Reporter : Saugy Riyandi | Jumat, 7 Februari 2014 17:45

Ahok: Wakil kadis kebersihan tahu masalah pengadaan truk sampah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempermasalahkan pengajuan truk sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Menurut Ahok, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tidak mengetahui masalah yang terjadi sebenarnya.

"Pak Unu saja yang enggak bisa jelasin kan. Truk yang ada 600 tapi jelek-jelek. Tapi kita beli 15 baru ditambah 92 truk, pakai yang ada sajalah," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Ahok menegaskan sebenarnya permasalahan yang terjadi bukan pada DPRD. Tetapi, pengajuan oleh Dinas Kebersihan DKI terlambat. "Kita sudah ajukan tapi asal ngomong pak Unu gitu lho. Dia bilang DPRD yang nahan karena dia tidak tau masalah," kata dia.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin tidak bisa menjelaskan kesalahan tersebut. Lantaran, Unu menyuruh wakilnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dia bilang yang tahu wakilnya, jadi ya kita panggil wakilnya ngomong. Kalau wakilnya lebih pintar ya wakilnya jadi kepala dinas dong. Sederhana kan," pungkas dia.

Sebelumnya, pengadaan truk sampah ini berawal dari pengakuan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan pengadaan truk sampah ditolak oleh DPRD lantaran tidak tertera dalam APBD 2014.

Namun, pihak DPRD pun membantah telah menolak usulan pengadaan 200 truk sampah karena tidak pernah menerima draft usulan tersebut.

[did]

Source : merdeka.com

Read More

Ahok pertanyakan kinerja pengelola TPA Bantargebang

TPA Bantar Gebang. �2012 Merdeka.com

Ahok pertanyakan kinerja pengelola TPA Bantargebang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bingung dengan kinerja pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ). Padahal, harga pembuangan sampah selalu naik setiap tahunnya tetapi kinerja GTJ menurun.

Selain itu, lahan yang digunakan GTJ untuk pembuangan sampah merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta. "Kita nggak tahu, minta pembagiannya mesti jelas. Kenapa lahan 100 hektar punya DKI hanya untuk buang sampah doang. Dengan kontrak selama 25 tahun," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (7/2).

Menurut Ahok, biaya pembuangan sampah yang dibayarkan Pemprov DKI sebesar Rp 114.000 per ton pada tahun lalu. Namun, tahun ini, GTJ menaikkan tarif tersebut sebesar Rp 123.000 per ton.

"Kita bayar tiap tahun naik. Tahun ini saja kita bayar Rp 123.000 per ton untuk buang sampah di tanah saya. Alasannya dia mau olah segala macam. Logikanya, kalau itu tanah dia, bisa saya terima lho. Tapi ini kan tanah saya, kan lucu jadinya," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan biaya pembuangan sampah itu diluar biaya angkut yang harus dibayarkan Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan. Biaya pengangkutan tersebut diserahkan kepada swasta oleh Dinas Kebersihan DKI.

Ahok menjelaskan pengangkutan sampah dengan kendaraan tipe kecil Rp 22.393 per ton dan tipe angkutan besar Rp 167.343 per ton. Politisi Gerindra ini menilai selama ini Pemprov DKI tidak punya anggaran untuk membeli truk karena anggarannya habis untuk pembayaran tiping fee sebesar Rp 287,8 miliar per tahun dan biaya pengangkutan sampah yang juga cukup besar.

"Artinya, kita nggak punya duit lagi untuk beli truk. Dan kedua, kita nggak punya manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah. Oke, angkut sampah diserahkan ke swasta. Dan swasta menang tender per kecamatan dibagi-bagi. Kemudian masyarakat mengeluh karena sampah bau nggak diangkat. Lalu sanksinya apa ke swasta? Gitu lho," kata dia.

Untuk itu, Ahok menambahkan Pemprov DKI akan membeli lahan sendiri untuk tempat pembuangan sampah akhir. Pasalnya, anggaran pembuangan sampah DKI Jakarta dapat mencapai Rp 400 miliar per tahun.

"Anggap saja harga tanah di sana Rp 400 ribu per meter. Kalau 100 hektar ya Rp 400 miliar. Lha kita bayar dia saja (PT GTJ) mau sampai Rp 400 miliar lebih setahun. Kontrak 25 tahun kok bisa Bantargebang nggak penuh gitu. Kita beli tanah saja 100 hektar setiap tahun kalau gitu," pungkas dia.

[did]

Source : merdeka.com

Read More